Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pemberian amnesti kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Komnas HAM Perwakilan Papua menyarankan agar Presiden segera membentuk tim terbaik untuk membahas rencana tersebut untuk dilakukan asesmen terlebih dulu.

Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey mulanya mengapresiasi adanya wacana pemberian pengampunan terhadap KKB. Frits menilai rencana tersebut sebagai upaya mengubah pendekatan operasi militer menjadi menjadi operasi dialogis.

"Karena itu saya dalam perspektif HAM, kita menyebutnya sebagai upaya membangun dialog. Tapi tentu pemberian amnesti maupun abolisi sebaiknya dimulai dengan asesmen," kata Frits kepada detikcom, Senin (27/1/2025).

Frits melanjutkan, asesmen diperlukan untuk membedah sejauh mana pengampunan terhadap KKB diberikan. Orang-orang yang terlibat dalam KKB dan keterlibatannya dalam aksi teror turut menjadi pertimbangan.

"Mereka yang memegang senjata dan pelaku langsung, itu tentu berbeda dengan mereka yang hanya menjadi kurir, yang hanya ada dalam struktur. Itu harus ada pembedahan-pembedahan," tuturnya.

Dia menegaskan pemberian amnesti tidak cukup untuk menyelesaikan konflik di Papua. Frits menegaskan pemerintah masih harus melakukan upaya rehabilitasi sebagai penanganan lanjutan.

"Pemberian amnesti itu tidak berhenti pengampunan saja, tapi pasca-pemberian pengampunan orang-orang itu harus diberdayakan, membangun kembali kepercayaan kepada negara," tambah Frits.

"Jangan sampai kemudian diberi pengampunan, bisa saja mengulangi, atau orang diberi pengampunan kemudian mengalami diskriminasi," bebernya.

Komnas HAM Papua mengingatkan agar amnesti ini jangan sampai menimbulkan resistansi bagi negara. Apalagi muncul pandangan berbeda terhadap KKB atau yang juga diistilahkan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Aparat menyebut sebagai KKB, tapi bagi sebagian orang Papua menyebut ini perjuangan mereka untuk kemerdekaan Papua. Pandangan ini harus dikelola dalam forum dialog," ungkap Frits.

Dia menekankan kembali dialog kemanusiaan perlu diprioritaskan. Frits menuturkan, Komnas HAM Papua sedianya sudah mendorong upaya itu melalui proses yang disebutnya sebagai dialog kebangsaan.

"Kita tidak menyebut dialog damai, karena dialog damai di Papua sudah selesai. Sekarang itu kita butuh dialog kemanusiaan, untuk mendudukkan siapa, untuk mendudukkan kelompok sipil bersenjata, sayap politiknya, lalu faksi-faksi dan korban, pelaku tapi juga perwakilan pemerintah," paparnya.

Pihak dari Papua Wajib Dilibatkan

Frits merekomendasikan Presiden Prabowo membentuk tim untuk membahas wacana pemberian amnesti ke KKB. Unsur anggota dalam tim tersebut harus berisikan orang-orang yang memahami persoalan di Papua.

"Orang yang membantu Presiden Prabowo adalah orang yang paham betul tentang bagaimana anatomi KKB di Papua, bagaimana pergerakan politik di Papua. Tentu butuh teamwork yang kuat yang memahami substansi," tegas Frits.

Dia menegaskan pihak dari Papua wajib dilibatkan dalam proses tersebut. Dia menilai permasalahan di Papua kompleks sehingga membutuhkan figur dengan kemampuan komunikasi yang baik.

"Orang ini harus sudah punya pengalaman, bukan orang yang ujug-ujug hanya bicara tanpa memiliki pengalaman dan rekam jejak bagaimana mengupayakan proses komunikasi dan dialog," tuturnya.

Komnas HAM juga berkomitmen memberikan dukungan bersama dengan kementerian atau lembaga terkait. Dia berharap tim yang membahas amnesti segera dibentuk rencana itu butuh kajian mendalam sebelum diterapkan.

"Silakan mengundang pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan pihak-pihak itu ada di Papua, bukan pihak-pihak yang ada di Jakarta yang tidak memiliki relasi komunikasi, tidak memiliki pengalaman dalam proses bersama-sama di waktu lalu," imbuh Frits.

