Aktivis 98 menggelar Sarasehan Lintas Generasi pada Rabu (21/5) mendatang. Acara sarasehan ini mengundang sejumlah tokoh, seperti Ketua DPR Puan Maharani hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Acara akan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Ballroom 2, Kuningan, Jakarta Selatan. Adapun gelaran ini bertema 'Dari Demokrasi Politik menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi'.

"Kami menilai sepanjang 27 tahun reformasi itu, Indonesia telah mencapai demokratisasi, terutama demokrasi politik. Indonesia menerapkan pemilihan langsung Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, DPR-RI, DPR-D dan DPD-RI. Kemerdekaan berserikat mendirikan Partai politik hingga ormas dan serikat pekerja dijamin. Demikian juga kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan pers juga berjalan," kata Juru Bicara Fasilitator Sarasehan Peringati Reformasi 1998, Eli Salomo, kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Eli menyebut sarasehan rencananya dihadiri oleh Puan Maharani, Dasco, dan tokoh aktivis senior Hariman Siregar yang bertindak sebagai Keynote Speak. Sejumlah pembicara juga dijadwalkan hadir seperti Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Robertus Robet, Andi Rahmat, Feri Amsari, Habiburokhman, Melki Laka Lena, Masinton Pasaribu, Ester Indahyani, Salamuddin Daeng, dan Asfinawati.

"Acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Peristiwa 1998 ini difasilitatori oleh aktivis 1998 lintas kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Lampung, Medan," tambahnya.

Eli menyebut Reformasi 1998 menjadi bagian dari jejak sejarah Indonesia. Indonesia berubah dari sistem yang otoriter menjadi menganut sistem demokrasi.

"Kami memandang sepanjang 27 tahun reformasi itu, rakyat memang telah menikmati demokrasi politik, tentu dengan berbagai kritik terkait demokrasi politik yang dibajak oleh pemodal, demikian juga kritik terkait money politic dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada dan Pilkades," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan, tokoh-tokoh TNI dan Polri berperan besar dalam menyukseskan reformasi 1998.

Ia menegaskan bahwa justru para purnawirawan TNI-Polri yang rela mundur dari kekuasaan demi mendorong perubahan di Indonesia.

"TNI selalu dituduh bahwa mau jadi diktator. Coba buka sejarah dunia, tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik dari kekuasaan. Kami mundur dengan rela. Yang menyukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri, ABRI," kata Prabowo, dalam acara Halalbihalal dengan Purnawirawan TNI/Polri di Jakarta, Selasa (6/5/2025), seperti dilansir dari Antara.

Ia mengatakan, keputusan para tokoh militer untuk meninggalkan kekuasaan tidak lepas dari semangat pengabdian dan rasa cinta Tanah Air yang tidak pernah padam, meskipun masa dinas militer telah usai.

"Begitu pensiun, rasa cinta Tanah Air dan tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa masih kuat. Oleh karena itu, banyak senior TNI seperti Pak Edi Sudrajat, Pak Try Sutrisno, Pak SBY, Pak Wiranto, hingga saya sendiri membentuk partai," kata dia.

Prabowo juga mengungkapkan alasan pribadi di balik keputusannya terjun ke dunia politik dan mendirikan Partai Gerindra.

Ia menyebut bahwa langkah tersebut lahir dari rasa tanggung jawab besar kepada bangsa, seperti yang ditanamkan oleh generasi pejuang kemerdekaan.

"Saya terjun ke medan politik karena Angkatan '45 mengajarkan kepada saya dan kepada kalian semua bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan Tanah Air kita," kata dia.

Ia menyebut, keterlibatan tokoh militer dalam politik bukan untuk merebut kekuasaan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

"Kita tunduk pada kedaulatan rakyat. TNI tidak mau berkuasa dengan senjata," kata dia.

Ia menyinggung tentang pentingnya memastikan kekayaan bangsa Indonesia dinikmati oleh seluruh rakyat.

Ia menyebut, perjuangan di ranah politik adalah cara untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Penegakan hukum di negeri ini tak ubahnya ombak di pantai. Datang silih berganti, kadang deras menghantam karang, kadang tenang seolah tak bergerak. Jika kita menilik rekam jejaknya, penegakan hukum di Indonesia mengalami pasang surut. Dari masa ke masa, harapan publik terhadap keadilan kerap dihadapkan pada realitas yang tak selalu sesuai dengan konstitusi atau nurani.

