Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan alasan terkait rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Bagaimana penjara itu rata-rata ada di tengah kota, artinya strategis. Yang kedua, penjara rata-rata sudah sangat penuh, sehingga tidak manusiawi," ujar Ara dikutip Antara, Selasa, 20 Mei 2025.

Dengan demikian terdapat gagasan bagaimana penjara yang tanah dan asetnya dimiliki negara serta berada di wilayah perkotaan, bisa dipindahkan apakah ke pulau atau ke lokasi lainnya.

Ara menyampaikan, saat ini pihaknya menunggu arahan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk langkah-langkah berikutnya.

Baca juga: Lapas Bakal Disulap Jadi Rumah Rakyat

"Kita akan menunggu dari Mensesneg, mudah-mudahan bisa segera mengundang kita terkait apa arahannya untuk langkah-langkah berikutnya," kata dia.

Rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian PKP siap menjalankan perintah Presiden untuk bagaimana penjara-penjara di daerah strategis yang sudah penuh bisa dipindahkan dan digunakan untuk perumahan.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Rencana tersebut merupakan gagasan Presiden, yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruilslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menyelamatkan ratusan triliun uang rakyat dari kasus korupsi selama enam bulan pemerintahannya.

Prabowo menyebut lembaga penegak hukum hampir setiap hari membongkar berbagai kasus korupsi. Dia juga menegaskan tak akan berhenti melakukan itu.

"Saya percaya dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo di acara Kongres IV Tidar, Jakarta, Sabtu (17/5).

Prabowo mengaku banyak menerima laporan soal upaya penegakan hukum tersebut. Bahkan, dia bilang ada penegak hukum yang diancam dengan didatangi rumahnya dan diikuti mobilnya.

Dia mengaku memahami kondisi tersebut. Meski begitu, Prabowo menegaskan pemerintahannya tak akan gentar.

"Dan saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar," katanya.

Prabowo menyerukan kepada anak buah dan seluruh kader Gerindra untuk tidak menyerah kepada pihak yang ingin agar pemimpin Indonesia lemah.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku telah disumpah sebagai Presiden. Dia telah disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya," ucap Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto yang hendak melakukan alih fungsi lembaga permasyarakatan (lapas) menjadi kompleks perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan bahwa nantinya proses alih fungsi tersebut bakal dimodali oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Bapak Hashim [Kepala Satgas Perumahan] bahwa Danantara akan men-support full untuk sektor perumahan,” kata Ara saat ditemui di MidPlaza, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Untuk merealisasikan alih fungsi lapas menjadi hunian itu, Ara juga menyebut telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk mengeksekusi alih fungsi lapas menjadi hunian.

Ara menegaskan, salah satu lapas yang bakal digarap pada tahap pertama yakni Lapas Cipinang. Nantinya, para tahanan yang ada di lapas Cipinang disebut-sebut bakal dipindahkan ke lapas pulau atau tempat lain yang lebih layak.

“Karena ada terobosan penjara menjadi perumahan, [napi akan] dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah overcrowd ya, jadi sangat penuh supaya juga lebih manusiawi,” ujarnya.

Dalam informasi sebelumnya, area hunian dari alih fungsi lapas itu nantinya bakal diperuntukkan bagi masyarakat serta bagi pegawai lapas yang belum memiliki hunian layak.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, saat ini terdapat 65.000 pegawai lapas yang belum memiliki rumah.

“Kami juga berterimakasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai Lapas. Saat ini jumlah pegawai Lapas ada sekitar 65.000 banyak yang belum memiliki rumah sehingga KPR FLPP kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," katanya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna sekaligus mengevaluasi 6 bulan pertama pemerintahan berjalan. Prabowo meminta kabinetnya saling mengoreksi atas hal-hal yang selama ini dikerjakan.