Upaya Selesaikan Konflik di Papua

Diketahui, wacana pemberian amnesti ke KKB diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Wacana itu sempat dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo.

"Salah satu usulan ada kemungkinan memberikan amnesti terhadap warga terlibat dalam kekerasan bersenjata di Papua," ungkap Yusril kepada wartawan dilansir dari 20detik.

Yusril menilai amnesti sebagai salah satu upaya menyelesaikan konflik di Papua. Namun rencana itu masih akan dikaji lebih oleh pemerintah secara hati-hati sebelum diterapkan.

"Tapi yang terpenting itu ada pendekatan baru, yang lebih positif dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan aspek hukum dan HAM terhadap penyelesaian masalah di Papua," tuturnya.

Dia mengakui ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Pihaknya tetap mempertimbangkan kondisi warga Papua baik yang ada di dalam maupun luar negeri.

"Karena juga menyangkut warga Papua yang ada di dalam negeri maupun juga yang ada di luar negeri. Jadi memang kita sangat hati-hati menghadapi hal ini," tandasnya.

Kuala Lumpur (ANTARA) - Konsulat RI Tawau membagikan seperangkat alat sekolah dan makan sehat bergizi (MSB) bagi 106 anak-anak Indonesia yang belajar di community learning center (CLC) Sekolah Dasar Indera Sabah, Tawau, dalam rangka menyambut Hari Bakti Imigrasi ke-75.

Menurut Staf Teknis Imigrasi Konsulat RI Tawau Muhammad Gazel Enim Febrianto, dalam keterangan yang diterima di Kuala Lumpur, Selasa, CLC SD Inderah Sabah dipilih sebagai tempat kegiatan tidak terlepas dari statusnya yang masih tertinggal dibandingkan dengan CLC lainnya di wilayah kerja Konsulat RI Tawau.

Muhammad Gazel yang juga menjadi Koordinator kegiatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 di Perwakilan RI Tawau mengatakan dengan membagikan alat tulis sekolah seperti papan dan buku tulis, diharapkan dapat melengkapi sarana pembelajaran di CLC SD Indera Sabah dan sedikit mengurangi beban orang tua untuk membeli buku tulis.

Selain itu, ia mengatakan dengan menyantap makanan sehat bergizi dapat membantu pemenuhan standar kecukupan gizi anak-anak Indonesia yang bersekolah di tempat tersebut.

Kegiatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 di CLC SD Inderah Sabah yang dilaksanakan pada Senin (13/1) itu diawali dengan pembentangan bendera Merah Putih oleh tiga orang siswi CLC, dilanjutkan dengan perbincangan bersama Konsul RI Tawau Aris Heru Utomo mengenai keindonesiaan di salah satu ruang belajar CLC.

Dalam kesempatan tersebut, Aris mengingatkan kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) untuk senantiasa menjaga dan memelihara nama baik Indonesia.

Meskipun mereka tinggal di Sabah, namun mereka tetap warga negara Indonesia (WNI) dan karenanya menjadi tugas dan tanggung jawab Konsulat RI di Tawau untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada mereka, lanjutnya.

Patuhi hukum Indonesia dan juga hukum Malaysia serta aturan terkait paspor sebagaimana mestinya, jangan sampai rusak, ujar Aris.

Setelah itu, dilakukan pula sosialisasi keimigrasian dan pencegahan narkoba. Banyak pertanyaan yang mengemuka selama perbincangan, terutama seputar prosedur pembuatan dan perpanjangan paspor, surat nikah, akte kelahiran anak dan sebagainya.

CLC Indera Sabah merupakan pusat pembelajaran masyarakat non-ladang di Kampung Inderah Sabah, Tawau, Malaysia. Pendirian CLC dirintis sejak 2016 oleh beberapa guru Indonesia yang mengajar di CLC Sungai Balung Tawau, sebuah CLC ladang yang dekat dengan Kampung Inderah Sabah, Tawau.

Para guru tersebut saat itu melihat banyak anak Indonesia dari pekerja migran Indonesia yang umumnya berprofesi sebagai nelayan di Kampung Inderah Sabah yang tidak bisa bersekolah seperti kebanyakan anak Indonesia lainnya yang orang tuanya menjadi PMI di perkebunan sawit.

