JAKARTA, KOMPAS.com - Jejak empat pejuang reformasi tersimpan rapi di Museum Tragedi 12 Mei 1998. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.

Museum Tragedi 12 Mei 1998 terletak di dalam area Universitas Trisakti, Jakarta Barat, tempat mereka menempuh pendidikan tinggi, sekaligus mengembuskan nafas terakhir dalam aksi damai yang terjadi pada 12 Mei 1998, 27 tahun silam.

Sekitar pukul 20.00 WIB, keempatnya dipastikan gugur tertembak di halaman kampus. Hingga saat ini, titik-titik tewasnya pejuang reformasi ditandai dengan pelat bertuliskan nama mereka.

Hafidin tertembak persis di depan Gedung Dr Syarif Thajeb, lokasi Museum Tragedi 12 Mei 1998 berada.

Beberapa langkah dari titik tersebut, Heri juga tertembak di depan Gedung Dr. Sjarif Thajeb.

Kompas.com/Krisda Tiofani Hafidin Royan tertembak persis di depan Gedung Dr Syarif Thajeb, lokasi bangunan Museum Tragedi 12 Mei 1998 berdiri.

Adapun Elang tertembak di area parkir dan Hendriawan tertembak di dekat gerbang Universitas Trisakti Jakarta.

"Pergerakan (reformasi) ini terjadi di seluruh Indonesia. Ada juga korban meninggal lain, di luar kampus, di jalanan," Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priandini saat ditemui Kompas.com di Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Rabu (14/5/2025).

"Tetapi tahun 1998, mahasiswa Trisakti meninggalnya di dalam kampus. Bekas pelurunya masuk ke dalam kampus," lanjutnya.

• Lokasi, Jam Buka, dan Tiket Masuk Museum Tragedi 12 Mei 1998 di Jakarta
• Tanggal Merah 29 Mei 2025 Libur Apa?

Selama setahun sejak pergerakan mahasiswa yang dipengaruhi oleh krisis finansial era mantan Presiden Soeharto tersebut, Universitas Trisakti terus memperjuangkan keadilan demi menemui titik terang di balik penembakan para korban.

Sayangnya, baik satu tahun usai kejadian maupun 27 tahun setelahnya, tidak ada satu pun pihak yang bertanggung jawab atas penembakan keempat pejuang reformasi tersebut.

"Sehingga museum didirikan pada tahun 1999 sebagai perwujudan Trisakti dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi," kata Dewi.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Bekas tembakan di museum

Kompas.com/Krisda Tiofani Kaca tebal dengan bekas tembakan peluru yang masih tertanam di lokasi aslinya, menambah bukti nyata peristiwa reformasi 12 Mei 1998 di Kampus Trisakti.

Area Museum Tragedi 12 Mei 1998 tidak seluas museum-museum lain di Jakarta. Hanya ada satu ruangan berisi koleksi barang dan foto-foto sebelum serta pasca-peristiwa.

Koleksi museum dimulai dari diorama aksi damai. Dalam 11 foto di papan pertama museum, tampak barisan mahasiswa Trisakti sebelum korban luka dan tewas berjatuhan.

"Saya ada di sana, kami menyebutnya aksi damai, bukan demo. Saat itu, mahasiswa masih memberi bunga ke polisi-polisi dan berfoto di depan polisi," ujar Dewi.

"Fotoin dulu, Bu. Pakai lipstik dulu, Bu," kata para mahasiswi yang ikut aksi damai 12 Mei 1998, seperti yang ditirukan Dewi.

Kompas.com/Krisda Tiofani Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priandini, saat ditemui Kompas.com di Universitas Trisakti Kampus A, Jakarta Barat, Rabu (14/5/2025).

Sayangnya, ketegangan mulai muncul antara aparat dan mahasiswa pada sore hari. Di tengah tembakan dan gas air mata, mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus.

Puncaknya, aparat melepaskan tembakan ke arah depan gerbang kampus, serta aparat lain yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian di dalam kampus.

Sebanyak enam peluru bekas tragedi 12 Mei 1998 masih tersimpan di dalam lemari museum ini.

Kompas.com/Krisda Tiofani Koleksi barang milik korban tewas dalam Museum Tragedi 12 Mei 1998.

Dalam lemari kaca yang sama, tersimpan pula pakaian, buku, topi, tas, dan sepatu yang dipakai korban saat tertembak.

"Mereka kan lagi kuliah, jadi lengkap menggunakan tas, baju, dan almamater saat kejadian," ucap Dewi.

Ada pula selongsong peluru yang ditata berbaris di dalam lemari kaca yang sama.

Kaca tebal dengan bekas tembakan peluru yang masih terjaga di lokasi aslinya, menambah bukti peristiwa reformasi 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti.

