JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2024 harus dihormati dan dipatuhi oleh seluruh pihak. Sedianya, sidang perdana PHP Pilkada 2024, akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 8 Januari 2025.

Yusril menyampaikan, Pemerintah menghargai dan menghormati segala putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap semua perkara. Yusril menilai, MK memiliki peran penting pada 2025 lantaran menangani PHP Pilkada 2024.

"Berharap di tahun yang sekarang ini, tahun 2025 Mahkamah akan terus memiliki peran pentingnya sebagai penjaga pengawal konstitusi sesuai dengan amanat di tahun 1945 dan amanat dari undang-undang di Mahkamah Konstitusi sendiri," kata Yusril.

Yusril menegaskan, pemerintah bakal meningkatkan peran untuk hadir ke MK yang menangani perkara pengujian terhadap Undang-Undang (UU). "Sudah beberapa kali kami bicarakan internal pemerintah agar pemerintah juga lebih fokus, lebih mempunyai perhatian yang tinggi terhadap setiap pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi," tutur Yusril.

Yusril berharap, MK bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. Menurut Yusril, Pemerintah akan berkoordinasi dengan DPR yang juga kerap dipanggil oleh MK dalam proses pengujian UU.

"Hal terhadap perkara-perkara lain seperti perkara sengketa hasil pilkada yang kita ikuti dengan bersama karena pemerintah tidak terlibat secara langsung dalam proses ini, dan sangat sedikit sekali perkara mengenai sengketa kewenangan," kata Yusril.

"Apa pun putusan Mahkamah harus dihormati, harus kita patuhi karena memang putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding," tegas Yusril.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) mengaku telah menerima hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor 210 Tahun 2024. Pasalnya, pasangan Rido tak mengajukan gugatan atas hasil Pilgub Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim Hukum Pasangan Rido, Muslim Jaya Butar Butar, mengatakan Tim Pemenangan Pasangan Rido telah secara resmi menerima hasil Pilgub Jakarta. Karena itu, pihaknya juga mengambil langkah dengan mencabut laporan yang sebelumnya telah disampaikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Dengan berbagai catatan maka kami tim hukum juga secara resmi mencabut pengaduan ke DKPP terhadap KPU Jakarta dan Jakarta Timur hari ini," kata dia melalui keterangannya kepada Republika, Jumat (13/12/2024).

Pencabutan laporan itu dilakukan agar KPU Provinsi Jakarta dapat menjalankan tugas dengan baik hingga penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Namun, pihaknya tetap berharap KPU Provinsi Jakarta dapat memperbaiki kinerja.

"Catatan pengaduan kami, banyak persoalan ketidakprofesional KPU Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu di Jakarta, dan kami yakin akan dikabulkan. Namun karena sudah keputusan tim pemenangan untuk menerima Pilgub Jakarta, maka laporan DKPP terhadap KPU kami cabut," ujar Muslim.

Ia berharap, ke depan KPU Provinsi Jakarta dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terutama untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta. Pasalnya, partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta 2024 merupakan yang paling rendah selama pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung di Jakarta.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Rido, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan alasan pihaknya tak melayangkan gugatan atas hasil Pilgub Jakarta 2024 ke MK. Selain mendapatkan arahan pimpinan, pasangan Rido tak ingin terjadi perpecahan di Jakarta.

Riza mengatakan, pihaknya telah menyiapkan fakta dan data untuk menjadi bahan gugatan di MK. Bahkan, ia menyebut, permohonan gugatan sudah ditulis oleh tim hukum pasangan Rido. Melalui persiapan itu, ia meyakini dapat membuat Pilgub Jakarta berjalan dua putaran.

"Namun prosesnya nanti dikhawatirkan terjadi polarisasi, terjadi perdebatan yang berlebihan, terjadi konflik, chaos, bahkan pecah belah dan khawatir nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak ingin Jakarta kondusif, yang tidak ingin bangsa ini baik," kata dia, Jumat.

MUARA BUNGO - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut bahwa dokumen absensi atau daftar hadir pemilih di TPS bukanlah dokumen yang mesti dirahasiakan.

?Harusnya bisa diperlihatkan. Kan prinsip penyelenggaraan pilkada adalah keterbukaan,? ujar Feri, Jumat (6/12/2024).

Mengenai prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia termuat dalam Pasal 3 UU No 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Disebutkan bahwa ada 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang harus dipenuhi yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Diberitakan sebelumnya, saksi paslon 01 Dedy-Dayat menyayangkan sikap KPU dan Bawaslu Bungo yang tidak kooperatif selama tiga hari rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Bungo 2024.

