Dua anggota polisi dilaporkan luka-luka usai diserang sekelompok narapidana (napi) Lapas Nabire, Papua Tengah. Sejumlah narapinda juga dilaporkan luka akibat kericuhan di dalam lapas tersebut.

"Korban luka dalam kejadian ini 2 anggota polisi. Sementara korban luka luka di pihak narapidana belum diketahui," ungkap Kapolda Papua Tengah, Brigjen Alfred Papare kepada detikcom, Jumat (9/5/2025).

Alfred mengatakan polisi mengalami luka akibat terkena lemparan batu. Kedua polisi tersebut kini mendapatkan perawatan medis.

"(Dua polisi yang luka) kena lempar batu," ungkap Alfred.

Sejumlah polisi dilaporkan turut dianiaya dan dikeroyok sebelum berhasil diselamatkan petugas lapas. Satu mobil dinas milik Polri juga hancur akibat lemparan batu.

"Beberapa warga binaan yang terluka dalam kericuhan juga telah mendapat penanganan medis," imbuhnya.

Alfred memastikan situasi saat ini sudah kondusif. Pihaknya sudah menambah personel di sekitar lapas sembari melakukan penyelidikan saat polisi mengusut kasus kaburnya 3 napi yang diduga terafiliasi KKB.

"Kami fokus pada dua hal, pengejaran terhadap napi yang kabur dan pengusutan tuntas insiden penyerangan terhadap petugas," ucap Alfred.

Sebelumnya diberitakan, penyerangan napi terhadap personel kepolisian terjadi di Lapas Kelas IIB Nabire, Jumat (9/5) siang. Polisi diserang saat melakukan olah TKP kaburnya 3 napi yang diduga simpatisan KKB pada Rabu (7/5).

Ketiga napi tersebut merupakan napi kasus pembunuhan dan kepemilikan senjata api. Ketiga pelaku dikaitkan dengan aktivitas KKB di wilayah Pegunungan Papua.

"Petugas kami datang ke Lapas Nabire untuk olah TKP terkait tiga tahanan yang kabur. Namun saat berada di lokasi, mereka malah diserang sejumlah narapidana," jelas Alfred.

Video: Permintaan Maaf ASN yang Tendang Siswa Pedemo Tolak Makan Bergizi Gratis

Video: Permintaan Maaf ASN yang Tendang Siswa Pedemo Tolak Makan Bergizi Gratis

Sejumlah personel Satreskrim Polres Nabire diserang sekelompok narapidana di Lapas Nabire, Papua Tengah. Penyerangan terjadi saat aparat tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kaburnya 3 napi yang diduga terafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Penyerangan terjadi di Lapas Nabire pada Lapas Kelas IIB Nabire pada Jumat (9/5) siang tadi. Aparat kepolisian awalnya hendak mengusut kasus tiga narapidana kasus pembunuhan dan kepemilikan senjata api yang kabur dari lapas pada Rabu (7/5).

"Petugas kami datang ke Lapas Nabire untuk olah TKP terkait tiga tahanan yang kabur. Namun saat berada di lokasi, mereka malah diserang sejumlah narapidana," kata Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papare dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

Alfred menuturkan bahwa ketiga napi yang melarikan diri disebut sebagai pelaku pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal. Ketiga pelaku dikaitkan dengan aktivitas KKB di wilayah Pegunungan Papua.

Dalam kericuhan itu, aparat kepolisian sampai dilempari batu. Sejumlah anggota polisi juga dianiaya dan dikeroyok.

"Dua anggota polisi bahkan sempat dikeroyok dan dianiaya sebelum berhasil diselamatkan oleh petugas lapas," tuturnya.

Satu polisi mengalami luka di bagian kepala, sementara beberapa lainnya mengalami memar dan cedera ringan. Beberapa warga binaan juga dilaporkan luka dalam insiden tersebut. Mereka pun telah mendapat penanganan medis.

Alfred mengatakan, pihaknya sudah menurunkan personel tambahan di sekitar lapas, termasuk dari Satuan Brimob untuk melakukan pengamanan. Pihaknya juga masih mengusut insiden penyerangan tersebut.

"Kami menempatkan pengamanan tambahan di luar, bukan di dalam lapas, agar tidak memperkeruh suasana. Brimob dan Polres Nabire kini siaga penuh," tegas Alfred.

Samsul Tarigan, Buron Penyerangan Polisi di Deli Serdang Dibekuk!

Samsul Tarigan, Buron Penyerangan Polisi di Deli Serdang Dibekuk!

Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel

Jakarta (ANTARA) - Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai aksi penyerangan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada para guru di Distrik Anggruk, Yahukimo, Papua Pegunungan, itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM)

“Bagaimanapun, kekerasan terhadap warga sipil tetaplah pelanggaran HAM, siapa pun pelakunya, baik negara maupun aktor bersenjata non-negara,” kata Khairul Fahmi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, aksi penyerangan oleh OPM yang menyebabkan hilangnya nyawa korban masyarakat sipil itu sebagai pola lama yang terus digunakan dengan menuduh korban sebagai mata-mata.

