REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) mengaku telah menerima hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor 210 Tahun 2024. Pasalnya, pasangan Rido tak mengajukan gugatan atas hasil Pilgub Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim Hukum Pasangan Rido, Muslim Jaya Butar Butar, mengatakan Tim Pemenangan Pasangan Rido telah secara resmi menerima hasil Pilgub Jakarta. Karena itu, pihaknya juga mengambil langkah dengan mencabut laporan yang sebelumnya telah disampaikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Dengan berbagai catatan maka kami tim hukum juga secara resmi mencabut pengaduan ke DKPP terhadap KPU Jakarta dan Jakarta Timur hari ini," kata dia melalui keterangannya kepada Republika, Jumat (13/12/2024).

Pencabutan laporan itu dilakukan agar KPU Provinsi Jakarta dapat menjalankan tugas dengan baik hingga penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Namun, pihaknya tetap berharap KPU Provinsi Jakarta dapat memperbaiki kinerja.

"Catatan pengaduan kami, banyak persoalan ketidakprofesional KPU Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu di Jakarta, dan kami yakin akan dikabulkan. Namun karena sudah keputusan tim pemenangan untuk menerima Pilgub Jakarta, maka laporan DKPP terhadap KPU kami cabut," ujar Muslim.

Ia berharap, ke depan KPU Provinsi Jakarta dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terutama untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta. Pasalnya, partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta 2024 merupakan yang paling rendah selama pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung di Jakarta.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Rido, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan alasan pihaknya tak melayangkan gugatan atas hasil Pilgub Jakarta 2024 ke MK. Selain mendapatkan arahan pimpinan, pasangan Rido tak ingin terjadi perpecahan di Jakarta.

Riza mengatakan, pihaknya telah menyiapkan fakta dan data untuk menjadi bahan gugatan di MK. Bahkan, ia menyebut, permohonan gugatan sudah ditulis oleh tim hukum pasangan Rido. Melalui persiapan itu, ia meyakini dapat membuat Pilgub Jakarta berjalan dua putaran.

"Namun prosesnya nanti dikhawatirkan terjadi polarisasi, terjadi perdebatan yang berlebihan, terjadi konflik, chaos, bahkan pecah belah dan khawatir nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak ingin Jakarta kondusif, yang tidak ingin bangsa ini baik," kata dia, Jumat.

Jakarta -

Tim hukum pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono, mencabut laporan mereka terhadap KPU Jakarta hingga KPU Jakarta Timur dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Tim RIDO ingin menjaga kondusivitas dan menerima hasil Pilkada Jakarta.

"Seiring dengan tim pemenangan 01 telah menerima hasil Pemilukada Jakarta yang disampaikan secara resmi oleh Paslon dan tim pemenangan hari ini dengan berbagai catatan, maka kami tim hukum juga secara resmi mencabut pengaduan ke DKPP terhadap KPUD Jakarta dan Jakarta Timur hari ini," kata anggota Tim Hukum RIDO, Muslim Jaya Butar-butar dalam keterangannya, Jumat (13/12/2024).

Muslim mengatakan pihaknya telah menerima hasil penetapan KPU Jakarta. Dia mengatakan tim RIDO memilih untuk mencabut laporan dari DKPP demi menghindari konflik berkepanjangan.

"Demi kondusifnya Jakarta agar KPUD dapat menjalankan tugas-tugasnya meskipun catatan-catatan pengaduan kami banyak persoalan ketidakprofesionalan KPUD Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilu di Jakarta," ujar Muslim.

"Kami yakin akan dikabulkan namun karena sudah keputusan tim pemenangan untuk menerima Pemilukada Jakarta maka laporan DKPP terhadap KPU kami cabut," tambahnya.

Tim RIDO berharap KPU Jakarta ke depannya bisa menjalankan kewenangan dengan baik. Dia juga menyinggung kemungkinan adanya perubahan sistem Pemilu ke depan, di mana gubernur dipilih oleh DPRD.

"Ke depan kami berharap KPUD Jakarta mampu menjalankan tugasnya dengan baik agar tingkat partisipasi masyarakat Jakarta tidak rendah ke depan apabila nantinya Pemilukada 2029 tetap pemilihan langsung," ujar Muslim.

