SAMARINDA, KOMPAS.com – Warga Samarinda mengeluhkan dugaan kualitas buruk bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Samarinda.

Di sisi lain, pihak Pertamina menegaskan bahwa penyaluran BBM di Kalimantan Timur sudah melewati quality control dan kualitas BBM dipastikan baik.

Berkaitan dengan ini, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Amsari Damanik menilai, kasus ini dapat dikaji dalam ranah hukum perdata maupun pidana jika terbukti ada praktik oplosan atau kelalaian dalam distribusi BBM.

Sebelumnya, sejumlah warga mengaku kendaraan mereka mengalami kerusakan usai mengisi BBM di SPBU Juanda.

Mereka menyebut gejalanya serupa, seperti mogok mendadak, mesin tersendat, hingga tangki bahan bakar yang keruh dan mengandung endapan.

“Sudah dua kali saya bawa ke bengkel. Kata mekaniknya, bensinnya bercampur air atau solar. Motor saya mogok padahal baru seminggu diperbaiki,” ujar Walid (27), warga Loa Bakung, Selasa (8/4/2025).

Hal serupa disampaikan Yeni (34), warga Bengkuring. Ia bahkan harus tiga kali memperbaiki motornya dalam kurun waktu kurang dari sepuluh hari.

“Saya isi di SPBU yang sama kok, Motor jadi berat dan sulit hidup. Waktu dikuras, bensinnya keruh banget, kayak berlumpur gitu om” kata dia.

Menurut dosen Amsari, jika memang ada percampuran bahan bakar yang menimbulkan kerugian pada konsumen, itu termasuk perbuatan melawan hukum.

"Sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata. Setiap kerugian akibat perbuatan melanggar hukum wajib diganti,” kata Amsari saat diwawancarai Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

Ia menjelaskan, unsur perbuatan melawan hukum mencakup tindakan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian tersebut.

Selain itu, lanjut Amsari, perlindungan terhadap konsumen juga dijamin oleh UU No. 8 Tahun 1999.

Dalam Pasal 62 undang-undang itu, pelaku usaha yang secara sengaja memperdagangkan barang yang rusak atau tercemar bisa dipidana penjara hingga lima tahun.

“Jika SPBU tersebut berada dalam kemitraan atau pengawasan Pertamina, maka tanggung jawabnya tidak hanya secara individu, tetapi juga melekat secara korporasi. Korban berhak atas kompensasi. Tidak cukup dengan imbauan atau klarifikasi,” tambahnya.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga telah menyatakan akan menindaklanjuti laporan warga dan melakukan pengecekan kualitas BBM di SPBU yang dimaksud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) RI menilai, penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 hendaknya tidak dimaknai sebagai upaya membunuh PT Pertamina (Persero).

Ketua Komjak Pujiyono Suwadi menyatakan, penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung itu justru mesti dipandang sebagai upaya agar Pertamina tumbuh dan berkembang lebih baik.

“Saya pikir penegakan hukum itu bukan bagian dari upaya untuk membunuh atau mematikan Pertamina, tetapi bagaimana untuk mempertahankan Pertamina itu tetap tembus setelah penegakan hukum, bagaimana pertama Pertamina itu menjadi tumbuh, itu lebih berkembang lagi,” kata Ketua Komjak, Pujiyono Suwadi dalam Kompas.com Talks, Kamis (20/3/2025).

Pujiyono menilai, Kejaksaan Agung hanya perlu memperbaiki pola komunikasi atas penegakan hukum yang tengah dilakukan.

Misalnya, terkait dengan kata oplosan yang membuat masyarakat tidak percaya kepada Pertamina.

Padahal, kasus yang dibongkar Kejaksaan Agung tidak ada kaitannya dengan kualitas bahan bakar yang dijual kepada masyarakat.

Ketua Komjak pun menyinggung Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang kerap memberikan pesan yang pada intinya adalah untuk mengambil ikan jangan sampai mengeruhkan air.

“Korelasinya apa? bahwa penyelidikan ini kan dilakukan sejak Oktober 2024 dan diawali dengan pengumpulan bahan keterangan terlebih dahulu, terus kemudian penyidikan hingga kemudian pada Maret itu kemudian menemukan tersangka,” kata dia.

Pujiyono menuturkan, tahapan proses penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di lingkungan Pertamina ini tidak pernah disampaikan sejak awal.

Hal ini membuat publik menjadi kaget dan berasumsi atas kasus yang diusut Kejaksaan Agung.

“Kemudian jadi perhatian pas Kejaksaan itu merilis pertama kali lalu melalui konferensi bahwa soal oplosan ini yang kemudian menimbulkan gejolak publik,” kata Pujiyono.

“Ya seterusnya kan ada proses klarifikasi segala macam sehingga melibatkan Komisi III dan juga melibatkan sampai Pak Jaksa Agung,” ucap dia.

Kasus tersebut terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023 dengan kerugian keuangan negara senilai Rp 193,7 triliun.

Salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Riva Siahaan (RS) selaku Dirut Pertamina Patra Niaga.

Perbuatan tersebut melibatkan dua tersangka, yakni Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

JAKARTA, investor.id - Dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) ke sejumlah anak usaha PT Pertamina dan pihak swasta periode 2018-2023 menjadi perhatian publik. Pakar hukum pidana Universitas Bengkulu, Zico Junius Fernando mengatakan, secara objektif, pertanggungjawaban hukum atas kebijakan energi dan impor minyak mentah dalam kurun waktu tersebut seharusnya dialamatkan kepada pejabat yang memiliki otoritas pada masa itu.

Zico menjelaskan bahwa dalam UU Tindak Pidana Korupsi, bisa didefinisikan dalam berbagai bentuk, seperti merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, hingga suap-menyuap dalam kebijakan atau pengambilan keputusan publik

“Jika dalam kebijakan impor minyak mentah pada periode 2018–2023 ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara, maka pihak yang terlibat dapat dijerat dengan ketentuan dalam UU tersebut. Pemeriksaan hukum harus difokuskan pada individu atau pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam kurun waktu tersebut,” kata Zico dalam keterangannya.

Di sisi lain, Zico juga mendesak Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus ini secara profesional, independen, dan berbasis pada bukti yang sah guna menjamin proses hukum yang adil. Hal tersebut agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak yang tidak terbukti terlibat. Dengan pendekatan seperti itu, lanjutnya, proses hukum tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum serta memastikan bahwa praktik korupsi dapat diberantas secara efektif dan berkelanjutan.

“Prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum, termasuk asas praduga tak bersalah, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi, harus diimplementasikan dalam proses investigasi guna memastikan penanganan perkara dilakukan secara objektif dan profesional,” ujar Zico.

Dia pun meminta publik untuk lebih cermat dan mendalami kasus korupsi ini lebih dalam lagi. Peran Kejagung juga sangat penting untuk membuat kasus ini lebih terang benderang.

“Perlu dilihat bahwa Bahlil baru dilantik sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sehingga secara faktual tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas kebijakan yang diambil pada rentang waktu 2018 hingga 2023,” sambungnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun mendorong Kejagung untuk memeriksa eks Menteri ESDM Arifin Taslim karena kejadian ini terjadi pada periode dia menjabat.

"Bahlil Lahadalia sedang melakukan pembersihan dan pembenahan tata kelola niaga impor BBM," tegas politisi dari dapil Kalimantan Tengah ini.

Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga. 

"Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," ucapnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung tengah menyidik dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 hingga 2023. Dalam pengusutannya, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka, enam di antaranya merupakan pejabat anak perusahaan Pertamina. Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus korupsi Pertamina mencapai Rp 193,7 triliun. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Gesa Vitara (gesa@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa terkait hukum terjadi sepanjang Kamis (13/3). Dari mulai Kejaksaan Agung periksa Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) hingga sidang etik eks Kapolres Ngada.

Berikut rangkuman berita Hukum yang telah disusun Kantor Berita ANTARA.

1. Ahok kaget Kejagung punya banyak data soal kinerja Pertamina

Jakarta (ANTARA) - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku kaget karena Kejaksaan Agung (Kejagung) memiliki lebih banyak data mengenai kinerja Pertamina ketimbang dirinya.

“Dari Kejaksaan Agung, mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sudah sekepala,” katanya usai diperiksa penyidik selama kurang lebih 8 jam di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis.

Baca di sini

2. Kejagung cecar Ahok 14 pertanyaan pokok terkait kasus minyak mentah

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui penyidik pada Jampidsus mencecar mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan 14 pertanyaan pokok terkait kasus korupsi minyak mentah.

“Lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi holding PT Pertamina (Persero),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis.

Baca di sini

3. Polda Jateng libatkan LPSK di kasus polisi aniaya bayi hingga tewas

Semarang (ANTARA) - Polda Jawa Tengah menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan seorang bayi oleh seorang oknum polisi berinisial Brigadir AK.

"Untuk memastikan keamanan saksi dan keluarga korban selama proses penyidikan," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Kamis.

Baca di sini

4. Bareskrim Polri ungkap 609 kasus TPPO selama 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan saat ini jajarannya sudah menangani 609 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama 2025.

"Di tahun 2025 ini kita sudah menangani sebanyak 609 kasus, dengan korban 1.503 orang dan 754 orang tersangka," kata Wahyu saat jumpa pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Kamis.

Baca di sini

5. Divpropram Polri gelar sidang etik eks Kapolres Ngada pada Senin depan

Jakarta (ANTARA) - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri akan menggelar sidang etik terhadap tersangka kasus dugaan perbuatan asusila dan penggunaan narkoba, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (FWLS), pada Senin, 17 Maret 2025.

“Divpropam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar, direncanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025,” ucap Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Karowabprof) Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam konferensi pers di Gedung Divhumas Polri, Jakarta, Kamis.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (12/3), mulai dari KPK menggeledah kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) hingga Kejagung mendalami grup “Orang-Orang Senang”.

Berikut sejumlah berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. KPK geledah kantor BJB di Bandung

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali melakukan penggeledahan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto, Rabu (12/3), membenarkan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan di Kantor Bank BJB di wilayah Bandung, Jawa Barat.

Baca selengkapnya di sini.

2. Ombudsman minta pemerintah terbitkan regulasi pengangkatan CASN 2024

Ombudsman meminta Pemerintah menerbitkan produk hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) Tahun Anggaran (TA) 2024.

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengatakan upaya tersebut perlu dilakukan sebagai jaminan kepastian Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mengenai pengangkatan CASN 2024.

"Bahwa pasti para CASN tersebut akan diangkat, serta pasti pula Oktober 2025 menjadi batas akhir pengangkatan CPNS dan Maret 2025 untuk CPPPK," ujar Robert saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (12/3).

Baca selengkapnya di sini.

3. Kejagung akan periksa Ahok terkait kasus minyak mentah pada Kamis

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sebagai saksi terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tahun 2018–2023 pada Kamis (13/3).

“Rencananya begitu. Sesuai jadwal besok Kamis,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (12/3).

Baca selengkapnya di sini.

4. Golkar sebut tak ada sangkut paut soal Ridwan Kamil digeledah KPK

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan bahwa Partai Golkar tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang menimpa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang kediamannya sempat digeledah oleh KPK.

Menurut dia, masalah yang menimpa Ridwan Kamil adalah masalah pribadi. Walaupun begitu, dia pun akan meminta badan hukum Partai Golkar untuk berkomunikasi dengan Ridwan Kamil untuk mengetahui duduk permasalahannya.

"Ya kita kan belum tahu ya terkait dengan apa, kemarin kan hanya BJB, tapi BJB ini kasusnya kasus yang mana kan kita tidak tahu," kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/3).

Baca selengkapnya di sini.

5. Kejagung dalami grup "Orang-Orang Senang" terkait kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami kebenaran grup WhatsApp yang diberi nama “Orang-Orang Senang” terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

“Tentang grup WhatsApp, kita lagi mendalami, ya,” ucap Jaksa Agung ST Burhanuddin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (12/3).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Proses pengadaan BBM juga menjadi aspek yang sangat penting untuk disoroti dan dibenahi guna mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa mendatang

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman menekankan pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta transparansi dalam implementasi kebijakan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) untuk mencegah terjadinya mala-administrasi.

Dalam pertemuan dengan PT Pertamina Patra Niaga di Jakarta (11/3), Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan oleh badan usaha, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

"Hal ini penting guna menghindari adanya potensi mala-administrasi yang dapat merugikan masyarakat," ujar Yeka, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ombudsman juga menyoroti perlunya penguatan tata kelola dalam proses pengadaan dan distribusi BBM guna memastikan kelancaran suplai dan ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Yeka menekankan bahwa keterbukaan informasi dan pengawasan publik sangat diperlukan dalam setiap tahapan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Sejalan dengan isu yang sedang menjadi perhatian publik, Ombudsman secara tegas menekankan bahwa Pertamina Patra Niaga harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan karena hal tersebut sangat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap Pertamina.

"Proses pengadaan BBM juga menjadi aspek yang sangat penting untuk disoroti dan dibenahi guna mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa mendatang," ucap dia.

Dengan adanya pertemuan tersebut, Ombudsman berharap dapat terus mengawal kebijakan publik agar berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), sehingga mampu menciptakan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Menanggapi, Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Ombudsman dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BBM, serta terus melakukan evaluasi kebijakan demi kepentingan masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola good governance yang baik di dalam Pertamina Group," ujar Direktur Manajemen Risiko Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo dalam pertemuan itu.

Pertemuan Ombudsman dengan Pertamina Patra Niaga dilakukan guna membahas isu yang sedang menjadi perhatian publik terkait permasalahan dalam pengadaan BBM.

Dalam kesempatan yang sama turut dibahas mengenai isu penyaluran elpiji (Liquefied Petroleum Gas/LPG) yang berlangsung di tengah masyarakat, sebab kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang mengandalkan pengecer dalam mendapatkan elpiji, yang dianggap memudahkan.

Namun di sisi lain, pola distribusi tersebut dinilai juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal ketersediaan dan kestabilan harga elpiji di tingkat konsumen.

Untuk itu, Ombudsman ingin memastikan keberlanjutan pendataan yang saat ini sedang dilakukan oleh Pertamina guna meningkatkan efektivitas distribusi serta memastikan subsidi elpiji dapat tepat sasaran.

Turut hadir dalam pertemuan, yakni Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga Ego Syahrial, Vice President Risk Strategy dan Governance Pertamina Patra Niaga Edo Prihandika, Manager Fuel Channel Pertamina Patra Niaga Mardian, dan Manager Stakeholder Relation Pertamina Patra Niaga Sri Nur Hidayati.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Pakar hukum pidana Universitas Bengkulu, Zico Junius Fernando mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di sejumlah anak usaha BUMN dan pihak swasta di periode 2018-2023 ini secara profesional, independen, dan berbasis pada bukti yang sah guna menjamin proses hukum yang adil.

Dengan demikian, tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak yang tidak terbukti terlibat. Zico menyatakan, proses hukum tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, serta memastikan bahwa praktik korupsi dapat diberantas secara efektif dan berkelanjutan.

Dia pun meminta publik untuk lebih cermat mendalami kasus korupsi ini. Peran Kejagung juga disebut sangat penting untuk membuat kasus ini lebih benderang.

Zico menegaskan, prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum, termasuk asas praduga tak bersalah, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi, harus diimplementasikan dalam proses investigasi guna memastikan penanganan perkara dilakukan secara objektif dan profesional

"Secara objektif, pertanggungjawaban hukum atas kebijakan energi dan impor minyak mentah dalam kurun waktu tersebut seharusnya dialamatkan kepada pejabat yang memiliki otoritas pada masa itu, kecuali terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa Bahlil telah memainkan peran aktif atau memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut sebelum menjabat," kata Zico.

Senada, Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menekankan, pembongkaran skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi BUMN beserta anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.

"Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," ucapnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung tengah menyidik dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada salah satu BUMN, Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pada 2018 hingga 2023.

Dalam pengusutan, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus korupsi Pertamina mencapai Rp193,7 triliun.

Jakarta: Dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) ke sejumlah anak usaha PT Pertamina dan pihak swasta periode 2018-2023 menjadi perhatian publik. Pakar hukum pidana Universitas Bengkulu, Zico Junius Fernando, menyebutkan jika merujuk rentang waktu kasus yang diselidiki pada 2018 hingga 2023, maka saat itu Menteri ESDM yang sedang menjabat adalah Arifin Tasrif.

"Prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum, termasuk asas praduga tak bersalah, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi, harus diimplementasikan dalam proses investigasi guna memastikan penanganan perkara dilakukan secara objektif dan profesional,” kata Zico dalam keterangan pers, Selasa, 11 Maret 2025.

