Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal menggugat pemerintah. Hal ini terkait kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, dan pengeboran air milik PT Tiara Citra Nirwana di Gili Meno, Lombok Utara.

Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin mengatakan kerusakan lingkungan oleh beberapa aktivitas pertambangan di sejumlah daerah di NTB masuk dalam refleksi dan menjadi perhatian sepanjang tahun 2024.

"Kami lihat ini ada banyak kasus-kasus kerusakan lingkungan hidup sudah jelas secara hukum. Sudah jelas itu masuk kejahatan lingkungan. Itu nggak ada penegakan hukumnya oleh negara," kata Amri saat Diskusi Refleksi Kerusakan Lingkungan di NTB Tahun 2024 di Mataram, Senin sore (30/12/2024).

Menurut Amri, kasus kerusakan lingkungan yang tidak mendapatkan kejelasan hukum menjadi contoh buruk penegakan hukum di NTB.

"Semua ini meninggalkan kerusakan lingkungan, tapi tidak ada tindaklanjuti itu. Negara seolah-olah melupakan itu," kritik Amri.

Amri menjelaskan sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023, semua perkara lingkungan hidup bisa dilakukan gugatan secara konstitutif.

"Kami bisa menggugat secara perdata atau PTUN. Tapi, tidak seluruhnya kami akan konsolidasi dengan warga yang dirugikan," katanya.

"Ya kemungkinan besar akan menggugat Sekotong sama aktivitas pengeboran air milik PT TCN. Kami dorong bagaimana implementasi penegakan hukum lingkungan hidup melahirkan rekomendasi penghentian aktivitas meraka," sambung Amri.

Walhi berharap adanya proses hukum bisa mengembalikan kerugian kawasan lingkungan hidup yang dirusak oleh para investor.

"Untuk di Meno kita tahu kasus tindak pidana korupsi tidak jalan sama halnya dengan di Sekotong. Tahun depan kami akan melakukan kampanye bersama untuk itu bersama warga yang terdampak," tegas Amri.

Video: Erdogan Sebut Israel Biang Kerok Kerusakan Lingkungan di Gaza

Video: Erdogan Sebut Israel Biang Kerok Kerusakan Lingkungan di Gaza

Menjelang akhir tahun, Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar talkshow bertajuk 'Refleksi Tahun 2024: Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur'. Kegiatan tersebut berlangsung di Hall Kantor Manajemen Lantai 1, Kampus MERR-C UNAIR pada Jumat (27/12).

Dalam sambutannya, Rektor UNAIR, Prof Dr Mohammad Nasih menyoroti kondisi perekonomian Jawa Timur yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Menurutnya capaian ini tidak lepas dari peran penegakkan hukum dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah.

"Perekonomian di Jawa Timur perkembangannya cukup tinggi. Tentu, itu tidak terlepas dari kontribusi dari penegakan hukum. Sebab, dengan tegaknya hukum, maka keadilan akan bisa tercipta. Dengan terciptanya keadilan, maka yang tercipta adalah produktivitas yang lebih baik lagi," jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024).

Kendati demikian, Guru Besar FEB UNAIR itu mengakui upaya menegakkan hukum tidak semudah membalikkan tangan. Dia menyebut terdapat sejumlah faktor kunci terkait dengan penegakan hukum, salah satunya integritas.

"Integritas dari para penegak hukum dan aparat hukum benar-benar harus menjadi perhatian," ucapnya.

Namun, sambung Prof Nasih, tidak mudah untuk menegakkan integritas pada lingkungan yang ada saat ini. Perlu adanya respon guna menyikapi hal tersebut.

"Mungkin seleksi hakim atau jaksa itu perlu jadi perhatian lebih sehingga nantinya bisa diperoleh orang-orang yang tentu saja berintegritas di dalamnya," imbuhnya.

Tak hanya itu, dia pun menekankan pentingnya pengetahuan tentang dunia hukum agar langkah penegakkan hukum berjalan lebih baik.

"Pengetahuan dunia hukum harus direformasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan orang yang berintegritas dan berwawasan hukum yang luas. Sehingga bisa mengambil keputusan dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Prof Nasih juga menyebutkan bahwa harus ada kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antarpihak dalam penegakan hukum.

