Optimisme pada pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat baik. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik seperti perang dagang, perubahan iklim dan kebijakan baru.

Meski begitu, Managing Partner dari Makes & Partners Yozua Makes mengatakan kepastian hukum di tengah para pebisnis harus terus dibangun.

Dia mengatakan Indonesia mengalami berbagai perkembangan yang bersifat dinamis baik dari sisi ekonomi, kebijakan maupun hukum, pelaku usaha memerlukan lebih dari sekedar jawaban hukum.

"Mereka memerlukan antisipasi ke depan yang strategis. Diperlukan sinergi antara visi pelaku usaha dengan agenda kebijakan prioritas pemerintah seperti pengembangan iklim usaha yang ramah investasi, hilirisasi ekonomi, penataan arah BUMN dan sektor investasi yang merupakan prioritas, hingga penguatan sektor keuangan," ujar Yozua dalam keterangan tertulis, Rabu (14/5/2025).

Hal ini terungkap dalam dialog eksekutif terbatas Indonesia Economic & Strategic Update 2025: Navigating Uncertainties in a Borderless Era yang diselenggarakan oleh Makes & Partners dengan menghadirkan pembicara terkemuka seperti Hashim S. Djojohadikusumo, Pandu Sjahrir, Dilhan Pillay Sandrasegara, Iman Rachman, Pahala Mansury, dan Antonius Santoso.

Acara ini mempertemukan sekitar 100 pemimpin di dunia usaha maupun pemerintah serta politik, baik lokal maupun internasional, untuk berbagi perkembangan terkini di bidang geopolitik, iklim investasi, dan prioritas strategis nasional di tahun 2025.

Di sisi lain, Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan saat ini telah terdapat berbagai proyek energi baru dan terbarukan yang siap ditawarkan oleh Indonesia dan membutuhkan kerja sama pendanaan dari Pemerintah dan swasta.

Sementara itu, CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menekankan peran Danantara Indonesia untuk menjembatani kebutuhan investasi melalui melalui konsolidasi strategis BUMN.

Menanggapi pembahasan mengenai arah perekonomian Indonesia, sejumlah pemangku kepentingan utama turut menyampaikan pandangannya dalam forum ini termasuk berbagai inisiatif Bursa Efek Indonesia yang sedang berlangsung untuk memperkuat pasar modal sebagai fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan dan optimis serta KADIN dengan komitmen untuk mendukung Indonesia terhadap agenda deregulasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif di tengah ketidakpastian global.

Diskusi ini juga diperkaya dengan riset terbaru dari McKinsey & Company yang menekankan pentingnya produktivitas penduduk sebagai kunci ketahanan ekonomi jangka panjang Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Makes & Partners Law Firm juga memperkuat Practice Group bidang Strategic & Tactical Solutions sebagai penguatan lanjutan dari visi sejak kantor hukum Makes & Partners didirikan yaitu "solving legal issues requires more than just knowing the law" dan cerminan dari pendekatan Makes & Partners yang selalu mengedepankan solusi hukum yang juga praktikal dan actionable dari sisi komersial dan regulasi.

Melalui Practice Group ini, Makes & Partners dapat semakin mendukung klien dalam mengelola lingkungan regulasi yang semakin kompleks, menjalin komunikasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, serta memberikan dukungan analisis kebijakan publik serta strategi ekonomi dalam setiap pendampingan hukum.

Sebelumnya di awal tahun, Makes & Partners juga meluncurkan publikasi eksklusif untuk para kliennya bertajuk "Building a Resilient, Crisis-Ready Company: Legal Insights to Navigate Economic Uncertainties", yang menyoroti pentingnya kepemimpinan yang solid serta pemahaman yang menyeluruh terhadap faktor hukum, komersial, dan makroekonomi dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian hukum.

Riset ini mengidentifikasi tiga area hukum krusial yang harus dievaluasi oleh organisasi untuk membangun ketahanan jangka panjang di era krisis, yakni evaluasi kewajiban kontraktual, persyaratan kepatuhan, dan strategi restrukturisasi.

Melalui penyelenggaraan forum strategis ini, Makes & Partners berharap dapat berkontribusi dalam membentuk peta jalan dan panduan yang lebih jelas bagi para pemangku kepentingan untuk menghadapi berbagai dinamika dan perubahan transformatif yang terjadi, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta publik agar tidak menjadikan efisiensi anggaran oleh pemerintah sebagai penyebab tunggal melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Prasetyo mengatakan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat, efisiensi belanja pemerintah hanya salah satu aspek tersebut.

"Kita mesti memahami bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tertentu. Bahwa belanja pemerintah adalah bagian dari salah satu faktor, iya," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Oleh sebab itu, ia meminta agar melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dilihat hanya dari satu sudut pandang, yaitu efisiensi anggaran.