Berbagai data dan survei menunjukkan situasi tersebut. Penegakan hukum di Indonesia mengalami dinamika yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, data World Justice Project Rule of Law Index mencatat bahwa skor Indonesia berada pada angka 0,53 secara konsisten sejak 2020 hingga 2023, menempatkan Indonesia di peringkat ke-66 dari 142 negara pada 2023. Meski skornya relatif stagnan, posisi Indonesia sempat naik ke peringkat 64 pada 2022 namun kembali turun dua peringkat pada tahun berikutnya. Data ini mencerminkan ketatnya persaingan global dalam memperkuat supremasi hukum.

Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia pada April 2024 mengungkap bahwa hanya 36,5% masyarakat yang menilai penegakan hukum di Indonesia sudah baik, sementara sisanya menganggap sedang (28,4%) atau bahkan buruk (31,1%). Lalu, dalam survei LSI Agustus 2023, terlihat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum juga beragam: Kejaksaan Agung dipercaya oleh 74% responden, disusul pengadilan (73%), KPK (68%), dan Polri (66%).

Di tengah dinamisnya penegakan hukum itu, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh para pendiri republik muncul sebagai kekuatan korektif: media sosial. Dunia digital kini bukan hanya tempat bersuara, tetapi juga menjadi arena penegakan keadilan. Tak terhitung berapa banyak kasus hukum rakyat kecil yang baru ditindaklanjuti serius oleh aparat setelah viral lebih dahulu di Twitter, TikTok, atau Instagram.

Istilah "no viral no justice" bukan isapan jempol. Ia adalah cermin. Cermin dari kenyataan bahwa sistem penegakan hukum Indonesia belum cukup mampu menjangkau keadilan secara merata tanpa tekanan publik. Jika tidak ramai, jika tidak trending, maka suatu perkara hukum nyaris pasti akan berlalu begitu saja. Padahal, hukum seharusnya tidak bekerja berdasarkan algoritma dunia digital, melainkan berdasarkan konstitusi dan rasa keadilan.

Budaya Hukum Baru?

Media sosial kini tidak hanya menjadi penonton dari dinamika penegakan hukum, tetapi sekaligus menjadi aktor. Ia berkembang menjadi semacam "institusi" penegakan hukum tersendiri. Institusi informal yang mampu memaksa lembaga formal untuk bergerak. Kita menyaksikan bagaimana netizen bersatu dalam thread panjang, membuat analisis, membuka rekam jejak, hingga mendesak kepolisian atau kejaksaan bertindak melalui tagar dan petisi.

Dalam beberapa kasus, media sosial bahkan lebih efektif mendorong keadilan dibandingkan mekanisme formal yang berbelit dan birokratis. Namun keberadaan "institusi media sosial" ini tak bisa dibaca satu sisi. Ia adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menyelamatkan banyak kasus yang nyaris tenggelam; di sisi lain, kemunculannya justru mengindikasikan buruknya kinerja lembaga penegak hukum.

Sangatlah tidak benar jika masyarakat harus lebih dulu membuat video, membuat utas, atau memohon keadilan lewat layar ponsel agar kasus ditindaklanjuti. Jangan-jangan ini bukan hanya soal kelalaian, melainkan kegagalan struktural yang secara alamiah menghasilkan budaya hukum baru masyarakat Indonesia. Karena nyatanya, keadilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat bukti atau seberapa lengkap dokumen, tetapi juga oleh seberapa viral kasus di ruang digital.

Militerisme Bukan Jawaban

Indonesia mesti waspada dalam membaca realitas ini. Sebab sebagian pihak mulai memperjuangkan hidupnya kembali militerisme dengan dalih mengembalikan ketegasan hukum. Aksi ini, meski samar, menyusup dalam perbincangan publik seolah negara butuh tangan besi agar hukum benar-benar ditegakkan. Kini tiba-tiba militer dapat mengisi lebih banyak jabatan sipil tertentu melalui Undang-Undang TNI yang baru.