?Lempar bola terjadi antara KPU dan Bawaslu Bungo untuk dokumen yang tidak dikecualikan. Seharusnya saksi bisa menerima atau melihat dokumen daftar hadir pemilih, ini sangat sulit sekali kita mendapatkannya,? ujar salah satu saksi paslon 01 Akhmad Ramadhan, Rabu (4/12/2024).

Dia melihat ada suatu ketakutan antara KPU dan Bawaslu Bungo sehingga selama 3 hari pleno ini ngotot tidak mau mengeluarkan data absensi pemilih.

?Kami menduga kuat kecurangan di Pilkada Bungo ini terjadi di ratusan TPS yang ada dalam Kabupaten Bungo dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM),? katanya.

Apalagi adanya video viral yang tersebar di media sosial memperlihatkan seorang pria mencoblos paslon 02 pada tumpukan surat suara di salah satu TPS. Namun, hingga kini kasus tersebut belum ada tindaklanjutnya.

Jakarta -

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia (BEM PTAI) Yayan Efendi mengkritik usulan Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, usulan tersebut merupakan pemikiran yang mundur bagi demokrasi dan mencederai reformasi.

"Usulan Deddy Sitorus soal Polri dikembalikan di bawah komando TNI atau Kemendagri benar-benar bentuk kemunduran demokrasi atau mencederai semangat reformasi," kata Yayan kepada wartawan pada Senin (2/12/2024).

Yayan berpendapat Polri telah bekerja dengan baik. Dan dalam hal pesta demokrasi, lanjutnya, Pilpres, Pileg hingga Pilkada Serentak 2024 berjalan aman.

"Pimpinan BEM PTAI tolak ide anggota DPR (dari) PDIP (untuk) tempatkan Polri di bawah Kemendagri. Kepercayaan publik terhadap Polri yang terus meningkat dan berada di level atas. Rakyat merasakan kehadiran dan kerja Polri dalam melakukan pengamanan dan ketertiban sudah maksimal, bahkan terbukti dalam pengamanan pemilu Pilpres Pileg dan Pilkada 2024," ungkap dia.

Yayan menekankan lagi, pihaknya menolak usul tersebut. "Dalam hal ini kami dari BEM PTAI tegas menolak usulan dari Deddy Sitorus, itu usulannya ngawur dan tidak mendidik," sambung dia.

Sebelumnya Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan usulan Polri agar di bawah Kemendagri. Deddy menyebutkan pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus pada tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

(aud/fjp)

Jakarta -

Ketua Umum KAMMI Ahmad Jundi mengkritik wacana dari politikus PDIP, Deddy Sitorus, soal menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Panglima TNI. Menurutnya, usulan itu bertentangan dengan semangat Reformasi 1998.

"Menurut KAMMI mengalihkan polri dibawah Kemendagri adalah usulan yang tidak mendasar dan berlawanan dengan semangat reformasi," kata Ahmad Jundi, dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

"KAMMI menolak usulan tersebut," ujarnya.

Menurutnya, Polri akan terseret arus politik jika berada di bawah Kemendagri. Polri merupakan institusi yang harus netral.

"Dengan berada di bawah kementrian, Polri bisa terseret kepentingan dan arus politik yang lebih kuat," ujarnya.

Ahmad pun menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah bekerja dengan baik. Banyak hal-hal positif yang diciptakan Jenderal Sigit selama memimpin Polri sejak 2021.

"Menurut KAMMI kepemimpinan Pak Sigit sudah baik dan membawa banyak hal-hal baik untuk Polri dan masyarakat," ujar Ahmad.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus. menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri. Dia beralasan, ingin agar Polri tak intervensi di pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Simak juga video: Anggota Komisi III Nilai Usulan Polri di Bawah Kemendagri Suatu Kemunduran

[Gambas:Video 20detik]

(aik/knv)

Bisnis.com, JAKARTA - DPP PDI-Perjuangan (PDIP) akan beri bantuan hukum kepada Connie Rahakundini Bakrie atau Connie Bakrie yang dipanggil Polda Metro Jaya hari ini, Senin (2/12/2024).

Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menyebut perkara tindak pidana yang kini melibatkan Connie Rahakundini Bakrie adalah perkara lama yang diungkit dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

"Kaitannya ini kasus yang lama dan kami menyayangkan karena kami melihat bahwa Mbak Connie sebelumnya gara-gara sudah hadir dan menyampaikan pendapatnya di podcast Akbar Faizal," tuturnya di Jakarta, Senin (2/12).

