JAKARTA - Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) mendukung proses penegakan hukum dalam kasus tercoblosnya surat suara tak terpakai pada TPS 28 di Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur. Kubu Pram-Doel pun meyakini tak terlibat dalam kasus itu.

Kasus ini bermula ketika Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memerintahkan petugas pengamanan langsung (Pamsung) untuk mencoblos surat tak terpakai. Dalam pemeriksaan, Ketua KPPS disebut tidak melakukan pengarahan pasangan calon mana yang harus dicoblos.

Namun demikian, sebanyak 19 surat suara yang tercoblos mengarah ke pasangan Pramono-Rano. Adapun, dari 19 suara, satu surat suara ditemukan masuk ke dalam kotak.



"Kami mendukung penuh apabila memang terjadi pelanggaran. Tetapi kami sebagai tim pemenangan tidak tahu menahu, tidak mengenal yang bersangkutan. Jadi kami kooperatif saja mengikuti proses hukum," kata Bendaraha Tim Pemenganan Pramono-Rano, Charles Honoris, Selasa (3/12/2024).

Charles juga menyebut bahwa setiap kontestasi Pilkada pasangan calon kepala daerah pasti tidak terlepas dari pelanggaran pidana. Namun demikian, ia menilai kejadian di TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti merupakan kejadian yang terisolir.

"Kami atas nama tim pemenagnan Mas Pram dan Bang Doel mendukung penuh proses penegakan hukum. Jadi silakan saja, ada Gakumdu, ada Bawaslu, ada kepolisian ada kejaksaan yang memproses ini," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano, Lies Hartono (Cak Lontong) mengungkap hal senada. Cak Lontong meyakini bahwa kubu Pramono-Rano tidak terlibat dalam pelanggaran pilkada itu.

"Saya kira kita sangat fair ingin melaksanakan hal itu. Kalau ada oknum itu bisa dari oknum pihak manapun, bisa dari paslon bahkan bisa dari luar. Itu yang kita jaga bersama. Kita akan selesaikan semuanya secara aturan yang berlaku," kata Lies Hartono.

Bisnis.com, JAKARTA – Tim Advokasi calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak dua oknum petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur segera ditetapkan sebagai tersangka.

Hal itu buntut temuan belasan surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Wakil Ketua Bidang Hukum Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono Muslim Jaya Butarbutar menyatakan tindakan pencoblosan yang melibatkan Ketua KPPS dan petugas keamanan itu melanggar Pasal 181 UU No. 1/2015.

"Kami tim hukum meminta Gakkumdu dan penyidik untuk segera menjadikan Ketua KPPS tersebut dan petugas ketertiban untuk dijadikan tersangka. Kenapa? Karena secara sengaja sudah melakukan apa yang dimaksud dalam pasal 181 tersebut," ujarnya melalui rilisnya, Minggu (1/12/2024).

Jaya menjelaskan bahwa dalam bunyi pasal 181 UU nomor 1 tahun 2015 menuangkan bahwa apabila secara sengaja mengetahui bahwa surat adalah tidak sah dan dipalsukan menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakan surat suara sah dipidana paling singkat 26 bulan penjara.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur (Jaktim) memberhentikan ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, Jaktim. Pemecatan buntut temuan 19 surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada 2024.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jaktim, Rio Verieza mengatakan sang ketua KPPS melanggar kode etik. Sebab, ketua KPPS itu meminta petugas pengamanan langsung (pamsung) TPS untuk mencoblos surat suara tak terpakai.

"Di TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti itu terjadi pelanggaran kode etik oleh Ketua KPPS dan pamsung. Jadi, Ketua KPPS itu menyuruh pamsung untuk mencoblos surat suara yang tidak terpakai," kata Rio.

Dia menjelaskan, petugas ketertiban yang mendapat arahan dari Ketua KPPS kemudian mencoblos 19 surat suara. Beruntung, pengawas TPS sempat menggagalkan surat suara tercoblos itu dimasukkan ke kotak suara.

"Dari 19 surat suara itu yang sempat dimasukkan ke kotak suara itu satu surat suara, kemudian 18 surat suara itu ditahan oleh pengawas TPS, jadi digagalkan ini oleh pengawas TPS," jelas Rio.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata dia, seluruh surat suara yang tercoblos mengarah pada Pramono Anung-Rano Karno. Meski demikian, hasil pemeriksaan mengungkap ketua KPPS tidak mengarahkan pencoblosan dilakukan pada salah satu paslon.

"Jadi, untuk unsur politis (mengarahkan paslon tertentu) tidak ada. Jadi berdasarkan pemeriksaan yang bersangkutan, memang yang bersangkutan itu ingin TPS-nya ingin banyak yang hadir," ungkapnya.

Buntut kejadian itu, Ketua KPPS TPS 28 Pinang Ranti dan satu pamsung dipecat. Rio memastikan berdasarkan hasil pemeriksaan, hanya ketua KPPS yang mengetahui kejadian itu.