"Baru saja kita melewati tonggak 6 bulan pertama, bisa dikatakan ini adalah semester pertama pemerintahan kita, dan sekarang tiba kita melihat rapor kita apakah merah atau memuaskan atau cukup memuaskan atau sangat memuaskan," kata Prabowo dalam sambutannya, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Prabowo mengatakan secara objektif bahwa 6 bulan masa pemerintahannya ini telah membawa hal-hal yang positif. Hal-hal yang menjadi dasar untuk memperkuat landasan dan membangkitkan bangsa.

"Kalau kita lihat secara objektif saya mau katakan, bahwa dalam 6 bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan, kebangkitan kita sebagai bangsa," ujarnya.

Prabowo menyebut 28 kebijakan baru dihasilkan dalam 6 bulan pertama pemerintahannya berjalan. Ia menilai hal itu di luar prediksi karena waktu yang cukup singkat.

"Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru, kebijakan tersebut yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat kita. Hal-hal ini kita lakukan dalam waktu yang cukup singkat, yang tidak diperkirakan bahwa kita mampu mencapai itu dalam waktu yang singkat," ujarnya.

Prabowo mengatakan dari 28 kebijakan itu, lebih dari 100 produk hukum diterbitkan. Menurutnya, hal yang wajar dalam roda pemerintahan.

"Walaupun 28 kebijakan baru, namun produk-produk untuk mencapai kebijakan, saya hitung mungkin lebih dari 100 bahkan mendekati 200," ujarnya.

"Jadi satu kebijakan mungkin membutuhkan beberapa produk, apakah itu keppres, apakah itu PP, apakah itu Perpres, apakah itu Inpres, apakah itu sekadar hanya surat edaran, tapi inilah bagaimana kita menjalankan roda pemerintah," ujarnya.

(eva/jbr)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin rapat koordinasi percepatan penyediaan sarana dan prasarana (sarpras) dalam rangka percepatan persiapan Sekolah Rakyat. Rapat tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Prasetyo mengungkapkan terdapat 53 lokasi Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Sebanyak 53 cikal Sekolah Rakyat tersebut merupakan aset dari Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

"53 ini yang sudah bangunan sudah ada, yang existing. Ada aset-aset yang punya Kemensos, kemudian ada yang punya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota yang mau kita optimalkan," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Dia mengatakan penyediaan fasilitas pendidikan berkualitas yang bisa diakses oleh masyarakat miskin ekstrem maupun miskin merupakan upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karenanya, meski mengoptimalkan bangunan yang sudah ada, namun tetap membutuhkan beberapa penyesuaian seperti perbaikan dan renovasi.

"Tapi tentunya di situ butuh perbaikan, butuh renovasi, butuh penambahan fasilitas supaya bisa dipakai untuk kegiatan belajar-belajar," ujar Prasetyo.

Pada tahun 2025, kata dia, rencananya akan dibangun 200 Sekolah Rakyat. Selain 53 cikal Sekolah Rakyat yang menggunakan bangunan existing, 147 Sekolah Rakyat akan dibangun bangunan baru.

"Untuk tahun ini direncanakan yang baru kurang lebih di paling tidak mencapai 200 titik. Jadi yang dibangun baru kurang lebih di 140-an," katanya.

Seperti diketahui, nantinya Sekolah Rakyat akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan mengacu kepada data sebaran kantong kemiskinan. Mempertimbangkan hal tersebut, maka program Sekolah Rakyat akan diprioritaskan pada area berpenduduk besar dengan angka kemiskinan ekstrem yang tinggi.

(akn/ega)

Jadi kita berusaha targetnya untuk tahun ini akan memulai sebanyak 200 sekolah, tetapi yang 53 sekolah pada posisi sudah siap untuk tahun ini dan hanya membutuhkan perbaikan...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Sekolah Rakyat diprioritaskan di kantong-kantong garis kemiskinan dalam rangka untuk memutus rantai kemiskinan.

