Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan perkara Pilgub Jatim nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025, di Jakarta, Jumat (17/1/2025). Sidang kali ini, hakim MK memberi kesempatan pihak termohon yakni KPU Jatim dan pihak terkait (Tim Hukum Khofifah-Emil) untuk menyampaikan eksepsi.

Cawagub Jatim Emil Elestianto Dardak yakin MK akan memberikan keputusan terbaik terkait perselisihan gugatan suara Pilgub Jatim 2024.

"Kami yakin MK akan memberi keputusan terbaik untuk warga Jawa Timur," kata Emil di Surabaya, Sabtu (18/1/2025).

Mantan Bupati Trenggalek ini mengatakan Tim Hukum Khofifah-Emil akan senantiasa bekerja optimal untuk mengawal suara masyarakat Jawa Timur yang telah disalurkan pada Pilkada Serentak 27 November 2024 lalu.

Wagub Jatim 2019-2024 ini juga menghormati proses hukum yang berjalan di MK. Ia percaya MK akan mengadili dengan sebaik-baiknya

"Kita hormati proses yang berlangsung dan kami terima kasih kepada segenap kuasa hukum yang tentunya memberikan dedikasinya yang baik," jelasnya.

"Karena kita percaya, bahwa kita berjuang di jalan yang berbasis integritas, fairplay, jadi itu saja," tambahnya.

Emil juga mengomentari terkait potensi molornya pelantikan Gubernur-Wagub Jatim periode 2025-2030 karena adanya gugatan di MK. Ia menyerahkan sepenuhnya jadwal pelantikan ke pemerintah pusat.

"Kami serahkan ke pemerintah pusat, kami siap melaksanakan tugas kapan saja ketika tugas itu diamanahkan oleh pemerintah pusat," tandasnya.

Video Cara Luluk, Khofifah dan Risma soal Pengelolaan Sampah di Jatim

Video Cara Luluk, Khofifah dan Risma soal Pengelolaan Sampah di Jatim

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), resmi mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan Risma-Gus Hans telah diterima oleh MK.

Dilihat di situs MK, Rabu (11/12/2024), gugatan tersebut diterima dengan akta permohonan 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Akta pengajuan itu tertanggal 11 Desember 2024 pukul 22.34 WIB.

Pokok perkara ialah PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Jaw Timur Tahun 2024. Perkara tersebut tercatat dengan pemohon Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), serta kuasa hukum Harli, Ronny Berty Talapessy, Alvon Kurnia Palma.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Haidar Adam S.H., LL.M. buka suara soal gugatan ini. Menurutnya, pengajuan gugatan ke MK adalah hak setiap warga negara.

"Itu memang hak konstitusional setiap warga negara, itu hal yang sangat prinsip. Hal ini juga selaras dengan asas umum yang ada dalam pemilihan umum secara universal, bahwa demokrasi itu juga harus dilaksanakan secara bebas dan adil. Di titik ini, semua pihak harus menghormati hak-hak yang dimiliki Risma-Gus Hans," kata Haidar saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (13/12/2024).

"Tahapan selanjutnya, MK akan melakukan semacam assessment terhadap legal standing paslon itu dari sisi formalnya dan substansinya. Apakah mereka benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan itu dan yang krusial juga dari permohonan itu terkait aturan margin suara antar paslon yang bersengketa," tambahnya.

Haidar mengungkap, MK akan menganalisa jika ada pemohon yang mengatakan soal kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Hanya saja, apakah kecurangan TSM itu bisa dibuktikan atau tidak.

"MK tentu akan menganalisa terkait daerah mana saja yang bermasalah. Kemudian memunculkan alat bukti dan lainnya untuk mencermati apakah benar benar kecurangan di suatu daerah tersebut bisa dibuktikan. Kalau memang itu terjadi maka MK biasanya akan memerintahkan untuk pemungutan suara ulang. Dan misal harapan dari pemohon terjadi pemungutan ulang terus mungkin suaranya beralih ke mereka semua ya itu tidak tentu juga karena banyak variabel lain yang memengaruhi," bebernya.

Menurut Haidar, gugatan Risma-Gus Hans ke MK tergolong cukup berat. Sebab, ada selisih suara lebih dari 5 juta antara Risma-Gus Hans dengan paslon suara terbanyak yang ditetapkan oleh KPU Jatim.

"Ada ketentuan di dalam UU Pilkada yang memang syaratnya ada margin persentase suara tertentu untuk tiap-tiap wilayah. Itu ditentukan oleh besaran atau populasi yang berada di wilayah-wilayah tersebut, dalam hal ini Jawa Timur kalau tidak salah selisihnya tidak lebih dari 105 ribu suara," terangnya.