Padahal, Connie sudah memberi klarifikasi kepada Polda Metro Jaya pada 20 Maret 2024 lalu. Connie diklarifikasi terkait dengan pernyataannya di akun Instagramnya, yaitu Polisi mempunyai akses Sirekap dan akses pengisian formulir C-1 yang bisa dilakukan dari Polres-Polres.

"Tentunya kami menduga ini korelasinya sama ketika menyampaikan kritik terhadap situasi pemilukada tahun ini dan kemudian tiba-tiba ada panggilan," kata Ronny.

Maka dari itu, Ronny menegaskan bahwa PDI-Perjuangan bakal memberikan bantuan hukum kepada Connie Bakrie jika dipanggil penyidik Polda Metro Jaya hari ini Senin 2 Desember 2024.

"Kami menduga ini bagian dari kriminalisasi, sehingga kami perlu untuk mendampingi," ujarnya.

Jakarta -

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mengkritik usulan Polri di bawah Kemendagri yang dihembuskan oleh Politikus PDIP, Deddy Sitorus. DPP IMM menilai usulan itu kontraproduktif dengan agenda reformasi.

"Menempatkan posisi kepolisian di bawah Kemendagri justru membuka jalan kemunduran demokrasi dan reformasi. Kita tahu, salah satu konsensus reformasi adalah pemisahan Polri agar bisa berdiri berdaulat dan independen. Wacana semacam ini justru membuat kita mundur ke belakang," Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

Riyan lantas menganggap wacana tersebut sebagai sikap yang reaktif. Ia mengingatkan agar PDIP menghindari pernyataan yang berpotensi memecah belah.

"Tentu menolak wacana itu dan saya melihat wacana tersebut sebagai sikap reaktif imbas dari kekalahan dalam momen Pilkada serentak baru-baru ini," ujarnya.

"Menurut saya PDIP harus menerima realitas politik pada Pilkada serentak 2024 ini, dengan menjadikannya perenungan kolektif, bukan malah menyalahkan institusi apalagi menyudutkan salah satu instansi negara. Menurut saya ini justru menimbulkan ketidaksukaan di masyarakat kepada PDIP. Masyarakat sudah menentukan pilihannya, mari kita kembali merajut persatuan dengan menegasikan narasi-narasi perpecahan" tambahnya.

Lebih lanjut, Riyan menilai kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga terbukti bagus. Salah satunya, ia mengapresiasi soal pemberantasan judi online.

"Sangat komitmen dalam mengaktualisasikan presisi. Terbukti dari kinerja beliau yang luar biasa. Pemberantasan judi online, penangkapan bandar narkoba sekala besar. Yang paling luar biasa penyelesaian kasus-kasus internal yang cepat tanggap, sigap dan berani," ujarnya.

Usulan PDIP

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," ucap anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

(azh/taa)

Jakarta -

Usulan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus agar penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai sebagai langkah mundur dari cita-cita reformasi. Polri di bawah presiden seperti saat ini dianggap sudah paling pas.

"Pandangan kami bahwa usulan tersebut tidak sesuai dengan arah reformasi. Berbicara mundur kembali karena basic yang dimintakan itu kelihatannya kasuistis. Kita tidak melihat suatu konsep besar dalam bernegara," ucap Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

Hibnu memandang posisi Polri di bawah Presiden seperti saat ini sudah cukup pas. Apabila dirasa ada yang kurang pas, menurutnya wajar meski tetap harus dievaluasi.

"Saya kira Polri di bawah Presiden itu suatu yang sudah cukup bagus. Kalau memang ada kekurangan, dievaluasi. Bukan penempatannya tapi bagaimana tupoksinya, bagaimana kewenangannya, itu harus dievaluasi," jelasnya.

Usulan PDIP

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

(taa/dhn)

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menganggap usulan ini bisa mencederai semangat reformasi.

"Pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI merupakan produk reformasi yang berorientasi pada perbaikan lembaga Polri agar lebih profesional, modern dan independen dalam penegakan hukum. Gagasan pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI disampaikan pertama kali oleh presiden BJ Habibi pada tahun 1998, kemudian ditindaklanjuti dengan surat instruksi presiden pada tahun 1999 dan berujung diterbitkannya undang-undang mengenai Polri pada tahun 2002 pada era presiden Megawati," ujar Sekretaris Bidang Jam'iyyah PP. Persis, Erdian dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024). Rilis keterangan Erdian berjudul 'PP. Persis Respon Usulan Kepolisian dibawah TNI dan Kemendagri: Cara Pandang Parsial dan Kasuistik, Cederai Semangat Reformasi'.

Menurut Erdian, tugas pokok yang diamanatkan dalam UU Nomor 2 tahun 2002 sudah sangat ideal untuk memberikan keleluasaan bagi institusi Polri dalam memberikan pelayanan kepada rakyat dan khidmat kepada bangsa dan negara.

"Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 kan, posisi Polri menjadi lembaga di bawah instruksi Presiden dan memiliki tiga tugas pokok. Yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua, menegakkan Hukum. Dan ketiga, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat," lanjutnya.

Erdian menegaskan usulan mengembalikan Polri di bawah kendali Panglima TNI serta Kemendagri dengan alasan karena ada oknum polisi yang melakukan hal-hal yang dianggap mencederai institusi Polri adalah cara pandang yang parsial dan kasuistik. Erdian menganggap pandangan tersebut setback ke paradigma orde baru dan menciderai semangat reformasi.

"Terkait beberapa kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum polisi yang terjadi akhir-akhir ini tentu harus ditindak tegas dan segara diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan secara transparan. Kasus-kasus tersebut pun harus menjadi momentum bagi institusi Polri terutama Kapolri untuk senantiasa melakukan perbaikan di tubuh Polri dan juga menjadi evaluasi terhadap sistem pendidikan di kepolisian agar ke depan lebih bagus lagi," lanjutnya.

Erdian berpendapat di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kinerja Polri sangat baik. Secara kelembagaan, kepolisian, kata Erdian, sudah on the track semakin berprestasi dan juga semakin diterima baik oleh segenap lapisan masyarakat.

"Hari ini, kami melihat di bawah kepemimpinan Kapolri Jendral Sigit, polisi mendapat kepercayaan masyarakat yang positif. Bahwa ada masalah yang menghinggapi institusi polisi oleh oknum-nya, namun selama ini, di bawah komando beliau, Polisi sudah on the track melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan kamtibnas. Pilpres, pileg dan pilkada serentak tahun ini berjalan tertib, lancar, damai dan aman. Bila ada kekurangan, ya diperbaiki. Dan kami yakin, Kapolri sangat terbuka akan hal itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui. Menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

(isa/jbr)

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Sebanyak 491 warga binaan Lapas Kelas IIA Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyalurkan hak suara pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di dua tempat pemungutan suara (TPS) khusus yakni TPS 901 dan 902.

Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang Imam Sapto Riadi mengatakan total pemilih pada dua TPS Khusus yang bertempat di pendopo dan ruang layanan kunjungan itu mencapai 503 jiwa.

"Jadi total pemilih ada 503 orang, terdiri dari 491 warga binaan berstatus DPT (daftar pemilih tetap) ditambah 12 petugas lapas dengan status DPTb (daftar pemilih tambahan)," kata Imam Sapto di Cikarang, Rabu.

Dia mengatakan proses pemungutan hingga penghitungan suara di TPS Khusus tersebut berlangsung kondusif, aman, dan lancar.

"Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu ini menjalankan tugas secara profesional sehingga berlangsung sukses sampai akhir penghitungan suara barusan," ujarnya.

Penyelenggaraan Pilkada 2024 di lingkungan Lapas Cikarang ini juga turut diawasi ahli utama dan tim Dit. Pamintel Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepolisian Sektor Cikarang Pusat, Danramil Serang Baru, Camat Cikarang Pusat, serta anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi.

Kemudian dihadiri oleh saksi-saksi mandat dari masing-masing pasangan calon, satu pengawas di setiap TPS didampingi anggota panitia pemilihan kecamatan, serta pengamanan khusus dari petugas lapas dibantu unsur TNI/Polri.

Imam Sapto menjelaskan berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan sejak pukul 13.00 WIB menggunakan cara manual melalui formulir model C hasil dan aplikasi Sirekap, pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 1 memperoleh 72 suara sah.

Paslon nomor urut 2 dengan 47 suara, nomor urut 3 sebanyak 31 suara, nomor urut 4 dengan 336 suara serta nomor urut 5 yakni 16 suara dengan total 502 suara sah.

Sedangkan perolehan suara untuk kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi mencakup 123 suara untuk pasangan nomor urut 1, nomor urut 2 dengan 232 suara serta 96 suara bagi pasangan nomor urut 3. Total suara sah 493 sisanya tidak sah.

"Setelah penghitungan selesai, surat suara dan logistik pemilu 2024 lain dibawa oleh PPS untuk dilakukan pengecekan oleh PPK Cikarang Pusat di kantor kecamatan," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Sukabumi -

Calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Dedi Mulyadi menang telak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Warungkiara, Kabupaten Sukabumi.