"Maka melihatnya mohon tidak hanya dari satu sudut pandang, karena dengan proses efisiensi, kalau dikait-kaitkan misalnya, meskipun tidak selalu, pasti ada berkaitan secara langsung," kata Prasetyo.

Lagipula, menurut dia, belanja pemerintah di awal tahun memang belum mencapai puncaknya.

Biasanya, pemerintah daerah (pemda) akan menggelontorkan belanja pada akhir tahun.

Prasetyo mengatakan, efisiensi sejatinya hanya realokasi untuk pos belanja yang lebih penting dan lebih produktif.

Tak heran, meski pos belanja pemerintah menurun, terjadi ekspansi di sektor pertanian yang turut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan kita dari bidang pertanian mencapai di atas 10 persen. Bidang-bidang yang lain juga tumbuh positif, jauh melebihi tahun-tahun sebelumnya. Jadi kira-kira memandang sesuatunya harus secara utuh," kata dia.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, melambatnya pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2025 tak lepas dari kebijakan berbagai negara di dunia, yang berpengaruh pada Indonesia.

Hal ini terlihat ketika harga emas dunia, sebagai aset safe-haven atau lindung nilai, merangkak naik, begitu pula dengan haga emas dalam negeri yang sempat tembus Rp 2 juta per gram.

"Jadi memang banyak faktor, apalagi sekarang mohon maaf, geopolitik dunia juga tadinya kita berharap beberapa konflik segera selesai, tapi yang lama belum selesai, sekarang bertambah baru, kan gitu. Bertambah baru sekarang di India dan di Pakistan bersitegang," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2025 yang tumbuh sebesar 4,87 persen secara tahunan (year on year).

Angka pertumbuhan ini relatif turun dibanding pertumbuhan pada kuartal IV tahun 2024 yang sebesar 5,11 persen.

"Secara quarter to quarter, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 terkontraksi 0,98 persen, di mana kontraksi pertumbuhan ekonomi secara kuarter ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya," kata Kepala BPS Amalia Adininggar.

Ketua BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, melambatnya pertumbuhan ekonomi RI disebabkan karena adanya kontraksi konsumsi pemerintah yang menurun dibanding tahun lalu.

Pada periode ini, konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38 persen secara tahunan dan kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 sebesar minus 0,08 persen.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang tumbuh pesat 19,90 persen dan berkontribusi 1,09 persen ke pertumbuhan ekonomi kuartal I 2024.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 melambat tak sampai 5%, hanya 4,87% secara year on year (yoy). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui terjadi penurunan ekonomi.

"Yang pertama kan begini, apa yang kemudian dirilis oleh BPS tentang pertumbuhan ekonomi, kalau dari sisi angka, memang betul terjadi penurunan sedikit," beber Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Dalam laporan BPS, belanja pemerintah minus 1,38%. Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto itu juga mengakui belanja pemerintah melambat, namun karena siklus anggaran pemerintah biasanya belum mencapai puncaknya pada awal tahun. Di sisi lain, bukan hanya belanja pemerintah saja yang kontraksi, beberapa komponen lain juga melemah.

"Tetapi kita mesti memahami bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tertentu. Bahwa belanja pemerintah adalah bagian dari salah satu faktor, iya, dan biasanya di awal tahun itu pasti yang disebut dengan belanja pemerintah itu belum mencapai puncaknya. Kalau di awal kuartal pertama, pasti belum mencapai puncaknya," papar Prasetyo.

Efisiensi Tak Pengaruhi Belanja

Banyak pihak mengaitkan melemahnya belanja pemerintah karena efisiensi anggaran yang dibesut Prabowo. Prasetyo menekankan, efisiensi bukan alasan utama melemahnya belanja pemerintah.

"Nah, maka melihatnya tuh, mohon tidak hanya dari satu sudut pandang, karena dengan proses efisiensi, kalau dikait-kaitkan misalnya, meskipun tidak selalu, pasti ada berkaitan secara langsung," sebut Prasetyo.

Efisiensi anggaran dikatakan bukan untuk menahan belanja, tapi untuk direlokasi ke hal-hal lebih penting, misalnya ketahanan pangan dan mengerek pertumbuhan di sektor pertanian.

"Kemudian saudara-saudara tengok ya, proses efisiensi itu kan realokasi anggaran. Jadi, diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Nah, di situ kan kemudian BPS juga mencatat pertumbuhan kita dari bidang pertanian itu mencapai di atas 10%," kata Prasetyo.

Prasetyo juga menekankan pertumbuhan ekonomi melambat juga terjadi imbas ekonomi global. Beberapa sentimen negatif menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi di antaranya tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS).

"Dan kemudian juga jangan lupa di awal-awal tahun,apalagi di satu bulan terakhir ini kan,bagaimana kebijakan-kebijakan negara-negara sahabat kita itu juga mempengaruhi ekonomi global secara keseluruhan," pungkas Prasetyo.

