Menkum Target RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Sesegera Mungkin
Supratman mengatakan Prabowo sudah berkomunikasi dengan ketum parpol terkait RUU Perampasan Aset. Pihaknya menunggu perkembangan selanjutnya. [220] url asal
#ruu-perampasan-aset #prabowo-subianto #menkum-supratman-andi-agtas #jakarta-selatan #prolegnas #ruu #kantor-kemenkum #presiden #baleg #dpr-ri #pemerintah #supratman-andi-agtas #dpr #politik #prabowo #perampasan #pres
Jakarta - Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset belum dibahas DPR RI meski Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan dukungan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Prabowo sudah berkomunikasi dengan ketua umum partai politik terkait RUU Perampasan Aset.
"Saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk undang-undang itu adalah produk politik. Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh Ketua-Ketua Umum Partai Politik," kata Supratman kepada wartawan di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).
Supratman belum memastikan apakah nantinya RUU Perampasan Aset bakal jadi inisiatif DPR atau pemerintah. Namun, pihaknya mendukung RUU itu masuk dalam pembahasan.
"Nanti kita lihat apa yang menjadi keputusan kita dalam penyusunan prolegnas yang akan datang. Apakah akan tetap menjadi inisiatif pemerintah atau kemungkinan untuk lebih cepatnya ini bisa menjadi inisiatif DPR. Jadi ini pilihan-pilihan, nanti kita lihat," ujarnya.
Kini Kemenkum terus memantau perkembangan soal RUU tersebut. Bahkan Menkum memerintahkan jajarannya untuk berkomunikasi dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR untuk memasukkan RUU tersebut ke Prolegnas.
"Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-Undangan yang bertanggung jawab yang mengurus prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan legislasi di Parlemen," ungkap Supratman.
Simak juga Video Mensesneg: Prabowo Pilih Komunikasi ke DPR Soal RUU Perampasan Aset
Jubir Ungkap Prabowo Bahas RUU Perampasan Aset Saat Bertemu Ketum Parpol
"Dan ini bukan belum didiskusikan beliau. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini salah satu juga materi," kata Mensesneg Prasetyo Hadi. [342] url asal
#mensesneg #prabowo-subianto #ruu-perampasan-aset #perampasan-aset #prasetyo-hadi #may-day #supratman-andi-agtas #prolegnas #kompleks-istana-kepresidenan #jakarta-pusat #program-legislasi-nasional #perppu #kemente
Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait RUU Perampasan Aset sampai saat ini. Prasetyo menyebut Prabowo membahas RUU ini saat bertemu para ketum partai politik (parpol).
"Kalau pertanyaannya apakah dipertimbangkan Perppu untuk sampai hari ini, belum. Beliau lebih memilih, kita memilih untuk kita mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).
"Dan ini bukan belum didiskusikan beliau. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini salah satu juga materi," imbuhnya.
Prasetyo memastikan Prabowo memiliki perhatian khusus pada RUU Perampasan Aset. Menurutnya, RUU tersebut sejalan dengan Asta Cita yang berkomitmen memberantas korupsi.
"Pada saat May Day juga beliau menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mengenai pemberantasan korupsi. Ini kan turunannya, kira-kira kan begitu," katanya.
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan pemerintah akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membahas poin-poin usulan dalam RUU itu.
"Pasti dilibatkan (PPATK), karena PPATK kan salah satu yang kemudian memiliki data, data arus transfer keluar, masuk, kemudian punya teknologi untuk bisa melakukan analisa sesuatu ini terdeteksi adanya pelanggaran atau tidak. Pasti, pasti dilibatkan," katanya.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya mengatakan draf RUU Perampasan Aset sedang difinalisasi. Kementerian Hukum mematangkan draf akhir RUU Perampasan Aset bersama dengan PPATK.
"Pemerintah sekali lagi Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan. Dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).
Di samping itu, dia mengatakan pemerintah juga berkonsultasi dengan DPR untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
"Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan Prolegnas berikutnya," lanjutnya.
Saksikan Live DetikSore:
(fca/rfs)
Pemerintah Matangkan Draf RUU Perampasan Aset, Kapan Mulai Dibahas di DPR?