Adapun saat ini Universitas Trisakti masih memperjuangkan gelar pahlawan reformasi bagi empat mahasiswa yang gugur pada tragedi tersebut.

Meski belum mendapatkan gelar "pahlawan", Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun lalu telah menganugerahi penghargaan Bintang Jasa Pratama bagi para korban.

Empat mahasiswa Universitas Trisakti yang tewas tertembak juga dianugerahi gelar Pejuang Reformasi.

Monumen Tragedi 12 Mei 1998

Kompas.com/Krisda Tiofani Terletak lurus di depan Museum Tragedi 12 Mei 1998, Kampus Trisakti juga membangun monumen untuk menghormati para pejuang reformasi yang gugur.

Beberapa meter dari Gedung Dr. Sjarif Thajeb, berdiri Monumen Tragedi 12 Mei 1998 untuk mengenang para pejuang reformasi yang gugur.

Monumen Tragedi 12 Mei 1998 sarat akan makna. Terdapat empat pilar yang menggambarkan jumlah korban tewas tertembak.

Di setiap bagian tengah keempat pilar tersebut, terdapat bulatan cekung guna menggambarkan titik luka tembak para korban.

Keempatnya diketahui tertembak peluru tajam di area vital, seperti kepala, tenggorokan, dan dada.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

JAKARTA, KOMPAS.com - Memperingati 27 tahun peristiwa 12 Mei 1998 bisa dilakukan di Universitas Trisakti, Jakarta Barat. Tepatnya di Museum Tragedi 12 Mei 1998.

Museum Tragedi 12 Mei 1998 dibangun pada 1999, setahun usai peristiwa penembakan yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.

• Tanggal Merah 29 Mei 2025 Libur Apa?
• Bukan Tanggal Merah, 30 Mei 2025 Libur Apa?

"Tahun 1999 (Museum Tragedi 12 Mei 1998) diresmikan seperti itu dan pada saat itu memang dikumpulkan barang-barang atau baju yang digunakan oleh almarhum," ucap Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priandini kepada Kompas.com di Universitas Trisakti, Rabu (14/5/2025).

Museum ini terletak di area lobi Gedung Dr. Sjarif Thajeb di Kampus A, dan bebas diakses oleh masyarakat umum.

Foto-foto keempat pejuang reformasi terpampang di area museum, lengkap dengan berbagai barang peninggalan korban.

Sejarah Museum Tragedi 12 Mei 1998

Dewi menuturkan, pembangunan Museum Tragedi 12 Mei 1998 menjadi wujud Universitas Trisakti dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi bagi para korban.

"Sampai ada yang meninggal pun, waktu itu sudah satu tahun sejak peristiwa 1998, tidak bisa terungkap. Sampai sekarang, sebenarnya, tidak terungkap siapa yang bertanggung jawab," kata Dewi.

Diketuai oleh mantan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Eka Sediadi Rasyad, serta beberapa dosen dari Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Universitas Trisakti, museum ini akhirnya resmi berdiri pada 1999.

Pihak universitas mengumpulkan barang-barang, termasuk baju yang dipakai oleh para korban saat tewas tertembak.

"Ada juga sumbangan lukisan dari dekan yang memang senang melukis. Akhirnya beliau menaruh lukisannya untuk mengenang, memperingati tragedi 12 mei 1998," tambah Dewi.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Kenapa Museum Tragedi 12 Mei 1998 ada di dalam kampus?

Kompas.com/Krisda Tiofani Kaca tebal dengan bekas tembakan peluru yang masih tertanam di lokasi aslinya, menambah bukti nyata peristiwa reformasi 12 Mei 1998 di Kampus Trisakti.

Lokasi Museum Tragedi 12 Mei 1998 tidak pernah berubah. Sejak 26 tahun lalu, area lobi Gedung Dr Syarif Thajeb sengaja dipilih karena memiliki makna mendalam akibat peristiwa 1998.

Tepat di dinding museum, terdapat kaca tebal dengan bekas peluru yang ditembakkan ke arah gedung, diduga dari jembatan layang yang terletak di depan universitas.

"Makanya kami enggak bisa pindah lokasi. Museum ini benar-benar berdiri di lokasi kejadian karena ada nilai sejarahnya," ujar Dewi.

Selain di kaca tersebut, bekas peluru yang ditembakkan juga bisa ditemukan di dinding, tak jauh dari foto keempat korban yang dipajang. Saat ini bekas tersebut sudah ditandai dengan lingkaran merah.

• Museum Adityawarman di Padang: Lokasi, Jam Buka, dan Harga Tiket
• 6 Tips Wisata ke Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, Datang Pagi Hari

Bahkan, papan putih yang sempat dijadikan tandu untuk mengangkat korban yang tewas juga masih dipajang di museum ini.