"Dalam hukum acara, ketentuan mengenai margin semacam itu nanti akan diputuskan bersama-sama dengan pokok permohonan. Artinya, ke depan MK akan mempertimbangkan hal itu, juga mempertimbangkan bersama-sama dengan fakta-fakta lain yang mungkin nanti akan diajukan oleh para pemohon," lanjutnya.

"Jadi, kalau (selisih suara) 5 juta itu sangat banyak, menurut saya secara kuantitatif itu sangat banyak dan cukup susah juga kecuali memang dalil kecurangan TSM itu bisa dibuktikan," tambahnya.

Haidar mengatakan, gugatan-gugatan perselisihan hasil Pilkada di MK banyak kaitannya dengan tudingan kecurangan yang TSM. TSM, kata Haidar harus bisa dibuktikan dengan bukti yang konkret dan nyata, bukan sekadar lisan atau pengakuan-pengakuan seseorang dalam sidang.

"Mahkamah konstitusi itu juga harus memenuhi keadilan substantif. Artinya kalau kecurangan yang TSM bisa dibuktikan, maka MK juga bisa memberikan putusan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Cuma memang dalam praktiknya, hal semacam itu cukup susah," jelasnya.

"Makanya, memang aturan batas ambang margin dalam sebuah gugatan. Hal itu dimaksudkan supaya sengketa kepala daerah atau pemilihan umum pada umumnya itu bisa berjalan lebih efisien. Jadi kalau memang katakanlah bisa dibuktikan, memang ada kecurangan, tapi kemudian marginnya tidak cukup, itu kan buang-buang waktu, buang-buang anggaran juga. Karena tidak akan berpengaruh dalam hasil akhir daripada perhitungan suara itu," tambahnya.

"Di titik ini, memang kita harus melihatnya sebagai demokrasi. Bahwa dalam demokrasi ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Dan makanya kemudian mekanisme yang dibuat, didesain memastikan perjalanan demokrasi itu bisa berjalan dengan baik dan fair," lanjutnya.

Lebih lanjut, kata Haidar, jika dalam proses persidangan tidak bisa membuktikan adanya kecurangan, maka sudah sepantasnya paslon yang kalah untuk legowo mengucapkan selamat.

"Tapi jika memang data itu sudah jelas, clear, tidak terbantahkan semestinya memang harus ada kelapangan hati untuk bisa memberikan ucapan. Dan itu biasanya sangat lah lazim dipraktikkan di negara-negara maju dan itu justru menjadikan demokrasi lebih bermartabat," bebernya.

"Kalau saya lihat jaraknya sebesar 5 juta suara, agak berat juga. Permohonan itu bisa diterima jikalau memenuhi syarat formalnya, apakah yang bersangkutan memiliki legal standing atau tidak. Kalau dari yang saya baca ada sekitar 3.900-an TPS yang dinilai pemohon bermasalah. Tapi kalau angka selisih 5 juta itu angka yang sangatlah besar dan agak susah juga ya berdasar pengalaman. Tapi semuanya akan kembali pada mahkamah yang akan menilai, apakah memang telah terjadi seperti apa yang didalilkan pemohon," tambahnya.

Haidar sendiri mengungkap, kondisi Pilkada Jatim di dalam perspektifnya. Menurutnya, Pilkada Jatim 2024 berjalan sangat lancar.

"Menurut saya juga penyelenggaraan pilkada di wilayah Jatim berjalan relatif lancar. Saya berharap ke depannya sih Jatim ini bisa segera move on, segera bergerak karena banyak hal yang harus diperbaiki," tandasnya.

Video: Tutup Debat Jatim, Ini Janji Luluk-Lukman

Video: Tutup Debat Jatim, Ini Janji Luluk-Lukman

Sebanyak 40 tahanan di rutan Polres Batu dapat kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya saat Pilkada 2024 pada 27 November 2024. Dalam pelaksanaannya, Polres Batu bekerja sama dengan KPPS Junrejo di TPS 7, 8, dan 13.

"Polres Batu memberikan kesempatan kepada narapidana di rumah tahanan, guna menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu," kata Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata, Kamis (28/11).

Andi menyampaikan bahwa sebenarnya di rutan Polres Batu total ada 54 tahanan. Namun, tidak semuanya bisa mencoblos karena tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Ada 14 tahanan tidak terdaftar di DPT karena masuk rutan di atas H-7," ujarnya.

Guna memfasilitasi para tahanan, Polres Batu mengambilkan surat suara dari beberapa TPS di Desa Junrejo. Meliputi, TPS 7, TPS 8 dan TPS 13.

"Dari 40 tahanan yang mendapat hak suara ini terbagi. Dengan rincian, 8 orang yang beralamatkan di Kota Batu bisa memberikan hak suara untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu," kata Andi.

