Hukum, dari Kejagung periksa Ahok hingga sidang etik Kapolres Ngada
Beberapa peristiwa terkait hukum terjadi sepanjang Kamis (13/3). Dari mulai Kejaksaan Agung periksa Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) hingga sidang etik eks ... [432] url asal
#ahok #basuki-tjahaya-purana #pertamina #kejaksaan-agung #kapolres-ngada #sidang-etik
Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa terkait hukum terjadi sepanjang Kamis (13/3). Dari mulai Kejaksaan Agung periksa Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) hingga sidang etik eks Kapolres Ngada.
Berikut rangkuman berita Hukum yang telah disusun Kantor Berita ANTARA.
1. Ahok kaget Kejagung punya banyak data soal kinerja Pertamina
Jakarta (ANTARA) - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku kaget karena Kejaksaan Agung (Kejagung) memiliki lebih banyak data mengenai kinerja Pertamina ketimbang dirinya.
“Dari Kejaksaan Agung, mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sudah sekepala,” katanya usai diperiksa penyidik selama kurang lebih 8 jam di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis.
2. Kejagung cecar Ahok 14 pertanyaan pokok terkait kasus minyak mentah
Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui penyidik pada Jampidsus mencecar mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan 14 pertanyaan pokok terkait kasus korupsi minyak mentah.
“Lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi holding PT Pertamina (Persero),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis.
3. Polda Jateng libatkan LPSK di kasus polisi aniaya bayi hingga tewas
Semarang (ANTARA) - Polda Jawa Tengah menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan seorang bayi oleh seorang oknum polisi berinisial Brigadir AK.
"Untuk memastikan keamanan saksi dan keluarga korban selama proses penyidikan," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Kamis.
4. Bareskrim Polri ungkap 609 kasus TPPO selama 2025
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan saat ini jajarannya sudah menangani 609 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama 2025.
"Di tahun 2025 ini kita sudah menangani sebanyak 609 kasus, dengan korban 1.503 orang dan 754 orang tersangka," kata Wahyu saat jumpa pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Kamis.
5. Divpropram Polri gelar sidang etik eks Kapolres Ngada pada Senin depan
Jakarta (ANTARA) - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri akan menggelar sidang etik terhadap tersangka kasus dugaan perbuatan asusila dan penggunaan narkoba, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (FWLS), pada Senin, 17 Maret 2025.
“Divpropam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar, direncanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025,” ucap Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Karowabprof) Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam konferensi pers di Gedung Divhumas Polri, Jakarta, Kamis.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Hukum, 1.611 kasus judol pada 2024 hingga napi diberi pendidikan HAM
Berbagai peristiwa hukum pada hari Selasa (31/12) yang menjadi sorotan, mulai dari 1.611 kasus judi online (daring) dari 4.926 kasus perjudian yang diungkap ... [484] url asal
#1-611-kasus-judi-online-di-2024 #napi-diberikan-pendidikan-ham #polri-berhasil-jaga-stabilitas-keamanan-nasional #kasus-dwp #sidang-etik-oknum-polisi #polr
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada hari Selasa (31/12) yang menjadi sorotan, mulai dari 1.611 kasus judi online (daring) dari 4.926 kasus perjudian yang diungkap selama tahun 2024 hingga narapidana yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan amnesti akan diberikan pendidikan HAM.
Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.
1. Polri ungkap 1.611 kasus judi "online" selama 2024
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bahwa Korps Bhayangkara berhasil mengungkap 1.611 kasus judi online (daring) dari 4.926 kasus perjudian yang diungkap selama tahun 2024.
"Sebanyak 1.611 perkara di antaranya merupakan tindak pidana perjudian online yang melibatkan 1.918 tersangka yang berperan sebagai bandar, admin, operator, telemarketing, endorse, pengepul, hingga pemain," ucapnya dalam acara Rilis Akhir Tahun 2024 yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
2. Menteri Pigai sebut napi yang dapat amnesti akan diberi pendidikan HAM
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut narapidana yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto akan diberikan pendidikan HAM terlebih dahulu.
Pigai saat ditemui di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pendidikan HAM tersebut untuk membangun kesadaran HAM dan mengubah pola pikir para narapidana dari kriminal menjadi humanis.
"Pelatihan mereka terkait dengan nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, perdamaian, supaya yang paling penting ‘kan perubahan mindset. Mindset kriminal, (diubah menjadi) mindset human," ujarnya.
