Jakarta: Universitas Pancasila (UP) melakukan penandatanganan naskah Tridarma Perguruan tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perguruan Tinggi dalam mengoptimalkan sumber daya pendukung pembangunan dan kemajuan Kota Jakarta.

Kerja sama ini ditekankan pada bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Kepala Biro Kerja Sama Daerah DKI Jakarta, Marulina Dewi membacakan Pokok-Pokok Naskah Kerja Sama, meliputi Pelaksanaan Riset yang kuat sesuai kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi, Penyediaan Praktik Kerja Lapangan untuk magang mahasiswa, serta pengabdian kepada Masyarakat.

Prosesi penandatanganan naskah MoU dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali dan UP diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni, Arissetyanto Nugroho serta disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

Rano menyampaikan harapan terhadap penandatangan MoU ini, agar menjadi langkah konkret yang melibatkan PT dalam membangun DKI Jakarta ke depan. Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan banyak kerja sama riset dan inovasi yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada pembangunan Jakarta sebagai kota global.

Ini sekaligus menyongsong 5 abad Kota Jakarta, yang akan diperingati pada Juni 2027 mendatang. Penandatanganan MoU ini menjadi kickoff menuju 500 tahun kota Jakarta.

“Dengan keterlibatan perguruan tinggi ini tentunya akan sangat membantu kita semua dalam menciptakan SDM yang unggul dan memiliki daya saing agar kita bisa menghadapi tantangan global, dimana saat ini peluang untuk berkiprah didunia kerja bukan hanya ditingkat dalam negeri saja," kata Rano

Kerja sama ini diharapkan menjadi awal dari berbagai program kolaboratif antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk mewujudkan visi pembangunan Jakarta yang berkelanjutan dan inovatif.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Bisnis.com,JAKARTA - Kubu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil (RK)-Suswono (RIDO) dikabarkan akan mengajukan gugatan soal Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu hari ini (11/12/2024). Tim hukum Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) menuturkan strateginya.
Todung Mulya Lubis, sosok yang ditunjuk menjadi ketua tim hukum Pramono-Rano Karno untuk menghadapi gugatan sengketa Pilkada di MK, menuturkanbahwa pihaknya akan menunggu hingga kubu RIDO benar-benar melayangkan gugatan.Sebab demikian, pihaknya tidak akan berandai-andai terlebih dahulu.

“Tapi sampai detik ini kan saya tidak melihat permohonan itu dimasukkan. Jadi, memang mereka masih punya waktu sampai jam 23.59 WIB malam ini,” tutur Todung kepadaBisnis,Rabu (11/12).

Terlebih, jika nantinya tim hukum RIDO benar-benar melapor ke MK, pihaknya akan mempelajari dahulu isi permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) meskipun pihak RIDO sempat mengungkapkan berbagai pernyataan.

“Tapi kan apakah pernyataan yang di media itu diungkapkan atau dituliskan dalam permohonan PHPU mereka, saya kan belum tahu, ya,” ucapnya.

Jika nantinya gugatan tersebut benar dilayangkan, pihaknya berharap agar MK dapat bertindak selayaknya penjaga konstitusi.

“Kita cuma mau MK itu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, bersikap fair, bersikap arif, bersikap bijaksana karena MK ini adalah penjaga konstitusi. MK ini adalah pengawal konstitusi,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Tim Bidang Hukum RIDO Muslim Jaya Butar Butar mengatakan bahwa waktu terakhir bagi mereka untuk melapor ke MK adalah Rabu hari ini (11/12).

“Untuk waktu sesuai ketentuan peraturan MK tiga hari kerja sejak penetapan, KPUD Jakarta tetapkan hari Minggu (8/12) keputusannya maka dihitung hari kerja Senin berakhir Rabu ini jam 23.59 WIB,” tuturnya kepadaBisnis.

Kala ditanya kepastian apakah betul akan melapor ke MK pada Rabu hari ini, ia meminta untuk dapat menunggu.

“Kita tunggu saja,” terangnya.

Terlebih, pihaknya juga optimis bahwa ada harapan dari pengajuan gugatan soal Pilkada ini ke MK.

“Soal harapan semua InsyaAllah, harapan selalu ada dan kita optimis karena harapan itu yang menjadi buat semangat tim hukum,” jawabnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Juru bicara PDI-Perjuangan (PDI-P), Chico Hakim, menegaskan bahwa kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024 adalah sah secara hukum dan aturan yang berlaku.

Ia menyampaikan hal tersebut menanggapi narasi yang mempertanyakan legitimasi hasil pemilu akibat rendahnya partisipasi pemilih.