"Sedangkan untuk 32 tahanan lainnya hanya bisa memberikan hak suara kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebab, 32 tahanan itu berdomisili di luar Kota Batu tapi masih berada di Provinsi Jawa Timur," imbuhnya.

Para tahanan ini lanjut sudah mendapatkan verifikasi untuk melakukan pencoblosan pindah pilih di Rutan polres Batu.

"Penghitungan suara dilakukan di TPS setempat," tandasnya.

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setiyo P S mengantar langsung sejumlah tahanan untuk menyalurkan hak suaranya dalam Pilkada 2024. Para tahanan difasilitasi menuju masing-masing TPS untuk dapat menyalurkan hak piliihnya.

Pantauan detikJatim, Kaporles Blitar Kota turut mendampingi tahanan yang hendak nyoblos di TPS 004 Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo. Pengamanan ketat tetap dilakukan kepada tahanan saat berada di TPS.

"Ada sekitar 50 tahanan Polres Blitar Kota yang terfasilitasi untuk bisa menyalurkan hak pilihnya dari pihak penyelenggara," ujar Danang kepada detikJatim, Rabu (27/11/2024).

Danang menyebut beberapa tahanan turut diantarkan ke masing-masing TPS. Itu karena mereka tidak dapat melakukan pindah pilih. Sehingga sesuai regulasi, para tahanan itu tetap dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS tempat tinggalnya.

"Kemudian ada 11 tahanan yang kita antar menuju TPS tempat mereka terdaftar. Sesuai regulasi, mereka tetap bisa menyalurkan hak pilihnya. Di wilayah Kota Blitar ada delapan orang, dan di wilayah Kabupaten Blitar ada tiga orang," jelasnya.

Sementara di rutan Mako Polres Blitar Kota, ada sekitar 36 tahanan yang juga mengikuti pemungutan suara. Mereka turut mendapat fasilitas untuk menyalurkan hak pilihnya.

Adapun para tahanan diberikan hak pilih oleh petugas TPS yang ada sekitar Mako Polres Blitar Kota. Ada tiga tahanan lain berasal dari luar Provinsi Jatim.

"Ini menjadi komitmen Polres Blitar Kota, tidak hanya melakukan pengamanan. Tetapi, sekaligus siap memberikan jaminan setiap warga yang memiliki hak suaranya dalam Pilkada 2024," terangnya.

Lebih lanjut, Danang berharap pemungutan hingga perhitungan suara dalam Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar. Polres Blitar Kota juga mengimbau seluruh paslon, tim pendukung, dan masyarakat dapat menjaga kondusifitas wilayah.

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Polres Malang menunjukkan komitmen nyata mendukung inklusivitas demokrasi dengan memfasilitasi hak pilih para tahanan melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS) Keliling.

Sebanyak 57 tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Polres Malang turut berpartisipasi di Pilkada Serentak 2024. Pelaksanaan ini bekerja sama dengan TPS Keliling yang berada di Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Langkah tersebut menjadi bukti bahwa meskipun di balik jeruji besi, hak konstitusional para tahanan tetap dijamin.

"Kami memfasilitasi para tahanan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024 melalui TPS keliling di Rutan Polres Malang," ujar Kasi Humas Polres Malang AKP Ponsen Dadang Martianto, Rabu (27/11/2024).

Dari total 135 tahanan yang berada di Rutan Polres Malang, sebanyak 57 orang memenuhi syarat sebagai pemilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk memilih Gubernur Jawa Timur dan Bupati Malang. Proses pemilihan ini juga didukung penuh oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang.

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendatangi rutan dengan membawa logistik pemilihan, seperti surat suara dan kotak suara, yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian.

Sebelum pencoblosan dimulai, para tahanan menerima sosialisasi terkait tata cara pemilihan suara. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

"Dari total tahanan, yang dapat menggunakan hak pilih adalah mereka yang memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan KPU. Kami memastikan semua berjalan sesuai aturan," tambah Dadang.

Proses pemungutan suara di rutan berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Para tahanan menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk berpartisipasi dalam Pilkada Serentak.

Di bawah pengawasan ketat, mereka mencoblos surat suara dengan tertib dan mematuhi aturan yang berlaku.

Salah satu tahanan, yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan rasa syukur atas kesempatan ini.

"Kami sangat senang bisa tetap memilih meskipun berada di sini. Rasanya seperti masih dihargai sebagai bagian dari masyarakat," ujarnya.

Dadang menekankan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ini tidak hanya memastikan hak konstitusional para tahanan terpenuhi, tetapi juga menjadi bentuk edukasi demokrasi kepada mereka.

Partisipasi aktif para tahanan dalam Pemilu 2024 ini menjadi salah satu bentuk upaya Polres Malang untuk mewujudkan hak demokrasi bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang tengah menjalani masa tahanan.