Simak juga video: Kata Pengamat Soal Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II di Tengah Tekanan Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, merespons proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebut akan jauh dari target.

Menurutnya, Indonesia harus tetap optimistis dengan capaian target pertumbuhan ekonomi.

Terlebih, fondasi ekonomi nasional saat ini cukup kuat dan stabil.

"Saya kira itu (proyeksi IMF) sah-sah saja, ada lembaga yang memberikan penilaian atau proyeksi pertumbuhan terhadap ekonomi bangsa kita," ujar Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

"Akan tetapi, tentunya marilah kita terus optimis. Optimisme yang dibangun berdasarkan data-data sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Koordinator Ekonomi, Menteri Keuangan, dan beberapa lembaga-lembaga keuangan kita bahwa fondasi ekonomi kita cukup kuat, cukup stabil, tingkat pertumbuhan ekonomi kita terjaga, inflasi kita juga terjaga," jelasnya.

Prasetyo bilang, inflasi Indonesia saat ini masih menjadi salah satu yang terendah di dunia.

Selain itu, konsumsi rumah tangga secara nasional tetap terjaga.

Di sisi lain, iklim investasi nasional juga terjaga, yang dibuktikan dengan tercapainya target investasi di kuartal I 2025.

"Secara intensif, kita semua pemerintah juga terus berusaha untuk menawarkan kerja sama, kerja sama investasi dengan diikuti mempermudah, mempelajari kembali regulasi-regulasi yang sekiranya dapat memperlambat proses-proses investasi kita," papar Prasetyo.

"Jadi, tidak ada masalah kalau ada pandangan dari IMF, tapi kita percaya diri, kita yakin dengan kerja sama semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, para teman-teman, saudara-saudara kita buruh, para pekerja, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun ekonomi kita ke depan dengan penuh optimisme," tegasnya.

Sebelumnya, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,7 persen pada tahun 2025.

Angka ini jauh di bawah target ambisius sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Proyeksi tersebut tercantum dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025 yang dirilis pada Selasa (22/4/2025).

Dalam laporan tersebut, IMF juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan di level 4,7 persen pada 2026.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan lebih lambat dari sebelumnya, di tengah meningkatnya ketidakpastian global,” tulis IMF dalam laporan tersebut.

Selain memproyeksikan perlambatan pertumbuhan, IMF juga memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia akan meningkat.

Angkanya diprediksi naik menjadi 5,0 persen pada 2025, dari 4,9 persen pada tahun sebelumnya.

Tren ini diperkirakan berlanjut ke 2026 dengan angka pengangguran sebesar 5,1 persen.

IMF menyoroti meningkatnya ketegangan perdagangan global sebagai salah satu penyebab utama pelemahan pertumbuhan ekonomi.

Direktur Departemen Riset IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, menyebut bahwa gelombang tarif baru dan kebijakan proteksionis telah memperburuk prospek pertumbuhan dunia. "Ketegangan perdagangan ini akan sangat mempengaruhi perdagangan global," ujar Gourinchas.

Ia menambahkan bahwa reaksi balasan dari negara-negara mitra dagang turut memperlemah sistem perdagangan internasional yang selama ini menjadi penopang ekonomi global.

Secara global, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya mencapai 2,8 persen pada 2025, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 3,3 persen.

Untuk kawasan Asia berkembang, termasuk Indonesia, rata-rata pertumbuhan diprediksi berada di kisaran 4,5 persen.

Sementara itu, negara-negara berpenghasilan rendah diperkirakan mencatat pertumbuhan 4,2 persen, turun 0,4 persen dari proyeksi sebelumnya.

Pihak perusahaan merespons aksi organisasi masyarakat (ormas) preman di kawasan industri. Kehadiran ormas preman di kawasan industri dinilai mengganggu hingga bisa menggagalkan investasi ratusan triliun rupiah.

Direktur Legal, Hubungan Eksternal, dan Ekonomi Sirkular PT Chandra Asri Pacific Tbk Edi Rivai mengatakan, isu tersebut memang menjadi perhatian pengusaha. Menurutnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memiliki grup yang fokus terhadap isu tersebut.

"Yang beredar kemarin mungkin di tempat lain, bukan di Chandra Asri. Dan Kadin sendiri sudah terbentuk semacam grup mengenai kawasan industri, bagaimana menangani masalah ormas dan LSM," ujar Edi dalam diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

"Pada intinya yang kami harapkan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha sehingga kegiatan tidak terganggu," sambung Edi.

Edi mengatakan, pihak perusahaan sebenarnya berkomitmen berkontribusi pada lingkungan sekitar, salah satunya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.

Ia pun berharap kerja sama dengan pihak berwenang dipererat demi menjamin kelangsungan usaha dan menjaga iklim investasi di Indonesia.