Papan yang sebenarnya diperuntukkan sebagai dinding pameran, harus berubah fungsi menjadi tandu guna mengangkat salah satu korban.

Televisi yang menyiarkan potongan peristiwa 12 Mei 1998 juga tidak pernah berganti, alias masih memanfaatkan televisi tabung yang sudah jadul.

"Alhamdulillah Museum Tragedi 12 Mei 1998 berdiri sebagai sejarah reformasi supaya enggak lupa dan bisa dilihat oleh adik-adik dari SMA maupun universitas," kata Dewi.

Upacara rutin dilakukan

DOK. Humas Universitas Trisakti Upacara peringatan tragedi 12 Mei 1998 yang digelar setiap tahun di Kampus Trisakti, Rabu (14/5/2025).

Universitas Trisakti rutin menggelar upacara sebagai peringatan peristiwa 12 Mei 1998, termasuk pada tahun ini yang sudah menginjak usia 27 tahun.

Para alumni, keluarga korban, dosen, dan karyawan, rutin menghadiri upacara tersebut.

"Kami juga menaburkan bunga di empat titik penembakan dan pergi ke makam keempat almarhum. Dua orang dimakamkan di Tanah Kusir Jakarta Selatan, satu orang di Jakarta Barat, dan satu lagi di Bandung," jelas Dewi.

Terhitung tujuh tahun setelah tragedi 12 Mei 1998, Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi penghargaan Bintang Jasa Pratama bagi para korban yang tewas tertembak.

Keempat mahasiswa Trisakti yang gugur dianugerahi gelar Pejuang Reformasi karena dianggap berjasa mendorong bergulirnya orde baru menjadi era reformasi.

Saat ini pihak kampus pun masih berjuang agar keempat pejuang reformasi tersebut bisa memperoleh gelar pahlawan reformasi.

DUA puluh tujuh tahun telah berlalu sejak Tragedi Trisakti mengguncang kesadaran bangsa. Empat mahasiswa Universitas Trisakti wafat ditembak di dalam kampus mereka sendiri pada 12 Mei 1998.

Mereka bukan pemberontak, bukan perusuh, melainkan warga negara yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyuarakan aspirasi.

Momentum itu menjadi pemicu rangkaian kerusuhan nasional dan akhirnya melengserkan Presiden Soeharto, menandai awal era Reformasi.

Namun, seiring waktu berjalan, reformasi yang lahir dari darah dan pengorbanan kini sering kali dirayakan dalam bentuk seremonial semata. Tugu peringatan dibangun, bunga ditabur, dan media sosial ramai dengan tagar #MenolakLupa.

Pertanyaannya, apakah negara dan masyarakat benar-benar tidak lupa? Ataukah kita justru sedang merayakan memori yang sengaja dikebiri maknanya?

Ketika pelanggaran HAM di masa lalu tak kunjung diusut tuntas, dan kekerasan serupa masih terus berulang hari ini, kita perlu bertanya secara jujur: apa yang sebenarnya kita rayakan?

Tragedi Trisakti bukan sekadar catatan sejarah, melainkan pengingat bahwa tanpa keadilan, demokrasi hanya akan menjadi panggung kosong yang terus diulang tanpa makna.

Luka yang diarsip, bukan diusut

Sudah hampir tiga dekade lebih berlalu, tetapi tidak satu pun pelaku penembakan dalam Tragedi Trisakti pernah diadili secara pidana.

Komnas HAM telah menyimpulkan adanya indikasi kuat pelanggaran HAM berat, tetapi Kejaksaan Agung secara konsisten mengembalikan berkas dengan alasan formalitas yang tidak kunjung terpenuhi.

Alih-alih menegakkan keadilan, negara justru terlihat aktif mempertahankan status quo impunitas.

Padahal, dalam hukum HAM internasional, negara memiliki kewajiban untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku pelanggaran berat HAM, terutama ketika korban kehilangan nyawa akibat kekerasan oleh aparat negara.

Prinsip ini tercantum dalam pelbagai instrumen, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut seperti kehilangan makna di hadapan kalkulasi politik dan kompromi kekuasaan.

Kita hidup di negara yang pandai menyimpan luka dalam arsip, tetapi enggan menyentuhnya dengan keadilan. Ingatan akan Trisakti dikelola dalam bentuk narasi memorialistik, bukan hukum.

Bahkan ketika keluarga korban dan masyarakat sipil terus menuntut keadilan melalui forum-forum seperti Kamisan, negara justru memilih diam.