Berdiri di antara kepadatan rumah penduduk, yang sebagian besar masih berkewarganegaraan Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan, CLC SD Inderah Sabah memiliki dua ruang belajar sederhana dan diresmikan penggunaannya oleh Konsulat RI Tawau pada 2018.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

IWAS, pria difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. Tim kuasa hukum IWAS pun mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar pria yang tidak memiliki tangan itu tetap menjadi tahanan rumah.

Perwakilan kuasa hukum IWAS, Kurniadi, mengungkapkan kliennya seharusnya dilibatkan untuk melihat sendiri ruangan yang akan ditempati sebelum resmi ditahan. "Pelaku ini penyandang disabilitas harus dilakukan perhatian khusus, jangan ujuk-ujuk tanpa dasar yang jelas melakukan penahan rutan," ujar dia di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kamis (9/1/2025).

IWAS menangis saat hendak dibawa ke Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. Tak hanya itu, pria tunadaksa itu juga mengancam untuk bunuh diri. Menurut Kurniadi, IWAS belum bisa menerima jika harus berpisah dengan ibunya.

"Sejak lahir sampai sekarang (IWAS) bergantung dengan ibunya," imbuh Kurniadi.

Sementara itu, Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan IWAS akan ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. Ia menegaskan penahanan terhadap pria berusia 22 tahun itu memenuhi syarat, termasuk aspek objektif dan subjektif.

Adapun, aspek objektif yang dia maksud adalah tindak pidana yang dilakukan IWAS memiliki ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. "Sedangkan syarat subjektif, pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS lebih dari satu, dikhawatirkan nanti terdakwa ini bisa mengulangi perbuatannya," ujar Ivan.

Di sisi lain, Ivan menegaskan sudah berkoordinasi dengan Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB terkait penahanan pria penyandang disabilitas itu. Ia juga telah berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas IIA Kuripan untuk memastikan fasilitas dan sarana prasarana ruang tahanan untuk penyandang disabilitas.

"Lembaga pemasyarakatan pun sudah menyiapkan adanya sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas dan ada juga disediakan pendamping," imbuhnya.

Video Korban Pelecehan Seksual Pria Difabel Disebut Lebih dari Satu Orang

Video Korban Pelecehan Seksual Pria Difabel Disebut Lebih dari Satu Orang

Perwakilan massa aksi tolak PPN 12 persen menyampaikan tuntutan serta petisi kepada pihak Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI). Pihak demonstran mengatakan surat tuntutan dan petisi yang dibuat telah diterima pihak Setneg.

"Diterima secara administrasi oleh sekretaris Setneg. Memang secara administrasi saja nggak ada tokoh atau siapa pun itu. Tapi ya, ini bukti iktikad kami ya bahwa kita melakukan apa yang memang sebagai semestinya, jalur-jalur resminya," jelas Risyad Azhary selaku koordinator aksi kepada wartawan di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

Risyad mengatakan, meski tuntutan dan petisi yang dibuat telah diterima, pihaknya tetap akan menaruh waspada. Dia menyebut masih akan tetap menunggu kepastian dari batalnya kenaikan PPN 12 persen itu.

"Ya tapi kita lihat juga nanti, kalau memang ternyata habis ini kita kasih nggak ada sesuatu, ya berarti tadi yang aku bilang juga gitu. Berarti hari ini kita lihat pemerintah nggak berpihak sama kita gitu. Bahwa ditimbang pun juga nggak. Bisa jadi gitu kan. Tapi ya harapannya didengarkan, ditimbang, dan benar-benar dibatalkan secara penuh kenaikan PPN 12 persen seperti itu," ujar Risyad.

Risyad Azhary selaku koordinator aksi tolak PPN 12 persen (Kurniawan Fadilah/detikcom)

Dia juga menyampaikan pihaknya akan menunggu hingga 1 Januari 2025 atau sesuai dengan keputusan diberlakukannya PPN 12 persen tersebut. Dia menyebut akan melakukan aksi lanjutan jika PPN 12 persen benar-benar diterapkan.

"Kita tunggu juga, kalau benar-benar dipaksain, berarti ya kalau begitu, ya kita turun aksi lagi gitu, jemput bola lagi gitu. Sampai benar-benar dibatalkan secara penuh," pungkasnya.