"Alhamdulillah, proses berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Kami harap langkah ini menjadi bukti bahwa setiap warga negara, termasuk tahanan, tetap memiliki hak untuk terlibat dalam pembangunan bangsa," pungkasnya.

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Probolinggo sudah selesai menghitung perolehan suara. Salah satunya di Lokasi Khusus (Loksus) atau TPS khusus.

TPS khusus yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kraksaan sudah menyelesaikan proses penghitungan suara. Hasilnya, Pasangan Calon (Paslon) Gus dr Muhammad Haris-Lora Fahmi AHZ menang telak.

Dari total 216 suara, pasangan cabup-cawabup nomor urut 02 itu mendapatkan sebanyak 153 suara. Sedangkan pasangan Zulmi Noor Hasani-Abdul Rasit memperoleh 52 suara serta 11 suara tidak sah.

Kepala Rutan Kelas II B Kraksaan Bayu Muhammad mengatakan proses pencoblosan berjalan sesuai harapan bersama. Begitu pun penghitungan suara yang tidak ada hambatan sama sekali.

"Alhamdulillah berjalan lancar dan penghitungan suara juga sudah selesai," kata Bayu kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).

Dari total 216 suara yang ada di Rutan Kelas II B Kraksaan, kata Bayu, semuanya mencoblos meskipun ada 11 suara yang tidak sah.

"Untuk suara yang tidak sah itu bukan tidak nyoblos, tapi surat suaranya ada yang dicoblos semua ada juga yang tidak dicoblos sama sekali," tutur Bayu.

Ketua KPPS TPS Khusus Rutan Kelas II B Kraksaan Dwi Ari Krinawanto mengatakan untuk pencoblosan di lokasi khusus dinyatakan tuntas pukul 10.30 WIB.

"Kalau untuk penghitungan suara itu selesai sekitar pukul 12.00 WIB. Namun ini penghitungan saja, belum rekapitulasi," tutur Wawan.

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Pilkada serentak di Jawa Timur turut melibatkan para tahanan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jatim. Sebanyak 51 tahanan dijadwalkan menyalurkan hak pilih mereka di lapangan bulutangkis Dittahti yang telah diubah menjadi tempat pemungutan suara (TPS).

Pantauan di lokasi menunjukkan, para tahanan antre dengan tertib untuk melakukan proses registrasi, mengambil surat suara, mencoblos hingga mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih. Mereka mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye dan biru tua tanpa alas kaki.

Kaur Penum Subdit Penmas Bid Humas Polda Jatim Kompol Yanuar Rizal Ardianto menyampaikan, pelaksanaan pencoblosan ini merupakan kerja sama antara Polda Jatim dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat.

Tahanan Polda Jatim menggunakan hak pilihnya saat Pilkada Foto: Praditya Fauzi Rahman/detikJatim

"Total ada 51 tahanan. Ini (pemungutan suara) kerja sama antara Polda Jatim dengan pihak KPPS Gayungan, untuk memberikan hak kepada tahanan di Polda Jatim, guna menyalurkan haknya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur," ujar Rizal, Rabu (27/11/2024).

Dari total 51 tahanan yang direncanakan mencoblos, hanya 49 yang benar-benar menggunakan hak pilihnya. Dua tahanan lainnya sudah dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan.

"Yang menyalurkan hak suaranya ada 51 orang, namun yang terverifikasi ada 49 orang. Sebab, 2 orang tahanan lainnya sudah dipindahkan ke lapas," imbuh Rizal.

Sementara itu, Divisi Data PPK Kecamatan Gayungan Ariawan menjelaskan, surat suara untuk tahanan diambil dari TPS terdekat di Kelurahan Ketintang.

"Setiap pengambilan surat suara diambil secara reguler, masing-masing TPS 15 surat suara," kata Ariawan.

Ia menambahkan, surat suara bagi para tahanan diambilkan dari empat TPS, yaitu TPS 3 hingga TPS 6 Kelurahan Ketintang. Hak suara untuk tahanan ini terbagi antara pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota.

"Pemilihan Gubernur ada 26 tahanan yang bisa menyalurkan hak suara. Untuk yang mendapatkan hak suara Pilwali ada 23 orang," ungkapnya.

Setelah pencoblosan selesai, surat suara yang sudah digunakan akan dihitung di TPS masing-masing sesuai aturan yang berlaku.

"Untuk penghitungan nantinya akan dilakukan di TPS setempat," tutup Ariawan.

Pelaksanaan pencoblosan ini berlangsung dengan aman, tertib, dan memberikan kesempatan kepada para tahanan untuk tetap menjalankan hak konstitusional mereka dalam pesta demokrasi.

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah