BANDUNG, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat mengunjungi Polda Jabar, Rabu (23/4/2025), untuk mengawal penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan Priguna Anugerah (31), mantan dokter residen anastesi.

Selain memastikan proses hukum berjalan profesional dan menyeluruh, mereka juga memastikan hak-hak tersangka tetap terpenuhi.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar, Hasbullah Fudail, mengatakan pengawalan ini dilakukan atas instruksi langsung Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai.

Menurut dia, pendekatan dalam kasus ini tak hanya pada aspek hukum, tetapi juga menyasar perbaikan sistem yang lebih luas.

"Kita tak hanya melihat dari apa yang terjadi, tetapi juga ingin melihat sistem yang lebih besar. Karena (kasus pelecehan seksual) ini terjadi dalam waktu bersamaan kan tiba-tiba Malang, Garut, Depok. Ini kan fenomena luar biasa. Sehingga kita ingin tak melihat dari satu sisi saja," ujarnya di Mapolda Jabar.

Hasbullah menilai maraknya kasus serupa di berbagai daerah menunjukkan adanya persoalan sistemik yang perlu ditangani secara serius. Ia menekankan pentingnya menjaga profesi dokter sebagai profesi mulia yang tak boleh tercoreng karena perilaku individu.

"Jangan sampai ini terus terulang, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia, dan sehingga kita tidak bisa melihat ini dari satu sisi saja," ucapnya.

Pastikan Hak Tersangka Terpenuhi

Dalam kunjungannya, Kanwil HAM juga ingin memastikan hak-hak Priguna sebagai tersangka terpenuhi selama proses hukum berjalan. Hasbullah menegaskan bahwa setiap tersangka tetap memiliki hak dasar yang harus dijaga.

"Artinya, ada standar perlakuan yang harus tetap dijaga. Seorang tersangka tetap harus dilindungi hak-haknya. Tidak boleh ada kekerasan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, dan proses hukum yang cepat dan adil," kata Hasbullah.

Ia pun mengapresiasi profesionalisme penyidik kepolisian dalam menangani kasus ini.

Selain berdiskusi dengan pihak kepolisian, Hasbullah juga menyempatkan diri berbincang dengan tersangka dan keluarganya. Selama sekitar dua jam, mereka membahas berbagai hal, termasuk kondisi di lingkungan rumah sakit dan sistem pendidikan tempat tersangka pernah berpraktik.

"Dia (Priguna) mengungkapkan semua persoalan yang ada, ya baik secara pribadi maupun secara sistem, apa yang terjadi sebenarnya di sistem pendidikan dan RS, kita gali kenapa ini terjadi," ujarnya.

Tersangka Tunjukkan Penyesalan

Dalam pertemuan itu, Priguna menyampaikan penyesalannya dan menyatakan siap menjalani proses hukum. Ia juga berharap agar keluarganya tidak menjadi korban sosial, dan profesi medis tetap dihormati masyarakat.

"Dia (tersangka) siap menjalani (hukuman), harapannya jangan sampai keluarga jadi korban dan profesi medis tetap dihargai masyarakat," kata Hasbullah.

Ia menambahkan, tersangka menunjukkan penyesalan yang mendalam bahkan hingga menangis saat berbincang. *"Kami berbagi keimanan, dia (Priguna) dan istrinya sampai menangis juga saat disentuh dengan keimanan,"* katanya.

Fenomena Gunung Es

Hasbullah menilai kasus ini sebagai bagian dari fenomena gunung es yang dapat terjadi di berbagai sektor, bukan hanya di bidang medis.

"Iya terjadi kan, ini menjadi fenomena hari ini. Tadi kami juga tanyakan ke Ibu Kanitnya bahwa ada kecenderungan pelecehan seksual itu meningkat. Ini juga kan menjadi pembelajaran buat semua," tuturnya.

Ia menyebut bahwa kasus serupa juga pernah ditemukan di lingkungan pesantren, institusi pendidikan, hingga lembaga negara. Oleh karena itu, pihaknya akan menyiapkan telaahan sistemik sebagai bahan rekomendasi perbaikan ke depan.

"Kanwil HAM Jabar tentu ingin masuk untuk bisa memberi rekomendasi telaahan yang bisa dijadikan referensi, apa sih yang bisa dijadikan perbaikan," kata Hasbullah.

Kementerian HAM, lanjut dia, akan terus memantau dan mendampingi kasus ini hingga tuntas, serta menyusun rekomendasi yang dapat dijadikan rujukan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat (Jabar) memperpanjang masa tahanan terhadap Priguna Anugerah Pratama, dokter PPDS yang diduga melakukan pemerkosaan di RSHS Bandung.

Perpanjangan penahanan itu dilakukan karena proses penyidikan belum lengkap.

"Kita perpanjangan penahanan," kata Dirreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, Selasa (22/4).

Surawan mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan psikologi forensik yang belum keluar.

"Masih proses penyidikan, itu kan tes nya tidak hanya satu kali," terang dia.

Tersangka Priguna Anugerah Pratama ditahan polisi sejak 23 Maret 2025. Dia ditahan setelah dilaporkan keluarga korban. Dugaan pemerkosaan ini dilakukan tersangka pada 10 Maret, 13 Maret dan 18 Maret 2025.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, kronologi kejadian berawal saat korban FH menemani ayahnya yang sedang sakit keras dan butuh transfusi darah. Kemudian, tersangka membawa korban ke ruangan di lantai 7 Gedung MCHC RSHS Bandung pada 18 Maret 2025 sekitar pukul 00.30 WIB.

"(Tersangka) Meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya," ungkap Hendra, di Polda Jabar, Rabu (9/4).

Setelah berada di lantai 7, korban diminta untuk berganti pakaian menggunakan operasi. Setelah itu, tersangka melakukan tindakan pembiusan terhadap korban. Tak lama setelah penindakan dengan cara penyuntikan, korban tak sadarkan diri.

Beberapa lama kemudian, tepatnya pada pukul 04.00 WIB, korban pun sadar. Ia kembali ke IGD RSHS. Namun saat korban hendak buang air kecil, ia merasakan sakit pada alat vitalnya.

Korban pun menceritakan tindakan yang dilakukan tersangka sebelum ia tak sadarkan diri, kepada ibunya. Keluarga korban pun, merasa ada janggal dari rasa sakit yang dirasakan FH. Mereka akhirnya melaporkan apa yang menimpa anaknya itu kepada pihak kepolisian.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mendalam, akhirnya pada 23 Maret 2024, polisi mengamankan tersangka PAP.

KOMPAS.com - Fakta baru terungkap dalam kasus dugaan rudapaksa oleh dokter residen Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Priguna Anugerah Pratama (31).

Keluarga korban diketahui telah mencabut laporan polisi terhadap Priguna. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Priguna adalah mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad).

Ia diduga melakukan tindakan asusila terhadap FH (21), anak dari pasien pria yang sedang dirawat di RSHS Bandung, pada 18 Maret 2025.

Menurut penasehat hukum Priguna, Ferdy Rizky Adilya dan Gumilang Gatot, pencabutan laporan dilakukan sebelum adanya penangkapan pada 23 Maret 2025.

“Kejadian (perjanjian) ini sebelum adanya penangkapan. Itu sudah dilakukan keluarga klien kami,” ujar Gumilang, Kamis (10/4/2025).

Apakah Permintaan Maaf Pelaku Menghentikan Proses Hukum?

Ferdy menjelaskan bahwa kliennya telah meminta maaf atas perbuatannya, namun tetap menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian.

“Kami akan kooperatif membantu memberikan hak-haknya tersangka dan kami akan kawal proses ini sampai akhirnya mempunyai keputusan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pertemuan dengan pihak keluarga korban telah dilakukan sebelum kasus ini mencuat ke publik.

Meskipun keluarga korban tak hadir dalam pertemuan lanjutan, Ferdy menekankan bahwa komunikasi kekeluargaan sudah terjalin.

“Dalam pertemuan itu, sempat ada bukti pencabutan laporan. Namun, itu tidak akan mempengaruhi jalannya proses hukum,” tambah Ferdy.

Bagaimana Tanggapan Keluarga Korban?

Kakak ipar korban berinisial AG membenarkan bahwa ada itikad baik dari keluarga pelaku setelah kejadian.

Ia mengatakan, meski telah memaafkan secara pribadi, keluarga tetap berharap proses hukum dilanjutkan.

“Kami tetap mengutuk perbuatan pelaku. Namun, sesama manusia tentu mesti bisa memaafkan walau itu tak akan mengembalikan kondisi adik saya,” ungkap AG.

Ia menambahkan bahwa kondisi psikis korban masih dalam pengawasan ketat.

“Kami sudah berbicara secara kekeluargaan dan sebagai keluarga sudah memaafkan, tapi secara hukum kami ingin proses tetap berjalan,” ujarnya.

AG juga membenarkan bahwa ayah korban meninggal pada 28 Maret 2025, setelah menjalani operasi di RSHS.

“Sebelum operasi dilakukan, pada 18 Maret terjadi kejadian terhadap adik saya. Operasi berjalan lancar, tapi kondisi bapak memburuk hingga akhirnya meninggal dunia,” jelasnya.

Bagaimana Kronologi Dugaan Rudapaksa di RSHS?

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menjelaskan bahwa kejadian terjadi pada 18 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB.

Saat itu, Priguna yang tengah bertugas meminta FH diambil darahnya dengan alasan untuk keperluan transfusi sang ayah.

FH kemudian dibawa dari ruang IGD ke Gedung MCHC lantai 7 RSHS, tanpa ditemani siapa pun.

Di ruangan tersebut, pelaku meminta FH berganti pakaian, menyuntikkan cairan bening melalui infus setelah 15 kali percobaan menyuntikkan jarum ke kedua tangan korban.

“Korban mulai merasa pusing dari cairan yang disuntikkan pelaku, dan selepas siuman korban merasakan sakit pada bagian tertentu,” ungkap Hendra.

Berdasarkan hasil visum, ditemukan sperma di organ vital korban. Polisi menyatakan bahwa cairan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan laboratorium untuk uji DNA.

Polisi menangkap Priguna di apartemennya di Bandung pada 23 Maret 2025, dan menetapkannya sebagai tersangka dua hari kemudian.

Ia dijerat Pasal 6C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian antara lain 2 set infus, 2 sarung tangan, 7 suntikan, 12 jarum suntik, 1 kondom, serta beberapa jenis obat-obatan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Keluarga Korban Cabut Laporan, Kasus Dokter PPDS Unpad Cabuli Anak Pasien RSHS Bandung Terhenti?.

BANDUNG, KOMPAS.com – Penasihat hukum Priguna Anugerah Pratama (31) alias PAP, dokter residen yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, meminta masyarakat tidak menyebarluaskan identitas istri dan keluarga kliennya di media sosial.

Ferdy Rizky Adilya, penasihat hukum tersangka, menyampaikan bahwa keluarga maupun istri Priguna tidak terlibat dalam kasus tersebut dan tidak seharusnya ikut menjadi sasaran amarah publik.

“Karena mereka tidak bersalah dan tidak turut serta dalam permasalahan yang sedang dihadapi klien kami ini,” kata Ferdy di Kota Bandung, Kamis (10/4/2025).

Diketahui, Priguna telah menikah namun belum memiliki anak. Menurut Ferdy, penyebaran identitas keluarga pelaku yang dilakukan sejumlah pihak di media sosial sangat disesalkan.

Ia menegaskan, tindakan menyebarkan informasi tidak benar dan tidak berdasar secara hukum dapat mencampuradukkan fakta dan opini, serta berisiko mempengaruhi jalannya proses hukum.

“Kami meminta agar semua pihak menghormati prinsip sub judice rule, di mana perkara yang sedang dalam proses peradilan tidak seharusnya dikomentari secara publik, dengan cara yang dapat mempengaruhi proses atau hasil peradilan tersebut,” ujarnya.

Ferdy menyatakan bahwa Priguna akan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung.

“Karena kami percaya hal tersebut akan memperlancar proses hukum dan membantu mengungkap kebenaran yang sesungguhnya,” katanya.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menetapkan Priguna Anugerah Pratama (31) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap FH (21), keluarga pasien di RSHS Bandung. Priguna merupakan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Penyidik telah memeriksa 13 saksi, termasuk korban, keluarga, perawat, dan ahli dalam kasus ini. Priguna dijerat dengan Pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun.

MAKASSAR, iNewsCelebes.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI,Sugiat Santoso bersama rombongan dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi meninjau langsung pabrik garmen yang berada di dalam Lapas Kelas I Makassar.Kamis ( 06/02/25 ).

Didampingi Kepala Lapas Kelas I Makasaar, Sutarno dan Owner Amura Pratama, Andi Fahrul. Dalam peninjauannya Wakil ketua Komisi XIII DPR RI, Mengapreasiasi pabrik garmen di Lapas Makassar tersebut.

Menurut dia, program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan sangat baik, bahkan pelatihan industri garmen di lapas makassar ini sudah seperti pabrik garmen.

Ia berharap pelatihan industri garmen di lapas makassar bisa menjadi contoh bagi lapas lapas lain di indonesia.

Komisi XIII bersama kementerian imigrasi dan pemasyarakatan akan terus mengembangkan program binaan bagi warga binaan pemasyarakatan, adapun bentuk dukungannya berupa regulasi, dan dukungan anggaran

Pabrik garmen dalam lapas merupakan pertama di indonesia, Lapas Makassar kini kebanjiran orderan dari berbagai daerah baik di sulawesi maupun di luar pulau sulawesi. 

Sejak beroperasi Tahun 2020, Pabrik garmen lapas makassar mengalami peningkatan pesanan jahitan mulai dari Pakaian APD Tenaga medis, Seragam sekolah, almamater kampus,berbagai universitas di Makassar, jaket, hingga pakaian kerja dari perusahaan.

Dalam sehari pabrik garmen lapas mampu memproduksi 400 sampai 500 lembar baju yang telah dijahit oleh kurang lebih 100 pekerja/Narapidana di pabrik garmen Lapas Makssar.

Menurut salah satu WBP Makassar, herman mengatakan telah bekerja hampir empat tahun. Dengan bekal pelatihan ini diharapkan dapat menjadi bekal saat kembali kemasyarakat.

Pabrik garmen Lapas Makassar diharapkan mampu menunjang pembinaan kemandirian Warga Binaan agar lebih produktif, sehingga para narapidana selain mendapatkan upah dari hasil kerjanya mereka juga mendapatan skil/keahlian sebagai bekal setelah mereka keluar dari Lapas Makassar.

Editor : Thamrin Hamid

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) Rakhmadi Afif Kusumo mengingatkan para penyelenggara acara, pengguna, maupun sponsor yang telah dan akan melakukan pemesanan reservasi terkait dengan Gedung Balai Sidang Jakarta/Jakarta Convention Center (JCC) untuk segera berkoordinasi dengan pihaknya.

Hal ini terkait dengan pengamanan dan perbaikan tata kelola di Gedung Balai Sidang Jakarta/JCC.

"Kami mengimbau dan mengingatkan kepada para penyelenggara acara, pengguna, atau pihak sponsor yang telah dan akan melakukan pemesanan reservasi/booking atau melakukan ikatan terkait dengan penggunaan JCC agar segera berkoordinasi dengan PPKGBK," ujar Rakhmadi dalam keterangan resmi pada Senin (30/12/2024).

"Guna memastikan penyelenggaraan berbagai acara pasca berakhirnya perjanjian, dan tindakan pengamanan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak berpotensi menimbulkan implikasi hukum," katanya.

Adapun saat ini, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg) c.q. PPKGBK sedang melakukan pengamanan dan perbaikan tata kelola Gedung Balai Sidang Jakarta/JCC.

Menurut Sekretaris Menteri Sekretariat Negara (Sesmensetneg) Setya Utama, pengelolaan JCC yang terletak di Blok 14, yang sebelumnya dilakukan oleh PT Graha Sidang Pratama (PT GSP) berdasarkan Perjanjian Bangun Guna Serah tanggal 22 Oktober 1991 (Perjanjian), sudah berakhir sejak tanggal 21 Oktober 2024.

Sesuai dengan ketentuan peraturan dan bentuk perjanjian tersebut, setelah membangun dan menggunakan, bangunan yang telah dibangun dan digunakan selama 33 tahun itu wajib diserahkan dalam keadaan baik dan layak pakai sesuai dengan kondisi normal untuk bangunan atau fasilitas sejenis dan langsung dapat digunakan/dioperasionalkan pada saat berakhirnya perjanjian.

Sehingga dalam hal ini, PT GSP berkewajiban menyerahkan obyek perjanjian kepada PPKGBK tanpa syarat apapun. Namun, PT GSP menolak mengembalikan atau menyerahkan.

"Meskipun perjanjian telah berakhir, PT GSP tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan Gedung Balai Sidang Jakarta/JCC, bahkan masih tetap melakukan penjualan JCC di Blok 14 tersebut untuk venue penyelenggaraan berbagai acara yang pelaksanaannya jelas-jelas dilakukan setelah tanggal berakhirnya perjanjian tersebut," ungkap Setya.

Terkait hal tersebut, Kemensetneg telah berkoordinasi secara intensif dengan para pemangku kepentingan, khususnya dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna memastikan bahwa upaya pengamanan dan perbaikan tata kelola yang dilakukan sesuai dengan kebijakan pengelolaan dan pengamanan aset Barang Milik Negara.

"Hal tersebut sejalan dengan komitmen Kemensetneg dalam mengoptimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan JCC sebagai Barang Milik Negara untuk kepentingan masyarakat serta mengurangi potensi kerugian keuangan negara," kata Setya.

Ia menambahkan, Kemensetneg bersama PPKGBK berkomitmen terus memperbaiki tata kelola Kawasan GBK termasuk Gedung Balai Sidang Jakarta/JCC sejalan dengan prinsip Badan Layanan Umum, utamanya dalam pengamanan dan optimalisasi aset negara.

"Sehingga pemanfaatannya berjalan lancar dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara serta menjunjung tinggi profesionalisme dan prinsip good governance," tutur Setya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum terjadi pada Senin (23/12), dan berikut yang telah kami rangkum untuk Anda baca kembali pada pagi ini, mulai dari sidang putusan Harvey Moeis hingga komitmen Bareskrim Polri untuk menangkap buronan gembong narkoba jaringan internasional Fredy Pratama.

Harvey Moeis divonis penjara 6,5 tahun, terbukti korupsi di kasus timah

Terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) divonis pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022.

Hakim Ketua Eko Aryanto mengatakan bahwa Harvey terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan secara bersama-sama.

Selengkapnya baca di sini.

Bareskrim Polri pastikan akan tangkap Fredy Pratama

Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Narkoba Bareskrim Polri memastikan akan menangkap buronan gembong narkoba jaringan internasional Fredy Pratama yang saat ini termonitor berada di Thailand.

"Kalau Fredy pasti akan kami tangkap," kata Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa dikutip di Jakarta, Senin (23/12).

Selengkapnya baca di sini.

Penasihat hukum tak terima aset Sandra Dewi ikut dirampas negara

Penasihat hukum terdakwa Harvey Moeis, Andi Ahmad, tak terima atas putusan majelis hakim yang memerintahkan penyitaan seluruh aset kliennya, termasuk harta istri Harvey, Sandra Dewi, dalam kasus korupsi timah.

Pasalnya, kata dia, Harvey dan Sandra telah menyepakati perjanjian pisah harta sebelum melangsungkan pernikahan.

Selengkapnya baca di sini.

Empat orang tewas dalam kecelakaan di Tol Pandaan-Malang

Empat orang tewas dalam kecelakaan antara bus dan truk di Kilometer (KM) 77+200 Jalan Tol Pandaan-Malang, Jawa Timur, Senin (23/12) sore.

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Malang AKBP Putu Kholis Aryana di Malang, mengatakan satu dari empat korban yang tewas pada kecelakaan itu merupakan sopir bus.

Selengkapnya baca di sini.

Hakim tetapkan negara rugi Rp300 triliun akibat kasus korupsi timah

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menetapkan negara mengalami kerugian senilai Rp300 triliun akibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022.

Hakim anggota Suparman Nyompa mengungkapkan bahwa kerugian negara yang sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut telah terbukti dalam fakta persidangan.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan. Hal ini ia lakukan saat kunker di Medan.

Agenda utama kunjungan ini adalah memantau langsung pelaksanaan prosedur pemeriksaan imigrasi di Bandara Kualanamu, Selasa (17/12/2024) sebagai salah satu titik strategis dalam pengawasan arus keluar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Agus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, di antaranya melalui peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memegang peranan yang sangat penting, mengingat posisinya sebagai salah satu pintu gerbang internasional di Sumatera Utara. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman," ungkap Agus.

Agus juga memberikan arahan terkait penerapan teknologi digital dalam layanan imigrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

"Diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum," ujarnya.

Selain itu, Agus juga melakukan inspeksi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, termasuk ruang pelayanan paspor, ruang pemeriksaan imigrasi, dan area lainnya yang berhubungan langsung dengan layanan Keimigrasian.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi di TPI Medan yang telah bekerja keras dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan," ucapnya.

Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi, terutama di titik-titik pemeriksaan utama, serta memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional.

Dalam kunjungannya ini, Menteri Agus Andrianto didampingi oleh pejabat tinggi Pratama, dan disambut oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Wahyu Hidayat dan seluruh jajaran.

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Eks Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan (Lamsel), AKP Andre Gustami dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Ia dipindah bersama 20 narapidana lainnya.

Sebelumnya, mereka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui. Pemindahan narapidana dilakukan pada Rabu (4/12/2024) malam.

Proses pemindahan narapidana dilakukan secara ketat dengan melibatkan 10 personel Brimob Polda Lampung bersenjata lengkap. Untuk meminimalisir adanya narapidana yang melarikan diri, petugas memasang rantai di tangan dan kaki narapidana yang dihubungkan ke narapidana lainnya.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan pihaknya diminta Kanwil Kemenkumham Lampung untuk membantu pengamanan dalam proses pemindahan tersebut. "Tadi malam sudah dilakukan pemindahan 21 narapidana yang di mana kami Polda Lampung diminta untuk melakukan pengamanan," katanya, Kamis (5/12/2024).

Umi juga membenarkan dalam puluhan narapidana golongan 'high risk' itu ada eks Kasatreskoba Polres Lampung Selatan, AKP Andre Gustami. AKP Andre mendapat vonis hukuman mati karena terlibat jaringan narkoba internasional Fredy Pratama.

"Benar, salah satunya Andre Gustami dari 21 narapidana yang dipindahkan dari Lapas Narkotika Way Hui ke Lapas Nusakambangan," ujarnya.

Menurut Umi, total anggota yang terlibat dalam pengamanan sebanyak 13 personel. Pemindahan itu bertujuan untuk menanggulangi potensi risiko yang ditimbulkan narapidana berbahaya dan berisiko tinggi, khususnya yang terlibat dalam kejahatan narkoba.

"Ada 13 personel terdiri dari 10 personel Brimob dan 3 personel PJR Ditlantas Polda Lampung," jelasnya.

Detik-detik Polisi Gerebek Pabrik Ekstasi Fredy Pratama di Sunter

Detik-detik Polisi Gerebek Pabrik Ekstasi Fredy Pratama di Sunter