"Namun, apabila ke depan sistem pemilu 2029 diubah dengan sistem perwakilan DPRD, maka KPUD Jakarta juga harus bersiap dan berbenah diri dari saat ini segala kemungkinan perubahan sistem Pemilu," sambungnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil juga telah menyatakan menerima hasil Pilkada 2024. Dia mengucapkan selamat kepada Pramono Anung dan Rano Karno yang meraih suara terbanyak dalam Pilkada 2024.

"Pasangan RIDO memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan," ujar Ridwan Kamil.

(dwr/haf)

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim hukum pasangan calon (paslon) Pilgub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (Rido) sudah mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk konsultasi terkait sengketa Pilkada, Senin (9/12/2024).

Faizal Hafied, salah satu perwakilan tim hukum Rido, menjelaskan bahwa konsultasi tersebut membahas batas waktu dan teknis pengajuan gugatan hasil Pilkada Jakarta ke MK.

“Batas akhir pengajuan adalah hari Rabu pukul 23.59," kata Faizal dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

Faizal juga mengungkapkan bahwa persiapan untuk mengajukan gugatan sudah mencapai 97 persen. Alat bukti seperti foto, video, dan keterangan saksi serta ahli telah dikumpulkan.

Namun, Faizal mengatakan bahwa timnya belum dapat memastikan waktu pasti untuk kembali ke MK, karena masih menunggu arahan dari Ketua Tim Pemenangan Rido, Ahmad Riza Patria.

"Kami tinggal menunggu arahan dari Ketua Tim Sukses untuk waktu pengajuan permohonan, sekaligus menyelesaikan finalisasi persiapan lainnya," pungkas Faizal.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta telah menetapkan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta dengan perolehan suara 50,07 persen, sebagaimana hasil rekapitulasi yang dilakukan pada Minggu (8/12/2024).

Berdasarkan rekapitulasi suara tersebut, pasangan Ridwan Kamil-Suswono memperoleh 1.718.160 suara, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 459.230 suara, dan Pramono Anung-Rano Karno 2.183.239 suara.

Tim hukum Rido menyatakan bahwa hasil rekapitulasi suara yang diterbitkan KPUD Jakarta dianggap janggal dan akan mengajukan gugatan ke MK.

“Apapun hasil dari rekapitulasi sore ini terkait penghitungan tingkat provinsi kami tegas akan mendaftarkan gugatan PHPU terkait hasil ke Mahkamah Konstitusi,” kata Ali Lubis, anggota tim pemenangan Rido, Sabtu (7/11/2024).

Ali menambahkan bahwa mereka telah mempersiapkan materi gugatan yang mencakup temuan pelanggaran di Pinang Ranti, ketidakmerataan distribusi C6, serta dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

JAKARTA, KOMPAS.com – Juru bicara PDI-Perjuangan (PDI-P), Chico Hakim, menegaskan bahwa kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024 adalah sah secara hukum dan aturan yang berlaku.

Ia menyampaikan hal tersebut menanggapi narasi yang mempertanyakan legitimasi hasil pemilu akibat rendahnya partisipasi pemilih.

“Kami turut menyayangkan tingkat partisipasi yang rendah dari pemilih, namun hal itu tidak ada hubungannya dengan legitimasi karena secara hukum tidak ada aturan yang menyatakan hal tersebut,” ujar Chico kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

Isu rendahnya partisipasi pemilih dianggap justru lebih sering diangkat oleh pihak yang kalah dalam pemilu.

“Isu ini kan diangkat oleh pihak yang kalah. Kami tidak pernah mendengar isu ini diangkat oleh pihak-pihak lain,” kata Chico.

Sebagaimana diketahui, KPU Provinsi Jakarta (KPUD) resmi menetapkan hasil perolehan suara ketiga pasangan calon usai menyelesaikan proses rekapitulasi suara pada Minggu (8/12/2024).

Hasilnya, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno secara sah memperoleh 50,07 persen suara dan memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran

Berikut hasil rekapitulasi tingkat provinsi yang sudah ditetapkan KPU Jakarta:

1. Ridwan Kamil-Suswono: 1.718.160 suara
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 459.230 suara.
3. Pramono Anung-Rano Karno: 2.183.239 suara.