Dalam data yang diterima detikJabar, Dedi Mulyadi-Erwan unggul dengan 668 suara, menyusul pasangan nomor urut 1, H Acep Adang Ruhiyat-Gita dengan perolehan suara 276, lalu nomor urut 2 Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja dengan perolehan 69 suara, dan terakhir pasangan nomor urut 3, H Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dengan 65 suara.

Dari DPT awal 1.233, total pemilih sebanyak 1.129 dan jumlah suara tidak sah sebanyak 51. Sementara untuk pemilihan Bupati-Wakil Bupati Sukabumi, suara pasangan Iyos Somantri-Zainul unggul dengan perolehan 627 suara, kemudian pasangan Asep Japar-Andreas dengan sebanyak 117 suara. Jumlah tersebut dari total pemilih 772, dan suara tidak sah sebanyak 28.

Kepala Lapas Kelas IIB Warungkiara, Irfan mengatakan pelaksanaan Pilkada di Lapas Warungkiara berjalan dengan aman dan lancar. Sebanyak 1.129 warga binaan berpartisipasi dalam pemilihan gubernur, sedangkan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, tercatat 772 pemilih.

"Alhamdulillah, pemungutan suara di Lapas Warungkiara berjalan aman, tertib, dan lancar. Dalam Pilkada tahun ini, prosesnya dipantau langsung oleh Dirbinmas Polda Jabar, Wadirkrimsus, Wakapolres Sukabumi, anggota Panwas Jawa Barat, Panwas Kabupaten Sukabumi, serta Forkopimcam, termasuk Camat, Kapolsek, Danramil, dan lainnya," ujar Irfan, kepada detikJabar, Senin (27/11/2024).

Irfan mengungkapkan proses perhitungan suara sudah selesai sore ini tanpa kendala berarti. "Semua berjalan lancar, dan teman-teman juga bisa melihat sendiri pelaksanaannya tadi," tambahnya.

Pantauan detikJabar di lapangan, suasana pemungutan suara di Lapas Warungkiara terlihat kondusif. Para petugas memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan, termasuk pengawasan dari berbagai pihak untuk menjamin proses demokrasi tetap transparan.

(sya/sud)

REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA -- Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Majalengka mengikuti pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024). Mereka mencoblos di TPS 901, yang merupakan TPS khusus di Lapas Kelas IIB Majalengka.

Salah seorang warga binaan Lapas Kelas IIB Majalengka, Kiki Yanuar (45), mengungkapkan, meski di balik jeruji penjara, ia tetap antusias menyalurkan hak pilihnya. Dia mengatakan, Pilkada kali ini merupakan pesta demokrasi kedua yang dijalaninya di dalam Lapas, setelah Pemilu 2024.

‘’Alhamdulillah saya bisa tetap mencoblos walau ada di sini (lapas),’’ ujar Kiki.

Kiki pun tidak bingung menentukan pilihannya. Alasannya dia mengaku cukup mengenal pasangan calon (paslon) kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada 2024, baik calon gubernur dan wakilnya maupun calon bupati dan wakilnya.

Ia mengatakan, petugas Lapas Kelas IIB Majalengka maupun stakeholder terkait telah menyosialisasikan para paslon dalam Pilkada Serentak 2024. Dia pun memilih paslon sesuai pilihannya sendiri.

‘’Gak bingung, tahu (paslon di Pilgub Jabar dan Pilbup Majalengka). Saya memilih sesuai hati nurani,’’ tutur Kiki.

Kasi Binadik Lapas Kelas IIB Majalengka, Maulana Kahfi Fikardin, menyebutkan, ada 275 warga binaan yang masuk dalam DPT Pilkada Serentak 2024. Mereka menggunakan hak pilihnya di TPS Khusus Lapas Kelas IIB Majalengka bersama dengan 13 petugas lapas.

Maulana menjelaskan, dari 275 warga binaan tersebut, 217 orang di antaranya berasal dari Kabupaten Majalengka. Sedangkan 58 orang warga binaan merupakan warga luar daerah di Jawa Barat.

‘’Untuk warga binaan yang berasal dari Majalengka, bisa ikut Pilgub Jabar dan Pilbup Majalengka. Sedangkan untuk warga dari luar daerah yang masih di wilayah Jabar, hanya mencoblos untuk Pilgub Jabar saja,’’ jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 901 tersebut.

Maulana mengatakan, sudah mensosialisasikan Pilkada Serentak 2024 ini sejak jauh hari kepada warga binaan. Hal itu dimaksudkan agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya dan tidak golput.

"Alhamdulillah mereka sangat antusias,’’ ucap Maulana.