Zico menjelaskan UU Tindak Pidana Korupsi dapat didefinisikan dalam berbagai bentuk, seperti merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, hingga suap-menyuap dalam kebijakan atau pengambilan keputusan publik.

"Jika dalam kebijakan impor minyak mentah pada periode 2018–2023 ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara, maka pihak yang terlibat dapat dijerat dengan ketentuan dalam UU tersebut. Pemeriksaan hukum harus difokuskan pada individu atau pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam kurun waktu tersebut," ucapnya.

Baca juga: Tegas! Menteri Bahlil Siap Sikat Mafia dan Perbaiki Tata Kelola Gas Melon

Di sisi lain, Zico juga mendesak Kejagung untuk mengungkap kasus ini secara profesional, independen, dan berbasis pada bukti yang sah guna menjamin proses hukum yang adil. Hal tersebut agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak yang tidak terbukti terlibat.

Dengan pendekatan seperti itu, lanjutnya, proses hukum tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, serta memastikan bahwa praktik korupsi dapat diberantas secara efektif dan berkelanjutan.

"Perlu dilihat bahwa Bahlil baru dilantik sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sehingga secara faktual tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas kebijakan yang diambil pada rentang waktu 2018 hingga 2023," kata Zico.

Dia pun meminta publik untuk lebih cermat dan mendalami kasus korupsi ini lebih dalam lagi. Peran Kejagung juga sangat penting untuk membuat kasus ini lebih terang benderang.

"Secara objektif, pertanggungjawaban hukum atas kebijakan energi dan impor minyak mentah dalam kurun waktu tersebut seharusnya dialamatkan kepada pejabat yang memiliki otoritas pada masa itu, kecuali terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa Bahlil telah memainkan peran aktif atau memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut sebelum resmi menjabat," kata Zico.

Senada dengan Zico, Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun mendorong Kejagung untuk memeriksa eks Menteri ESDM Arifin Taslim karena dugaan korupsi ini terjadi pada periode dia menjabat.

Baca juga: Golkar Sebut Korupsi Pertamina dengan Kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri ESDM Tidak Sinkron

"Bapak Bahlil Lahadalia sedang melakukan pembersihan dan pembenahan tata kelola niaga impor BBM," ucap politisi dari dapil Kalimantan Tengah ini.

Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.

"Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," ujar Mukhtarudin.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung tengah menyidik dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 hingga 2023.

Dalam pengusutannya, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka, enam di antaranya merupakan pejabat anak perusahaan Pertamina. Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus korupsi Pertamina mencapai Rp193,7 triliun. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengaku siap diproses hukum bila terbukti melakukan korupsi atau menerima suap.

Pernyataan itu ia sampaikan ketika Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina dan Subholding-nya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Rapat dengar pendapat digelar setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023.

Kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun pada 2023.

“Jangan sampai ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Simon dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (11/3/2025).

“Bahkan, apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap diproses hukum, namun dengan semangat untuk bekerja sebaik-baiknya,” tambahnya.

Pertamina hargai proses hukum di Kejagung

Selain siap diproses hukum, Simon juga menyampaikan, Pertamina sangat mendukung proses penegakan hukum yang saat ini berlangsung di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang.

Salah satu petinggi Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Menurut Simon, Pertamina sudah menghormati fakta hukum yang diungkap oleh Kejagung.

Ia menganggap, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sebagai ujian yang cukup berat bagi Pertamina.

Namun, Simon menjadikan kasus tersebut sebagai dorongan bagi Pertamina supaya lebih maju.

“Saya terbuka sampaikan apa adanya, bahwa pada awal konpers dari Kejagung, tentunya kami menghormati proses hukum dan fakta hukum yang ditemukan. Jadi, kami tidak ingin pada kesempatan itu, termasuk saya sendiri, tidak ingin muncul dulu, supaya tidak terlalu memperkeruh suasana,” ujar Simon.

“Nanti ketika saya muncul, saya menghindari kesan seolah-olah defensive seolah-olah ada temuan seperti ini. Jadi kami memberikan waktu kepada Kejaksaan Agung, penegak hukum sambil kami intropeksi diri, evaluasi internal,” tambahnya.

Simon mengaku sudah minta maaf kepada masyarakat Indonesia

Di hadapan anggota Komisi VI, Simon mengatakan, ia sudah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas megakorupsi Rp 193,7 triliun yang mengguncang Pertamina.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Simon ketika menggelar konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta pada Senin (3/3/2025).

Ia mengaku, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sangat menimbulkan kegaduhan.

Namun, Simon meminta kesempatan untuk bekerja keras dan mendapatkan kembali kepercayaan serta kebanggaan dari masyarakat.

Ia menambahkan, Pertamina sudah membentuk crisis center dengan dukungan dari semua subholding dan direktorat sebagai langkah responsif untuk keberlanjutan bisnis.

Crisis center tersebut bertugas untuk mengintegrasikan informasi dan koordinasi lintas fungsi serta memiliki personel yang siaga memonitor setiap eskalasi potensi risiko bisnis dan personal.

“Tentunya kembali lagi saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi VI karena kita tahu Pertamina sebagai bagian dari BUMN, badan usaha milik negara di mana negara di sini adalah bentuk pengakuan kedaulatan terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia,” ungkap Simon.

Simon sebut Pertamina sebagai soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia

Lebih lanjut, Simon mengatakan bahwa Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia.

Ha tersebut dikatakan Simon ketika mengutip pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kala bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir 2024.

Pada saat itu, Prabowo berpesan kepada Simon supaya selalu setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

Prabowo juga meminta Simon setia kepada Merah Putih sambil menunjuk bendera yang ada di dalam Istana.

“Itulah yang selalu kami resapi. Tentunya kembali lagi, ketika kami menghadapi ujian dugaan pelanggaran hukum yang sedang berlangsung, kami hormati,” imbuh Simon.

"Tentunya saya juga memberikan semangat, memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa di dalam Pertamina masih banyak sosok Merah Putuih yang mau berjuang demi kebaikan dan kemajuan Pertamina,” sambungnya.

KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengaku siap diproses hukum bila terbukti melakukan korupsi atau menerima suap.

Pernyataan itu ia sampaikan ketika Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina dan Subholding-nya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Rapat dengar pendapat digelar setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023.

Kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun pada 2023.

“Jangan sampai ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Simon dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (11/3/2025).

“Bahkan, apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap diproses hukum, namun dengan semangat untuk bekerja sebaik-baiknya,” tambahnya.

Pertamina hargai proses hukum di Kejagung

Selain siap diproses hukum, Simon juga menyampaikan, Pertamina sangat mendukung proses penegakan hukum yang saat ini berlangsung di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang.

Salah satu petinggi Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Menurut Simon, Pertamina sudah menghormati fakta hukum yang diungkap oleh Kejagung.

Ia menganggap, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sebagai ujian yang cukup berat bagi Pertamina.

Namun, Simon menjadikan kasus tersebut sebagai dorongan bagi Pertamina supaya lebih maju.

“Saya terbuka sampaikan apa adanya, bahwa pada awal konpers dari Kejagung, tentunya kami menghormati proses hukum dan fakta hukum yang ditemukan. Jadi, kami tidak ingin pada kesempatan itu, termasuk saya sendiri, tidak ingin muncul dulu, supaya tidak terlalu memperkeruh suasana,” ujar Simon.

“Nanti ketika saya muncul, saya menghindari kesan seolah-olah defensive seolah-olah ada temuan seperti ini. Jadi kami memberikan waktu kepada Kejaksaan Agung, penegak hukum sambil kami intropeksi diri, evaluasi internal,” tambahnya.

Simon mengaku sudah minta maaf kepada masyarakat Indonesia

Di hadapan anggota Komisi VI, Simon mengatakan, ia sudah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas megakorupsi Rp 193,7 triliun yang mengguncang Pertamina.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Simon ketika menggelar konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta pada Senin (3/3/2025).

Ia mengaku, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sangat menimbulkan kegaduhan.

Namun, Simon meminta kesempatan untuk bekerja keras dan mendapatkan kembali kepercayaan serta kebanggaan dari masyarakat.

Ia menambahkan, Pertamina sudah membentuk crisis center dengan dukungan dari semua subholding dan direktorat sebagai langkah responsif untuk keberlanjutan bisnis.

Crisis center tersebut bertugas untuk mengintegrasikan informasi dan koordinasi lintas fungsi serta memiliki personel yang siaga memonitor setiap eskalasi potensi risiko bisnis dan personal.