Dengan membiarkan luka itu tak diusut, negara mengkhianati cita-cita reformasi yang dibangun di atas tubuh-tubuh yang terbaring di kampus Trisakti.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO Aktivis dan pegiat HAM saat aksi Kamisan di depan Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Aksi diam yang ke-607 tersebut konsisten menagih Pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu kasus-kasus lain seperti maraknya korupsi juga menjadi tuntutan mereka untuk segera diselesaikan. KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM) 24-10-2019

Namun, semua itu lebih menyerupai simulakra—tanda-tanda kosong yang meniru makna, tanpa betul-betul menghidupkannya. Reformasi hari ini lebih sering dipertontonkan ketimbang dijalankan.

Pertama, hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum semakin tergerus. Demonstrasi mahasiswa dan aktivis kerap dibalas dengan kekuatan represif: gas air mata, penangkapan sewenang-wenang, hingga pelabelan “perusuh” atau “anarkis” oleh pejabat dan media.

Ini bukan sekadar kegagalan teknis aparat, tetapi bagian dari politik penaklukan ruang publik. Kekuasaan yang takut dikritik akan selalu menciptakan wacana pembenaran untuk represi.

Kedua, ruang sipil yang dijanjikan reformasi kini dijejali pengawasan digital dan ancaman UU ITE. Sementara aktivisme digital diintai algoritma, diskusi publik tentang isu HAM dan kekerasan negara bisa dengan mudah dilaporkan sebagai ujaran kebencian.

Demokrasi yang dibayangkan terbuka justru menjelma menjadi labirin hukum yang membungkam.

Ketiga, lembaga-lembaga yang dibentuk pada era reformasi untuk mengawal HAM justru seolah terkooptasi oleh logika birokrasi atau bahkan kepentingan politik.

Komnas HAM seolah kehilangan taringnya, Polri seolah lebih sibuk menjaga citra institusi, dan DPR seolah sibuk dengan “kepentingannya” sendiri.

Semua ini menunjukkan bahwa reformasi bukan sedang dijalankan, melainkan disimulasikan—dirayakan, tetapi tidak lagi diperjuangkan.

Perayaan tanpa keadilan, Demokrasi tanpa hati

Setiap tahun, peringatan Tragedi Trisakti berlangsung dengan tabur bunga, malam renungan, dan pidato-pidato simbolik. Namun, di balik semua seremoni itu, rasa kehilangan dan tuntutan keadilan masih menggantung di udara.

Ketika negara belum juga menyentuh akar persoalan, dan korban hanya dikenang dalam upacara-upacara tahunan, peringatan itu berisiko menjelma menjadi sekadar repetisi tanpa refleksi yang mengakar.

Demokrasi tidak cukup hadir melalui mekanisme elektoral semata; seharusnya bertumbuh di atas fondasi keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Selama agenda keadilan transisional diabaikan—selama korban dan keluarga Trisakti belum memperoleh pengakuan, kejelasan, dan pemulihan—demokrasi kita berjalan tanpa fondasi yang utuh.

Tragedi yang membuka jalan reformasi ironisnya menjadi bagian dari sejarah yang diendapkan, bukan diperjuangkan.

Di tengah itu, publik seolah didorong untuk “melupakan dengan tenang”—alih-alih mengingat dengan kritis.

Tanpa keberanian untuk menghadapi masa lalu secara jujur, bangsa ini rawan mengulangi luka yang sama dengan cara-cara yang mungkin lebih tersembunyi, tetapi tetap menyakitkan.

Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar peringatan, tetapi keberanian untuk menagih janji reformasi: keadilan yang nyata, bukan sekadar narasi. Jalan pulang ke kemanusiaan dimulai dengan mengakui bahwa luka masa lalu belum benar-benar diobati.

Negara perlu berani membuka arsip, mengungkap kebenaran, dan membangun proses hukum yang transparan terhadap pelbagai tragedi, seperti Tragedi Trisakti. Pengungkapan kebenaran bukan untuk membuka luka, tetapi untuk memberi ruang penyembuhan.

Kemanusiaan tidak cukup dijunjung sekadar dalam pidato atau poster, tetapi harus dijalankan dalam kebijakan dan keberpihakan yang konkret.

Artinya, negara perlu menunjukkan komitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia—baik dalam penanganan demonstrasi, kebebasan berpendapat, hingga perlindungan terhadap warga yang kritis terhadap kekuasaan.

Dalam masyarakat demokratis, kehadiran suara yang berbeda bukan ancaman, melainkan prasyarat bagi kewarasan politik.

Menolak lupa bukan hanya slogan moral, melainkan panggilan etis agar bangsa ini tidak kehilangan arah. Ingatan kolektif atas Tragedi Trisakti adalah titik temu untuk membangun masa depan yang lebih adil, lebih manusiawi.

Jalan pulang ke kemanusiaan menuntut keberanian untuk tidak berpaling dari masa lalu, dan keteguhan untuk memastikan bahwa kekerasan serupa tak terulang kemudian hari.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto merindukan nasi goreng buatan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. PKB menyambut baik jika Prabowo dan Megawati bertemu lagi dalam waktu dekat.