Padahal, sejarah telah mengajarkan betapa bahayanya dominasi militer dalam kehidupan sipil. Reformasi 1998 bukan tanpa alasan menekankan pentingnya supremasi sipil. Kita tidak ingin hukum ditegakkan dengan todongan senjata. Kita tidak ingin kembali ke masa di mana kritik dibalas penculikan, di mana perbedaan pendapat ditangani oleh intelijen, bukan konstitusi.

Maka, meski penegakan hukum hari ini masih jauh dari ideal, tidak cukup alasan bagi kita untuk menyerahkan kembali kehidupan sipil ke tangan militer. Solusi dari lemahnya aparat bukanlah menghidupkan kembali rezim otoriter, melainkan memperkuat institusi sipil agar mampu bekerja secara profesional dan akuntabel. Kita harus memperkuat jaksa, polisi, dan hakim. Bukan dengan ancaman, tetapi dengan integritas dan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Prof. Satjipto Rahardjo jauh-jauh hari telah mengingatkan kita. Sistem hukum yang buruk dapat menghadirkan keadilan jika ditegakkan oleh aparat hukum yang baik.

Lepas dari semua itu, faktanya media sosial telah menjadi alat bantu penting dalam menyorot borok sistem. Namun ia bukanlah tujuan akhir. Kita tidak bisa terus-menerus menggantungkan keadilan pada viralitas. Kita harus mendorong lahirnya sistem hukum yang by design merespons keadilan rakyat, bukan karena tekanan atau tren. Hukum harus bekerja bahkan ketika tak ada kamera menyorot. Karena keadilan sejati adalah yang diam-diam menolong, bukan yang tampil karena sorak-sorai.

Indonesia berada di persimpangan. Antara harapan dan kenyataan. Antara euforia digital dan reformasi hukum substantif. Dan, di titik ini, Indonesia harus memilih jalan yang tidak hanya populer, tetapi juga konstitusional. Menegakkan hukum bukan sekadar soal menangkap pelaku atau membacakan pasal, tetapi soal membangun kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.

Pada akhirnya, penegakan hukum bukan tugas satu orang atau satu lembaga. Ia adalah kerja kolektif bangsa. Tidak dengan kembali pada masa lalu tetapi seperti yang digariskan oleh spirit reformasi, penegakan hukum yang adil harus dibangun di atas prinsip supremasi sipil yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Zuhad Aji Firmantorodosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, salah satu pendiri Center for Economic and Law Studies (Celios)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mahasiswa Trisakti mengungkap kekecewaannya setelah DPR mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang. Mereka pun mengungkit peristiwa Reformasi 1998.

"Hari ini pemerintahan yang mengangkangi konstitusi dari reformasi semangat dan spirit dari amanat dan tujuan reformasi. Orang-orang yang hari ini berupaya untuk mengembalikan kekecewaan-kekecewaan yang dulu pernah terjadi selama 32 tahun pemerintahan dengan corak militeristik menjabat itu adalah satu bentuk kemunduran dalam reformasi," kata Presiden BEM Universitas Trisakti, Faiz Nabawi Mulya, kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Dia pun menyebutkan BEM Universitas Trisakti akan menginisiasi pembongkaran Tugu 12 Mei yang menjadi simbol lahirnya reformasi. Dia mengatakan pihaknya akan bersurat ke Pemerintah Provinsi Jakarta untuk pembongkaran tugu.

"Saya perlu sampaikan bahwa hari ini kekecewaan teman-teman mahasiswa Universitas Trisakti adalah dengan bagaimana kami memberikan simbol dan juga menyerukan kepada pemda DKI untuk menghancurkan Tugu 12 Mei," terang Faiz.

"Karena Tugu 12 Mei kami anggap sebagai salah satu monumen sakral untuk bagaimana menjadi simbol reformasi berdiri. Hari ini kami kecewa dan sangat amat betul marah kepada pemerintah, plan mengembalikan corak-corak militeristik dalam pemerintahannya," sambungnya.

Dia menjelaskan, keluarga besar mahasiswa Universitas Trisakti akan terus melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya yang dinilai dapat mencederai cita-cita reformasi.

"Jadi hari ini saya perlu tegaskan bahwa mahasiswa Trisakti akan terus melawan terhadap apa pun yang melanggar maupun mengangkangi amanat reformasi itu sendiri," ujarnya.