“Kami turut menyayangkan tingkat partisipasi yang rendah dari pemilih, namun hal itu tidak ada hubungannya dengan legitimasi karena secara hukum tidak ada aturan yang menyatakan hal tersebut,” ujar Chico kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

Isu rendahnya partisipasi pemilih dianggap justru lebih sering diangkat oleh pihak yang kalah dalam pemilu.

“Isu ini kan diangkat oleh pihak yang kalah. Kami tidak pernah mendengar isu ini diangkat oleh pihak-pihak lain,” kata Chico.

Sebagaimana diketahui, KPU Provinsi Jakarta (KPUD) resmi menetapkan hasil perolehan suara ketiga pasangan calon usai menyelesaikan proses rekapitulasi suara pada Minggu (8/12/2024).

Hasilnya, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno secara sah memperoleh 50,07 persen suara dan memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran

Berikut hasil rekapitulasi tingkat provinsi yang sudah ditetapkan KPU Jakarta:

1. Ridwan Kamil-Suswono: 1.718.160 suara
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 459.230 suara.
3. Pramono Anung-Rano Karno: 2.183.239 suara.

Selain itu, Chico juga menyoroti peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Ia mengajak semua partai, termasuk yang mendukung pasangan lain, untuk introspeksi.

“Kita harus mawas diri sebagai partai politik untuk memobilisasi dukungan agar pemilih datang ke TPS. Apalagi, partai-partai yang mendukung paslon lain seharusnya lebih kritis terhadap upaya mereka dalam mengajak masyarakat memilih,” ujarnya.

Sementara soal keluhan soal formulir C6 atau surat pemberitahuan yang tidak sampai ke pemilih, Chicco menegaskan hal itu bukan penghalang untuk memilih.

Ia juga membantah narasi bahwa kemenangan dengan perolehan suara 50,07 persen dianggap tidak legitimate.

“Apabila pemilih 50,07 persen itu tidak legitimate, apalagi yang hanya 39 persen,” tegas Chico.

Dengan demikian, pernyataannya dengan menegaskan bahwa narasi-narasi yang meragukan legitimasi kemenangan Pramono-Rano tidak berdasar dan hanya memperkeruh situasi.

Tim Rido: Legitimasi dipertanyakan

Sebelumnya diberitakan, Tim Suskses Ridwan Kamil-Suswono (Rido) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga legitimasi hasil Pilkada ini patut dipertanyakan.

Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco, mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih bukan semata-mata akibat ketidakpedulian masyarakat, melainkan karena serangkaian masalah.

Ada warga yang sudah tiada namun masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi yang kurang, hingga warga yang tidak mendapat surat undangan untuk memilih.

"Ketiga, hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi mengenai hak warga untuk memilih calon pemimpinnya menggunakan e-KTP. Dengan demikian, ini adalah kegagalan KPU DKI Jakarta dalam menyelenggarakan Pilkada Jakarta," ujar Baco kepada Kompas.com pada Rabu (4/12/2024).

Tim RIDO juga mengkritik rendahnya partisipasi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Jakarta.

Baco pun mencontohkan di TPS 023 Petojo Selatan yang hanya mencatatkan 15,7 persen partisipasi, dan di TPS 016 Semper Barat serta TPS 138 Penjaringan yang hanya mencapai 21,33 persen.

“Rendahnya partisipasi masyarakat membuat legitimasi Pilkada ini cenderung kecil,” ujar Baco.

Terkini, dengan hasil yang diumumkan oleh KPU yang memenangkan Pramono Anung, Tim Rido berencana menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, mereka belum menjelaskan secara perinci gugatan tersebut.

JAKARTA - Tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) menunjuk Todung Mulya Lubis sebagai Ketua Tim Hukum. Tim hukum ini dibentuk untuk bersiap apabila adanya gugatan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Masalah gugatan ke MK, bagaimana persiapan kita. Kita siap. Tim hukum kita Pak Todung Mulya Lubis," kata Ketua Harian Tim Pemenangan Pram-Doel, Prasetyo Edi Marsudi dalam jumpa pers di rumah pemenangan, Jalan Cemara 19, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

Prasetyo juga mengaku tim pemenangan Pramono-Rano telah menyiapkan data-data terkait potensi gugatan yang masuk. Salah satunya ialah mempersiapkan formulis C-1 di setiap tempat pemungutan suara.



"C1 kita komplet, apa yang kita analisa sebelum ini putusan, akhirnya sama. Itulah C1 kita dari TPS ke TPS semuanya komplet," ungkap dia.

Kendati demikian, ia mengaku belum mengetahui bagaimana susunan tim hukum. Ia mengaku susun tim hukum akan langsung diatur oleh Todung Mulya Lubis.