Video: Menteri Yusril Janji Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Video: Menteri Yusril Janji Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan acara refleksi akhir tahun membahas berbagai hal yang telah dilakukan BPIP dalam kurun waktu 2020-2024. Kepala BPIP yakin bahwa lembaga yang dipimpinnya itu bisa tetap eksis sesuai dengan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Tentu dalam pelaksanaannya banyak tantangan yang dihadapi, namun dengan semangat gotong royong BIPP dapat terus eksis, bahkan semakin memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan misi Asta Cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden," ucap ketua BPIP, Yudian Wahyudi, pada sambutannya di acara refleksi akhir tahun, di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Yudian juga memaparkan berbagai program strategis BPIP yang telah dicapai. Terdapat delapan capaian program kerja yang sudah dilakukan BPIP, antara lain:

Satu, sosialisasi nilainya Pancasila ke seluruh penjuru tanah air dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Dua, penetapan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila atau PIP melalui peraturan BPIP nomor 4 tahun 2024.

Tiga, terselesaikannya penyusunan buku teks utama atau BTU Pendidikan Pancasila yang bekerjasama dengan Kemendikbud Ristek.

Empat, Penetapan strategisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan atau Diklat PIP,

Lima, verifikasi dan pelerakiritasi penyelenggara Diklat PIP, dan stratifikasi penceramah dan pengajar Diklat PIP.

Enam, Pelaksanaan pelatihan training of trainers atau TOD BPIP melalui Diklat bagi pengajar PIP berbasis BTU Pendidikan Pancasila.

Tujuh, cetak biru pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Delapan, rekrutmen, seleksi, dan pelatihan Paskibraka serta penetapan Purna Paskibraka Duta Pancasila.

Atas pencapaian tersebut Yudian mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu BPIP. Ia berharap semua pihak dapat terus melaksanakan, menghayati nilai-nilai Pancasila dan mensosialisasikannya.

"BPIP menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas gotong royong dan kerjasama yang baik dalam lima tahun ini bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya, termasuk rekan-rekan media," tutur Yudian.

"Semoga kita terus dapat melaksanakan, menghayati nilai-nilai Pancasila dan mensosialisasikannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara," tambahnya.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan tak akan mengubah logo Kementerian Hukum (Kemenkum) selama dia menjabat. Logo Kemenkum tetap bergambar pohon beringin dengan latar biru.

"Saya sudah sampaikan kepada pak Wamen, kepada Pak Sekjen, kepada seluruh teman-teman kantor wilayah dan seluruh pimpinan tinggi madya. Satu, kami tidak akan mengganti logo kementerian," kata Supratman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 di Poltekim, Kota Tangerang, Senin (16/12/2024).

Supratman menjelaskan alasan tak mengubah logo Kemenkum. Untuk diketahui, Kemenkum ialah satu dari tiga kementerian yang dipecah dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dua pecahan lainnya ialah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

"Kenapa kami tidak mengganti logo Kementerian? Yang pertama adalah suatu saat, suatu saat, kita tidak tahu kebijakan pemerintah yang akan datang," jelasnya.

Tak hanya itu, dia mengatakan Kementerian Hukum tak akan pernah dibubarkan. Menurutnya, Kemenkum berperan krusial dalam bidang hukum perundang-undangan di Indonesia.

"Yang saya pastikan satu hal, siapapun yang akan memimpin Republik ini, Kementerian Hukum tidak akan mungkin dibubarkan karena peran dan fungsi Kementerian Hukum adalah jenderal. Jenderal bagi Republik ini," ucapnya.

Terpidana kasus narkotika dengan vonis hukuman mati, Mary Jane Veloso, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dia akan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina dab proses tersebut akan selesai dalam dua hari.

"Dalam sehari atau dua hari proses transfernya atau pemindahannya akan diselesaikan antara Pemerintah RI dengan Filipina," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, kepada wartawan selepas agenda Refleksi Akbir Tahun 2024 di Poltekim di Kota Tangerang, Banten, Senin (16/12/2024).

Mary Jane selanjutnya bakal diserahkan ke Pemerintah Filipina di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Setelah proses itu, pihak Indonesia menyerahkan seluruh proses hukum ke Filipina.

"Dan kalau sudah diserahkan, naik ke pesawat sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah Filipina," kata dia.