Seperti diketahui, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri.

Rapat terselenggara di ruang Paripurna, gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wamenkeu Thomas Djiwandono, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hadir dalam rapat paripurna. Puan kemudian mempersilakan Ketua Panja RUU TNI, Utut Adianto, untuk menyampaikan laporan pembahasan RUU TNI.

Utut menyampaikan beberapa poin krusial terkait kedudukan TNI, usia pensiun, hingga keterlibatan TNI aktif di kementerian atau lembaga. Ia memastikan tak adanya dwifungsi TNI dalam pembahasan revisi UU ini.

Selepas Utut menyampaikan laporannya, Puan lantas menanyakan kepada anggota Dewan yang hadir apakah RUU tersebut dapat disepakati menjadi undang-undang. Mayoritas menjawab setuju.

"Kami menanyakan kepada seluruh anggota apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Puan Maharani.

"Setuju," jawab peserta sidang diikuti dengan ketukan palu tanda pengesahan.

Lihat Video 'Puan soal UU TNI: Prajurit Aktif Tetap Dilarang Berbisnis-Berpolitik':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wacana bangkitnya Dwifungsi ABRI mulanya mencuat setelah perubahan UU 20/2023 tentang ASN yang mengatur prajurit TNI dan Polri boleh mengisi jabatan sipil. Dan, belakangan menguat lagi seiring Revisi UU TNI yang tengah bergulir di DPR.

Salah satu yang mendapat 'lampu sorot' publik ialah Pasal 47 di revisi UU TNI yang ingin menambahkan jumlah instansi yang dapat diisi prajurit TNI.

Draf RUU TNI itu memuat usulan perluasan kementerian/lembaga yang boleh diduduki prajurit aktif jadi 15 dari semula 10. Tambahan lima pos baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, BNPB, BNPT, keamanan laut, dan Kejaksaan Agung.

Namun, pemerintah hingga TNI sudah membantah soal isu bakal kembalinya dwifungsi ABRI yang melanggengkan pemerintahan Presiden kedua RI Soeharto atau Orde Baru selama 32 tahun. Orde Baru itu runtuh oleh gelombang reformasi pada 1998, termasuk pula Dwifungsi ABRI.

ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pun berubah jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Terbaru dari pihak TNI, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak tak sepakat dengan tudingan yang menyatakan revisi UU TNI akan membuat militer kembali seperti di masa Orde Baru. Dia lalu menyebut pihak yang mempersoalkan penempatan prajurit aktif di lembaga/kementerian justru ingin menyerang institusi TNI.

"Jadi tidak usah ramai bikin ribut di media, ini itu lah, orde baru lah, tentara dibilang hanya bisa membunuh dan dibunuh. Menurut saya, otak-otak (pemikiran) seperti ini, kampungan menurut saya," ujar Maruli dalam keterangannya, Kamis (13/3).

Namun apakah Dwifungsi ABRI yang menjadi garda Orba sebelum tumbang oleh reformasi 1998?

Akar dari Dwifungsi ABRI bermula melalui gagasan almarhum Jenderal Besar TNI (Purn) AH Nasution yang menggagas konsep 'Jalan Tengah'. Pada pokoknya, pemikiran Nasution itu mendukung peran ABRI di luar kemiliteran.

Konsep itu menginginkan posisi prajurit militer tak hanya berperan sebagai alat pertahanan keamanan negara. Melainkan juga harus mampu menjalankan fungsi sosial-politiknya ikut dalam menentukan arah kebijakan politik negara.

Dwifungsi ABRI kemudian ditetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto Pada era awal kepemimpinannya, dan juga diperkuat lewat Ketetapan MPRS Nomer II Tahun 1969.

Di masa Orde Baru, dominasi ABRI cukup kuat di pemerintahan kala itu. Di parlemen, mereka pun memiliki fraksi yang bernama Fraksi ABRI. Anggotanya berasal dari empat matra dalam ABRI, termasuk kepolisian.

Para prajurit yang masuk dalam Fraksi ABRI di DPR ini juga tidak dipilih melalui pemilu, melainkan lewat mekanisme pengangkatan.