Malang -

Polres Malang menunjukkan komitmen nyata mendukung inklusivitas demokrasi dengan memfasilitasi hak pilih para tahanan melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS) Keliling.

Sebanyak 57 tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Polres Malang turut berpartisipasi di Pilkada Serentak 2024. Pelaksanaan ini bekerja sama dengan TPS Keliling yang berada di Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Langkah tersebut menjadi bukti bahwa meskipun di balik jeruji besi, hak konstitusional para tahanan tetap dijamin.

"Kami memfasilitasi para tahanan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024 melalui TPS keliling di Rutan Polres Malang," ujar Kasi Humas Polres Malang AKP Ponsen Dadang Martianto, Rabu (27/11/2024).

Dari total 135 tahanan yang berada di Rutan Polres Malang, sebanyak 57 orang memenuhi syarat sebagai pemilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk memilih Gubernur Jawa Timur dan Bupati Malang. Proses pemilihan ini juga didukung penuh oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang.

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendatangi rutan dengan membawa logistik pemilihan, seperti surat suara dan kotak suara, yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian.

Sebelum pencoblosan dimulai, para tahanan menerima sosialisasi terkait tata cara pemilihan suara. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

"Dari total tahanan, yang dapat menggunakan hak pilih adalah mereka yang memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan KPU. Kami memastikan semua berjalan sesuai aturan," tambah Dadang.

Proses pemungutan suara di rutan berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Para tahanan menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk berpartisipasi dalam Pilkada Serentak.

Di bawah pengawasan ketat, mereka mencoblos surat suara dengan tertib dan mematuhi aturan yang berlaku.

Salah satu tahanan, yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan rasa syukur atas kesempatan ini.

"Kami sangat senang bisa tetap memilih meskipun berada di sini. Rasanya seperti masih dihargai sebagai bagian dari masyarakat," ujarnya.

Dadang menekankan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ini tidak hanya memastikan hak konstitusional para tahanan terpenuhi, tetapi juga menjadi bentuk edukasi demokrasi kepada mereka.

Partisipasi aktif para tahanan dalam Pemilu 2024 ini menjadi salah satu bentuk upaya Polres Malang untuk mewujudkan hak demokrasi bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang tengah menjalani masa tahanan.

"Alhamdulillah, proses berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Kami harap langkah ini menjadi bukti bahwa setiap warga negara, termasuk tahanan, tetap memiliki hak untuk terlibat dalam pembangunan bangsa," pungkasnya.

(mua/fat)

Kabupaten Bandung -

Para tahanan menggunakan hak pilihnya, di Ruang Tahanan (Rutan) Polresta Bandung, Soreang, Rabu (27/11/2024). Mereka nampak antusias untuk nyoblos calon pemimpin di Pilkada 2024.

Para narapidana nyoblos setelah petugas dari KPU mendatangi secara langsung Rutan Polresta Bandung. Kemudian para tahanan menggunakan hak pilihnya dengan diawasi ketat polisi.

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Bandung Ahmad Rosadi mengatakan, hal itu merupakan bagian dari pelayanan KPU. Menurutnya seluruh warga negara yang memiliki hak konstitusional yang sama.

"Jadi mereka walaupun berada di dalam tahanan, tapi mereka memiliki hak yang sama dengan menyalurkan hak pilih di dalam tahanan, terutama dalam Pilkada tahun ini," ujar Ahmad, kepada awak media, Rabu (27/11/2024).

Ahmad menjelaskan, saat ini mendatangkan secara langsung petugas KPU ke ruang tahanan. Sehingga para tahanan bisa memilih calon pemimpinnya secara langsung.

"Sehingga para tahanan yang ada di tahanan bisa menyalurkan hak pilihnya," katanya.

Menurutnya saat ini mendatangkan sebanyak delapan petugas KPPS. Kata dia, petugas tersebut berasal dari Desa Soreang dan Desa Cingcin.

"Kami mendatangkan 8 KPPS, yang terdiri dari 5 TPS dari Desa Soreang, 3 dari Desa Cincin, itu merupakan lokasi yang terdekat dengan posisi tahanan Polresta Bandung," jelasnya.

Dia menambahkan puluhan tahanan telah mengalurkan hak pilihnya dengan antusias. Tahanan tersebut mayoritas berjenus kelamin laki-laki.

"Ada 86 tahanan yang memiliki hak suara, 84 laki-laki, 2 perempuan," ucapnya.

Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo mengungkapkan saat ini tidak bisa membuka TPS sendiri. Pasalnya tahanan tersebut hanya berjumlah 86 orang.

"Sehingga petugas TPS terdekat yang datang ke Polresta Bandung untuk memberikan ruang hak pilih bagi tahanan. Maka tahanan polresta bandung, maupun di polsek-polsek, dia tidak kehilangan hak pilihnya," kata Kusworo.