"Saya rasa ini pentingnya koordinasi dengan pihak keamanan, kemudian kepolisian dan sebagainya untuk menertibkan ini, sehingga kami bekerja secara fokus tidak terhalang dengan hal seperti ini, dan investor tetap ingin masuk Indonesia," tutur Edi.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian menilai industri kimia merupakan salah satu sektor yang strategis dan berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, industri kimia menjadi bagian dari sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

"Pada tahun 2024, kelompok sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh sebesar 5,86 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,03 persen," kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Taufiek Bawazier pada acara tersebut.

Selama ini produksi industri kimia memenuhi kebutuhan bahan baku bagi sektor manufakturnya lainnya seperti industri plastik dan industri tekstil. Maka itu pentingnya demand bahan baku kimia ini perlu diisi dari produksi dalam negeri untuk memberi dampak positif seperti peningkatan value added dan penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, industri kimia juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa. Pada tahun 2024, capaian nilai ekspornya menembus US$ 17,39 miliar. Berikutnya, realisasi investasi industri kimia sepanjang tahun 2024 menyentuh angka Rp 65,76 triliun.

"Untuk mendorong investasi di sektor ini, Kemenperin melaksanakan program kebijakan fasilitasi investasi industri petrokimia seperti di Teluk Bintuni, Tanjung Enim, dan Kutai Timur," ujar Taufik.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap rencana investasi yang bakal dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Rencana investasi ini berkaitan dengan langkah efisiensi anggaran yang sudah dijalankan.

Yusril mengatakan 30% APBN bocor untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terlalu mendesak. Di sisi lain, Indonesia membutuhkan pemasukan investasi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal itu, menurut Yusril, disampaikan Prabowo di hadapan Hakim Mahkamah Agung yang diundang ke Istana hari ini.

"Dan selama ini kita selalu mengharapkan ada investasi asing, baik pemerintah maupun swasta asing maupun investasi dalam negeri yang jumlahnya tidak seberapa," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Dengan penghematan 30% atau US$ 20 miliar yang setara Rp 326 triliun (kurs Rp 16.300) per tahun, negara akan mendapatkan 6 kali lipat yaitu US$ 120 miliar atau Rp 1.956 triliun plus US$ 20 miliar lagi atau Rp 326 triliun per tahun.

Artinya dalam 5 tahun jumlahnya akan meningkat menjadi US$ 700 miliar atau Rp 11.410 triliun.

Dana itulah yang kemudian akan diinvestasikan dalam proyek-proyek besar. Meskipun sebagian dari itu akan disalurkan untuk program prioritas Prabowo seperti makan siang bergizi.

Selain juga untuk membiayai program-program langsung seperti makan gratis kepada anak-anak sekolah, tapi juga pemerintah akan investasi di proyek-proyek besar

"Jadi penghematan dilakukan sekitar 30% itu sekitar US$ 20 miliar dolar setiap tahun dan itu akan men generate 6 kali lipat, US$ 120 miliar plus US$ 20 miliar, US$ 140 miliar. Berarti dalam 5 tahun pemerintah itu akan menghimpun dana sebesar US$ 700 miliar dan akan diinvestasikan dalam proyek-proyek besar," jelas Yusril.

Dalam 1 tahun pemerintah akan investasi di sekitar 34-35 mega proyek yang diproyeksi berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan. Dengan demikian, kata Yusril, target pertumbuhan ekonomi 8% bukan menjadi sesuatu yang mustahil tercapai.

"Dan kalau itu terjadi terus maka diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor 6 di dunia dan saya kira dampaknya akan sangat besar," tuturnya.

"Jadi walaupun penghematan dilakukan di sana-sini akan terasa setahun-dua tahun ini tapi dampak positifnya ke depan itu jauh lebih besar daripada mungkin sementara ini. Ya terpaksa biaya perjalanan dinas dikurangi, pembelian ATR di alat kantor dikurangi, seminar tidak perlu dan segala macam begitu," tambah dia.

Adapun investasi terhadap 34 proyek itu ditentukan langsung oleh Prabowo, termasuk di antaranya proyek hilirisasi sektor mineral. Yusril menyatakan Indonesia ingin menghentikan ekspor bahan mentah dan beralih menjadi negara Industri.

"Jadi betul-betul kita ingin menghentikan ekspor bahan mentah yang betul-betul menuju negara industri. Walaupun ini tidak mudah tantangan ini," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dengan lantang membacakan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Badan Usaha Milik Negara di ruang Komisi VI DPR pada Sabtu (1/2/2025). Eko menjadi sosok penting dalam RUU BUMN lantaran didapuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) pembahasan revisi UU No.19/2003 itu.

Dalam kesempatan itu, Eko memaparkan terdapat 2.411 DIM yang dibahas terkait dengan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Secara ringkas, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjabarkan 11 poin utama draf RUU BUMN.