Fraksi ABRI ini pun berganti nama menjadi Fraksi TNI-Polri setelah Soeharto lengser sebagai presiden pada 1998 silam. Anggotanya juga berangsur dikurangi.

Barulah pada Pemilu 2004, fraksi yang mewakili prajurit di DPR itu dihilangkan. Seluruh anggota DPR merupakan mereka yang terpilih melalui pemilu.

Penghapusan Dwifungsi ABRI juga disebut sebagai amanat Reformasi 1998, di mana semangat demokratisasi dan supremasi sipil sangat menggebu saat itu.

Dan, akhirnya penghapusan Dwifungsi ABRI itu dilakoni Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di bawah kepemimpinannya, Gus Dur melakukan reformasi dalam tubuh ABRI yang telah berubah jadi bernama TNI.

Keputusan itu pun mengakibatkan anggota TNI harus melepaskan peran sosial-politiknya, sehingga prajurit militer aktif tak lagi bisa berpartisipasi dalam politik partisan maupun menempati jabatan sipil.

Pada masa kepemimpinannya yang seumur jagung itu (1999-2001), Gus Dur juga memisahkan Polri dengan TNI yang tertuang dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/2000.

Wanti-wanti menghindari bangkitnya Dwifungsi ABRI pun sempat diucapkan Presiden keenam RI Jenderal TNI (HOR) (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu disampaikannya untuk mengingatkan apablila ada prajurit aktif yang ingin berpolitik agar keluar dulu dari insititusi pertahanan tersebut.

SBY mengaku ingat pengalamannya ketika menjabat Ketua Reformasi ABRI. Dalam semangat reformasi, kata dia, TNI aktif tabu untuk memasuki dunia politik atau politik praktis.

"Mendengar itu saya jadi ingat, karena dulu waktu saya masih di militer, dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis. Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu, pada saat reformasi ABRI, yang saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan," kata SBY dalam pengarahan kepada 38 Ketua DPD Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2).

"Benar, saya tergugah, terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun," imbuh dia.

Merespons isu akan kembalinya dwifungsi ABRI, beberapa waktu lalu pemerintah melalui Kemenhan menegaskan tak ada niat untuk kembali menghidupkannya seperti zaman Orde Baru.

"Mungkin yang perlu diingat adalah bahwa dari Kementerian Pertahanan dan TNI itu tidak ada sama sekali niat untuk yang dikhawatirkan masyarakat ya, bahwa ada dwi fungsi TNI atau mengembalikan dwi fungsi ABRI," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (25/2).

Frega mengatakan Kemhan dan TNI memiliki prinsip berpikir untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Baginya, kedaulatan negara itu bukan hanya secara fisik, namun bentuknya sudah mulai berevolusi dengan kompleks. Mulai dari kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan digital.

Ia juga mengatakan bicara kedaulatan bukan hanya bicara secara pertahanan militer saja, melainkan banyak aspek nirmiliter yang memang harus dipadukan.

Frega juga mengatakan Kemhan dan TNI bekerja mengikuti prosedur dan pengkajian. Apabila ada permintaan dari kementerian ataupun dari pemerintah merekrut personel TNI membantu, maka TNI akan berdiri atas politik negara.

"Kemhan dan TNI menjalankan politik negara untuk kepentingan bangsa Indonesia. Intinya untuk kedaulatan, keutuhan wilayah," katanya.

Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Susana Kandaimu mengatakan usul Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membuat Polri bekerja tak efektif. Dia mengatakan berdirinya Polri sebagai lembaga penegak hukum di bawah Presiden, merupakan hasil dari perjalanan reformasi.

"Kita telah melewati reformasi yang mengubah tatanan politik negara ini, dan sekarang sedang dalam tahapan pematangan demokrasi. Saya kira semangat untuk menempatkan Polri di bawah Kemendagri membuat kita kembali ke era di mana polisi kehilangan efektivitas dan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya," ujar Kandaimu dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Dia menuturkan Reformasi 1998 membawa Indonesia menuju sistem yang lebih terbuka, demokratis, dan profesional. Salah satunya, lanjut Kandaimu, adalah menjamin independensi Polri.

Kandaimu menyebut, oleh sebab itu, Polri berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung pada presiden. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 30.

