JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Kapolda Jawa Tengah mengambil langkah tegas dalam kasus penembakan siswa oleh oknum polisi di Semarang.

Insiden ini menewaskan seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Gamma (17), dan melukai dua orang lainnya.

Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menyatakan perbuatan Aipda Robig (RZ) memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia.

"Melakukan penegakan hukum secara adil, transparan, dan imparsial, baik etika, disiplin, dan pidana kepada oknum RZ," kata Uli saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (5/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Komnas HAM meminta agar proses hukum dilakukan tanpa diskriminasi atau tekanan dari pihak mana pun. Penegakan hukum melibatkan tiga aspek, yakni etika, disiplin, dan pidana.

Langkah ini dinilai penting demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Pelaku penembakan telah ditahan, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda Jawa Tengah memastikan sidang etik akan digelar secepatnya.

Komnas HAM juga mengingatkan perlunya penegakan hukum yang mengedepankan keadilan bagi semua pihak.

Komnas HAM menilai tindakan pelaku melanggar hak hidup dan prinsip-prinsip legalitas serta proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengatur penggunaan senjata api, termasuk kewajiban memastikan keselamatan manusia.

Kasus ini menjadi perhatian luas setelah GRO, korban tewas, dimakamkan di Sragen. Keluarga korban berharap keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.

Komnas HAM juga menyerukan perlindungan bagi saksi dan korban agar proses hukum dapat berjalan lancar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan evaluasi penggunaan senjata api oleh anggotanya secara rutin.

Langkah ini diusulkan menyusul insiden penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang oleh Aipda Robig (RZ), yang menewaskan Gamma (17) dan melukai dua korban lainnya yang merupakan siswa SMKN 4 Semarang.

"Komnas HAM merekomendasikan Kapolda Jawa Tengah melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk asesmen psikologi secara berkala," kata Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, saat menyampaikan rekomendasi evaluasi ini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Komnas HAM menilai pentingnya pemeriksaan psikologi berkala guna memastikan anggota polisi memiliki kecakapan emosional dalam menjalankan tugas.

Insiden di Semarang dianggap melanggar prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

Selain asesmen psikologi, Komnas HAM mendorong peningkatan pemahaman personel kepolisian, khususnya tingkat bintara, terhadap aturan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Komnas HAM merekomendasikan Kapolda Jawa Tengah memberi evaluasi pemahaman maupun pengetahuan kepada anggotanya mengenai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Langkah evaluasi dianggap krusial mengingat pelanggaran yang dilakukan Robig dianggap memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia.

Komnas HAM menyebut tindakan ini melanggar hak hidup, hak bebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta hak atas perlindungan anak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta Polri membuktikan bahwa anggotanya masih layak untuk memegang senjata api. Senjata api harusnya digunakan sebaik-baiknya, bukan justru membahayakan rakyat seperti yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Sudirta mengatakan, sesungguhnya polisi tidak memerlukan senjata api, kecuali untuk menangani kejahatan sekelas terorisme dan kejahatan besar lainnya. Penggunaan senjata api itu, kata dia, juga harus disertai dengan izin dan ketentuan pengembalian.

"Melihat bayang-bayang ini, maka mulailah jika polisi itu masih boleh pegang senjata, gunakan secara baik, jangan digunakan untuk menghadapi rakyat," kata Sudirta saat rapat soal penembakan siswa SMK oleh oknum polisi dengan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Menurut dia, ada beberapa kajian bahwa polisi di beberapa negara maju hanya cukup bermodalkan pentungan. Dengan kajian itu, menurutnya, polisi di Indonesia pun akan mengarah kepada hal tersebut.

Selain itu, dia pun mengingatkan bahwa polisi merupakan unsur sipil yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, hingga menegakkan hukum. Menurut dia, polisi pun berbeda dengan tentara yang bersifat kombatan tempur.

Dalam beberapa hari ini, menurutnya, berbagai kalangan pun mulai menyoroti terkait penggunaan senjata api oleh Polri karena kasus-kasus yang sebelumnya terjadi, mulai dari polisi tembak polisi di Sumatra Barat, hingga polisi tembak siswa SMK di Semarang.