Selain itu, Chico juga menyoroti peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Ia mengajak semua partai, termasuk yang mendukung pasangan lain, untuk introspeksi.

“Kita harus mawas diri sebagai partai politik untuk memobilisasi dukungan agar pemilih datang ke TPS. Apalagi, partai-partai yang mendukung paslon lain seharusnya lebih kritis terhadap upaya mereka dalam mengajak masyarakat memilih,” ujarnya.

Sementara soal keluhan soal formulir C6 atau surat pemberitahuan yang tidak sampai ke pemilih, Chicco menegaskan hal itu bukan penghalang untuk memilih.

Ia juga membantah narasi bahwa kemenangan dengan perolehan suara 50,07 persen dianggap tidak legitimate.

“Apabila pemilih 50,07 persen itu tidak legitimate, apalagi yang hanya 39 persen,” tegas Chico.

Dengan demikian, pernyataannya dengan menegaskan bahwa narasi-narasi yang meragukan legitimasi kemenangan Pramono-Rano tidak berdasar dan hanya memperkeruh situasi.

Tim Rido: Legitimasi dipertanyakan

Sebelumnya diberitakan, Tim Suskses Ridwan Kamil-Suswono (Rido) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga legitimasi hasil Pilkada ini patut dipertanyakan.

Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco, mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih bukan semata-mata akibat ketidakpedulian masyarakat, melainkan karena serangkaian masalah.

Ada warga yang sudah tiada namun masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi yang kurang, hingga warga yang tidak mendapat surat undangan untuk memilih.

"Ketiga, hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi mengenai hak warga untuk memilih calon pemimpinnya menggunakan e-KTP. Dengan demikian, ini adalah kegagalan KPU DKI Jakarta dalam menyelenggarakan Pilkada Jakarta," ujar Baco kepada Kompas.com pada Rabu (4/12/2024).

Tim RIDO juga mengkritik rendahnya partisipasi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Jakarta.

Baco pun mencontohkan di TPS 023 Petojo Selatan yang hanya mencatatkan 15,7 persen partisipasi, dan di TPS 016 Semper Barat serta TPS 138 Penjaringan yang hanya mencapai 21,33 persen.

“Rendahnya partisipasi masyarakat membuat legitimasi Pilkada ini cenderung kecil,” ujar Baco.

Terkini, dengan hasil yang diumumkan oleh KPU yang memenangkan Pramono Anung, Tim Rido berencana menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, mereka belum menjelaskan secara perinci gugatan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, akan menunjuk Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum pasangan Pramono-Rano untuk menghadapi gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 di Mahkamah Konstitusi.

"Tim hukum kita Pak Todung Mulya Lubis dan kami siapkan juga bukti-buktinya, C1 kami juga komplit, apa yang kami analisa sebelum ini putusan akhirnya sama," ujar Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Prasetyo Edi di Rumah Pemenangan Mas Pram-Bang Doel, Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

Lebih lanjut, dia juga menegaskan tim pemenangan optimistis dalam menghadapi gugatan di MK.

"Kita siap kalah dan siap menang. Jangan sampai jerih payah kita semua dicari-cari kesalahannya," imbuh dia.

Sebelumnya, Tim pemenangan pasangan calon (paslon) Ridwan Kamil dan Suswono (Rido) menyatakan keberatan atas hasil penetapan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024.

Mereka siap menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi.

“Hari ini, warga Jakarta, termasuk seluruh pendukung kami, kami siap untuk melakukan proses selanjutnya ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu memang yang digariskan. Apa pun yang dihasilkan di dalam, kita akan bawa ini ke ranah Mahkamah Konstitusi,” ujar Koordinator Tim Rido, Ramdan Alamsyah di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

KPU Jakarta telah menetapkan pasangan Pramono-Rano menang satu putaran pada Pilkada Jakarta 2024 dengan perolehan suara sebanyak 50,07 persen.

Berikut hasil rekapitulasi tingkat provinsi yang sudah ditetapkan KPU Jakarta:

1. Ridwan Kamil-Suswono: 1.718.160 suara
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 459.230 suara
3. Pramono Anung-Rano Karno: 2.183.239 suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada Jakarta 2024. Gugatan tersebut direncanakan diajukan pada Selasa atau Rabu pekan depan.

"Setelah melalui pembahasan nanti, permohonan ke MK akan diajukan pada Selasa atau paling lambat Rabu," ujar Tim Bidang Hukum Rido, Muslim Jaya Butar Butar, kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

Muslim menjelaskan, pengajuan gugatan ini dilakukan sesuai batas waktu 3x24 jam setelah pengumuman hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Ia menegaskan, pihaknya tengah mempersiapkan bukti dan data dugaan pelanggaran selama proses pemungutan suara.

"Kami, tim hukum Rido, sedang mempersiapkan seluruh langkah hukum ke MK sambil mengumpulkan data-data pelanggaran yang dilakukan KPUD Jakarta beserta jajarannya," jelas Muslim.

Selain itu, tim hukum Rido akan bekerja sama dengan tim hukum Partai Gerindra untuk memperkuat materi gugatan.

Kolaborasi ini bertujuan memastikan langkah hukum berjalan maksimal.

"Tim hukum Gerindra kemungkinan akan bergabung dengan tim hukum Rido untuk mempersiapkan secara matang langkah hukum ke MK," tambahnya.

Muslim berharap proses pengajuan gugatan berjalan lancar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (Rido) berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan kecurangan Pilkada Jakarta 2024.

Tim hukum saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti yang akan disertakan dalam gugatan.

“Kami sedang mengumpulkan data-data pelanggaran yang dilakukan KPUD Jakarta serta jajarannya,” ujar Tim Bidang Hukum Rido, Muslim Jaya Butar Butar, kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

Gugatan tersebut akan mencakup beberapa hal, termasuk tidak adanya distribusi formulir C6 kepada sebagian masyarakat, tidak ada tindak lanjut soal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 28 Pinang Ranti, serta dugaan praktik politik uang.

“Kami mendapati bahwa temuan di Pinang Ranti, yang seharusnya direkomendasikan untuk PSU, tidak mendapatkan perhatian yang serius dari Bawaslu,” kata Muslim.

"Terkait masyarakat yang tidak mendapatkan pemberitahuan C6 dan praktik politik uang," tambahnya.

Pihaknya juga menyatakan kekecewaan karena hingga saat ini belum ada rekomendasi PSU dari Bawaslu meskipun terdapat pelanggaran signifikan, seperti keterlibatan pihak yang tidak berhak mencoblos lebih dari sekali.

“Dengan adanya temuan tersebut, kami merasa perlu untuk segera membawa kasus ini ke MK agar proses Pilkada dapat berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Muslim.

Sesuai dengan aturan, batas waktu pengajuan gugatan ke MK adalah tiga hari kerja setelah hasil rekapitulasi tingkat provinsi diumumkan oleh KPUD.

Muslim menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan pengajuan gugatan dilakukan pada Selasa atau Rabu pekan depan.

"Setelah melalui pembahasan nanti, bisa saja permohonan ke MK akan diajukan hari Selasa atau paling lambat Rabu, sesuai batas waktu pengajuan ke MK 3×24 jam dihitung sejak hari kerja. Kami mohon doa agar semua proses ini berjalan lancar," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (Rido) akan bekerja sama dengan tim hukum Partai Gerindra untuk mempersiapkan gugatan terkait dugaan kecurangan dalam Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim Bidang Hukum Rido, Muslim Jaya Butar Butar, menyatakan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat materi gugatan dan memastikan langkah hukum berjalan maksimal.

"Tim hukum Gerindra kemungkinan akan bergabung dengan tim hukum Rido untuk mempersiapkan secara matang langkah hukum ke MK," ujar Muslim kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

Muslim menambahkan, pihaknya kini sedang mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Jakarta dan jajarannya untuk dilampirkan dalam pengajuan sengketa ke MK.

“Kami sedang mempersiapkan seluruh langkah hukum ke MK sambil mengumpulkan data-data pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Jakarta beserta jajarannya,” kata Muslim.

Dugaan pelanggaran yang dilaporkan tim hukum Rido mencakup beberapa hal, antara lain tidak adanya pemberitahuan melalui formulir C6 kepada sejumlah warga dan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait keterlibatan pihak yang tidak berhak mencoblos lebih dari satu kali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pinang Ranti.

"Temuan Bawaslu ini seharusnya ditindaklanjuti dengan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU). Namun, hingga saat ini, tidak ada rekomendasi Bawaslu terkait hal tersebut," jelas Muslim.

