JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim menyerahkan proses hukum kepada kepolisian usai anggotanya ditangkap atas kasus pemerasan di Bojongsari, Kota Depok.

Lutfi meyakini, aksi kriminal merupakan tindakan pribadi seseorang, bukan mewakili kelompok atau organisasinya.

“Biarkan proses hukum yang berbicara, sebab tindak kriminal itu soal manusianya, bukan etnis, agama atau organisasinya,” kata Lutfi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Meski begitu, FBR tetap menghormati proses hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Lutfi mengaku akan mengevaluasi anggotanya dengan cara pembinaan, pembangunan karakter, dan jati diri.

“Jelas punya (mekanisme internal untuk menindak anggota yang nakal), seperti pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota) sementara hingga pemberhentian,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, tim Subdit Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap empat pria atas kasus dugaan pemerasan di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Empat orang yang terjerat kasus pemerasan itu terdiri atas Ketua Umum FBR Cabang Bojongsari berinisial M, Sekretaris Jenderal berinisial AK alias W, serta dua anggota ormas, yakni NN dan RS.

Sementara, satu anggota ormas berinisial IM alias P berstatus buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dari penangkapan tersebut, polisi mengantongi sejumlah barang bukti, antara lain tiga kuitansi dari korban sebagai bukti pemberian uang, dua bundel kuitansi dari tangan M, dua stempel ormas, lima unit ponsel milik para pelaku, serta satu bundel catatan dan proposal milik ormas tersebut.

Kini, para pelaku sedang menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk pengembangan lebih lanjut.

Pelaku dijerat dengan Pasal 368 dan atau Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Selama ini kami sudah lakukan memberikan sosialisasi-sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat. Tentu tagline nya adalah Kenali Hukum, Jauhi Hukuman,"

Jakarta (ANTARA) - Jajaran Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada masyarakat di seluruh wilayah demi mencegah aksi premanisme.

Hal tersebut dilakukan Kejagung setelah mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto agar ikut serta memberantas aksi premanisme.

Menurut Kepala Pusat Penerangan hukum Kejagung Harli Siregar, sedari dulu pihaknya memang telah memiliki program sosialisasi kesadaran hukum untuk masyarakat.

"Selama ini kami sudah lakukan memberikan sosialisasi-sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat. Tentu tagline nya adalah Kenali Hukum, Jauhi Hukuman," kata Harli di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat.

Program tersebut, lanjut Harli, akan dimaksimalkan dengan memperluas area sosialisasi hingga pelosok daerah.

Untuk menjalankan program tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah setempat agar sosialisasi bisa lebih tepat sasaran.

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menggandeng tokoh masyarakat setempat agar pesan kesadaran hukum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Kita akan bersama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dalam rangka membangun kesadaran itu," jelas Harli.

Dengan metode tersebut, Harli yakin pemahaman masyarakat akan hukum akan meningkat sehingga aktivitas premanisme bisa ditekan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini disampaikan Supratman merespons pertanyaan wartawan soal aksi premanisme berbadan ormas yang marak terjadi di Indonesia.

Menurut dia, Kementerian Hukum akan menindaklanjuti apabila sudah ada keputusan resmi dari pemerintah.

“Kan kita tahu bersama, untuk pengawasan yang terkait ormas itu tugasnya Kementerian Dalam Negeri,” kata Supratman saat ditemui di kantor Kemenkum, Selasa (14/5/2025).

Supratman menjelaskan, bila ada keputusan pemerintah terkait penertiban ormas, termasuk yang melibatkan kementerian lain, maka akan disampaikan Kemenkum untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Politikus Partai Gerindra ini menekankan bahwa jika ada ormas yang bermasalah bisa saja dibekukan izinnya setelah ada tindakan dari Kemendagri.

“Kalau nanti ada keputusan pemerintah, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan kementerian-kementerian yang lain, karena sesuai. Saya rasa arahan Presiden sudah jelas ya, bahwa badan hukumnya dibekukan, nah itu pasti disampaikan ke kami,” ucapnya.

Supratman menambahkan, pembekuan badan hukum ormas nantinya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), namun saat ini pihaknya masih menunggu langkah konkret dari Kemendagri jika ditemukan ada pelanggaran.

