Surabaya -

Pendaftaran calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2025 segera ditutup. Bagi calon peserta yang ingin mengikuti seleksi, penting untuk memahami persyaratan dan tahapan tes yang harus dilalui. Apa saja syarat dan tahapannya? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), program ini adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Hal tersebut dilaksanakan melalui pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada putra dan putri terbaik bangsa.

Seleksi Paskibraka 2025

Pendaftaran calon Paskibraka 2025 resmi dibuka. Para pelajar yang ingin berkesempatan mengibarkan Sang Merah Putih di tingkat daerah maupun nasional harus melewati serangkaian seleksi ketat. Berikut syarat dan tahapan yang harus dilalui.

1. Syarat Pendaftaran

Berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, berikut sejumlah persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Paskibraka.

• Warga negara Indonesia.
• Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X dengan minimal usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun pada tanggal 17 Agustus sesuai tahun penugasan pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
• Memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah.
• Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali.
• Mengisi dan menandatangani Pernyataan Kesediaan
• Mematuhi peraturan program Paskibraka.
• Nilai akademik minimal berkategori baik.
• Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah yang diterbitkan setelah tanggal pengumuman pada masing-masing daerah.
• Memiliki tinggi badan ideal sebagai berikut.
  • Paling rendah 170 sentimeter dan paling tinggi 180 sentimeter untuk pelajar putra.
  • Paling rendah 165 sentimeter dan paling tinggi 175 sentimeter untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah.
• Memiliki berat badan ideal yaitu tidak kurang dan tidak lebih lima kilogram dari berat badan ideal sebagai berikut.
  • Tabel Tinggi Badan dan Berat Badan Ideal untukPaskibraka Putri
    • Tinggi badan 170 cm, berat badan 55-65 Kg
    • Tinggi badan 171 cm, berat badan 56-66 Kg
    • Tinggi badan 172 cm, berat badan 57-67 Kg
    • Tinggi badan 173 cm, berat badan 58-68 Kg
    • Tinggi badan 174 cm, berat badan 59-69 Kg
    • Tinggi badan 175 cm, berat badan 60-70 Kg
    • Tinggi badan 176 cm, berat badan 61-71 Kg
    • Tinggi badan 177 cm, berat badan 62-72 Kg
    • Tinggi badan 178 cm, berat badan 63-73 Kg
    • Tinggi badan 179 cm, berat badan 64-74 Kg
    • Tinggi badan 180 cm, berat badan 65-75 Kg
  • Tabel Tinggi Badan dan Berat Badan Ideal untukPaskibraka Putri
    • Tinggi badan 165 cm, berat badan 50-60 Kg
    • Tinggi badan 166 cm, berat badan 51-61 Kg
    • Tinggi badan 167 cm, berat badan 52-62 Kg
    • Tinggi badan 168 cm, berat badan 53-63 Kg
    • Tinggi badan 169 cm, berat badan 54-64 Kg
    • Tinggi badan 170 cm, berat badan 55-65 Kg
    • Tinggi badan 171 cm, berat badan 56-66 Kg
    • Tinggi badan 172 cm, berat badan 57-67 Kg
    • Tinggi badan 173 cm, berat badan 58-68 Kg
    • Tinggi badan 174 cm, berat badan 59-69 Kg
    • Tinggi badan 175 cm, berat badan 60-70 Kg
• Memiliki bentuk kaki O (O been) dengan ekstremitas paling banyak lima sentimeter, bentuk kaki X (X been) dengan ekstremitas paling banyak lima sentimeter, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (flat foot).

2. Dokumen Pendaftaran

Pada proses pendaftaran, calon Paskibraka terlebih dahulu membuat akun pada laman https://paskibraka.bpip.go.id, mengisi formulir, dan wajib mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

• Kartu keluarga
• Surat izin dari kepala sekolah sesuai format.
• Surat persetujuan dari orang tua/wali sesuai format
• Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan program Paskibraka
• Surat pernyataan persetujuan pemeriksaan kesehatan (Informed Consent)
• Salinan halaman rapor yang mencantumkan nilai akademik minimal berkategori baik.
• Surat keterangan sehat yang ditandatangani oleh dokter dari fasilitas kesehatan pemerintah.
• Pendaftaran dan pengunggahan dokumen persyaratan calon
  Paskibraka dilakukan 1 (satu) kali pada tingkat kabupaten/kota

3. Tahap Seleksi

Seleksi paskibraka akan dimulai dari tingkat kabupaten/kota. Dikutip dari Diskominfo Jatim, menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu, pihaknya akan memilih 50 peserta putra dan 50 peserta putri terbaik.

Selanjutnya, seluruh peserta yang terpilih ini akan diajukan ke BPIP untuk seleksi lebih lanjut. Berdasarkan surat edaran di atas, berikut tahap seleksi calon Paskibraka di tingkat kabupaten/kota.

• Seleksi administrasi.
• Seleksi pembinaan ideologi Pancasila (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bersumber dari Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Kelas X), dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP.
• Seleksi intelegensi umum, dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan BPIP.
• Seleksi kesehatan (pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan BPIP dan tes parade).
• Seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kesamaptaan.
• Seleksi Kepribadian (wawancara, penelusuran minat, bakat, dan rekam jejak di media sosial).