Kegiatan pencoblosan bagi para tahanan tersebut berlangsung dari pukul 10.00 WIB sampai 11.30 WIB. Kata Kusworo, semua tahanan sudah memberikan hak suaranya masing-masing.

"Saat ini sudah kembali ke ruang tahanan masing-masing dan dalam keadaan aman, sehat dan selamat," bebernya.

Kusworo menegaskan proses pencoblosan tersebut dijaga ketat oleh polisi. Sehingga para tahanan bisa memberikan hak pilihannya secara masing-masing.

"Iya dijaga ketat oleh polisi. Dalam artian pada saat pelaksanaan pengambilan hak suara tidak ada yang berupaya aneh-aneh atau negatif. Kemudian terjamin kerahasiaan dan kebebasan daripada tahanan itu sendiri untuk menentukan hak pilihnya," pungkasnya.

(mso/mso)

Jakarta -

Warga menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024, tak terkecuali para napi dan tahanan di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Hari ini, seribuan napi dan tahanan di Rutan Cipinang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Jakarta 2024.

Tercatat, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Rutan Kelas I Cipinang sebanyak 1.854 orang warga binaan dan daftar pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 310 orang warga binaan, sementara jumlah petugas yang menggunakan hak pilihnya 64 orang, sehingga totalnya sebanyak 2.228 orang.

Kepala Rutan Kelas I Cipinang Irwanto Dwi Yhana Putra mengatakan jumlah penghuni di Rutan Cipinang sebanyak 3.315 orang. Namun jumlah pemilih yang masuk dalam DPT sebanyak 2.228 orang dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di rutan itu sebanyak empat TPS.

Adapun perincian empat TPS itu adalah TPS 910 dengan jumlah DPT dan DPTb sebanyak 646 pemilih, TPS 911 jumlah DPT dan DPTb sebanyak 656 pemilih, TPS 912 jumlah DPT dan DPTb sebanyak 677 pemilih dan TPS 913 jumlah DPT dan DPTb sebanyak 652 pemilih.

"Tadi pagi kami sudah laksanakan apel penghuni pukul 05.30 WIB, kemudian pukul 06.00 WIB seluruh petugas, baik dari pengamanan maupun anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sudah kami laksanakan apel untuk kesiagaan. Sekitar pukul 07.00 WIB, mulai dilakukan pencoblosan," kata Irwanto, dilansir Antara, Rabu (27/11/2024).

Pemungutan suara berlangsung hingga pukul 13.00 WIB dan penghitungan suara diperkirakan selesai pada pukul 17.00 WIB.

"Setelah selesai, akan segera kami rekap dan melaporkan kepada petugas KPU Jaktim," ujarnya.

Untuk pengamanan, tambah dia, pihaknya mengerahkan 30 personel petugas rutan yang dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI, yang masing-masing berjumlah 10 orang.

"Jadi jumlah petugas pengamanan gabungan sebanyak 50 orang," kata dia.

Lihat juga Video 'Pesan Literasi dari TPS Koran Bekas di Tasikmalaya':

[Gambas:Video 20detik]

(mea/dhn)

Sampang -

KPU Sampang melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) pada tujuh petugas di bawah naungannya. Beberapa di antaranya dicopot karena terafiliasi dengan salah satu pasangan calon (paslon).

Ketua KPU Sampang Aliyanto menyebut 2 dari 7 petugas yang di-PAW, merupakan petugas di Kecamatan Camplong. Lalu, ada salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengundurkan diri dan digantikan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Darma, Camplong.

"Penggantinya adalah anggota PPS yang saat itu ikut seleksi PPK, namun berada di urutan keenam. Posisi anggota PPS yang kosong otomatis digantikan peserta tes PPS dengan nomor urut empat," ujar Aliyanto, Jumat (22/11/2024).

Selain itu, terdapat lima anggota PPS lainnya yang dicopot melalui proses sidang etik KPU setelah menerima laporan masyarakat.

"Ada lima orang anggota PPS yang diganti melalui sidang etik. Satu anggota dari PPS Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah; lalu dari Kecamatan Kedundung ada PPS Desa Bajrasokah, Pesarenan, dan Rabasan, serta di Kecamatan Omben dari Desa Meteng," jelas Aliyanto.

Menurut Aliyanto, beberapa petugas dicopot karena terafiliasi dengan salah satu paslon, sementara lainnya tersandung kasus hukum.

"Anggota PPS Desa Bajrasokah dicopot karena terafiliasi dengan salah satu pasangan calon. Sedangkan PPS Desa Pesarenan pernah divonis lima tahun, dan PPS Desa Rabasan tengah menjalani proses hukum di Polres Sampang," tandasnya.

Aliyanto juga menambahkan anggota PPS Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, dicopot setelah diketahui pernah menyelinap masuk ke gudang logistik secara diam-diam selama tiga hari saat Pemilu 2019, hingga memicu konflik di wilayah tersebut.

(hil/iwd)