“Nanti di AHU yang akan melakukan itu. Tapi sampai saat ini kita menunggu dari Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya.

JAKARTA - Tim Advokat Penegak Hukum Anti-Premanisme (Tumpas) Daniel Tonapa Masiku menilai premanisme tidak akan laku apabila penegakan hukum berjalan baik. Itu diungkapkan Daniel dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Preman Berkedok Ormas, Bisa Diberantas?' yang ditayangkan iNews, Selasa (13/5/2025).

"Kalau penegakan hukum baik, masyarakat percaya terhadap penegakan hukum, premanisme tidak akan laku," ujar Daniel.

Hal sebaliknya apabila mekanisme hukum tidak dijalankan dengan baik, maka justru menyuburkan aksi premanisme di Tanah Air. Banyak pihak akan memanfaatkan jasa preman untuk menyelesaikan persoalannya.

"Orang punya sertifikat yang tidak bisa memiliki tanahnya, dia akan menggunakan jasa preman. Orang punya putusan pengadilan tapi tidak bisa mendapatkan haknya, dia akan mencari jasa preman. Jadi, sangat terkait soal penegakan hukum," katanya.

Fenomena ini harus dijadikan pemerintahan Prabowo Subianto sebagai momentum untuk membenahi atau memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya berkaitan dengan aksi premanisme.

Menurut dia, jika ada kepastian hukum maka iklim investasi di Indonesia akan semakin baik. Dengan begitu, lapangan pekerjaan makin terbuka luas.

Namun, dia kembali menegaskan bahwa syarat mutlaknya adalah penegakan hukum. "Penegakan hukum yang baik akan mencegah premanisme. Penegakan hukum yang buruk akan mempersubur premanisme," ujar Daniel.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) menyatakan bahwa penindakan hukum akan menjadi langkah yang diprioritaskan dalam memberantas premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenkopolkam Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto mengatakan premanisme berkedok ormas itu berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum yang bisa berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat luas.

“Penindakan hukum adalah arah pertama, arah yang kedua tentunya adalah pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut,” kata Eko dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dia menegaskan pemberantasan premanisme dan aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu masyarakat membutuhkan komitmen bersama, antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut dia, tindakan premanisme menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto.

Sesuai dengan Astacita, menurut dia, Presiden bakal membangun investasi yang bagus di dalam dan luar negeri.

Dia memastikan bahwa pemerintah tidak ragu untuk menindak tegas kepada oknum ormas tertentu.

Menurut dia, tindakan sejumlah daerah terhadap ormas yang meresahkan sudah baik. Salah satunya, kata dia, Jawa Timur yang sudah tanggap dalam menindak ormas-ormas yang mengganggu ketertiban.

"Saya mengapresiasi dan tentunya mendukung penuh terhadap apa saja yang sudah dilakukan, namun tetap perlu adanya upaya-upaya lanjutan,” kata dia.

Menurut dia, aparat di pemerintahan daerah perlu melokalisir dan memetakan titik-titik rawan premanisme di wilayah, dan merumuskan langkah yang tepat untuk mengatasinya.

Selain berbagai kegiatan preemptive, preventive, dan juga penindakan hukum yang harus terus dilakukan, menurut dia, sosialisasi dengan media massa merupakan salah satu bentuk kerja sama yang berdampak baik bagi masyarakat.

Dia berharap Polri dapat terus berkoordinasi dan bersinergi dengan TNI, hingga Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat di setiap daerah.

Dia juga meminta masyarakat tidak takut melapor aksi premanisme kepada polisi.

“Kebersamaan ini akan membantu membangun komitmen untuk mengurangi aksi premanisme, sehingga ormas nakal menjadi ormas yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (9/5) menjadi sorotan, mulai dari penyidik KPK sebut Hasto Kristiyanto menalangi uang suap Harun Masiku Rp400 juta hingga Jokowi menyerahkan ijazah asli SMA dan universitas kepada Bareskrim Polri.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Penyidik KPK sebut Hasto talangi uang suap Harun Masiku Rp400 juta

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti menyebutkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menalangi uang suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif untuk tersangka Harun Masiku senilai Rp400 juta.