Untuk itu, dia pun meminta agar Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar tidak melindungi oknum polisi Aipda RZ yang menyalahgunakan senjata api hingga menyebabkan siswa SMK berinisial GRO meninggal dunia.

"Satu tujuannya agar masyarakat tenang, merasa aman. Polisi masih pegang senjata, tapi polisi itu tidak mengarahkan senjatanya ke masyarakat," kata dia.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkap laporan yang dia terima dari stafnya tentang siswa SMK di Semarang yang tewas ditembak polisi. Pigai bilang siswa itu merupakan siswa yang baik.

"Staf saya sudah laporkan ke saya dan siswa yang ditembak itu bukan kelompok apa, ya, siswa yang baik," kata Pigai usai sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024), dikutip dari detikNews.

Dilansir detikNews, Pigai mengatakan pihaknya masih mengecek apakah siswa itu terlibat dalam kelompok tawuran. Dia juga meminta agar kasus itu segera diproses sampai selesai.

"Kalau nggak salah laporan yang masuk ke saya belum, ya, belum. Dan kita percaya saja bahwa proses ini harus diselesaikan karena menyangkut keadilan masyarakat," ucap Pigai.

Sebelumnya, polisi telah menahan Aipda R terkait kasus tewasnya siswa SMKN 4 Semarang berinisial G (17) hingga tewas. Kepolisian menyatakan akan menangani kasus ini secara transparan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menjelaskan ada bukti memang terjadi tawuran antar-kreak. Namun, Aipda R melakukan excessive action atau aksi berlebihan. Proses lanjut terhadap Aipda R pun dilakukan dan akan disidang secara internal.

"Kita akan sampaikan proses secara transparan. Benar ada kasus tawuran atau kreak dengan bukti video yang kita tampilkan. Kita lakukan upaya hukum anggota kami lakukan excessive action, proses ini diawasi internal Itwasum, Komnas HAM, Kompolnas, dan media dan Bidpropam," kata Artanto dalam jumpa pers di Semarang, Rabu (27/11) lalu.

Aipda Robig Belum Jadi Tersangka

Adapun hari ini Kombes Artanto menyatakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin, yang menembak siswa SMKN 4 Semarang inisial G (17) hingga tewas akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Kini Aipda Robig masih berstatus terperiksa.

"Untuk anggota yang melakukan penembakan, status terperiksa. Yang bersangkutan kan terproses dalam kode etik profesi kepolisian, sehingga namanya terperiksa," kata Artanto di Mapolda Jateng, Senin (2/12/2024).

"Itu adalah proses hukumnya dalam kode etik. Kalau kasus tindak pidana, kemarin sudah naik sidik dan nanti dalam waktu dekat akan dijadikan tersangka," sambungnya.

Artanto mengungkapkan, agar bisa ditetapkan sebagai tersangka, penyidik harus bisa membuktikan bahwa Aipda Robig telah melakukan pelanggaran tindak pidana lewat bukti-bukti yang didapatkan. Salah satunya lewat ekshumasi yang telah dilakukan pada Jumat (29/11) pekan lalu.

"Nanti kalau bukti-buktinya sudah cukup, memenuhi unsur, lalu dinaikkan menjadi tersangka. Dan ini paralel, proses dari kode etik berjalan, proses tindak pidana berjalan," terangnya.

Saat ditanya terkait salah satu bukti CCTV yang memperlihatkan kejadian penembakan, Artanto mengatakan, penyidik masih melakukan pendalaman soal apakah ada perlawanan dari korban atau tidak.

Penyidik juga disebut masih melakukan pendalaman soal G membeli senjata tajam di salah satu marketplace, untuk membuktikan apakah korban benar-benar merupakan anggota gangster. Sebab, kata Artanto, hingga kini G masih disebut sebagai anggota gangster.

"Mari kita ikuti bersama. Tentunya dalam proses penyidikan tidak semua proses itu vulgar kita sampaikan ke umum. Nanti silakan ikuti di sidangnya," jelas Artanto.