"Kami menyambut baik rencana pertemuan tersebut, baik terbuka maupun tertutup, apalagi sambil makan nasi goreng, kesannya akan penuh kekeluargaan," kata Waketum PKB, Jazilul Fawaid, kepada wartawan, Minggu (11/5/2025).

Jazilul menyebut pertemuan dua tokoh politik itu akan memberikan dampak positif untuk perpolitikan tanah air. Jazilul pun menunggu pertemuan itu.

"Hemat kami, silaturrahim pasti lebih banyak positifnya, apapun hasilnya. Kami tunggu saja. Ya positif, meskipun kami tidak bisa mengukur seberapa besar pengaruh positifnya," jelasnya.

Senada, Ketua DPP PKB Daniel Johan juga menyambut positif rencana pertemuan itu. Daniel menyebut komunikasi politik antara tokoh bangsa sangat penting.

"Silaturahmi dan komunikasi politik itu penting apalagi antarpimpinan bangsa, karena tantangan saat ini sangat besar, baik secara internal maupun global, sehingga dibutuhkan kolaboratif semua elemen bangsa," kata Daniel dihubungi terpisah.

Daniel menyebut saat ini masyarakat membutuhkan suasana teduh. Menurutnya, pertemuan Megawati dan Prabowo bisa jadi kesempatan untuk membicarakan terkait masalah ekonomi.

"Kita butuh suasana teduh yang memperkuat harapan Indonesia yang lebih baik, saling memberi masukan untuk menjawab hal-hal konkrit seperti PHK, kemiskinan, dan ekonomi saat ini," jelasnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri bercerita nasi goreng buatannya sering ditanyakan Presiden Prabowo. Megawati mengatakan Prabowo minta dimasakkan nasi goreng olehnya.

"Yang masih nanya terus tuh tahu nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, Presiden bolak-balik nanya 'Kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya'. Yo Presiden sopo yo? Terang aja dah," ujar Megawati saat acara Trisakti Tourism Award, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (8/5).

Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Megawati. Prasetyo pun membuka peluang keduanya akan bertemu lagi.

"(Pertemuan lanjutan) sedang diatur, tenang saja," kata Prasetyo.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto bolak-balik bertanya soal nasi goreng buatannya. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Megawati.

"Betul (Prabowo kangen nasi goreng buatan Mega)," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Jubir Presiden Prabowo itu mengapresiasi kedua tokoh itu telah bersilaturahmi belum lama ini setelah tak berjumpa langsung selama 2,5 tahun. Prasetyo pun membuka peluang keduanya akan bertemu lagi.

"Kan kangennya sudah dua setengah tahun, tapi kemarin kan sudah alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua," kata Prasetyo.

"(Pertemuan lanjutan) sedang diatur, tenang saja," pungkasnya.

Megawati Soekarnoputri sebelumnya bercerita nasi goreng buatannya sering ditanyakan Presiden Prabowo. Megawati mengatakan Prabowo minta dimasakkan nasi goreng olehnya.

"Saya jelek-jelek gini, kalau saya daftar sebagai chef, pasti diterima. Betul loh. Itu nggak bohong loh. Biar gimana aja, masa aku sudah Presiden ke-5, sudah gitu ketua umum partai, terus suruh masakin masak-masak, terus ngasih kamu, ya nggaklah. Masak masakin buat kalian," kata Megawati saat acara Trisakti Tourism Award, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (8/5).

Megawati kemudian mengungkapkan Presiden Prabowo sering menanyakan soal nasi goreng. Presiden, kata Megawati, bolak-balik minta dimasakkan nasi goreng.

"Yang masih nanya terus tuh tahu nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, Presiden bolak-balik nanya 'Kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya'. Yo Presiden sopo yo? Terang aja dah," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Civitas akademika Universitas Trisakti mendorong empat mahasiswanya yang gugur pada tragedi 12 Mei 1998 atau yang dikenal sebagai Tragedi Trisakti jadi pahlawan reformasi.

"Ada aspirasi besar dari seluruh civitas akademika Trisakti untuk menaikkan levelnya jadi pahlawan reformasi ataupun pahlawan nasional," ucap Ketua IKA Trisakti Maman Abdurrahman di Jakarta Selatan, Sabtu (26/4).

Maman menekankan akan memperjuangkan aspirasi itu dan membicarakannya dengan para pihak terkait.

"Saya pikir momentumnya pas ya karena teman-teman Trisakti melihat keberadaan saya di kabinet, jadi Insya Allah peluang untuk mendorong itu akan semakin bisa lebih mudah diperjuangkan," ucapnya.

Keempat mahasiswa Trisakti yang gugur pada masa reformasi itu ialah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.