Satu dari 11 poin yang menjadi sorotan ialah mengenai pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Holding Investasi, Holding Operasional, serta mekanisme restrukturisasi dan privatisasi, pembentukan anak perusahaan dan/pembubaran BUMN.

Masuknya substansi terkait dengan BPI Danantara dalam RUU BUMN menjadi payung hukum lahirnya lembaga anyar yang digadang-gadang bakal menjadi cikal bakal terbentuknya super holding BUMN Indonesia. Nantinya, setelah ketuk palu di sidang paripurna DPR, payung hukum itu menjadi landasan berdirinya BPI Danantara.

Sedikit menengok ke belakang, BPI Danantara merupakan organ baru yang dirancang untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto agar aset BUMN dikelola dan dikonsolidasikan secara mandiri.

Peresmian BPI Danantara belum juga terealisasi sejak rencana awal pada November 2024 karena belum ada UU yang mengatur lembaga tersebut. Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Muliaman D. Hadad sebagai Kepala BPI Danantara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dari sisi pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembentukan BPI Danantara merupakan hal yang mendesak. Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berharap payung hukum ini segera diselesaikan sehingga BPI Danantara bisa dirilis pada kuartal I/2025.

"Kita ini berkejaran dengan waktu untuk memperkuat ekonomi kita, semakin kita lambat maka akan kehilangan kesempatan-kesempatan. Tapi kita paham mekanisme yang harus dilalui dalam pembentukan UU. Hari ini tingkat I selesai dan dibawa ke Paripurna, kita serahkan kepada teman-teman di DPR," kata Prasetyo saat ditemui usai rapat Komisi VI DPR, Sabtu (1/2/2025).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menambahkan salah satu pokok penting dalam revisi UU BUMN itu ialah pendirian dan pembentukan BPI Danantara dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan dividen BUMN.

Asal Usul Modal Jumbo Danantara

Ditelisik lebih dalam, DIM RUU BUMN menjabarkan sejumlah poin krusial terkait dengan BPI Danantara. Salah satunya terkait dengan permodalan entitas baru tersebut.

Pasal 3F secara terperinci menjelaskan mengenai asal-usul modal BPI Danantara yakni dari penyertaan modal negara atau sumber lainnya. Pernyataan modal negara alias PMN bisa berupa dana tunai, barang milik negara, dan saham milik negara milik BUMN.

Adapun, modal BPI Danantara paling sedikit Rp1.000 triliun. Angka ini diperoleh berdasarkan laporan tentang modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 yang tercatat sebesar Rp1.135 triliun.

"Modal tersebut dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan sumber pendanaan lainnya."

Terkait dengan aset, Pasal 3I RUU BUMN mengatur bahwa aset BPI Danantara dapat berasal dari penyertaan modal seperti dimaksud dalam Pasal 3F, hasil pengembangan aset Danantara, pemindahtanganan aset negara atau aset BUMN, hibah, atau sumber lain yang sah. Draf RUU revisi UU BUMN juga menegaskan bahwa pihak menapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap aset BPI Danantara.

Organ Danantara dan Fungsi Menteri BUMN

Aturan terkait dengan struktur organisasi BPI Danantara menjadi poin penting berikutnya. Dalam RUU BUMN, organ BPI Danantara dirancang memiliki Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota. Dengan demikian, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas BPI Danantara dibantu oleh sekretariat, komite audit, serta komite etik, komite remunerasi dan sumber daya manusia.

Perbesar

Terkait dengan Badan Pelaksana BPI Danantara, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengubah jumlahnya dari semula enam orang menjadi dua orang dari profesional. Merujuk perubahan tersebut, Badan Pelaksana BPI Danantara akan diduduki oleh dua orang sebagai Kepala BPI Danantara dan Anggota Badan Pelaksana BPI Danantara. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pelaksana BPI Danantara dibantu oleh enam orang Direktur Eksekutif.

Draf RUU BUMN juga mengatur sederet persyaratan bagi kandidat Badan Pelaksana BPI Danantara. Tiga persyaratan khusus di antaranya ialah berusia maksimal 60 tahun pada pengangkatan pertama, bukan pengurus atau anggota partai politik, serta memiliki pengalaman dan/ atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, atau manajemen perusahaan.

Masa Depan Tata Kelola BUMN

Dari kalangan pengamat BUMN, RUU BUMN yang tengah dibahas saat ini menyiratkan sejumlah sinyal kuat terkait dengan masa depan tata kelola perusahaan pelat merah dan peran strategis BPI Danantara.

Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan mengatakan bahwa salah satu sinyal utama adalah upaya mempertahankan posisi Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham yang mewakili pemerintah.

“Keistimewaan tersebut akan membuat BUMN secara fundamental tidak akan mengalami perubahan, yakni sulit dipisahkan dari aroma politik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (3/2/2025).