"Sebagaimana yang sudah disampaikan Menteri Sosial (Mensos) bahwa titik-titik kita prioritaskan di kantong-kantong dimana saudara-saudara kita masih banyak berada di garis-garis kemiskinan," ujar Prasetyo Hadi di Jakarta, Senin.

Untuk tahun ini Sekolah Rakyat direncanakan kurang lebih di 200 sekolah, di mana untuk 53 sekolah pada posisi sudah siap sehingga hanya membutuhkan perbaikan dan optimalisasi sedangkan sisanya sebanyak 147 lainnya harus membangun baru.

"Jadi kita berusaha targetnya untuk tahun ini akan memulai sebanyak 200 sekolah, tetapi yang 53 sekolah pada posisi sudah siap untuk tahun ini dan hanya membutuhkan perbaikan, renovasi, optimalisasi, tetapi sisanya 147 lainnya kita harus membangun dari baru," katanya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghadiri pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Kementerian PU, Jakarta, pada Senin (14/4) yang juga dihadiri oleh perusahaan-perusahaan BUMN Karya.

Menurut dia, semua melaporkan bahwa persiapan untuk dibukanya Sekolah Rakyat pada bulan Juni yang diharapkan akan bisa terealisasi, setidaknya ada kurang lebih 53 sekolah.

"Jadi hari ini kami berkoordinasi dengan teman-teman di BUMN yang nanti akan bertugas untuk melakukan perbaikan-perbaikan, renovasi-renovasi dari tempat-tempat yang sudah tersedia aset-aset yang kita miliki, baik dimiliki oleh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten," katanya.

Ada juga beberapa sekolah yang akan dibangun baru berdasarkan usulan-usulan dari Kabupaten yang menyediakan lokasinya.

Terkait anggaran Sekolah Rakyat sedang dihitung semua, tetapi karena ini sudah menjadi keputusan dari pemerintah maka diharapkan anggarannya tidak ada masalah. Hal ini merupakan ikhtiar pemerintah untuk membantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Kita ingin menyediakan fasilitas pendidikan yang bisa diakses yang kita berharap dengan adanya fasilitas pendidikan ini dapat memutus rantai kemiskinan," ujar Prasetyo Hadi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Makassar -

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menduga eksekusi rumah toko (ruko) dan bangunan oleh pengadilan di Jalan AP Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), melanggar hukum. Dia juga menyoroti 1.500 personel polisi yang dikerahkan saat proses eksekusi.

Diketahui, eksekusi ruko dan bangunan di Jalan AP Pettarani, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Makassar, berlangsung pada Kamis (13/2) pagi. Eksekusi tersebut sempat diwarnai kericuhan lantaran pemilik ruko melakukan perlawanan.

"Eksekusi yang dilakukan kalau boleh saya mengatakan ini adalah eksekusi yang melanggar hukum. Kenapa melanggar hukum rupanya di atas tanah itu sudah ada pemilik-pemilik yang pihak ketigakan," kata Rudianto Lallo saat konferensi pers di Rumah Aspirasi Anak Rakyat di Makassar, Senin (24/2/2025).

Rudianto Lallo menilai seharusnya ada ganti rugi bagi warga yang memiliki hak atas bangunan tersebut. Apalagi, eksekusi bangunan tersebut melanggar hukum.

"Karena eksekusi yang melanggar hukum seharusnya minimal orang-orang yang sudah punya hak membeli beritikad baik punya sertifikat harusnya diganti rugi dan sebagainya," jelas Rudianto Lalllo.

Kericuhan terjadi saat proses eksekusi ruko di Jalan AP Pettarani Makassar. (Zulkarnaim/detikSulsel)

Pengerahan 1.500 Polisi Berlebihan

Legislator partai NasDem tersebut juga menyoroti jumlah personel polisi yang diterjunkan saat eksekusi berlangsung. Menurutnya, 1.500 personel polisi yang dikerahkan terlalu berlebihan.