Mereka tewas akibat tembakan peluru tajam aparat saat melakukan aksi demonstrasi mahasiswa kala itu.

Tragedi itu menjadi catatan kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia. Saat itu, demonstrasi besar terjadi menuntut Soeharto mundur sebagai presiden.

Pada 15 Agustus 2005 silam, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama terhadap mereka dan ditetapkan sebagai Pahlawan Reformasi kepada empat orang itu.

Keputusan itu diambil berdasarkan keputusan Presiden Nomor 057 / TK/ 2005 tanggal 9 Agustus 2005.

Mahasiswa Trisakti mengungkap kekecewaannya setelah DPR mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang. Mereka pun mengungkit peristiwa Reformasi 1998.

"Hari ini pemerintahan yang mengangkangi konstitusi dari reformasi semangat dan spirit dari amanat dan tujuan reformasi. Orang-orang yang hari ini berupaya untuk mengembalikan kekecewaan-kekecewaan yang dulu pernah terjadi selama 32 tahun pemerintahan dengan corak militeristik menjabat itu adalah satu bentuk kemunduran dalam reformasi," kata Presiden BEM Universitas Trisakti, Faiz Nabawi Mulya, kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Dia pun menyebutkan BEM Universitas Trisakti akan menginisiasi pembongkaran Tugu 12 Mei yang menjadi simbol lahirnya reformasi. Dia mengatakan pihaknya akan bersurat ke Pemerintah Provinsi Jakarta untuk pembongkaran tugu.

"Saya perlu sampaikan bahwa hari ini kekecewaan teman-teman mahasiswa Universitas Trisakti adalah dengan bagaimana kami memberikan simbol dan juga menyerukan kepada pemda DKI untuk menghancurkan Tugu 12 Mei," terang Faiz.

"Karena Tugu 12 Mei kami anggap sebagai salah satu monumen sakral untuk bagaimana menjadi simbol reformasi berdiri. Hari ini kami kecewa dan sangat amat betul marah kepada pemerintah, plan mengembalikan corak-corak militeristik dalam pemerintahannya," sambungnya.

Dia menjelaskan, keluarga besar mahasiswa Universitas Trisakti akan terus melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya yang dinilai dapat mencederai cita-cita reformasi.

"Jadi hari ini saya perlu tegaskan bahwa mahasiswa Trisakti akan terus melawan terhadap apa pun yang melanggar maupun mengangkangi amanat reformasi itu sendiri," ujarnya.

Seperti diketahui, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri.

Rapat terselenggara di ruang Paripurna, gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wamenkeu Thomas Djiwandono, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hadir dalam rapat paripurna. Puan kemudian mempersilakan Ketua Panja RUU TNI, Utut Adianto, untuk menyampaikan laporan pembahasan RUU TNI.

Utut menyampaikan beberapa poin krusial terkait kedudukan TNI, usia pensiun, hingga keterlibatan TNI aktif di kementerian atau lembaga. Ia memastikan tak adanya dwifungsi TNI dalam pembahasan revisi UU ini.

Selepas Utut menyampaikan laporannya, Puan lantas menanyakan kepada anggota Dewan yang hadir apakah RUU tersebut dapat disepakati menjadi undang-undang. Mayoritas menjawab setuju.

"Kami menanyakan kepada seluruh anggota apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Puan Maharani.

"Setuju," jawab peserta sidang diikuti dengan ketukan palu tanda pengesahan.

Lihat Video 'Puan soal UU TNI: Prajurit Aktif Tetap Dilarang Berbisnis-Berpolitik':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengalami insiden saat melintas di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Mobil yang ditumpanginya dihentikan oleh massa aksi mahasiswa Universitas Trisakti yang tengah menggelar demonstrasi menolak Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Pantauan Kompas.com di lokasi, awalnya mobil Supratman yang dikawal patroli pengawal (patwal) berusaha melewati Gerbang Pancasila Gedung DPR. Namun, mahasiswa yang berunjuk rasa langsung menghadang kendaraan tersebut dan mengerumuninya.

Dua ajudan Supratman yang mengenakan pakaian putih lantas keluar dari mobil dan berusaha meminta massa untuk tidak menghalangi jalan.

Namun, para demonstran tetap bertahan, bahkan mencopot pelat nomor kendaraan tersebut.

"Turun, turun, turun!" teriak para mahasiswa yang mendesak Supratman keluar dari mobil.

Setelah beberapa menit, Supratman akhirnya memutuskan untuk keluar. Sontak, mahasiswa bersorak dan meneriakkan jabatannya.

"Ternyata Menteri Hukum," ujar salah seorang mahasiswa.

Supratman Berdialog dengan Mahasiswa

Usai turun dari mobil, Supratman memilih berjalan kaki menuju Gedung DPR bersama massa aksi.