"Itu (susunan) tergantung Pak Todung Mulya Lubis, dia yang atur," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno mempersiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apabila ada gugatan dari 01 ke MK maka kami hormati dan persilakan karena sesuai dengan konstitusional. Dan kami dari 03 sudah mempersiapkan tim hukum," ujar juru bicara tim Pramono-Rano, Iwan Tarigan, di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

Iwan menegaskan, kubunya tidak khawatir dengan hasil Pilkada karena yakin telah menang secara etis dan tanpa kecurangan.

"Kami tidak khawatir karena kami sudah melaksanakan cara-cara pemenangan Pilkada dengan cara yang beretika dan jauh dari perbuatan curang sehingga kami sangat percaya diri bahwa apabila ada gugatan ke MK maka kami pihak yang akan dimenangkan," imbuhnya.

Iwan juga menilai tuduhan dari kubu Ridwan Kamil-Suswono (Rido) tidak masuk akal. Ia menyoroti dukungan partai yang jauh berbeda antara kedua paslon.

"Pramono-Rano hanya didukung 3 partai dan RK didukung 16 partai. Kami bukan dari partai penguasa sehingga sulit diterima akal sehat bahwa kami punya kemampuan melakukan kecurangan dalam pemilu," lanjutnya.

Ia menganggap tuduhan dari kubu 01 menunjukkan sikap tidak ksatria dalam menerima kekalahan.

Sementara itu, tim hukum Rido berencana mengajukan gugatan ke MK terkait dugaan kecurangan Pilkada Jakarta 2024. Mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat gugatan.

"Kami sedang mengumpulkan data-data pelanggaran yang dilakukan KPUD Jakarta serta jajarannya," ujar Tim Bidang Hukum Rido, Muslim Jaya Butar Butar, kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

Gugatan tersebut meliputi beberapa dugaan pelanggaran. Termasuk, tidak adanya distribusi formulir C6 kepada sebagian masyarakat, tidak ada tindak lanjut soal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 28 Pinang Ranti, serta dugaan politik uang.

"Kami mendapati temuan di Pinang Ranti, yang seharusnya direkomendasikan untuk PSU, tidak mendapatkan perhatian yang serius dari Bawaslu," kata Muslim.

Ia juga menambahkan ada masalah terkait pemberitahuan formulir C6 dan praktik politik uang.

"Dengan adanya temuan tersebut, kami merasa perlu untuk segera membawa kasus ini ke MK agar proses Pilkada dapat berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.

Sesuai aturan, gugatan ke MK dapat diajukan dalam tiga hari kerja setelah hasil rekapitulasi tingkat provinsi diumumkan oleh KPUD.

JAKARTA - Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) mendukung proses penegakan hukum dalam kasus tercoblosnya surat suara tak terpakai pada TPS 28 di Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur. Kubu Pram-Doel pun meyakini tak terlibat dalam kasus itu.

Kasus ini bermula ketika Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memerintahkan petugas pengamanan langsung (Pamsung) untuk mencoblos surat tak terpakai. Dalam pemeriksaan, Ketua KPPS disebut tidak melakukan pengarahan pasangan calon mana yang harus dicoblos.

Namun demikian, sebanyak 19 surat suara yang tercoblos mengarah ke pasangan Pramono-Rano. Adapun, dari 19 suara, satu surat suara ditemukan masuk ke dalam kotak.



"Kami mendukung penuh apabila memang terjadi pelanggaran. Tetapi kami sebagai tim pemenangan tidak tahu menahu, tidak mengenal yang bersangkutan. Jadi kami kooperatif saja mengikuti proses hukum," kata Bendaraha Tim Pemenganan Pramono-Rano, Charles Honoris, Selasa (3/12/2024).

Charles juga menyebut bahwa setiap kontestasi Pilkada pasangan calon kepala daerah pasti tidak terlepas dari pelanggaran pidana. Namun demikian, ia menilai kejadian di TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti merupakan kejadian yang terisolir.

"Kami atas nama tim pemenagnan Mas Pram dan Bang Doel mendukung penuh proses penegakan hukum. Jadi silakan saja, ada Gakumdu, ada Bawaslu, ada kepolisian ada kejaksaan yang memproses ini," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano, Lies Hartono (Cak Lontong) mengungkap hal senada. Cak Lontong meyakini bahwa kubu Pramono-Rano tidak terlibat dalam pelanggaran pilkada itu.

"Saya kira kita sangat fair ingin melaksanakan hal itu. Kalau ada oknum itu bisa dari oknum pihak manapun, bisa dari paslon bahkan bisa dari luar. Itu yang kita jaga bersama. Kita akan selesaikan semuanya secara aturan yang berlaku," kata Lies Hartono.