"Tak ada pembenaran apa pun untuk membunuh warga sipil. Apalagi mereka yang bekerja di garis depan kemanusiaan. Tuduhan sepihak tak bisa dijadikan dasar untuk menghilangkan nyawa. Ini bukan perjuangan, ini terorisme,” ujarnya.

Dia lantas berkata, "Tuduhan yang digunakan untuk membenarkan kekerasan, menebar ketakutan, dan memperkuat posisi mereka di tengah masyarakat yang sudah lama dilanda krisis kepercayaan".

Selain pelanggaran HAM, dia memandang serangan tersebut tidak hanya sekedar menyebabkan hilangnya nyawa korban, melainkan penghancuran harapan, dan penyerangan terhadap kehadiran negara pada sektor pendidikan, yang merupakan sektor paling mendasar.

Dia lantas menyebut bahwa pandangan terhadap konflik Papua saat ini sering kali kurang proporsional. Di mana, negara sering dipandang sebagai pelaku utama kekerasan, sementara tindakan brutal kelompok bersenjata dipandang sebagai ekspresi perlawanan.

Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah dan TNI mempunyai kekhawatiran pula akan reaksi negatif dari dunia luar dan tudingan pelanggaran HAM, terutama bila terjadi ekses kekerasan oleh aparat keamanan.

Terkait dengan insiden di atas, dia pun menilai sudah saatnya pendekatan keamanan di Papua dievaluasi secara serius.

"Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel sesuai ketentuan undang-undang,” kata dia.

Sebelumnya, Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto mengakui adanya laporan terkait penyerangan yang dilakukan KKB terhadap guru kontrak di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Dari laporan terungkap insiden itu terjadi Jumat (21/3) sekitar pukul 16.00 WIT, saat KKB melintas dan menyerang dan membunuh seorang guru.

Adapun Minggu, Tim Satgas Koops TNI Habema Kogabwilhan III berhasil mengevakuasi guru yang menjadi korban penyerangan dan pembunuhan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Minggu.

"Evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat mengingat kondisi di Distrik Anggruk masih sangat rawan. Tim kami harus menghadapi medan berat dan potensi gangguan dari kelompok bersenjata, namun berkat koordinasi yang baik, jenazah korban berhasil dibawa ke Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo, untuk proses identifikasi lebih lanjut," kata Komandan Satgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III Letnan Kolonel Infanteri Gustiawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Evakuasi tersebut dilakukan terhadap satu jenazah guru yang tewas dan enam orang guru korban OPM lainnya yang terluka. Tujuh korban yang dievakuasi tersebut, yakni Rosalina yang ditemukan tewas dengan luka mengenaskan akibat kekerasan, tiga korban guru dengan luka berat, yaitu Vidi, Cosmas, dan Tari; serta tiga korban lainnya mengalami luka ringan, yaitu Vanti, Paskalia, dan Irmawati.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Polisi menangkap total 27 orang anggota geng motor yang melakukan penyerangan menggunakan busur panah terhadap 7 warga dan seorang anggota polisi di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka ditampilkan polisi dalam konferensi pers di Mapolrestabes Makassar, Rabu (12/3/2025). Tampak para pelaku yang mengenakan baju tahanan oranye dibariskan dengan membelakangi awak media.

Selama ditampilkan polisi, gaya sangar para pelaku kini berubah ciut. Mereka lebih banyak menunduk selama konferensi pers berlangsung.

"Ini kaitannya dengan kejadian selama 10 hari Ramadan, ada kejadian pembusuran, penganiayaan, dan ada juga bawa parang. Dari situ kita mendeteksi ada 27 orang tersangka, 8 korban yang salah satunya anggota polisi," ujar Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana kepada wartawan.

Anggota geng motor tersebut dari kelompok berbeda dan melakukan aksi kejahatan di sejumlah titik di Makassar. 13 orang di antaranya masih di bawah umur.

"Ini terjadi di sekitar Kota Makassar, mulai dari Kecamatan Makassar, Mamajang, Bontoala, Manggala, Biringkanaya, dan Rappocini," tuturnya.

Serang Warga Hanya Iseng

Arya mengungkapkan motif para tersangka melakukan pembusuran dan pengancaman hanya iseng. Para pelaku dan kelompoknya awalnya berkumpul lalu menyerang korban yang ditemui di jalan.

"Motifnya, pada bulan puasa ini mereka kumpul-kumpul terus sebenarnya iseng-iseng ketemu kelompok pemuda yang berpapasan. Tanpa ada masalah apapun, ada perasaan tidak suka, lalu melakukan pembusuran," terang Arya.

Arya menambahkan pihaknya turut menyita barang bukti yang digunakan para pelaku seperti busur, ketapel, parang hingga batu. Para tersangka dikenakan pasal berlapis.

"Kita kenakan Pasal 351 KUHPidana ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun karena mengakibatkan luka berat. Kita juga gunakan UU darurat karena membawa senjata tajam, ancaman hukumannya 15 tahun," tegasnya.

Video Geng Motor Serang Warkop Lalu Nyolong Gitar di Makassar

Video Geng Motor Serang Warkop Lalu Nyolong Gitar di Makassar

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada Rabu (26/2) menjadi sorotan, mulai dari Polri berhasil membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Bahrain hingga Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dokumen dan uang tunai dalam penggeledahan di rumah pengusaha minyak bumi Muhammad Riza Chalid.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Polri bongkar kasus TPPO jaringan internasional ke Bahrain

Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan internasional yang mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Bahrain.

Kasubdit III Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Amingga Meilana Primastito dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa dalam pengungkapan kasus itu, pihaknya menangkap dan menahan tiga tersangka yang berinisial SG, RH, serta NH.

Dijelaskan oleh Amingga, tiga tersangka tersebut memiliki peran berbeda-beda. Tersangka SG berperan sebagai penghubung dengan pemberi kerja di Bahrain dan menerima uang dari korban.

Selengkapnya klik di sini.

2. Polrestabes Bandung minta "sahur on the road" dilakukan untuk ibadah

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung meminta kegiatan "sahur on the road" dilakukan dengan tujuan ibadah dan tidak boleh dilaksanakan di jalanan.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono menyatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Pemkot Bandung dan berkomitmen untuk memastikan sahur on the road hanya dilakukan di tempat ibadah seperti masjid.

"Jadi tidak boleh di jalan-jalan. Walaupun memang mereka (masyarakat) mau sahur on the road, silakan tetapi di tempat ibadah," kata Budi di Bandung, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

3. Majelis hakim tolak keberatan Dirut PPM pada kasus korupsi APD Kemenkes

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) COVID-19 pada Kemenkes tahun 2020.

Hakim Ketua Syofia Marlianti menyatakan surat dakwaan penuntut umum terkait kasus tersebut telah menguraikan perbuatan terdakwa secara cermat, jelas, dan lengkap bagaimana pembuatan dilakukan dengan waktu dan tempat yang cermat, jelas, dan lengkap.

"Menyatakan surat dakwaan penuntut umum adalah sah sebagai dasar untuk memeriksa tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Ahmad Taufik," ujar Hakim Ketua dalam sidang putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.​​​​​​​

4. Kapolri sebut TNI/Polri tetap solid usai insiden di Mapolres Tarakan

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa TNI dan Polri tetap solid meskipun terjadi insiden penyerangan di Mapolres Tarakan oleh sejumlah oknum prajurit TNI pada hari Senin (24/2).

"Saya kira Pangdam (Pangdam VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugrah) dan Kapolda (Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. Hary Sudwijanto) sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. TNI dan Polri tetap solid serta terus bekerja sama dalam menjaga dan mengawal negeri ini," ujar Kapolri Jenderal Pol. Sigit dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.​​​​​​​

5. Kejagung sita dokumen dan uang tunai di rumah Riza Chalid

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dokumen dan uang tunai dalam penggeledahan di rumah pengusaha minyak bumi Muhammad Riza Chalid di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (25/2).

Sebagai informasi, penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018—2023. Putra dari Riza yang bernama Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

“Kami memaknai ini rumah yang dijadikan sebagai kantor. Penyidik menemukan 34 ordner yang di dalamnya terdapat berbagai dokumen yang terkait dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan impor dari minyak mentah ini, dan termasuk shipping di dalamnya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak TNI menjamin bakal memproses hukum terkait insiden yang terjadi di Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara, pada Senin (24/2/2025) malam.

Diketahui, sekelompok anggota TNI diduga menyerang Mapolres Tarakan dan menyebabkan sejumlah anggota Polres luka-luka serta beberapa fasilitas rusak.

"TNI menegaskan bahwa proses hukum akan ditegakkan terkait insiden di Mapolres Tarakan," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Hariyanto, kepada Kompas.com, Rabu (26/2/2025).

Hariyanto menyebut, kasus ini sudah ditangani oleh Panglima Kodam (Pangdam) VI/Mulawarman, Mayjen Rudy Rachmat Nugraha.

Mayjen Rudy disebut turun langsung bersama Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, menangani kasus ini.

"Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, bersama Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, telah turun langsung untuk memastikan situasi terkendali," ucap Kapuspen.

Kapuspen kemudian menyinggung pernyataan Pangdam VI/Mulawarman yang menyebut TNI bakal memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.

Di lain sisi, kata dia, Pangdam menjamin soliditas TNI-Polri tetap terjaga.

Diberitakan sebelumnya, insiden penyerangan terhadap markas Kepolisian Resor (Mapolres) Tarakan, Kalimantan Utara, pada Senin (24/2/2025) malam, diduga berawal dari perselisihan antara oknum anggota TNI dan Polri di sebuah kafe dua hari sebelumnya.

Akibat penyerangan tersebut, lima anggota kepolisian mengalami luka-luka, sementara sejumlah fasilitas kantor rusak parah.

Ketegangan bermula pada Sabtu (22/2/2025) malam di Pot Cafe, ketika Pratu Riski Sanjaya, anggota Yonif 614/Rjp, terlibat cekcok dengan Bripda Pay dari Polres Tarakan.

Insiden tersebut memanas hingga berujung pada adu fisik, yang kemudian melibatkan beberapa anggota polisi lainnya.

BATAM, KOMPAS.com - Kapolresta Barelang Batam, Kepulauan Riau, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu menegaskan tidak boleh ada intervensi dalam penegakan hukum, buntut kasus penyerangan yang dilakukan puluhan orang diduga pekerja PT Makmur Elok Graha (MEG) terhadap warga pulau Rempang pada 18 Desember 2024.

Hal ini sekaligus menjawab pernyataan anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, yang mempertanyakan alasan kepolisian menetapkan tiga warga pulau Rempang atas nama Siti Hawa atau Nek Awe (67), Abu Bakar (54), dan Sani Rio (37) dengan pasal 333 KUHP sebagai tersangka perampasan kemerdekaan.

Senada dengan pernyataan ini, Kapolresta Barelang juga membantah adanya informasi mengenai pencabutan status tersangka dalam tiga laporan perkara yang saat ini tengah ditangani.

"Jadi informasi bahwa keberadaan atau status tersangka bisa dicabut tidak ada. Supremasi hukum tidak bisa diintervensi, masyarakat diberi edukasi untuk mengikuti proses yang berlangsung. Siapa berbuat apa dan bertanggung jawab," tegasnya saat ditemui di Polresta Barelang, Jumat (7/2/2025) siang.

Mengenai tiga laporan dalam bentrok yang terjadi di Rempang, Heribertus menyebut telah menahan dua karyawan PT MEG berdasarkan dua laporan yang dilakukan oleh warga.

Sementara satu laporan kepolisian lain dilakukan oleh korban yang datang dari pihak perusahaan.

Dalam laporan ini, korban dari pihak perusahaan dijelaskan meminta adanya keadilan hukum, dikarenakan luka yang dialaminya dan harus mendapat perawatan intensif selama beberapa hari di rumah sakit.

"Untuk laporan yang membuat warga sebagai pihak dipersangkakan, dilakukan oleh korban yang merupakan pegawai PT MEG. Dalam peristiwa lalu, dirinya merasa terancam sehingga minta keadilan hukum," sebutnya.

Selain itu, penetapan tersangka terhadap ketiga warga pulau Rempang ini juga didukung bukti video, yang menunjukkan situasi korban dalam keadaan terikat dan pingsan, serta dikerumuni oleh masyarakat.

Pada video yang dimaksud, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi ketiga warga yang dipersangkakan, berdasarkan hasil forensik di laboratorium dan keterangan saksi ahli.

"Video yang kami maksud itu asli, telah diperiksa di laboratorium dan saksi ahli. Dalam video ini menunjukkan satu pria yang merupakan korban, dalam keadaan terikat, tergeletak di tanah dan pingsan serta dikerumuni oleh masyarakat," jelasnya.

Heribertus menegaskan, pemeriksaan terhadap ketiga warga juga disebut guna mencari tahu pelaku atau orang yang menangkap dan membuat korban dalam keadaan seperti yang terlihat di video.

Kepolisian sendiri akan kembali menjadwalkan pemeriksaan lanjutan kepada ketiga warga yang saat ini telah menyandang status tersangka, namun tidak berada di dalam tahanan Polresta Barelang.

Dalam pemeriksaan awal, ketiga warga yang mendapat pendampingan hukum disebut bungkam saat ditanyakan mengenai pihak pertama yang menahan korban.

Namun, mereka menyebut alasan menahan korban agar pihak perusahaan menyepakati dan dapat segera angkat kaki dari pulau Rempang.

"Untuk itu, pemeriksaan akan kembali dilanjutkan, kami ingin mencari tahu siapa yang sebenarnya menangkap dan membawa korban dalam keadaan demikian. Sementara ini tidak dilakukan penahanan, asal ketiga tersangka tetap kooperatif, tidak melarikan diri, dan komunikatif," jelasnya.

BATAM, KOMPAS.com - Tiga warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, ditetapkan sebagai tersangka buntut penyerangan yang dilakukan sekelompok orang pada 18 Desember 2024 lalu.

Penetapan tersangka terhadap ketiga warga ini diduga sebagai bentuk kriminalisasi terhadap perjuangan warga yang menolak PSN Rempang Eco-City.

Adapun ketiga warga yang ditetapkan sebagai tersangka di antaranya Siti Hawa alias Nenek Awe (67), Sani Rio (37), dan Abu Bakar (54).

Saat ini, ketiganya dikenakan Pasal 333 KUHP atau pasal dengan tuduhan perampasan kemerdekaan.

Kuasa hukum warga dari LBB Mawar Saron, Supriardoyo Simanjuntak, mempertanyakan alasan kepolisian terkait pasal yang disangkakan.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, di saat peristiwa terjadi, sebanyak 8 warga menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh puluhan orang yang terindikasi dari PT Makmur Elok Graha (MEG).

"Mereka dikenakan pasal perampasan kemerdekaan, itu menjadi kejanggalan bagi kami," jelasnya saat ditemui, Jumat (31/1/2025).

Selaku kuasa hukum, pihaknya menyebut tidak akan mempertanyakan apabila ketiga warga tersebut terlibat dalam dugaan pengeroyokan yang juga terjadi kepada satu orang korban yang disebut perwakilan PT MEG.

Untuk itu, kuasa hukum meminta Polresta Barelang memperjelas proses penyelidikan, terutama keterbukaan informasi mengenai barang bukti yang disebut pihak kepolisian dalam menetapkan tersangka.

Kuasa hukum menyebut, mereka belum melihat barang bukti yang disebutkan oleh pihak kepolisian.

"Ketiga warga yang ditetapkan tersangka ini merupakan warga yang berkeras menentang penetapan PSN Rempang Eco-City. Mereka hanya mempertahankan kampung mereka," jelasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP M Debby Tri Andrestian, melalui keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (31/1/2025) sore, menyebut bahwa saat ini pihaknya menangani empat laporan polisi terkait bentrokan antara warga dan karyawan PT MEG yang terjadi di beberapa lokasi di Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, pada 17-18 Desember 2024.

Sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya RH (28) dan AS (24), karyawan PT MEG, yang ditahan pada 22 Desember 2024 lalu.

Sementara itu, dalam laporan yang diajukan oleh PT MEG, tersangka yang belum diperiksa antara lain Abu Bakar, Siti Hawa, dan Sani Rio.

Seiring berjalannya penyelidikan, beberapa laporan mulai dicabut setelah adanya upaya restorative justice antara warga dan pihak PT MEG.

Perdamaian resmi tercapai pada 8 Januari 2025, dengan beberapa laporan ditarik oleh pelapor.

Meski proses hukum terus berjalan, polisi menghadapi beberapa kendala dalam penyelidikan, antara lain minimnya saksi yang dapat mengidentifikasi pelaku, terutama karena insiden terjadi pada malam hari.

"Selain itu, tidak adanya CCTV di lokasi kejadian juga menjadi hambatan dalam memastikan detail peristiwa. Beberapa pelaku diduga mengenakan penutup wajah, yang semakin menyulitkan identifikasi," ujarnya.

Berbagai kasus kriminal terjadi di wilayah Sumatera Utara (Sumut) dalam sepekan ini. Misalnya soal puluhan pemuda yang menyerang dan menjarah salah satu warung hingga personel polisi yang dilaporkan karena 10 tahun tidak membayarkan utang ke tetangganya.

Berikut detikSumut rangkum sejumlah kasus kriminal tersebut:

1. Mahasiswa Serang-Jarah Warung saat Cari Lawan

Satu video yang menunjukkan puluhan pemuda menyerang dan menjarah salah satu warung kelontong di Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat, viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (16/1/2025) malam.

Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan menyebut penyerangan dan penjarahan itu dilakukan 31 pemuda yang sebagiannya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (UHN). Dari total tersebut, sembilan di antaranya telah ditangkap.

"Semuanya kurang lebih ada 31 orang. Kita sementara mengamankan sembilan orang dan semuanya kami tetapkan tersangka dan kami lakukan penahanan sebagai proses penyidikan," kata Gidion saat konferensi pers di Polsek Medan Barat, Senin (20/11).

Gidion membantah isu yang menyebutkan bahwa para pelaku adalah geng motor. Dari total yang diamankan tersebut, tujuh di antaranya merupakan mahasiswa fakultas hukum, sedangkan dua orang lainnya adalah teman para pelaku. Adapun kesembilan pelaku yang ditangkap adalah FN (25), OS (21), SS (20), TS (21), JS (20), RS (22), PIL (19), FS (19), dan RJT (18).

Mantan Kapolres Jakarta Utara itu menyebut saat kejadian para pelaku hendak mencari lawan mereka dari fakultas teknik. Setelah dicari, mereka menemukan dua anak fakultas teknik tengah berada di warung tersebut.

Alhasil, para pelaku memutuskan untuk menyerang warung itu. Akibat ulah pelaku, ada dua karyawan warung yang mengalami luka-luka.

Kanit Reskrim Polsek Medan Barat Iptu Darman Lumban Raja menyebut bahwa penyerangan itu adalah aksi balasan. Sebab, sebelumnya pada Kamis (16/1) sekitar pukul 20.30 WIB, mahasiswa fakultas teknik menyerang tempat tongkrongan mahasiswa fakultas hukum. Sementara aksi penyerangan di warung itu terjadi pada pukul 23.30 WIB.

"Motifnya adalah untuk melakukan serangan balasan terhadap mahasiswa fakultas teknik, yang mana sebelumnya pada Kamis sekira pukul 20.30 WIB, mahasiswa fakultas teknik menyerang warung yang berada di depan kampus yang merupakan tempat tongkrongan fakultas hukum," jelasnya.

Alhasil, mahasiswa fakultas hukum itu berkeliling dan mencari fakultas teknik tersebut. Lalu, saat melintas di Jalan Karya mereka melihat dua mahasiswa fakultas teknik tengah berada di warung tersebut.

2. Pria Tipu Kerabat Rp 100 Juta Modus Bisa Luluskan PPPK

Seorang pria bernama M Hudian Ambril (45) menipu keluarganya sebanyak Rp 100 juta dengan modus bisa meluluskan korban menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat ini, pelaku telah diamankan petugas kepolisian.

Kapolres Asahan AKBP Afdhal Junaidi mengatakan peristiwa itu berawal pada 18 Oktober 2024. Saat itu, korban Novia mendaftar ujian seleksi PPPK di Dinas Sosial Kabupaten Asahan. Lalu, pada akhir bulan Oktober 2024, orang tua korban bertemu dengan pelaku di salah satu warung kopi di Jalan Imam Bonjol, Kisaran.

"Orang tua korban memberitahukan bahwa anaknya mau ikut ujian untuk PPPK untuk Dinas Sosial Asahan," kata Afdhal, Selasa (21/1).

Pada saat itu, pelaku mengaku bisa membantu meluluskan korban menjadi PPPK. Namun, syaratnya, korban harus menyiapkan uang sebanyak Rp 100 juta untuk biaya mengurusnya. Jika tidak lulus, pelaku berjanji akan mengembalikan uang tersebut.

Singkat cerita, korban pun menyerahkan uang Rp 100 juta itu ke pelaku. Untuk lebih meyakinkan korban, pelaku menemani korban ujian seleksi PPPK di Kabupaten Deli Serdang, pada 8 Desember 2024.

Namun, nahas, pada pengumuman kelulusan di tanggal 31 Desember 2024 korban dinyatakan tidak lulus. Merasa kecewa, korban menghubungi pelaku dan meminta uangnya untuk dikembalikan.

Saat itu, pelaku mengaku akan mengembalikan uang tersebut. Namun, nyatanya uang itu tidak kunjung dikembalikan. Pada akhirnya, korban membuat laporan ke Polres Asahan.

Pihak kepolisian pun mencari pelaku dan menangkapnya pada Sabtu (18/1) malam di rumahnya di Dusun IX Desa Gajah, Kecamatan Meranti. Berdasarkan pengakuan pelaku, uang korban itu digunakannya untuk membayar utangnya.

3. Pria Tewas Ditikam Tetangga Usai Cekcok di Warung Tuak

Seorang pria di Kabupaten Samosir, bernama Ronal Triwanito (35) tewas ditikam tetangganya, Dimhot Sitinjak (45). Peristiwa itu berawal saat keduanya cekcok di warung tuak.

Kasat Reskrim Polres Samosir AKP Edward Sidauruk mengatakan peristiwa itu terjadi di Dusun III Uparongit, Desa Janji Raja, Kecamatan Sitio-tio tadi malam sekira pukul 23.00 WIB. Pihak kepolisian masih mendalami motif pembunuhan ini.

"Sampai saat ini, Satreskrim Polres Samosir masih melakukan pendalaman, namun dapat disampaikan timbulnya dugaan Tindak Pidana Pembunuhan tersebut karena ketersinggungan atau terjadi cekcok mulut," kata Edward, Rabu (22/1).

Edward menyebut peristiwa itu berawal sekira pukul 22.00 WIB. Awalnya terjadi cekcok antara korban dan pelaku di warung tuak itu.

Tidak beberapa lama kemudian, korbannya pergi meninggalkan warung tersebut dan berjalan ke arah rumahnya. Lalu, saat keluar dari dalam warung tuak tersebut, pelaku langsung mengambil pisau di dapur warung dan mengejar korban serta menikamnya berkali-kali.

Setelah menusuk korban, pelaku kembali ke warung itu dan mengembalikan pisau tersebut. Usai menerima informasi itu, pihak kepolisian turun ke lokasi dan melakukan olah TKP. Lalu, petugas menangkap pelaku dan mengamankannya ke kantor polisi.

Baca selengkapnya di halaman berikut...

4. Kesal Diingatkan Terlalu Nurut ke Kerabat, Pria Cekik-Pukul Istri

Seorang pria di Kota Medan bernama Arif (34) ditangkap karena memukul dan mencekik istrinya RA (29). Peristiwa itu diduga dipicu karena pelaku tidak suka saat diingatkan untuk tidak terlalu patuh kepada kerabatnya.

"Kejadian tersebut terjadi ketika pelapor memperingati terlapor untuk tidak selalu mau kalau disuruh-suruh oleh uwaknya, namun terlapor tidak terima atas perkataan pelapor tersebut," kata Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban, Rabu (22/1).

Janton mengatakan peristiwa itu terjadi di Jalan Marelan Raya, Pasar 4 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Selasa (7/1) sekira pukul 20.30 WIB. Sementara pelaku ditangkap di dekat saah satu swalayan di Kecamatan Medan Marelan pada Selasa (21/1).

Awalnya, korban mengingatkan pelaku untuk tidak selalu patuh dan mau disuruh oleh kerabatnya. Mendengar hal itu, pelaku emosi dan mencekik korban hingga susah bernapas.

Setelah itu, pelaku mendorong korban hingga terbentur ke pintu dan memukulnya sebanyak lima kali menggunakan tangan hingga memar.
Akibat kejadian itu, korban membuat laporkan ke Polres Pelabuhan Belawan. Pihak kepolisian pun menyelidiki peristiwa itu hingga pada akhirnya mengamankan pelaku.

5. 10 Tahun Tak Bayar Utang Rp 58 Juta ke Tetangga, Oknum Polisi Dilaporkan

Oknum polisi berinisial Aipda MHB (43) diduga tidak mengembalikan uang sebanyak Rp 58 juta yang dipinjamnya ke tetangganya di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Alhasil, korban yang merupakan karyawan BUMN, Supianto (51) melaporkan MHB ke polisi.

Plt Kasi Humas Polres Sergai Iptu Zulfan Ahmadi mengatakan peristiwa itu berawal pada 05 Oktober 2015. Saat itu, MHB datang bersama istrinya ke rumah korban di Dusun II, Desa Dolok Manampang, Kecamatan Dolok Masihul.

"MHB datang bersama dengan istrinya dengan keperluan untuk meminjam uang, dikarenakan terlapor MHB adalah tetangga," kata Iptu Zulfan, Selasa (21/1)

Pada saat itu, kata Zulfan, MHB mengaku meminjam uang untuk keperluan usaha. Saat meminjam, MHB juga memberikan agunan surat tanah sebagai jaminan.

Usai sepakat, korban pun memberikan uang tunai sebanyak Rp 58 juta kepada MHB. Lalu, pada Maret 2018, MHB meminta jaminan surat tanahnya kepada korban dengan alasan pengurusan sertifikat tanah. Padahal, saat itu, MHB belum mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada korban.

Setelah itu, korban pun terus menagih uangnya kepada MHB, tetapi tidak kunjung dikembalikan. Terakhir kali, utang itu ditagih korban pada Maret 2023.

Atas kejadian itu, korban membuat laporan ke Polres Sergai pada 18 Januari 2025. Zulfan mengatakan pihaknya saat ini tengah menyelidiki laporan itu. Dia mengatakan MHB merupakan personel polisi yang bertugas di Polresta Deli Serdang.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Raphael Sandhy Cahya Priambodo mengatakan Aipda MHB bertugas di Polsek Galang. Selama bertugas, MHB telah berulang kali melanggar kode etik polri.

"Aipda MHB sampai saat ini sudah berulang kali melakukan pelanggaran disiplin terkait ketidakhadirannya dalam pelaksanaan dinas sebagai anggota kepolisian," kata Raphael, Rabu (22/1).

Raphael menyebut Aipda MHB pernah menjalani sidang disiplin karena tidak masuk dinas selama 12 hari pada September 2024. Hasil sidang, MHB dikenakan sanksi penundaan gaji selama satu tahun.

Setelah itu, MHB kembali melakukan pelanggaran dengan tidak masuk dinas selama 75 hari sejak September-Desember 2024. Terkait hal ini, pihak kepolisian masih akan memanggil Aipda MHB untuk diperiksa.

"Sie Propam Polresta Deli Serdang akan melakukan tindak lanjut pemanggilan kepada Aipda MHB guna dilakukan pemeriksaan terkait pelanggaran yang dilakukannya. Propam Polresta telah melakukan upaya pencarian terhadap Aipda MHB di tempat tinggalnya di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai," pungkasnya.

Video Aksi Koboi Adik Serang Rumah Kakak Bawa Pistol dan Golok

Video Aksi Koboi Adik Serang Rumah Kakak Bawa Pistol dan Golok

Pengadilan Paris menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara kepada Zaheer Mahmood, seorang pria Pakistan, atas serangan pisau pada 2020 di luar bekas kantor Charlie Hebdo. Mahmood, 29 tahun, dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan dan terorisme dalam serangan bermotif Islamis yang melukai dua orang.

Mahmood mengira ia menyerang karyawan Charlie Hebdo, tanpa menyadari bahwa majalah tersebut telah pindah lokasi setelah serangan kelompok Islamis pada Januari 2015 yang menewaskan 12 orang staf.

Serangan pisau ini terjadi lima tahun setelah serangan Al-Qaeda di kantor Charlie Hebdo, yang dipicu oleh penerbitan kartun Nabi Muhammad. Serangan pada 2015 ini memicu perdebatan global tentang kebebasan berbicara dan toleransi beragama, serta memaksa majalah tersebut untuk pindah lokasi.

Charlie Hebdo menerbitkan ulang kartun Nabi Muhammad pada 2 September 2020, bertepatan dengan pembukaan persidangan atas serangan pada 2015.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Pelaku menjadi radikal di Prancis setelah meninggalkan Pakistan

Dalam serangan tahun 2020, Mahmood melukai dua karyawan kantor berita Premieres Lignes dengan pisau daging karena mengira mereka adalah staf Charlie Hebdo.

Menurut pengacaranya, Mahmood, seorang warga negara Pakistan yang memasuki Prancis secara ilegal pada 2019, menjadi radikal karena seorang pengkhotbah ekstremis yang mendesak para pengikutnya untuk "membalas dendam terhadap Nabi."

Menurut pengacaranya, tindakan Mahmood dipicu oleh perasaan terasing yang dialaminya di Prancis setelah meninggalkan Pakistan.

"Dalam benaknya, dia tidak pernah meninggalkan Pakistan," kata pengacara pembela Mahmood, Alberic de Gayardon, pada Rabu (22/01).

"Dia tidak berbicara bahasa Prancis, dia tinggal dengan orang Pakistan, dia bekerja untuk orang Pakistan."

Lima pria Pakistan lainnya, beberapa di antaranya masih di bawah umur saat itu, juga diadili karena membantu Mahmood, dan dijatuhi hukuman 3 hingga 12 tahun.

ha/rs (AFP, dpa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

BANDUNG, KOMPAS.com - Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung, diduga diserang oleh organisasi masyarakat (ormas) GRIB pada Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB.

Salah satu anggota ormas Pemuda Pancasila Bandung, Kaka (35), menerangkan, peristiwa ini bermula ketika diduga sejumlah anggota GRIB dengan sengaja menggeber-geber motor di depan Kantor MPW PP Jabar.

Merasa terganggu oleh suara berisik motor tersebut, anggota PP Jabar yang berada di dalam kantor keluar untuk menegur pelaku.

Namun, merasa tidak terima, pelaku memanggil anggota lainnya dan tidak lama kemudian melakukan penyerangan terhadap kantor MPW PP Jabar.

"Informasi yang saya tahu, anggota PP keluar menegur yang geber-geber motor. Tidak lama kemudian, begitu melihat, ada anggota GRIB lainnya yang menggunakan mobil sudah bersiap untuk menyerang," ujar Kaka saat ditemui di lokasi, Rabu (15/1/2025).

Anggota PP Jabar yang berada di dalam mengalami luka akibat sabetan benda tajam.

Dia mengatakan, anggota GRIB juga merusak sejumlah kendaraan, baik mobil maupun motor, serta fasilitas kantor PP Jabar.

Saat ini, keenam anggota PP Jabar yang mengalami luka sudah diberikan perawatan medis.

"Yang luka ada enam orang kena luka bacok, benda tumpul, dan yang lainnya. Mobil dan kendaraan lain juga rusak," ucap Kaka.

Kaka menduga penyerangan ini buntut dari peristiwa serupa yang terjadi di daerah lain di Pulau Jawa.

Dia menambahkan, pimpinan PP Jabar saat ini telah menyerahkan kasus penyerbuan anggotanya kepada pihak kepolisian.

Pelaku diminta segera dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Saat ini kami diperintahkan untuk menjaga situasi kondusif di Kota Bandung agar tidak ada penyerangan balik. Ketua juga sudah menyerahkan ini kepada pihak yang berwajib," kata Kaka.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung, Jabar, diserang oleh kelompok organisasi masyarakat (Ormas) GRIB, Rabu (15/1/2025) sore.

Buntut dari penyerangan tersebut, sejumlah anggota PP Jabar mengalami luka, serta beberapa kendaraan yang terparkir di lokasi rusak berat.

Yadi, salah satu anggota PP korban penyerangan, mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB.

Ia bersama rekannya yang berada di dalam kantor kaget mengetahui ada penyerangan yang dilakukan oleh ormas lain.

"Kayaknya sekitar ratusan orang ada yang ke sini (menyerang). Padahal kita yang lagi ada di dalam kantor cuma sedikit," ujarnya saat ditemui di lokasi.

Selain menyerang anggota, kelompok tersebut juga merusak sejumlah kendaraan milik PP dan fasilitas kantor.

Kompas.com/Faqih Rohman Syafei Sejumlah petugas kepolisian sedang berjaga di area depan Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung usai di serang diduga oleh kelompok organisasi masyarakat lain, Rabu (15/1/2025) sore.

"Ada kerusakan unit dari motor, mobil juga ada, korban juga dari kita lengan sobek, punggung sobek, ada enam orang yang luka," terangnya.

Dia menambahkan, diduga aksi penyerangan ini merupakan imbas dari kejadian serupa yang terjadi di daerah lain.

Namun, dia tidak ingin berspekulasi lebih jauh dan menunggu penjelasan resmi dari pihak kepolisian.

"Nanti saja nunggu dari pihak yang berwajib," kata dia.

Sementara, dalam video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah orang yang menggunakan seragam dan mobil bertuliskan GRIB mendatangi kantor PP di Bandung dan melakukan penyerangan.

"Ada penyerangan di PP," ujar perekam video.