Menurut Kandaimu, perbaikan dan pembenahan Polri dilakukan dengan penguatan sistem pengawasan dan transparansi. Dia menyatakan PMKRI mendukung upaya-upaya memperbaiki Polri, namun dengan pendekatan yang tak mencederai reformasi.

"Karena itu, kami mendukung upaya-upaya untuk memperbaiki Polri, namun harus dilakukan dengan pendekatan yang menghargai prinsip-prinsip dasar negara hukum dan demokrasi. Upaya untuk membangun kepolisian yang lebih profesional dan netral, memperkuat akuntabilitas, pengawasan, dan kapasitas internal Polri harus terus didorong," ungkap dia.

Kandaimu menyebut penguatan demokrasi justru akan berdampak pada kinerja-kinerja lembaga negara yang sesuai dan taat asas demokrasi, di mana peran warga negara semakin dimaksimalkan dalam mengawasi institusi negara. Sebaliknya, ketika partisipasi publik semakin rendah dan pengawasan rakyat jauh dari ideal, maka institusi negara hanya sekedar jadi alat kekuasaan ketimbang alat negara untuk mewujudkan keadilan dan tegaknya demokrasi.

"Polri pun sejauh ini sudah menunjukkan komitmen berbenah, terutama di era Polri Presisi. Banyak capaian kerja Polri, yang paling dirasakan belakangan adalah pengamanan pilpres hingga pilkada tahun ini," imbuhnya.

"Yang perlu diperkuat adalah partisipasi publik untuk mengawasi kinerja Polri. Dalam hal ini, peran DPR sebagai representasi rakyat harus dimaksimalkan untuk memastikan checks and balances lembaga-lembaga negara berjalan sesuai koridornya," tandas perempuan Papua ini.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Jenazah mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Ichlasul Amal disemayamkan di Balairung UGM, Kamis (14/11/2024).

Mobil jenazah yang membawa Prof Ichlasul Amal tiba di Balairung sekitar pukul 15.20 WIB.

Sejumlah pimpinan UGM, dekan, dan mahasiswa hadir untuk memberikan penghormatan terakhir.

Mereka berkumpul untuk melepas kepergian Prof Ichlasul Amal menuju peristirahatan terakhir di Pemakaman UGM Sawitsari.

Mewakili civitas akademika UGM, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan Universitas Gadjah Mada, Prof Supriyadi, menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Prof Ichlasul Amal.

"Duka mendalam hari ini kembali dirasakan Universitas Gadjah Mada. Salah satu tokoh terbaik Universitas Gadjah Mada, Prof Ichlasul Amal, Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM, telah berpulang pada hari Selasa, 14 November 2024," ujar Prof Supriyadi dalam sambutannya di Balairung UGM.

Prof Supriyadi menambahkan bahwa almarhum Prof Ichlasul Amal dikenal sebagai pribadi yang memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan.

"Beliau juga dikenal sebagai tokoh reformasi 1998 dari UGM. Masih lekat dalam ingatan bagaimana beliau bersama dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan ribuan mahasiswa berorasi di depan Gedung Grha Sabha Pramana UGM dalam gerakan reformasi 1998," ucapnya.

Komitmen dan dedikasi Prof Ichlasul Amal

Universitas Gadjah Mada Mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ichlasul Amal. Ichlasul Amal meninggal dunia

Komitmen Prof Ichlasul Amal untuk memajukan UGM terwujud melalui:

• Peningkatan mutu pendidikan
• Penguatan jejaring internasional
• Pengembangan institusi

Prof Supriyadi juga menyebutkan bahwa Prof Ichlasul Amal adalah pendiri Masjid Kampus UGM pada 1999, yang dikenal sebagai satu-satunya masjid di Indonesia tanpa nama.

Ia menambahkan bahwa jiwa nasionalisme Prof Ichlasul Amal sangat kuat.

"Pada waktu terjadi konflik Maluku tahun 1999, beliau memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Universitas Pattimura dari semua agama untuk bisa mutasi ke kampus UGM," jelasnya.

Dedikasi Prof Ichlasul Amal untuk UGM juga sangat luar biasa.

Tawaran sebagai Menteri Pertahanan

KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO suasana rumah duka, nampak karangan bunga dari mantan menteri Nuhadjir Effendy dan politisi senior Akbar Tandjung, Kamis (14/11/2024)