"Di catatan kritis saya, pelaksanaan eksekusi (ruko) yang banyak melibatkan anggota Polri. Kok bisa eksekusi sampai menghadirkan 1.500 personel seperti negara dalam keadaan darurat saja," katanya.

Dia mengaku heran eksekusi ruko tersebut melibatkan banyak personel polisi. Bahkan setelah eksekusi, personel kepolisian masih melakukan pengamanan di lokasi.

"Ini ada apa? tidak seperti eksekusi-eksekusi lainnya yang hanya mungkin pengamanannya tidak sampai 1.500 personel," katanya.

"Yang kedua setelah dieksekusi (ruko) biasa sudah bubar kok bisa polisi menjaga ruko-ruko itu, lahan-lahan itu, seakan dia menjadi security dari lahan-lahan itu, ini ada apa," sambungnya.

Rudianto Lalllo pun menduga ada oknum mafia tanah yang terlibat di balik eksekusi ruko tersebut. Ia menegaskan agar polisi tidak ikut campur terlalu dalam meskipun mereka diminta untuk bertindak sebagai pengamanan.

"Penggunaan aparat dalam eksekusi. Kita berharap agar putusan pengadilan yang dianggap kontroversi patut diduga ada mafia di dalamnya patut diduga ada mafia tanah. Seharusnya polisi bisa berhati-hati khususnya jajaran polisi yang ada di Kota Makassar hati-hati jangan ikut campur terlibat di situ (eksekusi ruko) meskipun ada permintaan pengamanan dari pengadilan," tegasnya.

(hsr/ata)

Jakarta -

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyambut positif dibentuknya Badan Pengelola Investasi Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto. Anggia menyebut Danantara merupakan harapan besar untuk Indonesia.

Anggia awalnya memberikan apresiasi terhadap penegasan Prabowo bahwa Danantara akan dikelola dengan transparan, tak kebal hukum, dan bisa diaudit setiap saat. Menurutnya, ini menunjukkan keseriusan Prabowo.

"Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara ini sudah selayaknya kita apresiasi. Selain berpeluang meningkatkan ekonomi Indonesia, Danantara Indonesia juga dikelola dengan serius," kata Anggia kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

"Bapak Presiden Prabowo bahkan menyampaikan badan ini akan dikelola dengan transparan dan tidak kebal hukum. Bahkan badan itu disebut bisa diaudit setiap saat oleh penegak hukum," lanjutnya.

Menurutnya, penegasan Presiden Prabowo sebagai pertanda Danantara Indonesia memang dibentuk untuk tujuan yang mulia. "Tentunya ini membuktikan bahwa Danantara Indonesia dibentuk untuk tujuan yang mulia, yakni kemajuan Indonesia," imbuhnya.

Lebih lanjut, Anggia juga menilai Danantara sebagai harapan besar untuk Indonesia. Dia pun berharap badan ini bisa langsung bekerja sehingga mimpi Indonesia menjadi negara maju bisa segera tercapai dan kesejahteraan rakyat turut meningkat.

"Danantara Indonesia juga harapan besar untuk Indonesia. Saya berharap badan yang baru saja diresmikan ini bisa langsung memberi dampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan demikian, cita-cita Presiden Prabowo agar Indonesia menjadi negara maju pun bisa segera tercapai dan kesejahteraan rakyat tentunya juga akan meningkat," ujar dia.

Demi mendukung itu pula, Anggia memastikan Komisi VI DPR akan mengawasi kinerja Danantara. "Kami di DPR juga siap melakukan pengawasan agar Danantara ini berjalan sesuai yang kita harapkan," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo baru saja meresmikan Danantara Indonesia. Dia mengatakan Danantara Indonesia harus dikelola sebaik-baiknya dan transparan serta harus bisa diaudit oleh siapa pun.

"Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun. Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," kata Prabowo dalam peluncuran Danantara yang berlangsung di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2).

Prabowo merasa bangga atas kerja keras semua pihak untuk mewujudkan Danantara Indonesia. Prabowo mengatakan Danantara Indonesia milik anak dan cucu rakyat Indonesia.

"Saya bangga dengan bangsa saya, saya bangga pada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan Danantara Indonesia. Karena ini adalah tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan. Dengan Daya Anagata Nusantara yang artinya adalah energi kekuatan masa depan bagi nusantara, kekuatan energi masa depan bagi Indonesia, yang artinya adalah Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita," ucapnya.

Simak Video 'Prabowo: Danantara Harus Dikelola dengan Baik, Bisa Diaudit Setiap Saat':

(maa/tor)

Jakarta -

"Hanya ada dua opsi bagi kader yang terbukti terlibat kasus korupsi, yakni mengundurkan diri atau diberhentikan dari partai." Bukan, kalimat tersebut bukan meluncur dari mulut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, melainkan Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengucapkannya dalam jumpa pers di Kantor Nasdem pada 15 Oktober 2015.

Surya Paloh - Megawati (Foto: Dok. detikcom)

Ia menyikapi status tersangka terhadap Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella oleh KPK. Kala itu Rio disangka menerima gratifikasi Rp 200 juta dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo dan istrinya, Evy Susanti. Dia kemudian divonis 1 tahun 6 bulan.

Sikap dan penegasan senada disampaikan Paloh ketika Sekjen Partai Nasdem Jhonny G Plate menjadi tersangka korupsi 8 tahun kemudian. Tepatnya pada 17 Mei 2023. Ia tidak marah, mengamuk. Setidaknya di hadapan publik. Tidak mencaci KPK maupun Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum.

"Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami tetap di garda terdepan demi menegakkan prinsip hukum yang berkeadilan dari waktu ke waktu," tegas Paloh.

Sikap kestaria juga diperlihatkan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham saat ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi, 24 Agustus 2018. KPK menudingnya menerima suap Rp 2,250 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo melalui mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih.

Idrus langsung menyatakan berhenti sebagai Menteri Sosial. Dia juga mundur sebagai Sekjen Partai Golkar yang telah 8 tahun diembannya. "Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan organisasi," kata lelaki kelahiran Patampanua, Pinrang, 1962 itu.

Tak berlebihan kiranya kita, atau setidaknya penulis, berharap sikap dan pernyataan serupa diperlihatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Sayang, yang diperlihatkan kepada publik justru sikap sebaliknya. Angkuh. Terus bermain drama seolah korban kesewenang-wenangan penguasa.

Alih-alih menunjukkan sikap kesatria, dia malah membawa-bawa nama Sukarno. Padahal Bapak Bangsa Republik itu ditangkap dan dikirim ke Penjara Banceuy bukan karena tuduhan menyuap aparat. Bung Karno dipenjarakan rezim kolonial karena secara otentik menyuarakan kemerdekaan. Memperjuangkan cita-citanya itu secara marathon sejak dia remaja. Si Bung menyuarakan kemerdekaan dan demokrasi secara otentik, bukan manipulasi dendam pribadi dan kelompok karena kepentingan dan ambisinya tak terpenuhi.

Begitu yang terungkap dalam buku "Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat" karya Cindy Adams, khususnya Bab 9 halaman 109 - 114. Dari buku setebal 415 halaman itu juga kita secara gamblang mengetahui bila Bung Karno itu otentik membela rakyat. Bukan semata membela sahabat dan kerabat dengan mengintimidasi para pihak yang bukan sekutunya. Si Bung adalah kesatria sejati.

Bagaimana dengan Megawati yang notabene politisi dan negarawan paling senior? Tentu kita sepakat bahwa dia merupakan aktivis pejuang demokrasi. Simbol keberanian untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat. Rekam jejaknya di era Orde Baru menorehkan hal tersebut. Ketika Soeharto begitu berkuasa melalui aparat penegak hukum sebagai kaki tangannya, dia kukuh melawan. Meski lebih sering dalam diam.