Sesuai dengan aturan, batas waktu pengajuan gugatan ke MK adalah tiga hari kerja setelah rekapitulasi tingkat provinsi diumumkan oleh KPUD. Tim hukum Rido menargetkan gugatan dapat diajukan pada Selasa atau Rabu pekan depan.

"Setelah melalui pembahasan nanti, bisa saja permohonan ke MK akan diajukan hari Selasa atau paling lambat Rabu, sesuai batas waktu pengajuan ke MK 3×24 jam dihitung sejak hari kerja. Kami mohon doa agar semua proses ini berjalan lancar," tutup Muslim.

JAKARTA - Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra menilai bahwa ada sederet masalah dalam Pilkada Jakarta 2024, yang patut diduga sebagai bentuk kecurangan.

Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, Munathsir Mustaman mengatakan, pihaknya bersama tim pemenangan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), tengah mempersiapkan gugatan ke Mahkamah Konsitusi (MK).

"Kami saat ini bersama rekan-rekan berkoordinasi dengan tim pasangan RIDO serta dengan relawan yang lain, rencananya akan melakukan permohonan perselisihan hasil pemilu ya di Mahkamah Konstitusi," katanya kepada wartawan, Sabtu (7/12/2024).

Munatshir menjelaskan, ada dua masalah utama dalam Pilkada 2024, yang patut ditengarai sebagai tindak kecurangan. Pertama, adalah tidak terdistribusinya formulir C6, yang berisi undangan pemungutan suara.



"Total C6 yang tidak terdistribusi di Jakarta adalah 167 kasus. Merujuk Putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU," katanya.

Berdasarkan data tim internal, kata Munatshir, terdapat 24 formulir C6 yang tidak tersebar di wilayah Jakarta Pusat, lalu 14 di Jakarta Barat, 40 di Jakarta Utara, 80 di Jakarta Timur, dan 9 di Jakarta Selatan.

Kemudian, masalah kedua adalah mengenai 80 laporan mereka yang belum ditanggapi oleh Bawaslu.

"Kemudian yang kedua ada lebih dari 80 laporan yang telah dilakukan baik oleh relawan, baik oleh masyarakat luas ataupun tim sukses yang ke Bawaslu, dilaporkan ke Bawaslu," katanya.

"Namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya. Kami belum mendapatkan update dari Bawaslu terkait sekitar 80 laporan masyarakat yang kami masukkan ataupun relawan yang dimasukkan ke Bawaslu DKI," ujarnya.

Formulir C6 yang tidak terdistribusi akan menjadi objek pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan putusan MK

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024.

Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra Munathsir Mustaman di Jakarta, Sabtu, mengatakan terdapat 167 kasus yang menyangkut persoalan formulir C6 atau undangan yang tidak terdistribusi kepada masyarakat.

"Formulir C6 yang tidak terdistribusi akan menjadi objek pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan putusan MK," katanya.

Hal itu pun sudah dilaporkan kepada Panitia Pengawas (Panwas) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI, namun tidak melakukan PSU di beberapa TPS yang C6nya tidak terdistribusi dengan benar.

Tak hanya itu, 80 lebih laporan yang disampaikan relawan dan masyarakat ke Bawaslu, namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya.

"Kami belum mendapatkan update dari Bawaslu terkait sekitar 80 laporan masyarakat yang kami masukkan ataupun relawan yang dimasukkan ke Bawaslu DKI.

Mulai dari persoalan daftar pemilih khusus (DPK) yang tidak sesuai TPS-nya, dugaan mencoblos lebih dari satu kali hingga pemilih yang tidak ada di dalam DPT," papar Munatshir.

Dari seluruh kejadian-kejadian itu, kata dia, membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada Jakarta ini jauh dari standar kualitas yang diharapkan.

"Sehingga kami secara tegas dan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta ini, baik KPU maupun Bawaslu itu tidak bekerja profesional," tegasnya.

Hingga saat ini, tambah dia, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Tim Pemenangan RIDO serta relawan untuk melakukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bakal mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal hasil Pilkada Jakarta 2024.

KPU Jakarta saat ini tengah melakukan rekapitulasi hasil Pilkada. Dari hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, RIDO kalah dari Pramono-Rano yang mendapat suara Rp50,07 persen.