Selengkapnya klik di sini.
3. Pakar nilai Polri berhasil jaga stabilitas keamanan nasional pada 2024
Pakar intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai bahwa Polri berhasil menjaga stabilitas keamanan nasional pada 2024 karena mampu menangani berbagai kasus yang menjadi perhatian masyarakat di tengah tahun politik.
"Kita lihat, misalnya, ada judi online yang banyak merugikan masyarakat dapat diberantas. Ini menunjukkan bahwa Polri mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat," kata Simon, demikian dia akrab dipanggil, dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
4. Polri mulai gelar sidang etik oknum polisi di kasus DWP
Divisi Propam Polri mulai menggelar sidang pelanggaran etik terhadap oknum polisi yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia dalam gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP).
“Benar, sesuai pada komitmen pimpinan Polri melalui Divisi Propam Polri yang sudah disampaikan telah menindak tegas, dan hari ini dimulai di sidang etik,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko kepada awak media di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
5. Kapolri: pastikan personel bersiaga sampai pergantian tahun 2025
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan sejumlah personel untuk terus bersiaga sampai acara perayaan tahun baru 2025 selesai demi mendukung masyarakat merayakan tahun baru dengan aman.
"Pastikan semua personel terus bersiaga sampai dengan seluruh rangkaian perayaan pergantian tahun baru 2025 betul-betul tuntas, " katanya saat ditemui di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Bripda CH Diduga Aniaya Tahanan Polresta Palu hingga Tewas Disanksi PTDH
Bripda CH dari Polresta Palu dipecat karena menganiaya tahanan hingga tewas. Sanksi PTDH dijatuhkan setelah sidang etik. Bripda M masih diperiksa. [486] url asal
#aniaya-tahanan-polresta-palu #sulteng-akbp #rs-bhayangkara #detikcom #sugeng-lestari #dirreskrimum-polda #bayu-adityawan #tewas #penjara #kuhp #sidang-etik #komisi-kode-etik #djoko-wienartono #tahanan-polresta #kdr
Palu - Oknum anggota Polresta Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Bripda CH dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas kasus penganiayaan tahanan bernama Bayu Adityawan hingga tewas. Perilaku Bripda CH disebut perbuatan tercela sebagai anggota Polri.
"Putusan majelis komisi kode etik memutuskan rekomendasi PTDH (untuk Bripda CH) dari dinas kepolisian," ujar Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng AKBP Sugeng Lestari kepada detikcom, Senin (18/11/2024).
Sugeng mengatakan sidang etik Bripda CH digelar di Mapolda Sulteng pekan lalu. Dia menyebut putusan itu juga berisi tentang perilaku tercela Bripda CH karena melakukan penganiayaan.
"Sidang etik minggu kemarin. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," terangnya.
Sugeng menyebut Bripda CH juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Bayu. Bripda CH dijerat Pasal 354 subsider 351 ayat (3) KUHP Tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Sementara satu oknum polisi lainnya, Bripda M yang juga diduga ikut menganiaya korban masih berstatus saksi. Penyidik masih memeriksa dugaan pelanggaran pidana dan etik Bripda M.
"Untuk Bripda M masih saksi," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, tahanan Polresta Palu bernama Bayu Adityawan bernasib tragis usai tewas diduga dianiaya dua oknum polisi, Bripda CH dan Bripda M. Kedua pelaku berdalih melakukan penganiayaan karena korban berisik dalam sel saat waktu istirahat.
Kasus bermula saat Bayu dijebloskan ke tahanan Polresta Palu atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Belakangan Bayu dikabarkan meninggal dunia saat dirawat di RS Bhayangkara, Palu, Kamis (12/9).
Propam Polda Sulteng kemudian turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran anggotanya di balik tewasnya Bayu. Berdasarkan penyelidikan Propam itulah terungkap Bayu sempat dianiaya oleh Bripda CH dan Bripda M.
Dirreskrimum Polda Sulteng kemudian menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan, Selasa (1/10). Kedua oknum polisi itu langsung menjalani sanksi penempatan khusus (patsus) selama 20 hari yang dimulai 28 September 2024.
"Status dua anggota Bripda CH dan Bripda M adalah terduga pelanggar. Mereka telah diamankan di tempat khusus sejak tanggal 28 September 2024 untuk selama 20 hari ke depan," ujar Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Djoko Wienartono kepada wartawan, Kamis(10/10).
(sar/ata)