Sebagaimana diketahui, RUU BUMN dalam pasal 3A memberikan penegasan bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BUMN. Kekuasaan tersebut kemudian didelegasikan kepada menteri.

Namun, pasal 3A khususnya ayat 3 memberikan penjelasan bahwa tugas pengelolaan BUMN itu sebagian didelegasikan kepada BPI Danantara. Badan yang dimaksud diawasi oleh menteri dan wajib melaporkan kepada presiden.

Adapun tugas dan peran Menteri BUMN diatur dalam Pasal 3B. Pasal itu menjelaskan nantinya menteri akan bertugas untuk menetapkan kebijakan, pengaturan, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN. Selain itu, menteri juga memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, pengaturan dan pengawasan terhadap BPI Danantara.

Herry menyatakan kehadiran Danantara yang dipimpin oleh kepala badan setingkat menteri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden sebenarnya diharapkan dapat mengubah pola yang sebelumnya telah berjalan.

Dengan mengacu model pengelolaan profesional seperti Khazanah atau Temasek, Danantara diharapkan bisa beroperasi lebih mandiri dan efisien. Badan ini juga diharapkan menjadi mesin baru perekonomian Indonesia.

Di samping itu, Herry menyatakan melalui strategi business-to-business dan konsolidasi aset BUMN yang sehat, Danantara juga berpotensi menarik investasi asing.

Namun, ada kekhawatiran Danantara akan ‘dikerdilkan’ karena kekuasaan akhir dalam pengambilan keputusan tetap berada di Kementerian BUMN.

“Danantara tidak akan bisa berbuat banyak, apalagi BUMN yang mungkin nanti ada dalam pengelolaan Danantara,” pungkasnya.

Tantangan dan Peluang Danantara

Selain itu, terdapat potensi gesekan dengan Kementerian Keuangan terkait pengalihan aset, yang dinilai memerlukan regulasi khusus semacam Omnibus Law untuk mengoreksi kewenangan kedua kementerian tersebut.

Kekhawatiran lain yang muncul adalah beban birokrasi baru yang justru dapat menghambat fleksibilitas operasional perusahaan pelat merah.

“Bayangkan ada BUMN yang berada di bawah pengelolaan Danantara atas mandat undang-undang, tapi keputusan akhirnya tetap ada di Kementerian BUMN. Ini adalah tambahan birokrasi yang membuat BUMN makin susah lincah,” kata Herry.

Terpisah, Pendiri Institute for Development of Economics and Finance, Didik J. Rachbini, mengatakan industrialisasi merupakan kunci utama bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat kemampuan ekspor.

Menurutnya, tanpa industrialisasi yang kuat, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang diinginkan pemerintahan Prabowo Subianto dinilai sulit tercapai.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Danantara diharapkan memainkan peran strategis sebagai motor penggerak investasi dan ekspansi ekonomi di kancah internasional.

“Danantara punya kesempatan yang besar dengan aset Rp9.000 triliun untuk membuat Indonesia tidak masuk middle income trap,” ujarnya dalam dokumen rapat panja pembahasan RUU BUMN dikutip pada Senin (3/2/2025).

Didik menyatakan bahwa Danantara tidak boleh diposisikan hanya sebagai entitas BUMN yang terpisah dari ekosistem ekonomi nasional. Di samping itu, lanjutnya, diperlukan kejelasan dalam strategi dan kebijakan supaya Danantara dapat bersaing secara global, dan menjadi katalis bagi pertumbuhan industri dalam negeri.

“Kepemimpinan ekonomi penting untuk memastikan BPI Danantara menjadi sumber peningkatan investasi baru untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%,” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa dengan visi yang sejalan dengan model investasi global seperti Temasek di Singapura, Danantara diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi nasional melalui pengelolaan investasi yang cerdas dan efisien.

Namun, tantangan yang dihadapi BUMN tidak sedikit. Menurut Didik, masalah tata kelola seperti transparansi, konflik kepentingan, risiko korupsi, serta inefisiensi operasional masih menjadi hambatan utama.

“Perlu peraturan perundang-undangan yang dilandasi secara ilmiah rasional untuk membangun BUMN yang sehat,” pungkas Didik.

Reformasi struktural diperlukan, terutama dalam meningkatkan rantai nilai manufaktur. Lebih banyak hilirisasi.

Jakarta (ANTARA) - Chief India and Indonesia Economist HSBC Global Research Pranjul Bhandari mengatakan, Indonesia perlu benar-benar melakukan reformasi struktural agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dapat tercapai.

Untuk mencapai target yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut, ia mengakui bahwa hal ini merupakan tugas yang cukup berat bagi Indonesia. Oleh sebab itu, menurut dia, tidak cukup apabila hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter saja seperti biasanya.

“Tidak cukup hanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Stimulus saja tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ke tingkat tersebut. Menurut saya, reformasi struktural diperlukan, terutama dalam meningkatkan rantai nilai manufaktur. Lebih banyak hilirisasi,” kata Pranjul dalam media briefing secara hybrid, di Jakarta, Kamis.