"Sidang itu kan nanti terbuka. Nanti akan ada kejelasan, ada hakim, saksi, maupun terdakwa yang hadir. Tentunya kita akan transparan sekali," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, siswa SMKN 4 Semarang, G meninggal usai ditembak Aipda Robig pada Minggu (24/11) dini hari. Pihak kepolisian menyebut anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang itu hendak melerai tawuran antargeng.

Dua tembakan yang dilepas mengenai tiga siswa SMKN 4 Semarang yaitu G, A, dan S. G meninggal dunia setelah tertembak di pinggang. Sedangkan A terserempet peluru di dada yang kemudian mengenai tangan kiri S yang saat itu berada di pundak A.

Aipda Robig pun dinilai melakukan tindakan berlebihan dan kini ditangani secara internal dan diawasi. Dia juga ditahan dengan status terperiksa dalam kasus kode etik Bid Propam Polda Jateng. Pihak keluarga G sudah melapor secara resmi terkait kematian remaja anggota Paskibra itu.

Video: Polisi Penembak Siswa SMK di Semarang Ditahan

Video: Polisi Penembak Siswa SMK di Semarang Ditahan

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku telah menerima laporan mengenai kasus penembakan yang menewaskan siswa SMK di Semarang. Berdasarkan laporan diterimanya, Natalius mengatakan siswa tersebut tidak terlibat dalam masalah.

"Staf saya sudah laporkan ke saya dan siswa yang ditembak itu bukan kelompok apa, ya, siswa yang baik," kata Pigai seusai sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Pigai menyebutkan pihaknya masih mengecek apakah siswa tersebut terlibat dalam kelompok tawuran. Namun dia meminta agar kasus itu segera diproses hingga selesai.

"Kalau nggak salah, laporan yang masuk ke saya belum, ya, belum. Dan kita percaya saja bahwa proses ini harus diselesaikan karena menyangkut keadilan masyarakat," ujar dia.

Untuk diketahui, polisi telah menahan Aipda R terkait kasus tewasnya siswa SMKN 4 Semarang berinisial G (17) hingga tewas. Polisi menegaskan akan menangani kasus ini secara transparan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menjelaskan ada bukti memang terjadi tawuran antar-kreak. Namun Aipda R melakukan excessive action atau aksi berlebihan. Maka proses lanjut terhadap Aipda R dilakukan dan akan disidang secara internal.

"Kita akan sampaikan proses secara transparan. Benar ada kasus tawuran atau kreak dengan bukti video yang kita tampilkan. Kita lakukan upaya hukum anggota kami lakukan excessive action, proses ini diawasi internal Itwasum, Komnas HAM, Kompolnas, dan media dan Bidpropam," jelas Artanto dalam jumpa pers di Semarang, dilansir detikJateng, Rabu (27/11).

"Publik sering kali memakluminya, sehingga hanya dengan pernyataan tindakan tegas dan terukur atau pelaku melawan saat ditangkap, polisi sering kali melupakan asas-asas legalitas, proporsionalitas dan prinsip nesesitas yang harusnya jadi pondasi utam

Jakarta (ANTARA) - Pegiat hak asasi manusia (HAM) Muhammad Amin Multazam Lubis mengatakan bahwa personel polisi tidak boleh "ringan tangan'" atau dengan mudahnya menggunakan senjata api (senpi) dalam bertugas, hanya karena atas nama penegakan hukum.

Selain karena terlalu mudahnya aparat menggunakan senpi, menurut dia, pemakluman publik terhadap tindakan penyalahgunaan alat tersebut juga sering terjadi, sehingga secara tidak langsung mendorong kesalahan serupa dilakukan berulang kali.

"Publik sering kali memakluminya, sehingga hanya dengan pernyataan tindakan tegas dan terukur atau pelaku melawan saat ditangkap, polisi sering kali melupakan asas-asas legalitas, proporsionalitas dan prinsip nesesitas yang harusnya jadi pondasi utama penggunaan kekuatan seperti senjata api," kata Amin kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia membeberkan, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh kepolisian sudah menjadi bahaya laten atau terpendam dalam penegakan hukum, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan.