Ia tampak duduk dan berdialog dengan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka terkait RUU TNI yang dijadwalkan akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Supratman menyatakan akan menjembatani komunikasi antara mahasiswa, pemerintah, dan DPR terkait penolakan RUU TNI.

"Semua tuntutan terkait pembahasan RUU TNI sudah saya dengar. Karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dan anggota Komisi I," kata Supratman saat berdialog dengan mahasiswa.

Perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti menegaskan bahwa RUU TNI dinilai sebagai upaya mengembalikan dwifungsi TNI.

Mereka menegaskan bahwa amanat reformasi adalah memperkuat supremasi sipil dan menghindari militerisasi dalam pemerintahan.

"Hari ini ada Pak Supratman, beliau sudah menyampaikan bahwa menerima kritik kami. Namun, sikap kami tetap tegas, mahasiswa Trisakti akan terus menolak," ujar salah satu perwakilan mahasiswa.

Mereka juga menegaskan tidak akan melakukan audiensi atau berdiskusi dengan anggota DPR di dalam gedung.

"Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam. Tapi, kami akan terus menolak," tambahnya.

Diketahui, RUU TNI direncanakan akan disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPR pada Kamis (20/3/2025).

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Adhyasta Dirgantara | Editor: Robertus Belarminus)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas menyatakan akan melakukan komunikasi dengan pemerintah dan DPR terkait penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Pernyataan ini disampaikan Supratman saat menghadapi massa aksi yang mendemo RUU TNI di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025) sore.

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," ujar Supratman, di lokasi demo.

Dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti menegaskan bahwa DPR dan Kementerian Pertahanan berupaya mengembalikan dwifungsi TNI.

Mereka menekankan bahwa amanat reformasi adalah memberikan supremasi sipil yang seluas-luasnya dan menghentikan militeristik dalam ranah pemerintahan.

"Dan hari ini ada Pak Supratman, beliau sudah menyampaikan bahwa beliau menerima kritikan kita, dan sikap kami perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa Trisakti akan terus menolak," ungkap perwakilan mahasiswa.

"Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam. Tapi, kami akan terus menolak," tambahnya.

Diketahui, RUU TNI direncanakan akan disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025) besok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dipaksa keluar dari mobilnya oleh massa aksi demo Revisi UU (RUU) TNI di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Pantauan Kompas.com di lokasi, awalnya mobil Supratman yang dikawal patwal hendak melintas di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR.

Namun, massa demo yang merupakan mahasiswa Universitas Trisakti mengadang mobil Supratman.

Massa demo itu langsung mengerumuni mobil Supratman.

Walhasil, dua ajudan Supratman berbaju putih keluar dari mobil.

Mereka berusaha meminta massa demo tidak mengerumuni mobil Supratman.

Massa demo tidak menyerah untuk bertemu dengan pejabat yang ada di dalam mobil itu.

Mereka tetap berkerumun dan melepas pelat nomor dari mobil tersebut.

"Turun, turun, turun!" seru aksi massa.

Setelah beberapa menit, barulah Supratman memutuskan keluar dari mobilnya.

Mahasiswa pun bersorak menyebut jabatan Supratman ketika politikus Gerindra itu keluar dari mobil.

"Ternyata Menteri Hukum," kata mahasiswa.

Supratman pun berjalan kaki ke depan Gedung DPR bersama para mahasiswa.

Dia tampak duduk dan berdialog dengan mahasiswa.

Diketahui, berdasarkan jadwal sementara, RUU TNI akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas terpaksa menemui para mahasiswa Universitas Trisaksi yang mengadang laju mobilnya. Para mahasiswa tersebut melakukan unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Awalnya, Supratman yang mengendarai mobil Alphard hitam, hendak memasuki kompleks gedung DPR melalui gerbang Pancasila, pintu belakang Gedung DPR. Ternyata, massa demo sudah ada di pintu belakang DPR dan langsung mengadang mobil yang ditumpangi Supratman.

Massa meminta Supratman keluar dari mobil. Namun, terlihat dua ajudan Supratman turun duluan untuk memenangkan massa aksi. Pendemo tetap tidak menghiraukan dua ajudan Supratman dan tetap memaksa Supratman turun dari mobil.

"Turun dulu, turun dulu," teriak massa aksi dari Trisakti.

Mereka bahkan mencopot plat mobil yang ditumpangi Supratman dan mobil patwal polisi yang mengawal Supratman juga digebrak-gebrak.

Supratman pun turun dari mobilnya dan berjalan menuju gerbang Pancasila bersama massa aksi. Di depan gerbang Pancasila, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka, menolak revisi UU TNI karena mengkhianati semangat reformasi dan berupaya menghidupkan dwifungsi militer. 