Pranjul menilai, Indonesia sejauh ini telah berhasil dengan meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri melalui hilirisasi industri seperti hilirisasi logam. Namun, ia juga mengingatkan agar Indonesia terus bergerak lebih jauh seperti masuk ke dalam rantai nilai global untuk produk baterai kendaraan listrik dan kendaraan listrik itu sendiri. Kemudian, ekspor produk-produk yang lebih beragam juga diperlukan.

“Hal itu benar-benar perlu ditingkatkan. Jadi, Indonesia benar-benar perlu melakukan diversifikasi dan juga naik ke rantai nilai manufaktur. Menurut saya, itu akan menjadi penting jika ingin mendekati pertumbuhan 8 persen,” kata dia lagi.

Pranjul memandang, Indonesia memiliki peluang misalnya untuk meningkatkan ekspor barang habis pakai (consumables) ke Amerika Serikat (AS). Apalagi, menurut dia, surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS tidak begitu signifikan sehingga kecil kemungkinan berhadapan dengan ancaman tarif Donald Trump.

“Menurut saya, ada banyak peluang yang terbuka. Tetapi Indonesia harus menyiapkan ‘panggungnya’ dengan benar dengan beberapa hal yang harus dilakukan, misalnya infrastruktur yang lebih baik dan menambah lebih banyak tenaga kerja terampil,” kata dia.

Yang lebih penting dari itu, ujar Pranjul, Indonesia perlu mengakselerasi lebih banyak perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) dan perjanjian bilateral dengan negara-negara maju. Hal ini akan membantu Indonesia dalam jangka menengah untuk meningkatkan ekspor yang beragam serta meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi.

Terkait Indonesia yang resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), Pranjul menilai bahwa partisipasi Indonesia ini penting untuk peluang ekonomi dalam jangka menengah.

Namun, menurutnya, selama ini banyak negara anggota BRICS yang belum benar-benar memaksimalkan peluang kerja sama. Apabila peluang ini dapat dimaksimalkan melalui perjanjian perdagangan di antara negara anggora, maka keanggotaan BRICS ini menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan ekspor bagi Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan PDB riil Indonesia seiring berjalannya waktu.

Adapun HSBC memproyeksikan pertumbuhan PDB dunia pada tahun ini kemungkinan sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar 2,7 persen. Pertumbuhan ekonomi di Asia, di luar Jepang, diperkirakan tetap tangguh pada kisaran 4,4 persen pada 2025.

Sementara pertumbuhan ekonomi di enam besar negara anggota ASEAN (ASEAN-6) diperkirakan akan mencapai 4,8 persen pada tahun ini. Dengan ketidakpastian global yang masih berlangsung, HSBC memperkirakan ekonomi Indonesia dapat tumbuh 5,1 persen pada 2025.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Membaiknya peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme Global 2024 diharap berdampak positif kepada bidang ekonomi.

Kepala Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan, perbaikan peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme dan Indeks Perdamaian Global bisa berdampak positif bagi perkembangan ekonomi negara.

Sebab menurut Eddy, jika iklim keamanan serta iklim ekonomi Indonesia stabil maka memungkinkan terbukanya peluang pertumbuhan.

"Pencapaian-pencapaian ini diharapkan juga akan mempengaruhi iklim ekonomi dan iklim keamanan karena dasarnya adalah keamanan," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

"Kalau keamanan ini, InsyaAllah, kalau stabil, bisa dikendalikan, ini akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi di Indonesia," sambung Eddy.

Dalam Indeks Terorisme Global 2024, posisi Indonesia naik dari peringkat 24 menjadi 31. Hal itu menunjukkan peningkatan situasi keamanan.

Eddy menyampaikan dampak dari kenaikan peringkat itu adalah Indonesia kini berada dalam kategori negara minim dari dampak terorisme (low impact by terrorism).

Perubahan ini, menurut Eddy, tidak lepas dari sinergi antara BNPT, kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum.

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyebut angka kematian akibat terorisme di Indonesia turun drastis. Pada 2023, tidak tercatat satu pun kematian akibat aksi terorisme, dengan penurunan mencapai 22 persen.

Selain itu, Indeks Perdamaian Global 2024 mencatat Indonesia naik lima peringkat. Kenaikan ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan kondisi damai (high peace).

JAKARTA, KOMPAS.com – Membaiknya peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme Global 2024 diharap berdampak positif kepada bidang ekonomi.

Kepala Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan, perbaikan peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme dan Indeks Perdamaian Global bisa berdampak positif bagi perkembangan ekonomi negara.

Sebab menurut Eddy, jika iklim keamanan serta iklim ekonomi Indonesia stabil maka memungkinkan terbukanya peluang pertumbuhan.