Dia mengungkapkan bahwa penyidik mengetahui hal tersebut dari percakapan langsung antara Harun dengan kader PDI Perjuangan Saeful Bahri, yang ditemukan pada telepon genggam Saeful pada saat penyadapan.

"Ada informasi bahwa uang itu akan ditalangi oleh saudara Hasto dari percakapan keduanya," ujar Rossa saat menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

2. Kapolri pastikan Polri tindak tegas tindakan premanisme

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa Polri menindak tegas setiap tindakan premanisme.

Penindakan ini, kata dia, merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar aksi premanisme ditindak dengan tegas.

“Yang jelas, Polri menindak tegas setiap tindakan premanisme. Beberapa kasus yang menonjol yang kemudian sempat viral, semuanya kami tangkap (pelakunya),” katanya di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

3. Penyidik KPK jadi saksi di sidang Hasto untuk buktikan dakwaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa dua penyidik, yakni Rossa Purbo Bekti dan Rizka Anungnata, dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Jumat (9/5) untuk membuktikan dakwaan.

“Para saksi yang merupakan penyidik adalah saksi fakta dan kita ketahui bersama bahwa dalam persidangan tersebut KPK juga mendakwakan terkait dengan Pasal 21," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Pasal 21 yang dimaksud Budi adalah pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca selengkapnya di sini

4. KPK nilai somasi kasus CSR BI sebagai bentuk pengawasan masyarakat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai somasi yang dilakukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia sebagai bentuk pengawasan masyarakat.

“KPK melihat hal itu sebagai salah satu peran dari masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/5).

Ia lantas menyatakan bahwa KPK memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi CSR BI masih berlangsung dengan mendalami informasi dari setiap pemeriksaan saksi.

Baca selengkapnya di sini

5. Jokowi serahkan ijazah asli SMA dan universitas kepada Bareskrim Polri

Presiden Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), melalui tim kuasa hukumnya menyerahkan ijazah asli SMA dan universitas kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan bahwa penyerahan itu dalam rangka adanya aduan dari Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana terkait dugaan ijazah S1 Jokowi palsu.

“Hari ini kami sudah serahkan semuanya (ijazah) kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji laboratorium forensik,” katanya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan aksi premanisme mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) membuat resah Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan pemerintah akan menggencarkan pembinaan terhadap oknum-oknum ormas tersebut.

"Untuk sementara kan belum ya (Satgas Premanisme). Jadi kan belum kita putuskan apakah penyelesaian itu akan berbentuknya satgas. Tapi bahwa, terus terang ya, terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme-premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif. Jadi Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo mengatakan Prabowo telah memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri mencari solusi mengenai permasalahan premanisme tersebut. Prasetyo menegaskan jangan sampai premanisme berbalut ormas mengganggu iklim perusahaan dan keamanan.

"Dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri, untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim perusahaan dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat," ujar Prasetyo.

Di samping pembinaan, Prasetyo tidak menutup kemungkinan dilakukannya proses hukum jika ada tindak pidana yang dilakukan oknum ormas tersebut. Prasetyo menyebut aksi premanisme di masyarakat akan dievaluasi menyeluruh.

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan," kata dia.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan kementeriannya akan menjadi bagian dari Satgas Premanisme Terpadu untuk menindak tegas ormas yang melanggar hukum. Kemendagri akan menindak tegas ormas yang tidak berbadan hukum.

"Satgas (leading sektor) Kemenko Polkam, Kemendagri salah satu bagian," kata Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5).

Tito menjelaskan tugas Satgas Premanisme Terpadu itu secara umum untuk menegakkan aturan yang sudah ada terkait penindakan ormas. Tito menjelaskan ormas yang berbadan hukum akan ditindak oleh Kementerian Hukum, HAM, dan Imipas, sementara pihaknya akan menindak ormas yang tidak berbadan hukum.

"Jadi satgas ini lebih utamanya bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada, jadi siapa yang berbuat apa," kata Tito.

"Kalau pidana otomatis penegak hukum kepolisian, kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian yang terdaftar di Kemendagri otomatis dari Kemendagri," lanjut Tito.

(fca/rfs)

Jakarta -

Operasi pekat pemberantasan premanisme di lingkungan Kabupaten Serang menjaring 66 preman. Sebanyak 13 orang diproses secara hukum karena melakukan tindak pidana.