Jika hasil ini tidak berubah dan disahkan, maka dipastikan Pilkada Jakarta hanya satu putaran.

Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra Munathsir Mustaman menyebut langkah itu dipersiapkan pihaknya lantaran pelaksanaan Pilkada Jakarta dinilai berjalan dengan sangat buruk.

"Kami saat ini berkoordinasi dengan tim RIDO serta dengan relawan yang lain, rencananya akan mengajukan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi," ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu (7/12).

Munathsir menyebut terdapat pelbagai masalah yang ditemukan pihaknya selama proses Pilkada Jakarta. Mulai dari persoalan DPK yang tidak sesuai TPS-nya, dugaan pencoblosan lebih dari satu kali, pemilih tidak sesuai TPS, hingga tidak terdaftar di DPT.

Selain itu, ia mengaku pihaknya juga menemukan banyak masyarakat yang tidak menerima undangan pemungutan suara atau formulir C6 dari pihak penyelenggara pemilu.

Ia menyebut berdasarkan data yang dikumpulkan tim internal setidaknya ada 24 formulir C6 yang tidak tersebar di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian untuk wilayah Jakarta Barat sebanyak sebanyak 14 kasus, Jakarta Utara ada 40 kasus, Jakarta Timur 80 kasus dan Jakarta Selatan ada 9 kasus.

"Seluruh kejadian yang kami ungkapkan ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta ini jauh dari standar kualitas yang sangat kita harapkan," tuturnya.

"Berbeda dengan beberapa daerah lain. Sehingga kami secara tegas dan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta ini, pelaksana pemilu baik KPU maupun Bawaslu itu tidak profesional," imbuhnya.

KPU di enam wilayah administrasi kabupaten/kota DKI Jakarta sudah menyelesaikan rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024, Kamis (5/12) siang.

Hasilnya, paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno menjadi pemenang dengan perolehan suara 50,07 persen.

Pramono-Rano mendapatkan suara paling banyak yakni 2.183.239 suara. Mereka mengumpulkan 50,07 persen dari suara sah.

Di tempat kedua adalah paslon Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 1.718.160 suara atau sekitar 39,40 persen suara sah.

Sementara tempat ketiga adalah paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan perolehan 459.230 suara. Jumlah itu setara 10,53 persen suara sah.

JAKARTA - Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra menemukan banyak dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024.

Ketua Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Maulana Bungaran menuturkan masalah serius yang terjadi di antaranya formulir C6 berisi pemberitahuan pemungutan suara banyak yang tidak sampai ke pemilik suara.

Berdasarkan data diterima, ada 24 kasus C6 tidak terdistribusi di Jakarta Pusat. Kemudian di Jakarta Barat sebanyak 14 kasus, Jakarta Utara ada 40 kasus, Jakarta Timur 80 kasus, dan Jakarta Selatan ada 9 kasus.

"Total C6 yang tidak terdistribusi di Jakarta adalah 167 kasus. Merujuk Putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU," ujar Maulana di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

Menurut dia, rentetan kejadian tersebut membuktikan pelaksanaan Pilkada Jakarta bermasalah. Parahnya, kondisi ini seolah tidak dianggap serius baik oleh KPU maupun Bawaslu.

"Maka itu, kami akan mempersiapkan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK)," ucapnya.

Maulana menyesalkan temuan ini tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Panwaslu maupun Bawaslu. "Lebih dari 80 laporan ke Bawaslu tidak jelas perkembangannya di antaranya persoalan DPK yang tidak sesuai TPS-nya, dugaan pemilih mencoblos lebih dari satu kali, salah coblos tidak sesuai TPS, domisili pemilih beda provinsi maupun pemilih domisili namun tidak terdaftar di DPT," ungkapnya.

Sekadar informasi, sengkarut gelaran Pilkada Jakarta sebelumnya juga dipersoalkan Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Sekretaris Tim Pemenangan RIDO Basri Baco bahkan sudah melaporkan KPU Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan tidak profesional.

Laporan ini merujuk pada banyaknya formulir C6 yang tidak tersalurkan kepada masyarakat pemilik hak suara. Imbasnya, mereka tidak bisa menggunakan haknya untuk mencoblos.