“Tentunya kembali lagi saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi VI karena kita tahu Pertamina sebagai bagian dari BUMN, badan usaha milik negara di mana negara di sini adalah bentuk pengakuan kedaulatan terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia,” ungkap Simon.

Simon sebut Pertamina sebagai soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia

Lebih lanjut, Simon mengatakan bahwa Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia.

Ha tersebut dikatakan Simon ketika mengutip pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kala bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir 2024.

Pada saat itu, Prabowo berpesan kepada Simon supaya selalu setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

Prabowo juga meminta Simon setia kepada Merah Putih sambil menunjuk bendera yang ada di dalam Istana.

“Itulah yang selalu kami resapi. Tentunya kembali lagi, ketika kami menghadapi ujian dugaan pelanggaran hukum yang sedang berlangsung, kami hormati,” imbuh Simon.

"Tentunya saya juga memberikan semangat, memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa di dalam Pertamina masih banyak sosok Merah Putuih yang mau berjuang demi kebaikan dan kemajuan Pertamina,” sambungnya.

Bos PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri berjanji membersihkan SPBU nakal yang ada di Indonesia.

"Banyak laporan masuk terhadap beberapa praktik-praktik SPBU yang nakal. Nanti akan kita kerja sama dengan aparat (penegak) hukum untuk kita bersihkan. Jangan sampai rakyat yang dirugikan," tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/3).

Simon menegaskan pegawai Pertamina harus siap bertanggung jawab secara hukum, andai ditemukan dugaan kasus korupsi sampai suap.

"Bahkan, apabila itu (korupsi dan suap) terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap untuk diproses hukum," janjinya.

Ia menegaskan menghormati proses terkait dugaan pelanggaran hukum di internal perusahaan. Namun, Simon meyakinkan sosok Merah Putih masih mewarnai perusahaan itu.

Simon mengatakan Pertamina juga menyediakan layanan Call Center resmi di 135. Bahkan, ia membagikan nomor khusus 081417081945 yang dipegangnya secara pribadi untuk menerima aduan dan keluhan masyarakat.

Direktur Utama Pertamina itu menegaskan selalu membawa ponsel keduanya yang berisi nomor khusus tersebut. Simon mengaku enggan memakai admin untuk menjawab setiap keluhan yang masuk.

"Jangan sampai rakyat yang dirugikan. Jadi, nomor ini saya pakai terus. Kadang-kadang jam 12 (malam), jam 1 (dini hari), jam 3 (pagi). Bahkan, ada yang tidak percaya kalau itu saya, saya telepon balik, 'Ini benar saya'," tegas Simon.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan salah satu pejabat anak usaha Pertamina sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023. Dalam kasus itu, ada 9 tersangka, yakni 6 pegawai Pertamina dan 3 pihak swasta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan siap diproses hukum jika melakukan korupsi ataupun menerima suap demi kepentingan tertentu.

Simon menegaskan bahwa tidak boleh ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan tertentu.

"Jangan sampai ada insan Pertamina yang terima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, kita harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum," ujar Simon dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

"Bahkan apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap untuk diproses hukum," kata dia melanjutkan.

Simon lantas mengungkapkan kondisi terkini di internal Pertamina.

Menurutnya, saat ini mereka semua sedang berbenah dan menerapkan zero tolerance terhadap korupsi.

"Kondisi kami saat ini, izinkan kami berbenah. Izinkan kami lakukan semangat zero tolerance terhadap korupsi, tidak hanya korupsi. Juga terhadap suap, suap di dalam internal Pertamina. Kita juga harus berbenah diri," tutur Simon.

Simon berharap semua insan Pertamina dijauhkan dari perbuatan melanggar hukum.

Dia juga mengganti sejumlah pejabat di bawahnya di Pertamina usai banyak orang yang ditangkap Kejagung.

"Namun tentunya dengan semangat untuk bekerja sebaik-baiknya, semoga kita semua selalu dijauhkan dari perbuatan melanggar hukum atau perbuatan tercela," kata Simon.

Diketahui, Pertamina tengah dirundung beragam masalah hukum, salah satunya adalah kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka, 6 di antaranya merupakan pejabat anak perusahaan Pertamina.

Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi; Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin.

Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya; dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne.

Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka, yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.