Seleksi di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan untuk memperoleh calon Paskibraka yang akan bertugas pada tingkat kabupaten/kota dan calon Paskibraka yang akan
mengikuti seleksi pada tingkat provinsi. Calon Paskibraka yang dikirim kabupaten/kota untuk mengikuti seleksi pada tingkat provinsi.

Namun, tidak lolos seleksi pada tingkat provinsi, ditugaskan sebagai Paskibraka tingkat kabupaten/kota. Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota menetapkan dan mengumumkan calon Paskibraka terpilih tingkat kabupaten/kota setelah penetapan dan pengumuman hasil seleksi calon Paskibraka tingkat provinsi.

(ihc/irb)

Jakarta -

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyerahkan duplikat Bendera Pusaka kepada Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia. Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Dewan Pengarah BPIP, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya.

Dalam penyerahan ini, Wisnu meminta agar para Bupati dan Wali Kota dapat mensosialisasikan ideologi Pancasila hingga ke desa-desa. Dia menekankan Pancasila bukan sekedar untuk dihafal.

"Hari ini dengan duplikat Bendera Merah Putih, teks proklamasi, pidato 1 Juni dan buku teks utama Pancasila, hendaknya kita sosialisasikan dari pusat hingga ke daerah," kata Wisnu dalam sambutan di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (7/8/2024).

"Maka, para Gubernur, Bupati, Walikota, Kesbangpol sampai kepala desa untuk terus mensosialisasikan ini, mengimplementasikan Pancasila bukan hanya hafalan tapi praktik di lapangan," sambungnya.

Dia mengungkap penekanan ini juga selalu disampaikan oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri. Sebabnya, menurutnya dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang, banyak ditemukan pemudaran etika ketatanegaraan dalam generasi muda.

"Inilah yang jadi PR kita bersama hari ini. Ini yang harus hendaknya ditumbuh kembangkan oleh generasi kita sekarang. Kita ingin adik-adik kita nanti ke depan, calon-calon pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia leader sekaligus manager yang akan mampu untuk me-manage bangsa ini," ungkap Wisnu.

Sementara Ketua BPIP, Yudian Wahyudi meminta para Bupati dan Wali Kota menjaga dengan baik Bendera Pusaka yang telah diberikan. Dia menyebut banyak pemaknaan yang terdapat dalam bendera pusaka ini.

"Kami berharap agar duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Duplikat Bendera Pusaka yang nanti dibagikan bukanlah sekedar benda mati. Tapi merupakan benda pusaka yang di dalamnya terdapat makna dan guratan sejarah panjang perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa," ungkap Yudian.

(lir/lir)

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada 205 bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Termasuk salinan Teks Proklamasi, naskah pidato Bung Karno 1 Juni 1945, dan buku teks utama pendidikan Pancasila.

Penyerahan tersebut dilakukan di Balai Samudra, Jakarta. Hadir dalam acara tersebut Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, dan Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Tiga Stanza, kemudian menyaksikan tayangan cerita Megawati Soekarnoputri bertajuk ?Bu Mega Bercerita Tentang Sang Saka Merah Putih?.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan penyerahan duplikat bendera pusaka merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 ayat (1) sampai (3).

?Peraturan Presiden tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP, mendistribusikan duplikat Bendera Pusaka kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya,? ucapnya, Selasa (6/8/2024).

Yudian mengatakan, kepada para bupati dan wali kota untuk senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan, yang penuh perjuangan dan negara yang sangat di kasihani Tuhan dari segi sumber daya alamnya dan sumber daya konstitusionalnya.

?Yang paling utama ketika dikibarkan pada tanggal 17 Agustus itulah yang menjadi bukti bahwa kita menjadi bangsa yang paling dikasihani Tuhan dari segi sumber daya alam, dan sumber daya konstitusionalnya, ini yang wajib kita syukuri,? tuturnya.

Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto melaporkan dalam acara tersebut Pelaksanaan Prosesi Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka telah dan akan dilakukan selama tiga hari dimulai pada Senin, 5 Agustus 2024 sampai dengan Rabu, 7 Agustus 2024.

?Pada hari ini, terdapat 205 kabupaten/kota yang hadir pada acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka kepada Bupati/Wali Kota Se-Indonesia,? ujarnya.

Tonny mengatakan, Duplikat Bendera Pusaka sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, digunakan selama 10 (sepuluh) tahun.

?Jika sebelum jangka waktu 10 tahun Bendera Pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian Duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP. Kami berharap agar Duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya,? terangnya.

Tonny menambahkan, makna dari acara pembagian duplikat bendera pusaka kepada seluruh kepala daerah adalah sebagai satu simbol negara yang diperjuangkan oleh para pahlawan dan perlu dijaga marwahnya.

?Makna terkait penyerahan duplikat bendera pusaka, luar biasa, karena bendera melambangkan satu simbol negara, melambangkan suatu jati diri bangsa, dan identitas bangsa Indonesia, sehingga kalau tanpa bendera merah putih tentunya Indonesia tidak akan merdeka,? tegasnya.

Tonny mengucapkan terima kasih kepada para bupati/Wali kota yang hadir mengambil secara langsung Duplikat Bendera Pusaka di Jakarta. ?Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak/ibu bupati/wali kota sekalian, juga apresiasi setinggi-tingginya kepada kepada semua pihak yang telah turut andil dalam menyukseskan kegiatan ini,? ucapnya.