"Sejak dimulainya Operasi Pekat Premanisme pada 1 Mei, 66 pelaku berhasil kita amankan dari sejumlah lokasi di wilayah hukum Polres Serang. Sebagian besar adalah oknum ormas," kata Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko, Kamis (8/5/2025).

Menurutnya, 13 orang yang diproses hukum karena melakukan tindak pidana, seperti pengancaman, kekerasan, dan penipuan terhadap para pencari kerja. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan diproses untuk tahap hukum selanjutnya.

"13 orang sudah diproses hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan ada 2 pelaku terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Untuk yang narkoba masih kita kembangkan guna menangkap jaringannya," tegasnya.

Sedangkan yang didata, mereka sebelum dipulangkan mengikuti program pesantren kilat di Masjid As Salam, Mapolres Serang. Bimbingan dilakukan oleh imam masjid dan diberikan wejangan.

"Usai menjalani pesantren kilat, para pelaku premanisme, selanjutnya membuat pernyataan tertulis tidak akan lagi melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. Dan diberi nasihat agar tidak bosan mencari pekerjaan yang layak agar mendapat penghasilan tetap untuk keluarga," paparnya.

Pemberantasan premanisme adalah instruksi dari Kapolri dan Kapolda Banten untuk mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Bentuk ancaman pada investasi seperti perilaku pemerasan dan percaloan tenaga kerja akan ditindak.

"Operasi pemberantasan preman ini dilakukan dengan penegakan hukum. Ini adalah upaya Polri dalam memberikan rasa aman, terutama bagi para pelaku usaha serta masyarakat," imbuhnya.

(bri/rfs)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan organisasi masa (Ormas) yang tidak berbadan hukum bakal ditertibkan. Hal ini sejalan dengan telah dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Premanisme yang akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

"Nanti ada Satgas dari Polkam, ada Satgasnya. Nanti Kemendagri salah satu bagian dari Satgas itu," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).


"Maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari kementerian dalam negeri. Kalau sanksinya pelanggar adalah pidana, otomatis adalah dari penegak hukum, kepolisian terutama," paparnya.

Tito menjelaskan bahwa Satgas Premanisme lebih utamanya adalah bagaimana menegakan aturan-aturan yang sudah ada.

"Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum, dari kementerian hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di kementerian dalam negeri, otomatis dari kementerian dalam negeri. Salah satunya sanksinya adalah membuat surat pernyataan, surat untuk melepaskan status keterdaftarannya," tegas Tito.

Pada kesempatan itu, Tito pun menjelaskan resiko ormas-ormas yang dinyatakan tidak terdaftar. Diantaranya, tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah misalnya tidak mendapat dana hibah.

Sementara terkait masa kerja Satgas Premanisme, Tito menyebut hal tersebut akan ditentukan oleh Kemenkopolhukam.

"Nah itu nanti dari tanya Kementerian Polkam. Satgasnya dari Polkam," pungkasnya.

Jakarta -

Perwakilan advokat anti-premanisme, Appe Hutauruk, meminta DPR mendesak pemerintah membubarkan ormas-ormas yang meresahkan. Appe mengusulkan DPR meminta pemerintah menindak tegas perilaku premanisme.

Hal itu disampaikan Appe dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Bimantoro Wiyono.

"Kita harus peduli dan kami berharap pertemuan ini bukan sekadar dagelan politik atau pentas aksi kebohongan, kegunaan ini harus dibicarakan secara eksplisit, serius dan mendalam," kata Appe.

Appe mengatakan saat ini banyak aksi premanisme yang mengamputasi hak-hak warga negara. Terlebih, kata dia, aksi premanisme itu juga kerap menghalangi warga menyampaikan pendapat dalam bentuk demo.

"Negara atau pengusaha atau kelompok tertentu sering juga menggunakan jasa premanisme untuk memberangus itu. Kita harus jujur, bahkan lebih dari itu pemerintah suka menjalankan jasa premanisme ketika ada kelompok-kelompok yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah," jelasnya.

Dia juga menyoroti aksi premanisme yang menghalangi pihak-pihak tertentu untuk beribadah. Padahal, kata dia, negara telah menjamin kebebasan beribadah untuk warganya.

"Perlu dibuat suatu regulasi yang jelas apalagi ini menyangkut masalah freedom of diligence, orang bagaimana kemudian menjalankan ibadah kalau diganggu," ujarnya.

Dia pun mengusulkan agar DPR dapat meminta pemerintah membubarkan ormas-ormas yang meresahkan. Selain itu, mengusulkan agar aparat negara yang berafiliasi dengan premanisme untuk dipecat.

"Kami mendesak supaya DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat itu menyampaikan, mendesak pemerintah, menindak tegas seluruh aksi premanisme yang memiliki label atau latar belakang apapun tanpa terkecuali itu permintaan kami. Kemudian segera membubarkan ormas-ormas atau LSM yang melakukan aktivitas premanisme," ungkapnya.

"Memecat aparatur negara atau pejabat publik yang berafiliasi dan atau membekingi ormas-ormas dalam bentuk apa pun juga," imbuh dia.

Perwakilan advokat lainnya, Petrus Bala Pattyona, juga mengusulkan agar ormas-ormas yang merusak ketertiban dibekukan. Menurutnya, dalam Pasal 69 UU Ormas, pemerintah memiliki kewenangan membekukan ormas yang meresahkan.

"Saya kira keberadaan ormas itu sudah sangat meresahkan, contoh kasusnya pembakaran mobil polisi di Depok atau yang sangat memalukan wajah republik ini penyegelan pabrik mobil di Bekasi oleh investor asing, sehingga investor asing akan angkat kaki dari Indonesia, betapa malunya republik ini investasi tidak aman di Indonesia sehingga harus angkat," jelasnya.

Menurutnya, DPR perlu memanggil wali kota Bogor hingga Gubernur Jawa Barat terkait aksi premanisme tersebut. Selain itu, kata dia, pemerintah seharusnya memberi sanksi kepada ormas-ormas bermasalah.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR Endang Agustina mengaku sepakat premanisme telah meresahkan masyarakat. Dia mengatakan pihaknya sangat menaruh perhatian terhadap kasus-kasus premanisme.

"Kami setuju bahwa preman itu sudah sangat meresahkan dan ini harus ada upaya nyata dari kita, dari pemerintah untuk meniadakan premanisme yang tadi disampaikan rekan-rekan," ujarnya.

"Kami sangat menaruh perhatian dengan ini pak dan kami juga tidak ingin pertemuan kita hari ini hanya sebuah seremonial, pertemuan biasa saja yang tidak ada aksi. Ini bertekad dan insya Allah apa yang kami terima hari ini penyampaian bapak semua, kita terima, kita catat akan kita sampaikan ke pimpinan untuk segera ditindaklanjuti," imbuh dia.

Dia mengatakan pihaknya juga mendorong aparat penegak hukum berani menindak aksi premanisme. Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki kewenangan menertibkan premanisme.

"Dan kita juga akan mendorong aparat penegak hukum untuk tegas dan jangan takut dengan preman," tuturnya.

(amw/gbr)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyentil Mendagri Muhammad Tito Karnavian tentang wacana revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Mardani mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap ormas yang anggotanya melanggar hukum.

Mardani mengamati peraturan lama belum tentu menjadi pangkal masalah menjamurnya ormas. Namun, akar masalahnya bisa saja dikarenakan lemahnya penegakan hukum. "Kadang masalahnya bukan di peraturan. Tapi penegakan hukum dan solusi sosial ekonominya," kata Mardani kepada Republika, Senin (28/4/2025).

Mardani memantau, sebagian ormas sudah tergolong meresahkan masyarakat dan perusahaan. Hal ini terjadi karena contohnya mereka melakukan aksi premanisme dengan dalih ormas. "Beberapa daerah sudah kian berkembang ormas yang secara sosial ekonomi malah merepotkan masyarakat dan bisnis," ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu (PKS) tersebut.

Mardani juga melihat pola ormas bertalian dengan urusan politik. Sebab, ada saja ormas tertentu yang menjadi simpatisan politikus. Apalagi ada pula politikus yang punya jabatan di ormas. "Bahkan kadang seperti bersimbiosis dengan kepentingan politik," ujar Mardani.

Oleh karena itu, Mardani tak menutup mata terhadap pentingnya revisi UU Ormas. Namun sembari proses revisi berjalan, Mardani mendorong solusi multisektor terhadap permasalahaan yang timbul akibat kehadiran ormas. "Revisi jalan tapi solusi multi dimensi bisa dijalankan sejak sekarang," ujar Mardani.

Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengungkap peluang merevisi UU Ormas. Mantan kapolri tersebut menyatakan tindakan kebablasan ormas yang terjadi selama ini membuat pemerintah membuka pilihan itu.

Tito menyebut UU Ormas sejatinya mengedepankan kebebasan sipil. Tapi seiring perkembangannya, Tito mengamati sejumlah ormas justru menyalahgunakan statusnya untuk menjalankan agenda kekuasaan dengan cara-cara koersif.

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito beberapa waktu lalu.

Jakarta -

Premanisme yang terus merajalela akhir-akhir ini lebih sebagai cerita tentang fakta semakin memburuknya kualitas ketertiban umum. Premanisme yang nyata-nyata ilegal itu dipraktikan setiap hari di banyak ruang publik, dan telah lama meresahkan masyarakat. Dan, sudah lama pula masyarakat berharap negara segera hadir memberi perlindungan dari aksi premanisme yang umumnya diwujudkan dengan pemalakan.

Karena gelombang aksi premanisme itu terus membesar, masyarakat kebanyakan merasakan dan melihat bahwa sistem hukum seperti sudah tidak efektif lagi menjalankan fungsinya. Banyak warga hanya bisa pasrah ketika menjadi korban dari aksi premanisme itu. Soalnya, sudah lama dikeluhkan dan dipublikasikan, tetapi negara seperti tidak pernah segera hadir untuk sekadar mengeliminasi premansime itu. Padahal eliminasi premanisme menjadi wujud nyata perlindungan masyarakat oleh sistem hukum negara.

Keluh kesah terhadap premanisme sudah disuarakan ragam komunitas. Dari pedagang kecil di pinggir jalan, manajer proyek skala kecil dan besar hingga level pengusaha, termasuk wisatawan lokal yang sering menjadi korban parkir liar dengan tarif yang tidak lazim. Contoh kasusnya bahkan sudah terlalu banyak untuk disebutkan. Premanisme semakin marak karena teramat minimnya respons penegak hukum dan polisi pamong praja sebagai pelaksana dan penegak peraturan daerah (Perda).

Dalam sejumlah kesempatan, para praktisi bisnis sudah berulangkali mengingatkan bahwa premanisme sudah merusak ketenteraman pada berbagai aspek kehidupan bersama, termasuk merusak iklim berusaha. Hari-hari ini, mereka yang bermodal kecil maupun besar enggan berinisiatif untuk memulai usaha baru karena premanisme menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan.

Agar semakin mudah memahami dampak premanisme terhadap iklim berusaha di dalam negeri, contoh kasus besar ini layak dikedepankan. Produsen mobil listrik asal Tiongkok, BYD (Build Your Dreams) yang sedang membangun pabriknya di Subang, Jawa Barat, merasa terganggu oleh aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). Keluhan BYD ini sudah dipublikasikan secara luas. Ketika menyuarakan keluhannya, BYD tentu tidak mengada-ada, melainkan berpijak pada fakta masalah yang dihadapi langsung.

Bayangkan, ormas berperilaku preman pun tidak ragu mengganggu proyek besar ini. Dengan investasi sampai satu (1) miliar dolar AS, pabrik BYD di Subang dirancang dengan target kapasitas produksi sampai 150.000 unit mobil listrik per tahun. Jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, pabrik ini bisa mulai beroperasi tahun 2026. Sebaliknya, jika aksi premanisme yang mengganggu pembangunan pabrik BYD tidak segera dihentikan, realisasi investasi ini akan tertunda, atau bahkan dibatalkan. Akibatnya, prospek nilai tambah proyek investasi ini bagi masyarakat sekitar, khususnya pada aspek penyerapan tenaga kerja, tidak akan terwujud.

Boleh jadi, aksi premanisme terkini memuncak pada kasus serangan sekelompok massa terhadap polisi dan pembakaran mobil polisi di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4) dini hari. Lagi-lagi, kasus ini berawal dari niat sekelompok preman menghalang-halangi kegiatan sebuah perusahaan. Tak hanya intimidasi dan mengancam pekerja, kelompok preman itu bahkan melepaskan tembakan yang mengenai kaca ekskavator dan juga mengenai kaki dari operator ekskavator. Ketika akan ditangkap, kelompok preman itu melakukan perlawanan, menyerang polisi dan membakar mobil polisi.

Dua contoh kasus ini sudah cukup untuk memberi gambaran tentang premanisme yang sudah demikian merajalela akhir-akhir ini. Tidak hanya merugikan para korban, tetapi secara nyata sudah merusak ketertiban umum. Oleh fenomena seperti itu, institusi penegak hukum dan pelaksana serta penegak perda harusnya terpanggil karena fenomena itu jelas-jelas meresahkan masyarakat. Ada fakta masalah premanisme di setiap ruang publik, dan menjadi kewajiban penegak hukum untuk menanggapi masalah itu.

Sosok-sosok pelaku premanisme atau pemalakan lazimnya sudah diketahui, karena sosok-sosok itu sudah menjadi bahan pergunjingan masyarakat sekitar. Artinya, tindakan-tindakan ilegal itu sudah menjadi persoalan terbuka sehingga tidak layak lagi jika penegak hukum hanya menunggu laporan masyarakat yang menjadi korban premanisme. Menunggu sampai adanya korban premanisme bukanlah sikap yang melindungi atau mengayomi masyarakat.

Bukankah penegak hukum harus proaktif mencari dan mengumpulkan informasi tentang segala sesuatu yang berpotensi merusak ketertiban umum? Masyarakat kebanyakan sudah menilai bahwa kasus pembakaran mobil polisi di Depok itu sebagai buah dari pembiaran premanisme selama ini. Padahal, penegak hukum sudah dibekali ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya untuk menindak dan mengeliminasi premanisme.

Dari fenomena premanisme yang merajalela akhir-akhir ini, pengarahan atau pembekalan Presiden Prabowo Subianto di forum rapat pimpinan (rapim) TNI dan Polri Tahun 2025 di The Tribrata, Jakarta, akhir Januari lalu, menjadi semakin jelas relevansinya. Di forum itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa segala bentuk Undang-Undang (UU), keputusan presiden, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan semua produk dari pemerintah tidak akan ada artinya kalau tidak ditegakkan.

Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah dua institusi yang mewujudkan kehadiran negara, penegak kedaulatan, dan wujud nyata dari eksistensi negara. Untuk alasan itulah presiden merasa perlu mengingatkan ungkapan tentang negara gagal. "Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal," kata presiden. Kepada peserta rapim TNI-Polri itu, presiden kemudian juga memberikan penegasan. "Saudara-saudara harus tahu, kalau sebuah negara hendak dihancurkan, siap-siap, lawan akan memperlemah tentara, polisi, dan intelijen," ungkapnya.

Pemerintah bersama masyarakat selalu menghendaki terwujudnya ketertiban umum. Maka, penegak hukum dan pelaksana serta penegak Perda tidak boleh membiarkan kelompok-kelompok preman berbaju ormas merusak kualitas ketertiban umum. Banyak perusahaan sudah berhenti berproduksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap puluhan ribu pekerja. Maka, penegak hukum seharusnya tidak membiarkan kelompok preman melakukan pungutan liar terhadap pelaku usaha, baik usaha besar, kecil, menengah dan mikro.

Mencari investor lokal maupun asing saat ini pun teramat sulit. Kalau ada investor lokal atau asing yang bersedia merealisasikan proyek-proyek investasi baru di dalam negeri, patutlah disyukuri. Konsekuensinya, tindakan ilegal model apa pun oleh kelompok preman seharusnya tidak dibiarkan karena bisa menggagalkan upaya pencapaian target investasi pemerintah.

Kondusif atau ketertiban umum yang baik menjadi faktor kunci mewujudkan produktivitas pemerintah dan masyarakat. Ketertiban umum akan terjaga dengan baik jika penegak hukum tidak ego sektoral, atau sekadar menunggu laporan korban. Semua institusi penegak hukum harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia.

Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI, Ketua MPR RI ke-15, Ketua DPR RI ke-20, Ketua Komisi III DPR RI ke-7, Dosen Tetap Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN).

(prf/ega)