Kenegarawanan beliau sangat mencolok ketika dalam sebuah pidato di awal reformasi, 1998. Ketika banyak tokoh dan elit politik ramai-ramai menghujat Soeharto yang sudah lengser, Megawati dengan lantang menyerukan: "Stop Hujat Pak Harto". Imbauan tegas itu segera menjadi headline surat-surat kabar kala itu.

Sikap jiwa besar seperti itu tentu patut mendapat apresiasi dan diteladani semua pihak. Kita rindukan untuk bersama-sama meneladaninya. Bahwa dalam politik perbedaan pandangan, visi, dan taktik dalam perjuangan tidak lantas menjadi dendam pribadi. Bahwa kritik dan saling koreksi adalah sebuah keniscayaan dalam demokrasi. Namun semua tetap harus disampaikan secara terukur dan tanpa kebencian.

Kembali ke kasus Hasto, dalam sidang praperadilan yang berlangsung sejak 5 Februari penyidik KPK dengan gamblang membeberkan peran dan kiprahnya dalam kasus suap Harun Masiku kepada pimpinan KPU Wahyu Setiawan. Dia ikut menyediakan uang, merintangi proses penyidikan sehingga Harun Masiku gagal ditangkap dan menghilang hingga saat ini. Dia juga menyuruh menghapus bukti-bukti, dan meminta para saksi untuk berbohong.

Secara garis besar keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku ini pernah diulas Majalah Tempo lima tahun lalu. Tepatnya dalam edisi 11 Januari 2020 bertajuk "Di Bawah Lindungan Tirtayasa". Karena itu suka-tidak suka seharusnya penetapan tersangka dan penahanan diterima dengan lapang dada. Bukan sikap jemawa atau seolah menjadi pihak paling teraniaya. Apalagi mengkambinghitamkan pihak lain.

Sudrajat. Wartawan detikcom. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi, tidak mewakili sikap redaksi.

(jat/idn)

Mahasiswa yang melakukan aksi 'Indonesia Gelap' di Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai membubarkan diri usai ditemui oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, Kamis (20/2).

Awalnya, Pasetyo naik ke mobil komando yang digunakan mahasiswa. Perwakilan mahasiswa membacakan 9 poin tuntutan di depan Prasetyo.

Di antaranya, kaji ulang Inpres No. 1 Tahun 2025. Kedua, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat dan evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis.

Dari atas mobil komando, Prasetyo menyatakan pemerintah akan mempelajari tuntutan dari mahasiswa.

Setelah Prasetyo menemui mahasiswa, dari mobil komando, orator mengajak mahasiswa untuk bubar.

Mobil komando pun bubar diikuti mahasiswa. Hingga berita ini ditulis, mahasiswa sudah perlahan bubar.

Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi yang digelar beberapa hari belakangan. Aksi-aksi di berbagai daerah mengangkat tema 'Indonesia Gelap'.

Adapun besok, Jumat (21/2) adalah puncak aksi "Indonesia Gelap" yang akan dilakukan oleh mahasiswa bersama koalisi sipil.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu potensi reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menyebut rencana tersebut belum ada.

"Reshuffle apa, nggak ada reshuffle," kata Prasetyo usai menghadiri acara HUT Gerindra di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ditanya soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang bicara akan menyingkirkan menteri tak berkinerja baik saat Harlah NU, dia menampik. Menurutnya, semua pihak di kabinet masih terus melakukan tugasnya.

"Nggak ada, belum, belum. Masih lagi kerja," kata Prasetyo.

Prasetyo juga ditanyakan soal pakta integritas yang diteken menteri saat sebelum dilantik sempat disorot belakangan ini. Menurutnya, evaluasi merupakan hal biasa di pemerintahan.