Bahkan, lanjut dia, penyalahgunaan senjata api semakin banyak terjadi bila pelaku yang ditembak polisi adalah mereka para residivis dan musuh publik seperti pelaku begal, maling, teroris, pelaku asusila, dan lainnya.

Pembiaran serta pemakluman itu, secara terselubung, tanpa disadari membentuk perilaku personel kepolisian yang semakin 'ringan tangan' menggunakan senpi.

Pada akhirnya, tambah Amin, persoalan pidana remeh-temeh masyarakat yang belum tentu bersalah pun berpotensi menjadi korban tembakan oknum polisi.

"Cukup dengan alasan sederhana tanpa perlu pertanggungjawaban berlebihan, penggunaan senjata api jadi semacam bahaya laten," ujar aktivis KontraS Sumatera Utara itu.

Kasus penyalahgunaan senjata api dalam dua pekan terakhir telah menjadi sorotan berbagai pihak.

Kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat telah menewaskan satu orang bernama Ryanto Ulil Anshar yang berpangkat Kompol, merupakan salah satu contoh penyalahgunaan senjata api.

Penembakan dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar sebagai anggota aktif Polri, sehingga berujung dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Selain kasus tersebut, kasus penembakan atau penyalahgunaan senjata api juga dilakukan oleh oknum polisi berinisial R berpangkat Aipda, kepada seorang siswa SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, berinisial GRO yang dikenal sebagai anggota paskibraka berprestasi.

Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan Aipda R, masih berstatus terperiksa.

"Terperiksa, dalam waktu dekat akan segera menjalani sidang etik," kata Agus Suryonugroho di Semarang, Senin.

Ia memastikan Polda Jawa Tengah tidak akan menutup-nutupi proses hukum terhadap oknum anggota Satuan Narkoba Polrestabes Semarang itu.

Ia mengatakan penanganan perkara tersebut dalam pengawasan dari Komnas HAM, Kompolnas, hingga Mabes Polri.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta polisi yang menembak mati seorang pelajar SMKN 4 Semarang diproses hukum secara pidana. Pasalnya tindakan itu disebut tak manusiawi.

Pernyataan dari Komnas HAM ini merupakan buntut dari penembakan yang dilakukan Aipda Robig Zaenudin (38) anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada Minggu (24/11/2024) dini hari.

Akibat dua tembakan yang dikeluarkan, pelajar berinisial GR (17) meninggal. Sementara AD (17) dan SA (16) mengalami luka tembak di tangan dan dada.

Komisioner Komnas HAM Koordinator Sub Penegakan HAM, Pemantauan dan Penyelidikan Uli Parulian Sihombing menegaskan pentingnya penegakan hukum.

"Kami sudah mengeluarkan sikap yang ditandatangi Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyampaikan duka cita mendalam dan menyesalkan terjadinya penembakan oleh polisi," tutur Uli di sela pemantauan di lokasi penembakan di Jalan Candi Penataran, Ngaliyan, Jumat (29/11/2024).

Lalu Komnas HAM meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum atas peristiwa tersebut secara adil, dan transparan.

Mengingat masih ada dua korban selamat lainnya dan keluarga korban GR yang membuat laporan ke Polda Jateng, dia meminta adanya perlingdungan saksi dan korban.

"Kami juga minta adanya perlindungan saksi dan korban, kami sudah koordinasi dengan LPSK" imbuh Atnike.

Lebih lanjut, dia meminta Polrestabes Semarang menangani aksi tawuran yang marak dilakukan remaja di Semarang secara humanis.

Sehingga penertiban tawuran dapat dilakukan tanpa merenggut nyawa anak-anak.

Kunjungannya di Semarang dilakukan untuk mendalami kasus yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.

"Sejak kemarin kami masih melakukan penelaahan, kami sudah memeriksa sekitar 14 saksi di sekitar sini dan juga beberapa pihak," ungkap dia.

Aipda Robig kini menjalani penahanan di Mapolda Jateng atas dugaan pelanggaran disiplin.

Polisi menduga Robig sudah melakukan tindakan berlebihan atau excessive action saat memutuskan untuk melepaskan tembakan ke arah tiga siswa tersebut.