Sebelumnya, Mary Jane telah dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta jelang pemulangannya ke Filipina. Mary Jane pun menjalani pemeriksaan kesehatan hingga administrasi.

"Hari ini, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Jakarta menyambut kedatangan salah satu narapidana yang cukup menyita perhatian publik, Mary Jane Fiesta Veloso. Proses pemindahan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.05.05-2540 tertanggal 13 Desember 2024," kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2024).

Dia menjelaskan bahwa Mary Jane tiba di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada pukul 07.30 WIB tadi. Ia dipindahkan dari Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul Minggu (15/12). Mary Jane didampingi oleh 6 (enam) orang petugas Satopatnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan 4 (empat) orang petugas dari Kejaksaan Tinggi DIY serta Kejaksaan Negeri Sleman.

"Kehadiran mereka diterima langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dengan didampingi perwakilan dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Kejaksaan Negeri Jakarta Timur," ujarnya.

Saat tiba, Mary Jane menjalani serangkaian prosedur pemindahan. Dia kini telah ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan.

"Proses penerimaan diawali dengan pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi, Mary Jane kini telah ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan. Selanjutnya, Mary Jane diwajibkan mengikuti program pengenalan lingkungan (mapenaling) sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di Lapas," ungkapnya.

I Nyoman Gede Surya mengatakan bahwa proses pemindahan ini berjalan lancar. Dia memastikan proses pemindahannya sesuai SOP.

"Proses ini berjalan dengan lancar sesuai dengan standar operasional prosedur, mengutamakan keamanan, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Proses pemindahan narapidana Mary Jane Fiesta Veloso dari Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah berlangsung dengan sukses. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan di Lapas tujuan, berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)," tuturnya.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (LKBH Umsida) dan Majelis Hukum dan HAM PWM Jatim, menggelar Refleksi Akhir Tahun. Acara ini bertema Menakar Masa Depan Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia.

Acara yang dihadiri lebih dari 700 peserta di Auditorium KH Ahmad Dahlan GKB 2 Kampus 1 Umsida, Ahad (15/12/2024). Narasumber menghadirkan empat pakar hukum. Salah satunya Prof Dr Otto Hasibuan SH MM, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Otto mengungkap prospek dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan substantif di Indonesia, dengan menyoroti Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran yang memiliki prioritas jelas.

"Pemerintah sekarang memiliki Asta Cita yang sangat spesifik, terutama dalam memperkokoh demokrasi dan Hak Asasi Manusia. HAM menjadi prioritas utama, yang tercermin dalam komitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi," kata Prof Otto di UMSIDA, Minggu (15/12/2024).

Lebih lanjut, Prof Otto menjelaskan bahwa salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mengatasi masalah narkoba dan korupsi, yang menjadi perhatian utama dalam tugasnya di Kementerian Hukum dan HAM.

Ia juga menekankan pentingnya paradigma baru dalam penegakan hukum, di mana lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat memfasilitasi rehabilitasi tahanan agar bisa kembali diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Di dalam penjara, sebagian besar tahanan terlibat kasus narkoba. Tanpa rehabilitasi yang baik, mereka akan semakin parah. Ini adalah tantangan kita dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berubah," paparnya.

Prof Otto juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam mewujudkan teori-teori yang diajarkan di kampus menjadi solusi nyata bagi permasalahan sosial. Ia berharap Umsida sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia, dapat terus berkontribusi positif terhadap kemajuan bangsa.

Dalam acara yang sama, Rektor Umsida, Dr Hidayatullah menyatakan kebanggaannya atas kehadiran tokoh penting nasional tersebut. "Kehadiran Wamenko Otto Hasibuan ini menjadi kehormatan bagi kami dan semoga memberi energi positif bagi kami untuk terus berkembang," ujar Dr Hidayatullah.

Sejak Maret 2024, Umsida telah berstatus sebagai perguruan tinggi unggul di tingkat nasional dan berencana menjadi perguruan tinggi unggul di ASEAN. Rektor berharap kegiatan seperti ini dapat memperkuat kultur akademik di Umsida, serta meningkatkan kontribusi perguruan tinggi Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa.

Video: Duet Pengacara Kondang Yusril-Otto di Kabinet Prabowo Kawal Bidang Hukum

Video: Duet Pengacara Kondang Yusril-Otto di Kabinet Prabowo Kawal Bidang Hukum