"Biasalah dievaluasi terus itu," katanya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali bicara akan menindak jajarannya yang tidak patuh dan melakukan penyelewengan saat berpidato di Harlah ke-102 NU. Apakah ada potensi reshuffle usai 100 hari pertama kabinetnya bekerja?

Hal itu sempat ditanyakan ke Prabowo usai acara. Namun, Prabowo tidak menjawab lugas.

"Bahasa Indonesia kan jelas kan?" kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

Simak Video 'Kata Prabowo soal Peluang Reshuffle Menteri di 100 Hari Kerja':

(fca/rfs)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Modal Rakyat Indonesia atau Modal Rakyat mengumumkan kemenangan dalam gugatan hukum yang diajukan oleh salah satu pendana atau lender, Haryani, yang diwakili oleh kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam putusan nomor 187/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL, hakim menyatakan, tuntutan gugatan tersebut tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard. Modal Rakyat sendiri diawakili oleh kuasa hukum Gunawan Darmawan Octavian Candra (GDOC).

Direktur Utama Modal Rakyat Christian Hanggra menuturkan, pengadilan menyatakan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Haryani, Grace Sihotang, telah salah pihak dan oleh karenanya ditolak oleh majelis hakim.

Hal ini dikarenakan pihak peminjam yang seharusnya menjadi subjek tergugat dan bukan Modal Rakyat yang hanya bertindak sebagai perantara. Sebelumnya kuasa hukum Grace Sihotang juga telah menggugat pindar produktif lainnya namun juga mengantongi hasil yang sama, salah pihak.

“Kami menyambut baik keputusan ini, yang menunjukkan bahwa Modal Rakyat berkomitmen untuk selalu taat hukum dan patuh terhadap regulasi yang berlaku,” ujar dia dalam keterangan resmi, Senin (3/2/2025).

Ia menambahkan, klaim sekitar Rp 300 juta yang diajukan oleh penggugat sebenarnya bersifat kerugian immaterial. Berdasarkan fakta hukum, nilai kerugian asli hanya sebesar Rp 81 juta.

Penting untuk diketahui, pihak peminjam dan penggugat telah beberapa kali mengikuti proses mediasi dan dari pihak peminjam menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan sebagian piutang kepada penggugat.

Namun itikad baik tersebut ditolak oleh pihak penggugat, sehingga mediasi dinyatakan gagal. Modal Rakyat sering kali dikaitkan ataupun dicantumkan dalam pemberitaan bersamaan dengan kasus-kasus Pindar atau Fintech Lending yang telah dicabut izinnya. Padahal, Modal Rakyat tetap dalam keadaan baik secara operasional dan berizin OJK.

“Kami harapkan masyarakat dapat menilai pemberitaan secara objektif dan berdasarkan fakta-fakta yang ada,” ujar Christian kembali.

Sebagai platform yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, Modal Rakyatberkomitmen untuk mendukung ekosistem Pindar produktif yang sehat dan memberikan

layanan terbaik kepada lender dan borrower. Keputusan hukum ini semakin memperkuat posisi Modal Rakyat sebagai mitra terpercaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui teknologi finansial.

Sebelumnya, Corporate Secretary Modal Rakyat membenarkan adanya salah satu lender yang mengajukan gugatan terhadap perusahaan. Saat ini Modal Rakyat sedang mempelajari gugatan tersebut bersama dengan tim kuasa hukum.

Ia berharap proses hukum dapat berjalan dengan tertib. Dengan demikian, Modal Rakyat dapat membuktikan kepercayaan klien dan mitra yang ada.

"Meskipun demikian, mengingat besarnya komitmen kami dalam penerapan peraturan hukum yang berlaku pada sistem operasional, kami cukup yakin dalam menghadapi gugatan tersebut," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (1/3/2024).

Selain itu, sehubungan dengan panggilan OJK, ia mengaku telah memenuhi pertemuan tersebut. pertemuan itu dinilai berjalan lancar dan bersifat konstruktif.