"Hari ini ada Pak Supratman, beliau sudah menyampaikan bahwa beliau menerima kritikan kita, dan sikap kami perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa Trisakti akan terus menolak. Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam tapi kami akan terus menolak," ujar koordinator aksi.

Pada kesempatan itu, Supratman mengatakan pihaknya menerima apa yang menjadi tuntutan mahasiswa terutama Mahasiswa Trisakti. Dia berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah dan DPR.

"Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh anggota mahasiswa Universitas Trisakti. Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar," ungkap Supratman.

"Karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I dan pada akhirnya nanti saya akan balik untuk menjelaskan apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan semua," pungkas Supratman menambahkan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas beraudiensi dengan massa aksi tolak RUU TNI di depan gerbang gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Supratman mengatakan akan berkomunikasi dengan pemerintah mengenai aspirasi massa aksi tersebut.

Mulanya, perwakilan massa aksi Universitas Trisakti mengatakan pemerintah mencoba mengembalikan dwifungsi ABRI. Padahal, kata dia, reformasi bertujuan untuk membatasi dwifungsi ABRI.

"Hari ini DPR dan Kementerian Pertahanan mencoba untuk mengembalikan dwifungsi tersebut," ujar dia.

"Amanat reformasi adalah bagaimana memberikan supremasi sipil yang seluas-luasnya dan menghentikan militeristik dalam ranah pemerintahan," sambungnya.

Dia mengatakan pihaknya akan terus menolak RUU TNI. Ia mengaku enggan duduk bersama anggota DPR.

"Sikap kami perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa Trisakti akan terus menolak. Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam, tapi kami akan terus menolak," ujarnya.

Supratman mengatakan akan menampung aspirasi massa aksi. Supratman mengaku akan berkomunikasi dengan pemerintah dan DPR mengenai aspirasi tersebut.

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," jelasnya.

Diketahui, DPR dan pemerintah telah sepakat membawa RUU TNI ke rapat paripurna DPR. Rencananya, rapat paripurna itu akan digelar besok.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XIII DPR RI Vita Ervina turut dihadang oleh massa aksi. Vita mengatakan dirinya juga akan membantu berkomunikasi dengan DPR.

"Nama saya Vita Ervina, Komisi XIII. Komisi XIII itu hal yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa akan kami komunikasikan juga kepada pimpinan kami dan yang berwenang," ujarnya.

Para massa aksi kemudian meminta Supratman membacakan pres release penolakan RUU TNI. Supratman pun lalu membacakannya. Berikut press release yang dibacakan:

"Ini press release masyarakat mahasiswa Universitas Trisakti. Revisi Undang-Undang TNI membawa berbagai dampak, dapat melemahkan supremasi sipil, meningkatkan resiko kembalinya dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, serta membuka celah bagi penyalahgunaan, pengawasan yang ketat.

Demokrasi Indonesia dapat mengalami kemunduran. Sebagai bagian dari reformasi, mahasiswa dengan ini tegas menyatakan tuntutan supaya menolak seluruh rancangan Revisi Undang-Undang TNI, copot dan hentikan prajurit TNI dalam jabatan sipil, wujudkan supremasi sipil, dan menolak segala bentuk militerisme dalam pemerintahan sipil, dan menuntut komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

"Dan mungkin kami akan kembali hadir di depan gedung DPR dengan jumlah masa yang lebih banyak apabila revisi Undang-Undang TNI ini terus dijalankan," ucapnya.

Sebelumnya, Sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi penolakan RUU TNI di pintu gerbang gedung DPR RI, Jalan Gelora, Jakarta Pusat. Mereka menghadang mobil Menkum Supratman Andi Agtas yang melintas di sekitar lokasi.

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (19/3/2025), mulanya massa berdemo di depan gerbang masuk DPR. Saat massa sedang berdemo, tampak mobil Alphard berwarna hitam akan memasuki gerbang DPR.

Massa lalu mendekati mobil tersebut. Mereka terlihat mencopot pelat nomor mobil itu.

Tampak dua ajudan Menkum keluar dari mobil. Dua ajudan itu meminta massa aksi membukakan jalan.

Namun, massa aksi tetap menghadang mobil. Mereka meminta sosok dalam mobil itu untuk keluar.

"Turun dulu, turun dulu," minta massa aksi.

Dua ajudan itu terlihat masih berusaha bernegosiasi dengan massa aksi. Namun massa tetap meminta pejabat di dalam mobil turun.

Supratman kemudian tampak keluar dari mobil. Massa aksi tampak bersorak saat Supratman turun.

Supratman terlihat berjalan bersama massa aksi ke depan gerbang DPR. Dia tampak berdiskusi dengan para massa aksi tersebut.

Simak Video 'Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini