Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi enggan menjelaskan alasan sang klien mencabut gugatan praperadilan terkait penggeledahan paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami tidak mau mengomentari hal itu, karena memang kami di sini mau di praperadilan saja. Untuk perkara yang lain kami tidak mau berkomentar," kata kuasa hukum Kusnadi, Wiradarma Harefa usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Wiradarma menyerahkan alasan itu lebih diketahui oleh sang pemohon. Pihaknya menegaskan hanya menjalankan tanggung jawabnya untuk menyampaikan permohonan Kusnadi.

"Kami sebagai kuasa hukum menyampaikan apa yang menjadi tanggungjawab kami untuk menyampaikan permohonan itu," ujarnya.

Salah satu personel tim Biro Hukum KPK, Hafiz mengatakan barang bukti yang menjadi objek penyitaan dan sudah dialihkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Memang dari kami juga berpendapat itu sudah dialihkan. Itu sudah dialihkan ke Tipikor. Nah sedang berjalan nih urusan Pak Hasto," ujar Hafiz.

Hafiz menyatakan memang bukan masalah jika adanya pengajuan permohonan praperadilan lantaran merupakan hak pemohon dan segala keputusan bergantung pada hakim.

Pernyataan ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, dikatakan segala berkas perkara mulai dari terdakwa, surat dakwaan hingga barang bukti sudah menjadi satu kesatuan untuk dilimpahkan.

Dengan demikian, hal ini bukan kewenangan PN Jakarta Selatan melainkan Pengadilan Tipikor.

"Sudah jadi kewenangan di Majelis Hakim Tipikor itu yang tempo hari sudah kita sampaikan, ya mungkin teman-teman dari pemohon juga sudah menyadari itu," katanya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan pencabutan permohonan praperadilan staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi soal penggeledahan paksa oleh KPK.

Pada Rabu ini, menjadi agenda jawaban dari pihak KPK sebagai termohon.

Staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi mempermasalahkan sah-tidaknya penggeledahan paksa yang dialaminya oleh penyidik KPK pada Juni 2024.

Sidang tertuang dengan Nomor Perkara 39/Pid.Pra/2025/Pn.Jkt.Sel dengan hakim tunggal Samuel Ginting untuk mengadili perkara di Ruang Sidang 06.

Permohonan praperadilan tersebut terkait dengan sah-tidaknya penggeledahan berdasarkan berita acara penggeledahan tertanggal 10 Juni 2024 dan sah-tidaknya penyitaan berdasarkan berita acara penyitaan tertanggal 10 Juni 2024 yg dilakukan termohon kepada Kusnadi.

Dalam penggeledahan itu disita tiga buah telepon seluler (ponsel), kartu ATM hingga buku catatan Hasto.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Sidang gugatan perdata yang diajukan mantan terpidana kasus suap Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina, terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti digelar hari ini. KPK memberikan bantuan hukum kepada penyidiknya tersebut.

"Pasti KPK akan memberikan pendampingan terhadap AKBP Rossa Purbo Bekti dalam perkara tersebut karena beliau adalah bagian dari pegawai KPK," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ketika dihubungi, Rabu (9/4/2025).

Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan Rossa telah menunjuk IM57+ untuk menjadi kuasa hukumnya. IM57+ adalah organisasi yang didirikan para eks pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK)

"Penyidik Rossa menunjuk IM57+ untuk menjadi kuasa hukum, dengan bantuan asistensi dari Biro Hukum KPK," kata Tessa.

Sebelumnya, Agustiani Tio Fridelina menggugat penyidik KPK Rossa Purbo Bekti. Gugatan perdata dilayangkan di Pengadilan Negeri (PN) Bogor.

"Jadi hari ini, siang ini, saya atau kami datang ke PN Bogor terkait mewakili kepentingan dari Ibu Agustina Tio Fridelina terhadap gugatan perdata. Artinya, kami melakukan gugatan perdata melawan Bapak Rossa Purbo Bekti, penyidik KPK. Perihalnya adalah perbuatan melawan hukum," kata kuasa hukum Agustiani, Army Mulyanto, di PN Bogor, Selasa (11/2).

Army menyebutkan gugatan perdata dilakukan karena adanya dugaan intimidasi yang dilakukan penyidik KPK terhadap kliennya saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Agustiani menggugat Rossa Purbo Bekti dengan kompensasi senilai Rp 2,5 miliar.

"Substansinya lebih seperti yang kemarin disampaikan pada saat keterangan sebagai saksi, di praperadilan PN Jaksel. Bahwa pada saat pemeriksaan di KPK RI sebagai saksi penggugat, Agustiani Tio Fridelina mengalami intimidasi dari Tergugat Rossa Purbo Bekti," kata Army didampingi suami Agustiani, Adrial Wilde.

Agustiani merupakan mantan terpidana kasus suap Harus Masiku yang telah menjalani masa hukuman. Dia telah dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta pada 2020.

Agustiani disebut sebagai orang kepercayaan Wahyu Setiawan, yang merupakan komisioner KPU. Wahyu Setiawan sendiri telah divonis 7 tahun penjara dan sudah bebas bersyarat.

Wahyu bersama Agustiani dinyatakan bersalah menerima suap dari Harun Masiku senilai SGD 19 ribu dan SGD 38.350 atau setara dengan Rp 600 juta. Suap itu ditujukan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu. Padahal suara Harun Masiku tak memenuhi persyaratan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum staf Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Kusnadi, Johannes Oberlin Tobing, menegaskan bahwa praperadilan yang diajukan kliennya tak ada urusannya dengan perkara korupsi yang menjerat Hasto.

Hal ini disampaikan Johannes merespons Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan gugatan praperadilan Kusnadi

"Maka kami tanggapi tadi, kami juga menyatakan keberatan bahwa ini satu hal yang berbeda. Jadi tidak ada urusannya dengan perkara itu (perkara Hasto), karena ini permohonan juga kan sudah ada Kusnadi," kata Johannes usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

Oleh karena itu, Johannes meminta Hakim Tunggal PN Jaksel Samuel Ginting tetap melanjutkan persidangan.

Ia akan membuktikan bahwa banyak pelanggaran hukum yang dilakukan KPK saat memeriksa hingga menggeledah kliennya.

"Nah, ini akan kami kupas tuntas nanti di dalam persidangan. Kami akan buktikan bahwa semua yang dilakukan penyidik KPK itu terhadap Saudara Kusnadi ya, dilakukan penyitaan, penggeledahan, dan sebagainya, itu adalah pelanggaran hukum," ujar Johannes.

Johannes juga akan menghadirkan satu saksi fakta dan ahli dalam persidangan berikutnya, meski identitas ahli dan saksi itu masih ia rahasiakan.

"Nanti akan kami sampaikan," ucap dia.

Dalam praperadilan ini, Kusnadi dan kuasa hukumnya menganggap KPK melanggar prosedur aat menggeledah Kusnadi pada 10 Juni 2024 lalu.

Penggeladahan ini dilakukan ketika Kusnadi menemani Hasto yang diperiksa sebagai saksi kasus suap Harun Masiku.

Ketika Hasto diperiksa, Kusnadi yang menunggu di Gedung Merah Putih KPK didatangi seseorang yang menyamar dengan mengenakan baju putih, topi, dan masker.

Johannes mengatakan, orang tersebut terkesan memanipulasi Kusnadi agar menemui Hasto yang berada di lantai 2 Gedung KPK karena meminta handphone.

Saat itu, kata dia, Kusnadi langsung merespons dengan menemui Hasto.

Belakangan, sosok tersebut diketahui adalah penyidik KPK Rossa Purbo Bekti.

Johannes mengatakan Kusnadi turut diperiksa, digeledah, dan barang-barangnya ikut disita tanpa disertai surat panggilan resmi.

"Barang-barang yang dikuasai oleh pemohon (Kusnadi) disita tanpa disertai dengan adanya surat panggilan resmi yang menyatakan status pemohon sebagai saksi atau tersangka oleh termohon (KPK)," ujarnya.

Johannes juga mengatakan penyitaan barang-barang Kusnadi oleh KPK melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait hak setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ia mengatakan pemeriksaan terhadap Kusnadi tanpa adanya Berita Acara bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Dengan demikian, penggeledahan oleh termohon (KPK) terhadap pemohon (Kusnadi) tidak sesuai prosedur KUHAP dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Kusnadi, Johannes Oberlin Tobing meminta Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengembalikan barang sitaan kepada kliennya.

Hal tersebut disampaikan Johannes dalam sidang perdana praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di PN Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

"Pemohon mohon kiranya PN Jakarta Selatan, in casu Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Praperadilan a quo berkenan memberikan putusan menyatakan bahwa penggeledahan oleh termohon (KPK) kepada pemohon (Kusnadi) merupakan perbuatan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan tidak sah," kata Johannes.

"Memerintahkan kepada Termohon (KPK) untuk mengembalikan segala barang atau benda yang telah dilakukan penyitaan kepada Pemohon," ujarnya lagi.

Berikut barang sitaan yang didapatkan penyidik KPK dari Kusnadi:

1. Ponsel Vivo 1713 milik Hasto Kristiyanto
2. Ponsel iPhone 11 milik Kusnadi
3. Ponsel iPhone 15 milik Hasto
4. Buku bertuliskan Kompas TV di depannya
5. Buku catatan warna hitam bertuliskan ERICA
6. Buku catatan warna merah putih bertuliskan PDI-P
7. Kwitansi DPP PDI-P Rp 200 juta untuk pembayaran operasional
8. Buku tabungan BRI Simpedes
9. Kartu eksekutif Menteng Apartemen
10. Dompet kartu warna hitam
11. Alat perekam suara merk Sony milik Kusnadi.

Sebelumnya, dalam sidang tersebut, Johannes mengatakan bahwa proses penggeledehan yang dilakukan KPK terhadap Kusnadi tidak sesuai prosedur.

"Proses penggeledahan oleh termohon (KPK) terhadap pemohon (Kusnadi) tidak sesuai prosedur," kata Johannes.

Johannes menyebut, Kusnadi yang bekerja sebagai staf Hasto ikut menemani Sekjen PDI-P tersebut ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada 10 Juni 2024.

Dia mengatakan, saat menunggu Hasto, Kusnadi didatangi seseorang yang menyamar dengan mengenakan baju putih, topi, dan masker.

Dia mengatakan, orang tersebut terkesan memanipulasi Kusnadi agar menemui Hasto yang berada di lantai 2 Gedung KPK karena meminta handphone.

Saat itu, menurut Johannes, Kusnadi langsung merespons dengan menemui Hasto. Belakangan, sosok tersebut diketahui adalah penyidik KPK Rossa Purbo Bekti.

Johannes mengatakan, Kusnadi turut diperiksa, digeledah, dan barang-barangnya ikut disita tanpa disertai surat panggilan resmi.

"Barang-barang yang dikuasai oleh pemohon (Kusnadi) disita tanpa disertai dengan adanya surat panggilan resmi yang menyatakan status pemohon sebagai saksi atau tersangka oleh termohon (KPK)," ujarnya.

Johannes juga mengatakan, penyitaan barang-barang Kusnadi oleh KPK melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait hak setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dia menyebut, pemeriksaan terhadap Kusnadi tanpa adanya Berita Acara bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Dengan demikian, penggeledahan oleh termohon (KPK) terhadap pemohon (Kusnadi) tidak sesuai prosedur KUHAP dan melanggar prinsip- prinsip Hak Asasi Manusia," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Johannes Oberlin Tobing selaku Kuasa Hukum Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Kusnadi, meminta Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengembalikan barang sitaan kepada kliennya.

Hal tersebut disampaikan Johannes dalam sidang perdana praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di PN Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

"Pemohon mohon kiranya PN Jakarta Selatan, in casu Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Praperadilan a quo berkenan memberikan putusan menyatakan bahwa penggeledahan oleh termohon (KPK) kepada pemohon (Kusnadi) merupakan perbuatan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan tidak sah," kata Johannes.

"Memerintahkan kepada Termohon (KPK) untuk mengembalikan segala barang atau benda yang telah dilakukan penyitaan kepada Pemohon," ujarnya lagi.

Berikut barang sitaan yang didapatkan penyidik KPK dari Kusnadi:

1. Ponsel Vivo 1713 milik Hasto Kristiyanto
2. Ponsel iPhone 11 milik Kusnadi
3. Ponsel iPhone 15 milik Hasto
4. Buku bertuliskan Kompas TV di depannya
5. Buku catatan warna hitam bertuliskan ERICA
6. Buku catatan warna merah putih bertuliskan PDI-P
7. Kuitansi DPP PDI-P Rp 200 juta untuk pembayaran operasional
8. Buku tabungan BRI Simpedes
9. Kartu eksekutif Menteng Apartemen
10. Dompet kartu warna hitam
11. Alat perekam suara merk Sony milik Kusnadi.

Sebelumnya, dalam sidang tersebut, Johannes mengatakan bahwa penggeledehan yang dilakukan KPK terhadap Kusnadi tidak sesuai prosedur.

"Proses penggeledahan oleh termohon (KPK) terhadap pemohon (Kusnadi) tidak sesuai prosedur," kata Johannes.

Johannes menyebutkan, Kusnadi yang bekerja sebagai staf Hasto ikut menemani Sekjen PDI-P tersebut ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada 10 Juni 2024.

Dia mengatakan, saat menunggu Hasto, Kusnadi didatangi seseorang yang menyamar dengan mengenakan baju putih, topi, dan masker.

Dia mengatakan, orang tersebut terkesan memanipulasi Kusnadi agar menemui Hasto yang berada di lantai 2 Gedung KPK karena meminta ponsel.

Saat itu, menurut Johannes, Kusnadi langsung merespons dengan menemui Hasto. Belakangan, sosok tersebut diketahui adalah penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti.

Johannes mengatakan, Kusnadi turut diperiksa, digeledah, dan barang-barangnya ikut disita tanpa disertai surat panggilan resmi.

"Barang-barang yang dikuasai oleh pemohon (Kusnadi) disita tanpa disertai dengan adanya surat panggilan resmi yang menyatakan status pemohon sebagai saksi atau tersangka oleh termohon (KPK)," ujarnya.

Johannes juga mengatakan, penyitaan barang-barang Kusnadi oleh KPK melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait hak setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dia menyebutkan, pemeriksaan terhadap Kusnadi tanpa adanya Berita Acara bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Dengan demikian, penggeledahan oleh termohon (KPK) terhadap pemohon (Kusnadi) tidak sesuai prosedur KUHAP dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Hiariej mengatakan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru perlu mengatur ulang terkait praperadilan dan Peninjauan Kembali (PK). Diketahui, saat ini Komisi III sedang menjaring aspirasi untuk menyusun draf revisi undang-undang (RUU) KUHAP.

Terkait praperadilan, saat ini terdapat lima objek praperadilan yaitu, sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan; sah atau tidaknya penyitaan barang bukti; dan sah atau tidaknya penetapan tersangka; serta ganti rugi atau rehabilitasi. Praperadilan bisa dilakukan untuk semua upaya paksa mulai dari penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

“Praperadilan nantinya akan diperluas,” ujar pria yang akrab disapa Eddy itu pada Ahad (16/3/2025).

Eddy menyebut, terdapat satu upaya paksa yang belum ada di KUHAP yang berlaku saat ini, yaitu pemblokiran transaksi perbankan. “Jadi kita berikan definisi bahwa pemblokiran adalah penghentian sementara transaksi perbankan yang dilakukan atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim, kemudian hal itu juga merupakan objek dari praperadilan,” ucap Eddy.

Eddy mengatakan, praperadilan harus dilakukan dengan adil. Ketika seseorang mengajukan permohonan praperadilan, proses hukum itu harus dihentikan untuk sementara waktu. Yang terjadi saat ini adalah praperadilan gugur ketika masuk pemeriksaan sidang. Ditambah lagi dengan putusan MK yang menyatakan praperadilan bisa gugur ketika berkas sudah diberikan kepada penuntut umum.

“Saya kira, karena ia melakukan interupsi terhadap upaya paksa yang dilakukan, maka seharusnya itu disetop, dihentikan untuk sementara waktu sampai putusan praperadilan. Supaya tidak alasan lagi diulur-ulur waktunya, sementara perkara itu berjalan terus sampai tahap penuntutan kemudian hakim menggugurkan dengan alasan perkara sudah masuk ke tahap berikutnya,” ujar Eddy.

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto siap mengawal persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Ya, tindak lanjutnya tetap akan mengawal proses pokok perkara pidananya di pengadilan Jakarta Pusat," kata kuasa hukum, Abdul Rohman kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Abdul mengatakan dalam dakwaan tersebut terkait kumulatif, KUHAP dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) Harun Masiku.

Dia menilai praperadilan yang digugurkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan ini terbilang sama dengan kasus suap sebelumnya yang juga telah dinyatakan gugur lantaran berkas sudah dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta pada Jumat (7/3).

"Tapi paling enggak, ini menjadi pelajaran kita bersama bahwasanya perkara ini kita ada percepatan sebelum pada waktunya. Sehingga, tidak ada pilihan buat pak Hasto untuk melakukan upaya hukum menguji soal sah tidaknya penetapan tersangka itu," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya memastikan bahwa proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah selesai.

"Sudah selesai. Praperadilan sudah selesai, tinggal mengawal pokok perkaranya di pusat," ujarnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice/OOJ) Harun Masiku.

Keputusan itu menimbang berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengatur tentang pidana bagi setiap orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi.

Dengan demikian, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang gugatan dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL akan ditangani oleh Hakim Tunggal Rio Barten Pasaribu untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto terkait dugaan dugaan perintangan penyidikan berdasarkan Sprindik Nomor Sprin.Dik/152/DIK/DIK.01/12/2024.

Adapun sidang praperadilan ini bersamaan dengan sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan praperadilan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku karena berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pertimbangan itu lebih kuat usai menimbang dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XII/2005 tentang dinyatakan gugurnya praperadilan ketika sudah dimulainya sidang perdana.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah memutuskan gugatan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto gugur terkait kasus suap buron Harun Masiku. Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan gugurnya praperadilan Hasto sebagai kemenangan penegakan hukum.

"Merupakan bukti KPK bekerja berdasar hukum sekaligus kemenangan penegakan hukum dalam kasus korupsi," kata Yudi dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).

Hasto diketahui mengajukan dua gugatan praperadilan yang terpisah. Gugatan itu terhadap status tersangka suap dan perintangan penyidikan yang diterimanya dari KPK.

Yudi menilai gugatan praperadilan Hasto di pasal perintangan penyidikan juga tidak akan berbeda dengan hasil di gugatan suapnya. Dia yakin gugatan itu juga akan dianggap gugur oleh pengadilan.

"Sementara untuk praper perintangan penyidikan, putusannya tidak akan jauh beda, apalagi sidang praper perdananya juga di saat sidang perkara pokok. Sangat kuat sekali alasan menggugurkan," sebutnya.

Menurut Yudi, kandasnya dua kali percobaan praperadilan yang diajukan Hasto menunjukkan penyidikan KPK dilakukan sesuai prosedur. Dia mengatakan tuduhan KPK politis dalam kasus Hasto bisa dipatahkan lewat putusan praperadilan tersebut.

"Dengan telah dilimpahnya perkara Hasto maka secara legal formil dan materiil seluruh proses penyidikan telah selesai yang artinya tuduhan perkara Hasto politis atau pesanan hanyalah tuduhan tidak mendasar semata," tambahnya.

Yudi pun mengapresiasi putusan yang telah dilakukan hakim untuk menggugurkan gugatan Hasto. Selain itu, dia juga meminta masyarakat mengawasi jalannya sidang kasus korupsi Hasto selanjutnya.

"Masyarakat mengawasi jalannya sidang kasus korupsi dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto karena di sanalah KPK akan memberikan bukti kuat keterlibatan hasto dalam perkara tersebut," tuturnya.

Hakim tunggal PN Jakarta Selatan sebelumnya menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto gugur. Praperadilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon gugur," kata hakim tunggal saat membacakan amar putusan dalam sidang di PN Jaksel, Senin (10/3).

Praperadilan yang dinyatakan gugur ini terkait kasus dugaan suap. Sementara, praperadilan terkait kasus dugaan merintangi penyidikan masih belum mulai diadili.

Simak Video: PN Jaksel Gugurkan Praperadilan Hasto, Berikut Pertimbangannya

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai keputusan hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menggugurkan Praperadilan kasus suap telah mengesahkan tindakan KPK yang buruk.

"Ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini," ujar tim hukum Hasto, Maqdir Ismail, di PN Jakarta Selatan, Senin (10/3).

Menurut dia, KPK tidak menghormati proses Praperadilan di PN Jakarta Selatan dengan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ia menilai hal itu sebagai akal-akalan.

"Ini satu berita buruk di dalam penegakan hukum kita. Ini berita yang seharusnya tidak terjadi oleh aparat penegak hukum yang menyebut diri berintegritas," ucap Maqdir.

Pada hari ini, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Afrizal Hady menggugurkan permohonan Praperadilan Hasto terkait kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Dalam pertimbangannya, hakim mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan pemeriksaan Praperadilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam hal hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.

"Mengadili: satu, menyatakan permohonan Praperadilan oleh pemohon gugur," ujar hakim dalam amar putusannya di ruang sidang Oemar Seno Adji PN Jakarta Selatan, Senin (10/3).

Berkas perkara kasus Hasto tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2025. Adapun sidang perdana pokok perkara tersebut akan digelar pada Jumat, 14 Maret 2025.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto sudah dilakukan penahanan, sedangkan Donny belum. Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari. Hasto juga diproses hukum atas sangkaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice.

Jakarta (ANTARA) - Praktisi hukum Petrus Selestinus menyayangkan ketidakhadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang perdana praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/3).

Petrus dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa, menyebut sikap KPK tersebut tidak sesuai dengan prinsip persidangan perkara praperadilan yang cepat dan sederhana.

Oleh sebab itu, dia mempertanyakan iktikad KPK.

“Sikap KPK yang demikian (menunda praperadilan) terkandung iktikad tidak baik dengan tujuan menyepelekan prinsip persidangan praperadilan yang bersifat cepat, yaitu hanya satu minggu harus sudah diputus,” kata Petrus.

Menurut Petrus, KPK semestinya menyadari prinsip persidangan praperadilan yang cepat dan sederhana, serta memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak asasi pemohon dalam perkara tersebut.

“Praperadilan itu bukan hanya soal prinsip keadilan yang cepat dan sederhana, lebih dari itu ada hal-hal yang lebih substantif, yaitu perlindungan terhadap HAM pemohon, dalam hal ini Hasto Kristiyanto, yang wajib hukumnya dilindungi oleh KPK,” ucap dia.

Sementara itu, terkait penahanan Hasto yang telah dijalankan oleh KPK, Petrus mengingatkan pemberlakuan Pasal 5 dan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mewajibkan penyidik bersikap dengan penuh tanggung jawab.

“Harus disadari bahwa Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP itu ada frasa yang menegaskan bahwa penyidik harus melakukan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab. Artinya, antara lain, wajib menjunjung tinggi HAM dan perbuatan lain yang secara layak dan patut secara kemanusiaan,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK absen dari sidang perdana praperadilan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang semula dijadwalkan pada Senin (3/3). Sidang kemudian ditunda hingga Jumat (14/3).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan pihaknya mengajukan permohonan penundaan sidang karena tim biro hukum KPK masih mempersiapkan kelengkapan dokumen praperadilan.

Praperadilan dimaksud merupakan babak baru upaya Hasto mempersoalkan penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh KPK. Kali ini, Hasto mengajukan dua gugatan praperadilan atas status tersangka di dua perkara, yakni suap dan perintangan penyidikan.

Hasto sebelumnya telah mengajukan gugatan praperadilan. Namun, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Tim penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajukan tiga orang ahli hukum untuk menjadi saksi meringankan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permohonan dari tim penasihat hukum Hasto yang diwakili Ronny Talapessy disampaikan hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Ronny menjelaskan bahwa KUHAP mengatur bahwa tersangka maupun terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki hal khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya.

"Oleh sebab itu hari ini kami datang ke KPK untuk mengajukan permohonan untuk menghadirkan saksi a de charge dan yang hari ini kami sampaikan adalah ahli yang untuk Mas Hasto Kristiyanto ada tiga ahli dari Universitas Negeri Surabaya, kemudian dari Universitas Veteran Jakarta, dan Universitas Islam Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).

Ronny berharap agar KPK patuh terhadap KUHAP dan mempersilakan Hasto untuk mengajukan saksi meringankan.

"Hari ini kami masukin surat kami harapkan bahwa penindakan hukum ini berkeadilan sehingga hak-hak dari tersangka bisa dipenuhi," ujar pria yang juga Ketua DPP PDIP itu.

Saksi ahli yang diajukan oleh pihak Hasto antara lain Aditya Wiguna Sanjaya selaku Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Beniharmoni Hanefa yang merupakan Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, serta Idul Rishan yang merupakan Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada perkembangan lain, pihak Hasto juga sudah mengajukan gugatan praperadilan kedua di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Berbeda dengan permohonan sebelumnya, Hasto mengajukan dua permohonan untuk dua surat perintah penyidikan (sprindik) berbeda yakni kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 20192-2024 serta dugaan perintangan penyidikan.

Namun, sidang perdana untuk kasus dugaan perintangan penyidikan, Senin (3/3/2025), ditunda karena pihak KPK mengajukan penundaan selama dua minggu. Permohonan yang diajukan KPK diterima oleh hakim.

"Maka sidang ini ditunda sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Maret. Hal ini diambil sebagai langkah agar segala sesuatu berjalan lancar," ujar Hakim Rio Barten di ruang sidang PN Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025).

Adapun Hasto telah resmi ditahan sejak 20 Februari 2025. Sebelumnya, KPK menetapkan dirinya dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada kasus suap yang menyeret buron Harun Masiku.

Selain kasus suap, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan oleh KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengharapkan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang gugatan praperadilan yang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin, 3 Maret 2025.

Gugatan ini diajukan oleh kubu Hasto Kristiyanto untuk mempertanyakan keabsahan penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap serta perintangan penyidikan yang melibatkan eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

"Kami berharap agar teman-teman di KPK siap hadir dalam menghadapi praperadilan ini sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya murah itu bisa terlaksana, sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik bagi KPK maupun Pak Hasto Kristiyanto," ungkap Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy, kepada Kompas.com, Minggu (2/3/2025).

Ronny menambahkan, tim hukum Sekjen PDI-P telah mempersiapkan diri untuk mengikuti rangkaian persidangan gugatan kedua yang diajukan ke PN Jakarta Selatan. Adapun gugatan pertama sebelumnya tidak diterima oleh hakim.

"Seperti yang kita tahu bersama, praperadilan sebelumnya belum menyentuh inti perkara, dan keputusan hakim praperadilan sebelumnya masih memberikan ruang bagi kami untuk mengajukan kembali praperadilan dalam dua gugatan," jelas Ronny.

Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional ini menjelaskan, timnya melayangkan dua gugatan sekaligus terhadap KPK.

Gugatan pertama terkait status suap sesuai dengan sangkaan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Gugatan kedua berkaitan dengan kasus perintangan penyidikan yang disangkakan berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Praperadilan ini pun sesuai dengan ketentuan Pasal 79 KUHAP.

"Kami berharap praperadilan ini menjadi kesempatan bagi KPK dan tim hukum, kami sebagai penggugat untuk saling menguji dasar penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto," kata Ronny.

"Apakah berdasarkan pada rasionalitas hukum, norma-norma, dan argumentasi hukum yang logis, atau sekadar kriminalisasi terhadap aktivis politik yang berseberangan dengan kekuasaan," imbuhnya.