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan draf rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sedang difinalisasi. [255] url asal
#menkum-supratman-andi-agtas #ruu-perampasan-aset #ppatk #dpr #prabowo-subianto #prabowo #pematangan #subianto #perubahan #matangkan #presiden-prabowo #pemerintah-matangkan-draf-ruu-perampasan-aset #jakarta #peramp
Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan draf rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sedang difinalisasi. Kementerian Hukum mematangkan draf akhir RUU Perampasan Aset bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Pemerintah sekali lagi Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan. Dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Di samping itu, dia mengatakan Pemerintah juga berkonsultasi dengan DPR untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional (prolegnas).
"Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya," lanjutnya.
Sebelum dibahas bersama DPR, RUU Perampasan Aset perlu masuk dalam Prolegnas. Supratman menyebut RUU Perampasan Aset saat ini menjadi inisiatif pemerintah.
"Sampai sekarang masih tetap akan menjadi inisiatif pemerintah," ujarnya.
Supratman belum mengetahui apakah akan ada draf baru yang disampaikan ke DPR. Ia menekankan proses pematangan dalam internal pemerintah saat ini masih berjalan dengan kementerian terkait.
"Nanti kita lihat. Yang pasti kan kita lagi komunikasikan dengan teman-teman di DPR. Kemudian juga dengan lintas kementerian ya. Tadi pagi saya sudah ketemu dengan Ketua PPATK membicarakan juga," ujarnya.
Dia mengatakan saat ini juga menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kita, saya belum lihat apakah ada perubahan draf baru. Justru karena itu kita akan rapat lintas kementerian sambil menunggu arahan Bapak Presiden," lanjut Supratman.
(eva/jbr)
Pengamat: RUU Perampasan Aset jadi kebutuhan mendesak memperkuat hukum
Pengamat hukum dan pembangunan Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho mengatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset ... [459] url asal
#hardjuno-wiwoho #ruu-perampasan-aset #koruptor #perampasan-aset #sistem-hukum
Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan pembangunan Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho mengatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem hukum.
Ia menuturkan pengesahan RUU Perampasan Aset dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia.
"Dengan memberikan wewenang lebih besar kepada lembaga penegak hukum, RUU ini diharapkan dapat mempercepat proses perampasan aset dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya," ujar Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Maka dari itu, diua berpendapat terdapat urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset, mengingat kelemahan regulasi saat ini yang menghambat pemulihan aset negara dan memberikan peluang bagi koruptor untuk menyembunyikan kekayaannya.
Sebelumnya saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4), Presiden Prabowo Subianto menjawab berbagai pertanyaan, salah satunya mengenai RUU Perampasan Aset.
Presiden telah menunjukkan kemarahan terhadap praktik korupsi yang merajalela. Namun, Hardjuno menilai pernyataan Presiden belum menyentuh inti permasalahan secara konkret, terutama terkait nasib RUU Perampasan Aset yang hingga kini belum disahkan.
Dengan demikian, ia berharap Presiden bisa menunjukkan keseriusan pemberantasan korupsi di tanah air dengan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Dia merasa RUU Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat dan mendapatkan legitimasi serta dukungan dari masyarakat, memperkuat upaya pemberantasan korupsi, dan mewujudkan sistem hukum yang lebih adil di Indonesia.
Pasalnya, kata dia, RUU tersebut sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk menutup celah kejahatan ekonomi lantaran menggunakan pendekatan non-conviction based asset forfeiture atau aset bisa dirampas meski belum ada putusan pidana, selama bisa dibuktikan bahwa itu hasil kejahatan.
"Apalagi dalam kasus yang sulit dituntaskan secara pidana, karena pelaku menyembunyikan atau mengalihkan aset dengan cerdik. Ini penting agar negara tidak selalu kalah cepat dari koruptor yang sudah menyiapkan pelarian sejak awal,” ungkapnya.
Dia menegaskan bahwa keberanian negara dalam menindak korupsi akan menjadi cermin keberanian bangsa ini menatap masa depan.
Namun demikian, Hardjuno tetap menekankan bahwa RUU itu bukan berarti bebas risiko, sehingga tetap diperlukan kehati-hatian, pengawasan ketat, dan mekanisme hukum yang adil dalam pelaksanaannya.
“Kita tidak boleh gegabah. Tapi jangan pula takut mengambil langkah hanya karena ada risiko,” ujar Hardjuno.
Adapun RUU Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Namun, RUU itu tak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.
Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menginginkan RUU tentang Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2026.
Untuk mencapai hal itu, kata Sturman di Jakarta, Rabu (4/12/2024), RUU yang masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025 harus selesai dibahas di DPR.
RUU yang masuk prioritas pada tahun 2025 terfapat sebanyak 41 RUU, yang diusulkan oleh 13 komisi di DPR, Baleg, pemerintah, hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Mensesneg Prasetyo Hadi Temui Massa 'Indonesia Gelap' di Patung Kuda
Didampingi Kapolres Jakpus Susatyo, Prasetyo naik ke atas mobil komando. Korlap aksi menyampaikan poin-poin aspirasinya. [240] url asal
#demo #indonesia-gelap #prasetyo-hadi #mensesneg-prasetyo-hadi #anarkis #pendidikan #sahkan-ruu #pemerintahan-prabowo #jokowi #uu-minerba #perampasan #kapolres #kepolisian #susatyo #istana-negara #patung-kuda #jakpus
Jakarta - Mensesneg Prasetyo Hadi turun menemui massa aksi 'Indonesia Gelap' di kawasan Patung Kuda, Jakarta, sore ini. Prasetyo turun di tengah desakan massa.
Sejatinya, massa ingin menyampaikan aspirasinya di depan Istana Negara. Namun aksi itu terhenti di kawasan Patung Kuda, Kamis (20/2/2025). Sebab ruas jalan ke arah Istana ditutupi barrier beton.
Aksi massa sempat memanas, bahkan mencoba merobohkan barrier beton yang dipasang polisi. Massa terus bergerak dengan melemparkan benda ke arah petugas kepolisian.
Polisi terus mengimbau agar aksi tak anarkis. Namun aksi terus memanas. Hingga akhirnya kepolisian menyebut tengah berdialog dengan Istana untuk bertemu dengan massa.
Istana setuju dan Prasetyo Hadi hadir menemui massa aksi. Mulanya, Prasetyo berdialog di belakang barrier beton. Massa tak terima dan memintanya maju menemui mereka.
Polisi meminta koordinator lapangan aksi agar menjamin keamanan Prasetyo. Korlap menyanggupi.
Didampingi Kapolres Jakpus Susatyo, Prasetyo naik ke atas mobil komando. Korlap aksi menyampaikan poin poin aspirasinya.
Sebagai informasi, pada demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang di bawa BEM SI. Rinciannya sebagai berikut:
1. Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-Besaran Makan Bergizi Gratis
4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah
5. Tolak Dwifungsi TNI
6. Sahkan RUU Perampasan Aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo
Potret Komplotan Perampok Pembunuh Nenek di Bekasi Kini Berbaju Tahanan
Polisi menghadirkan para perampok sadis yang tega membunuh nenek berusia 72 tahun di Bekasi. Ini potretnya. [267] url asal
#perampokan #nenek-dibunuh-perampok #jabodetabek #polda-metro-jaya #pembunuhan #perampok-pembunuh #cabangbungin #lecet #polres-metro-bekasi #ties #polda #pukulan #leher #polres-metro #gedung-ditreskrimum-polda-metro
Jakarta - Polda Metro Jaya menangkap perampok sadis yang diduga membunuh seorang nenek Bimih (72) di rumahnya di Cabangbungin, Kabupaten Bekasi. Ttal ada lima pelaku yang kini resmi ditahan.
Para pelaku dihadirkan dalam jumpa pers di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (17/2/2025). Para tersangka kini sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye lengkap dengan tangan terborgol kabel ties.
Tak ada sepatah kata pun terucap dari mulut para tersangka. Tak lagi bengis, para tersangka kini hanya tertunduk lesu saat dihadirkan di hadapan awak media.
 Polda Metro Jaya menghadirkan 5 tersangka perampokan sadis yang menewaskan nenek Bimih (72) di Cabangbungin, Bekasi. (Wildan Noviansah/detikcom) |
Peristiwa Perampokan
Nenek Bimih ditemukan tewas oleh warga pada Senin (10/2) dini hari. Berawal ketika saksi berinisial R melintas di depan rumah korban yang juga dijadikan toko kelontong, melihat ada 2 unit motor dan 3 orang pria mencurigakan di depan rumah korban.
Saksi kemudian menegur ketiga pria asing itu. Tak lama kemudian, saksi melihat satu pria lainnya keluar dari rumah korban dan mereka langsung tancap gas.
Saat itu warga mendapati korban sudah meninggal. Korban meninggal dengan kondisi leher, kaki, dan tangan yang terikat. Selain itu, ada luka pada bagian wajah korban.
"Korban meninggal dunia dengan terdapat lilitan baju pada leher, kaki diikat menggunakan kain, tangan terikat menggunakan baju. Terdapat luka lecet pada bagian bawah mata, lecet pada hidung, memar akibat pukulan pada bibir," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar.
Simak Video 'Wanita Pegawai SPBU di Bandung Jadi Korban Begal saat Pulang Kerja':
Saksikan Live DetikSore:
Pelapor Menangkan Praperadilan, Harap Kasus Charlie Chandra Dibuka Kembali
Pihak pelapor menyatakan telah memenangkan praperadilan terkait kasus Charlie Chandra. Pelapor berharap kasus itu kembali dibuka. [753] url asal
#charlie-chandra #kasus-charlie-chandra #pemalsuan-surat #blokir #penyidik #pihak-kuasa-hukum-pt-mbm #the-pit-nio #shm-5-lemo #muannas-alaidid #perampasan #putusan-pn-tangerang #bdg #tersangka #tuduhan-penggela
Jakarta - Pihak kuasa hukum PT MBM menyatakan pihaknya telah memenangkan praperadilan kasus dugaan pemalsuan surat dengan terlapor Charlie Chandra. Untuk itu, pihak PT MBM selaku pelapor meminta agar kasus tersebut kembali dibuka.
"Fakta hukumnya jelas bahwa praperadilan yang dimenangi pengembang sebagai korban terjadi karena ulahnya sendiri, dimana Charlie mengingkari perjanjian damai yang sah," ujar Muannas Alaidid selaku kuasa hukum PT MBM, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/2/2025).
"Pengadilan Negeri (PN) Serang pun telah menegaskan bahwa SP3 yang sempat membebaskannya tidak sah dan memerintahkan agar kasusnya untuk dilanjutkan," sambungnya.
Menurut Muannas, Charlie Chandra membuat framing seolah-olah dirinya adalah korban dalam kasus pemalsuan dokumen pertanahan. Padahal, kasus Charlie Chandra bukan tentang sengketa lahan melawan pengembang, melainkan dugaan pemalsuan dokumen tanah berupa tandatangan pemilik asli tanah The Pit Nio yang terbukti dipalsukan sejak tahun 1993 sesuai Putusan PN Tangerang.
"Sudah ada terpidananya dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya kasus ini sudah berproses secara hukum panjang," imbuhnya.
Muannas mengatakan Charlie sendiri sebelumnya sudah mendapatkan kesempatan melalui mekanisme keadilan restoratif di Polda Banten, meski ia sempat buron selama berbulan-bulan sebelum ditangkap. Akan terapi, menurutnya, Charlie mengingkari kesepakatan perdamaian yang telah dibuat.
"Masalah yang harusnya sudah selesai karena ada perdamaian, malah belakangan dia muncul dan menuntut kembali, lalu menyerang pengembang seolah dia korban dari perampasan tanah yang katanya miliknya," ungkapnya.
"Karena itu, kami sebagai korban mengajukan praperadilan, dan pengadilan pun sudah menilai bahwa penghentian penyidikan oleh polisi terhadapnya cacat hukum akibat ulah charlie yang terbukti mengingkari perjanjian damai," lanjut dia.
Oleh sebab itu, Muannas menyampaikan dengan adanya putusan sidang praperadilan tersebut, ia berharap kasus tersebut kembali dibuka.
"Harapan kami merasa perlu agar kasusnya dibuka kembali untuk mendapatkan keadilan dan efek jera bagi Charlie," ujarnya.
Muannas pun menantang Charlie untuk membuktikan di pengadilan jika merasa dirinya tidak bersalah. Ia meminta agar Charlie Chandra mengikuti proses hukum yang berjalan saat ini.
"Jika Charlie benar-benar merasa dirinya tidak bersalah, buktikan saja di pengadilan, bukan dengan memainkan opini publik. Apalagi hukum nanti akan memberikan kesempatan baginya untuk membela diri di persidangan, silahkan buktikan kalo dia adalah korban, dan benar itu tanah miliknya. Maka, sebagai warga negara yang baik, jalani saja proses hukum dengan fair, hadapi bukti yang ada, dan hormati keputusan yang sudah dikeluarkan pengadilan," bebernya.
"Untuk itu seperti adagium keadilan harus ditegakkan meski langit akan runtuh sekalipun, jadi hukum harus tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku, bukan berdasarkan opini yang sengaja dibangun untuk mengaburkan kebenaran dan membela diri," pungkasnya.
Penjelasan Charlie Chandra
Charlie Chandra menjelaskan kronologi kasus dugaan pemalsuan surat yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka di Polda Banten. Menurutnya, sudah ada perjanjian perdamaian dengan pihak pelapor sebelumnya.
Charlie Chandra menjelaskan kasus bermula pada 2021 ketika dirinya ditawari PT Mandiri Bangun Makmur jual beli tanah di kantor PIK2. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut sudah ada penyidik Polda Metro duduk di sebelah legal manager PT Mandiri Bangun Makmur.
"Karena tidak ada kesepakatan, Charlie Chandra dilaporkan atas tuduhan penggelapan SHM 5/Lemo," kata Juju Purwantoro selaku kuasa hukum Charlie Chandra, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).
Tanah yang menjadi sengketa itu diklaim tercatat atas nama Sumita Chandra, ayah dari Charlie Chandra. Tanah tersebut dikelola sejak 1989 sebagai tambak ikan bandeng dan kemudian pada 2000 disewakan kepada penggarap.
"Kepemilikan diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri Nomor 726/Pdt/1998/PT.Bdg yang menyatakan bahwa Sumita Chandra adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum," imbuhnya.
Ia mengatakan kasus tersebut sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan kkemudian dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Sertifikat hak milik SHM 5/Lemo yang sebelumnya disita dikembalikan ke BPN dan kemudian diserahkan kembali kepada Charlie Chandra.
"Hal ini semakin menegaskan bahwa kepemilikan tanah tersebut adalah sah. Dengan demikian, pelapor tidak memiliki hak atau legal standing untuk mengajukan laporan, mengingat tanah tersebut telah dimiliki keluarga Charlie Chandra selama 35 tahun," lanjutnya.
Pada 30 Januari 2023 Charlie Chandra mengajukan permohonan balik nama sertifikat dari ayahnya yang telah meninggal ke seluruh ahli waris. Menurutnya, PPAT saat itu telah melakukan pengecekan sertifikat dan hasilnya tetap atas nama Sumita Chandra, tidak ada sengketa, tidak ada blokir.
Akan tetapi, pada 3 Maret 2023, SHM 5/Lemo atas nama Sumita Chandra, ayah Charlie, dibatalkan oleh BPN Banten dengan alasan cacat administrasi. Sampai kemudian pada April 2023, Charlie Chandra dilaporkan ke Polda Banten atas tuduhan pemalsuan surat dalam proses balik nama sertifikat.
"Pertanyaan Charlie adalah apa hak atau legal standing PT Mandiri Bangun Makmur melaporkan Charlie Chandra atas proses balik nama karena pada saat itu sertifikat masih atas nama ayahnya sendiri?," imbuhnya.
(mei/tor)
Imigrasi Bali bantu polisi usut kasus perampokan WN Ukraina
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Bali membantu Kepolisian Daerah Bali dalam mengusut kasus perampokan yang menimpa seorang warga negara ... [302] url asal
#kasus-perampokan #perampokan-wna-ukraina #geng-rusia #komplotan-rusia
Denpasar (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Bali membantu Kepolisian Daerah Bali dalam mengusut kasus perampokan yang menimpa seorang warga negara asing (WNA) asal Ukraina.
“Masih proses penyelidikan di polda, jadi (kami) bantu pihak polda dan kami dalam proses,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Parlindungan di Denpasar, Bali, Selasa.
Ia belum dapat memberikan keterangan lebih banyak kepada publik karena masih dalam pendalaman kepolisian.
Begitu juga terkait pencekalan, pihaknya tidak bisa melakukan tindakan tersebut karena kasus itu sedang diselidiki petugas polisi.
“Tidak bisa (cekal) kalau pendalamannya belum dilakukan. Tidak bisa cekal orang, kalau bukan (dia) nanti kami bisa digugat,” imbuhnya.
Ia pun tidak memberikan detail perkembangan kasus itu karena masih dalam proses penyelidikan di Polda Bali.
Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy di Denpasar pada Jumat (31/1) menjelaskan diduga ada sembilan pelaku perampokan terhadap WNA asal Ukraina berinisial IL, yang sedang diburu aparat.
Berdasarkan laporan IL, sembilan orang itu diduga berasal dari Rusia, Ukraina dan Kazakhstan.
Polda Bali sempat melepaskan satu WNA laki-laki berinisial KA asal Rusia yang sebelumnya diduga terlibat kasus tersebut.
Saat itu, KA hendak berangkat menuju Dubai melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai dan terpaksa menunda keberangkatannya karena digiring untuk menjalani pemeriksaan.
Dugaan keterlibatan KA itu terbantahkan karena ia tidak berada di Bali saat kejadian.
Sebelumnya, viral di media sosial potongan video seperti aksi komplotan kriminal menimpa IL menjadi korban penculikan dan perampokan aset kripto dengan nilai diperkirakan Rp3,4 miliar, diperkirakan terjadi pada 15 Desember 2024.
Dalam aksi itu para pelaku menggunakan topeng dan membawa senjata tajam dan pistol yang diperkirakan terjadi di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025
Hukum sepekan, putusan dismissal hingga pembongkaran pagar laut
Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi sejak Senin (27/1) hingga akhir pekan ini, dan berikut berita pilihan untuk anda baca pada Minggu pagi, yakni mulai ... [462] url asal
#putusan-dismissal #penindakan-jaksa-nakal #pembongkaran-pagar-laut #perampok-wn-ukraina #kasus-harun-masiku
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi sejak Senin (27/1) hingga akhir pekan ini, dan berikut berita pilihan untuk anda baca pada Minggu pagi, yakni mulai dari putusan “dismissal” sengketa Pilkada 2024 yang akan dibacakan pada 4-5 Februari 2025 hingga progres pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
1. MK bacakan putusan “dismissal” sengketa pilkada pada 4-5 Februari
Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugur tidaknya suatu perkara atau putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota, atau sengketa Pilkada 2024 pada 4–5 Februari 2025.
"Sidang selanjutnya masih menunggu pemberitahuan dari MK berkaitan dengan kelanjutan daripada perkara ini, apakah perkara akan lanjut pada tahap pembuktian atau nanti akan diputus dengan putusan dismissal yang akan diucapkan nanti pada 4 dan 5 Februari 2025," kata Ketua MK Suhartoyo di MK, Jakarta, Kamis (30/1).
Selengkapnya baca di sini.
2. Komisi III DPR: Penindakan 30 jaksa nakal sesuai komitmen Presiden
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengemukakan bahwa penindakan terhadap 30 jaksa yang dikenakan sanksi disiplin oleh Kejaksaan Agung merupakan bentuk komitmen dari Presiden Prabowo Subianto.
Sahroni mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ingin menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas hukum di Indonesia. Visi dari Presiden tersebut dipahami Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Selengkapnya baca di sini.
3. Pembongkaran pagar laut di Tangerang sudah mencapai 18,7 km
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady melaporkan bahwa pembongkaran pagar laut di perairan pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten, saat ini telah mencapai 18,7 kilometer dari panjang keseluruhan 30,16 kilometer.
Kadispenal mengatakan bahwa pembongkaran sepanjang 18,7 kilometer itu dilakukan tim gabungan dari TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan nelayan yang dilaksanakan di perairan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Mauk dan Kronjo.
Selengkapnya baca di sini.
4. Polda Bali koordinasi dengan Interpol cari 8 perampok WN Ukraina
Kepolisian Daerah (Polda) Bali berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional (Interpol) untuk mencari delapan orang terduga pelaku perampokan terhadap seorang warga negara asal Ukraina Igor Iermakov (48), di Bali.
"Kami koordinasikan Divhubinter Polri sama Interpol jika memang yang bersangkutan meninggalkan Indonesia. Semuanya masuk dalam target yang kami cari," kata Kabid Humas Polda Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy di Denpasar, Jumat (31/1).
Selengkapnya baca di sini.
5. KPK tegaskan pencarian Harun Masiku masih terus dilakukan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 Harun Masiku (HM), masih aktif dilakukan.
"Masih aktif pencariannya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (27/1).
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Enam Warga Binaan Lapas Sumbawa Dapat Remisi Natal 2024
Sebanyak enam WBP Lapas Kelas II A Sumbawa, NTB, mendapat remisi khusus Natal 2024. Para narapidana mendapatkan pelatihan di Lapas. [350] url asal
#remisi-natal-2024 #lapas-sumbawa #warga-binaan-lapas #didik #hukum #enam-warga-binaan-lapas-sumbawa #kelas-ii-a-sumbawa #pembinaan-narapidana-dan-anak-didik #perampokan #seksi #laka #natal-2024 #pembunuhan #lapas
Sumbawa - Sebanyak enam warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat remisi khusus Natal 2024. Pemberian remisi bertepatan dengan perayaan Natal 2024 yang jatuh pada Rabu, (25/12/2024).
"Jumlah napi Nasrani yang mendapat remisi khusus Natal 2024 ada 6 orang," ucap Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Lapas Kelas II A Sumbawa, Muhammad Setiadin kepada detikBali, Rabu.
Setiadin mengungkapkan besaran remisi yang didapat berbeda-beda. Satu orang WBP mendapat remisi 15 hari. Kemudian tiga orang WBP satu bulan. Serta dua lainnya sebanyak 1,5 bulan.
"Tidak ada yang bebas langsung. Karena masa pidananya masih panjang," ungkap Setiadin.
Setiadin menerangkan enam WBP Nasrani yang mendapat remisi khusus keagamaan itu terkait berbagai kasus tindak pidana. Dua WBP terkait kasus pembunuhan, satu WBP terkait kasus penganiayaan, satu WBP dalam perkara kasus perampokan.
"Lalu satu WBP dalam kasus Laka Lantas dan satu WBP terkait kasus narkotika," imbuh Setiadin.
Setiadin menambahkan seluruh narapidana di Lapas Sumbawa tetap diberikan program keterampilan dan peningkatan keahilian selama diterungku. Misalkan, cara berternak, bertani, mebel, hingga mengelas.
"Kami harapkan dengan keterampilan yang diberikan ini bisa dimanfaatkan warga binaan setelah bebas nanti dan diharapkan tidak lagi terlibat persoalan hukum," ujar Setiadin
(gsp/iws)
Yusril Bertemu Pimpinan KPK Bahas soal Capim hingga RUU Perampasan Aset
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menggelar pertemuan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). [386] url asal
#pemerintah #ruu #penyitaan #kantor-menko-kumham-imipas #jokowi #perampasan #supratman-andi-agtas #uu-kpk #subianto #pansel #pimpinan-kpk #ruu-perampasan #pemilihan #kementerian-hukum #nurul-ghufron #nama-nama-calon
Jakarta - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menggelar pertemuan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yusril dan para Pimpinan KPK membahas sejumlah hal dalam pertemuan itu.
Pertemuan dilakukan di Kantor Menko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/11). Menko Yusril menjelaskan pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (Surpres) kepada DPR dan menunggu kapan pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilaksanakan.
"Saya sudah mempelajari RUU itu dan menyadari ini merupakan hal baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam perundangan kita. Selama ini, kita hanya mengenal penyitaan dalam proses penyidikan dan perampasan atas harta benda/barang bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Perampasan ini di luar kategori itu, sehingga harus dirumuskan dengan cermat agar menjamin keadilan, kepastian hukum dan HAM," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).
Yusril mengatakan dirinya bakal berkoordinasi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, terkait RUU tersebut. Dia mengatakan jajarannya akan mengkaji detail RUU tersebut.
"Kemenko yang mengkoordinir Kementerian Hukum merupakan rumah untuk menggodok undang-undang. Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," sebut Yusril.
Dia mengatakan pertemuan itu juga membahas soal calon pimpinan (Capim) KPK hasil pansel yang dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Yusril mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak bermaksud untuk menarik nama-nama hasil seleksi Pansel yang telah disampaikan Jokowi ke DPR.
Pemerintah, katanya, menyadari Pasal 30 UU KPK membuat butuh waktu sekitar 6 bulan untuk proses pemilihan Pimpinan KPK yang masa jabatannya akan berakhir pada Desember 2024. Sementara, pertimbangan dalam putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan menyebut Presiden diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon Pimpinan KPK ke DPR.
Yusril mengatakan pimpinan DPR telah bersurat ke Presiden Prabowo menanyakan apakah nama capim yang diajukan di era Jokowi akan dicabut atau tidak. Presiden Prabowo, menurut Yusril, telah menjawab surat DPR dan menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan.
"Ini merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan Putusan MK juga dipatuhi. Jalan tengah ini insyaallah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman Pimpinan KPK yang akan segera berakhir di pengujung Desember yang akan datang," ujarnya.
Pimpinan KPK yang hadir ialah Nawawi Pomolango, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron. Pembahasan lain dalam pertemuan itu terkait keluhan warga negara asing yang diadukan melalui Kedutaan Besar mereka soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang berbelit-belit.
(ial/haf)