"Pencapaian-pencapaian ini diharapkan juga akan mempengaruhi iklim ekonomi dan iklim keamanan karena dasarnya adalah keamanan," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

"Kalau keamanan ini, InsyaAllah, kalau stabil, bisa dikendalikan, ini akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi di Indonesia," sambung Eddy.

Dalam Indeks Terorisme Global 2024, posisi Indonesia naik dari peringkat 24 menjadi 31. Hal itu menunjukkan peningkatan situasi keamanan.

Eddy menyampaikan dampak dari kenaikan peringkat itu adalah Indonesia kini berada dalam kategori negara minim dari dampak terorisme (low impact by terrorism).

Perubahan ini, menurut Eddy, tidak lepas dari sinergi antara BNPT, kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum.

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyebut angka kematian akibat terorisme di Indonesia turun drastis. Pada 2023, tidak tercatat satu pun kematian akibat aksi terorisme, dengan penurunan mencapai 22 persen.

Selain itu, Indeks Perdamaian Global 2024 mencatat Indonesia naik lima peringkat. Kenaikan ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan kondisi damai (high peace).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, penyelesaian aturan terkait Badan Pengelola BP Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan selesai pada pertengahan bulan depan.

"Lagi dipersiapkan, doain saja mudah-mudahan pertengahan bulan lah lihat saja (penyelesaian aturannya)," ucap dia ketika ditemui usai acara Launching BSI Gold, Kamis (28/11/2024) malam.

Muliaman berharap, BPI Danantara bisa sesuai dengan harapan dari Presiden RI Prabowo Subianto dan masyarakat. Salah satunya adalah adanya pengelolaan yang profesional, transparan, dan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.

"Sehingga jadi partner investor luar dan dalam yang kredibel, kalau tidak gitu kan tidak jalan," imbuh dia.

Muliaman menerangkan, BPI Danantara itu adalah lembaga yang nantinya akan mengkonsolidasi aset-aset negara yang dipisahkan.

Aset tersebut kemudian di-leverage untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi. Adapun, leverage tersebut dapat berwujud berbagai macam.

Sebagai gambaran, ia mencontohkan, ketika terjadi penggabungan akan tercipta skala ekonomi yang lebih besar.

Dalam ukuran tertentu, entitas yang memiliki skala ekonomi lebih besar bisa mengeluarkan surat utang dengan bunga yang lebih murah.

Muliaman menjelaskan, salah satu alasan pembentukan BPI Danantara sendiri adalah bagaimana potensi ekonomi dari aset terpisah ini dapat dioptimalkan.

"Akan jadi engine kedua setelah APBN, jadi ada gerakan ekonomi karena APBN dan gerakan ekonomi dari konsolidasi dan leverage dari ini," ujar dia.

Harapannya, BPI Danantara dapat membantu mencapai tujuan untuk mencetak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi.

Sebagai informasi, pembentukan BPI Danantara membutuhkan landasan hukum yang solid, dengan revisi pada Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bagian dari agenda utama.

Aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Langkah ini diperlukan untuk mendukung kewenangan Danantara dalam mengelola investasi pemerintah secara mandiri dan profesional. Dengan demikian, pemerintah akan mendiskusikan lebih lanjut perihal undang-undang tersebut dengan berbagai kementerian terkait agar dapat diselesaikan secara bertahap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui bahwa kelas menengah turun, tetapi tidak sampai jatuh miskin.

Hal ini disampaikan Deputi III KSP Bidang Perekonomian Edy Priyono dalam seminar nasional bertajuk “Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi” yang diselenggarakan Indef, Kamis (3/10/2024).

“Kelas menengah ini memang turun, tetapi tidak sampai jatuh miskin. Itu benar. Karena kalau mereka jatuh miskin, angka kemiskinan akan naik. Ternyata kan tidak,” kata Edy.

SHUTTERSTOCK/MINERVA STUDIO Ilustrasi belanja di supermarket atau pasar swalayan, konsumsi masyarakat.

Edy mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dan ketimpangan turun selama pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014.

Pada 2014 atau awal pemerintahan Jokowi, angka kemiskinan mencapai 11,25 persen. Sementara saat ini 9,03 persen.

Kemudian, pada 2014, angka kemiskinan ekstrem 6,18 persen, lalu saat ini 0,83 persen.

Tingkat kemiskinan turun 2,22 persen poin dan kemiskinan ekstrem turun 5,35 persen poin. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat ketimpangan turun 0,027 poin.

Edy juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi baik-baik saja di bawah pemerintahan Jokowi, kecuali pada saat Covid-19.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir sebesar 5,07 persen per tahun (tidak termasuk periode pandemi 2020-2021).

“Orang mengkritik, tidak sesuai dengan target Pak Jokowi, 7 persen. Tapi Pak Jokowi kan memang begitu. Beliau selalu memasang target tinggi,” kata Edy.