Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Undang-Undang (UU) TNI hasil revisi sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. UU TNI ini diteken Prabowo setelah disahkan DPR pada 20 Maret.

"Sudah, sudah, sebelum Lebaran, tanggal berapa ya itu, 27 atau 28, nanti aku cek lagi ya," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prabowo sebelumnya bicara soal urgensi pengesahan UU TNI yang menuai kritik keras dari publik. Prabowo mengungkap alasan pengesahan UU TNI dipercepat.

"RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam berapa tahun itu. Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD satu tahun ganti, kan usianya habis, waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis. Gimana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun," ucapnya.

Untuk itu, Prabowo menilai UU TNI perlu segera direvisi. Namun dia ingin revisi berfokus pada usia pensiun perwira tinggi bukan untuk membentuk dwifungsi TNI.

"Nah di situ saya sebetulnya mengatakan saya bilang ini kalau tidak ini berapa Jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa inti dari RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Nggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on, ya kan," jelasnya.

Prabowo menegaskan perlu melihat kondisi saat ini. Dia mengatakan pejabat tentara yang akan masuk jabatan sipil harus pensiun dini.

"Saya masih ingat, saya masih kecil dari Jakarta mau ke Puncak, Bogor, dihentikan di tengah jalan. Mereka minta makan, minta ini, jadi kondisi zaman berbeda-beda. Jadi menurut saya Undang-Undang TNI is a non issue, nggak ada niat, semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil, pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. Intelijen, bencana alam, Basarnas, dari dulu, kan ini hanya memformalkan," ucap Prabowo.

"Kemudian yang katanya Kejaksaan kenapa, Kejaksaan ada Jaksa Pidana Militer, kemudian hakim agung, ada hakim agung kamar militer dan kalau dilihat semua ada reasoning-nya, jadi menurut saya is non issue, rakyat juga tahu, kok," sambungnya.

Simak juga Video: Prabowo Tegaskan Tak Ada Niat Bangkitkan Dwifungsi Lewat UU TNI: Come On!

(fca/rfs)

KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah dipimpin 13 Kapolri sejak era reformasi dimulai pada 21 Mei 1998.

Kapolri adalah posisi tertinggi di Korps Bhayangkara yang dipimpin seorang jenderal bintang empat.

Kapolri bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan Polri.

Merujuk Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, seseorang dapat ditetapkan sebagai Kapolri setelah diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Calon Kapolri adalah perwira tinggi (pati) Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

Lalu, siapa saja Kapolri yang menjabat selama reformasi dan siapa yang memiliki masa jabatan terlama?

Daftar Kapolri yang menjabat selama reformasi

Dilansir dari laman resmi Polri dan Kompaspedia, Rabu (27/1/2021), berikut nama-nama Kapolri yang menjabat selama Reformasi:

1. Jenderal Polisi Dibyo Widodo

• Masa jabatan: 15 Maret 1996-28 Juni 1998
• Tempat, tanggal lahir: Purwokerto, Jawa Tengah pada 26 Mei 1946
• Pendidikan:
  • Akademi Angkatan Kepolisian (AAK) 1968
  • Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) 1975
  • Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) 1992.
• Lama menjabat: 2 tahun 4 bulan.

2. Jenderal Polisi Roesmanhadi

• Masa jabatan: 29 Juni 1998-3 Januari 2000
• Tempat, tanggal lahir: Madura, Jawa Timur pada 5 Maret 1946
• Pendidikan:
  • Akademi Kepolisian tahun 1969
  • PTIK angkatan XI.
• Lama menjabat: 1 tahun 7 bulan.

3. Jenderal Polisi Roesdihardjo

• Masa jabatan: 4 Januari 2000-22 September 2000
• Tempat, tanggal lahir: Surakarta, Jawa Tengah pada 7 Juli 1945
• Pendidikan:
  • Akademi Kepolisian tahun 1967
  • Doktoral di PTIK tahun 1974
  • Sesko ABRI tahun 1979.
• Lama menjabat: 8 bulan.

4. Jenderal Polisi Surojo Bimantoro

• Masa jabatan: 23 September 2000-21 Juli 2001
• Tempat, tanggal lahir: Gombong, Jawa Tengah pada 3 November 1946
• Pendidikan:
  • Akabri 1970
  • PTIK 1977
  • Sespimpol 1983
  • Sesko ABRI 1993.
• Lama menjabat: 10 bulan.

5. Jenderal Polisi Da'i Bachtiar

• Masa jabatan: 29 November 2001-7 Juli 2005
• Tempat, tanggal lahir: Indramayu, Jawa Barat pada 25 Januari 1950
• Pendidikan:
  • Akpol 1972.
• Lama menjabat: 3 tahun 9 bulan.

6. Jenderal Polisi Sutanto

• Masa jabatan: 8 Juli 2005-30 September 2008
• Tempat, tanggal lahir: Pemalang, Jawa Tengah pada 30 September 1950
• Pendidikan:
  • Akpol 1973.
• Lama menjabat: 3 tahun 2 bulan.

7. Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri

• Masa jabatan: 1 Oktober 2008-22 Oktober 2010
• Tempat, tanggal lahir: Bogor, Jawa Barat pada 10 Oktober 1952
• Pendidikan:
  • Akpol 1974.
• Lama menjabat: 2 tahun.

8. Jenderal Polisi Timur Pradopo

• Masa jabatan: 22 Oktober 2010-25 Oktober 2013
• Tempat, tanggal lahir: Jombang, Jawa Timur pada 10 Januari 1956
• Pendidikan:
  • Akpol 1978.
• Lama menjabat: 3 tahun.

9. Jenderal Polisi Sutarman

• Masa jabatan: 25 Oktober 2013-16 Januari 2015
• Tempat, tanggal lahir: Sukoharjo, Jawa Tengah pada 5 Oktober 1957
• Pendidikan:
  • Akpol 1981.
• Lama menjabat: 1 tahun 3 bulan.

10. Jenderal Polisi Badrodin Haiti

• Masa jabatan: 17 April 2015-14 Juli 2016
• Tempat, tanggal lahir: Jember, Jawa Timur pada 24 Juli 1958
• Pendidikan:
  • Akpol 1982
  • PTIK 1989
  • Sespim Angkatan XXXIII 1998
  • Lemhanas KRA-36.
• Lama menjabat: 1 tahun 3 bulan.

11. Jenderal Polisi Tito Karnavian

• Masa jabatan: 14 Juli 2016-23 Oktober 2019
• Tempat, tanggal lahir: Palembang, Sumatera Selatan pada 26 Oktober 1964
• Pendidikan:
  • Akpol 1987
  • PTIK 1996.
• Lama menjabat: 3 tahun 3 bulan.

12. Jenderal Polisi Idham Aziz

• Masa jabatan: 1 November 2019-27 Januari 2021
• Tempat, tanggal lahir: Kendari, Sulawesi Tenggara pada 30 Januari 1963
• Pendidikan:
  • Akpol 1988.
• Lama menjabat: 1 tahun 2 bulan.

13. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

• Masa jabatan: 27 Januari 2021-sekarang
• Tempat, tanggal lahir: Ambon, Maluku, 5 Mei 1969
• Pendidikan:
  • Akpol 1991
  • Universitas Indonesia.
• Lama menjabat: 4 tahun 3 bulan per April 2025.

Siapa Kapolri dengan masa jabatan terlama selama reformasi?

Berdasarkan data yang dirangkum Polri dan Kompaspedia, Kapolri dengan masa jabatan terlama adalah Listyo Sigit Prabowo.

Hingga April 2025, ia sudah menjabat selama empat tahun tiga bulan.

Masa jabatannya kemungkinan akan berlangsung hingga 2027 bertepatan dengan usia pensiunnya.

Dilansir dari Kompaspedia, Rabu (17/1/2001), berikut sepak terjang Listyo sebelum ia menjabat sebagai Tribrata 1 alias Kapolri:

• Kapolres Pati pada 2008
• Wakapolrestabes Semarang pada 2010
• Kapolresta Surakarta pada 2011
• Kasubdit II Dittipidum pada 2012
• Dirkrimum Polda Sulawesi Tenggara pada 2013
• Ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014
• Kapolda Banten pada 2016
• Kadiv Propam Polri pada 2018
• Kabareskrim Polri pada 2019
• Calon tunggal Kapolri pada 2021.

Jakarta -

Selama bulan Ramadhan ada satu serial yang bikin saya tertarik, yaitu Preman Pensiun. Serial ini berhasil memadukan drama, komedi, dan realitas sosial tentang kehidupan para preman yang berusaha berubah. Kita disuguhkan proses transformasi mantan preman menjadi warga biasa yang penuh tantangan. Mulai dari tekanan ekonomi, stigma sosial, hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Tak ayal, menonton sinetron Preman Pensiun seperti melihat cerminan realitas sosial yang juga dialami oleh para mantan narapidana di dunia nyata. Setelah menjalani hukuman, mereka ingin memulai hidup baru, tetapi label "mantan napi" sering menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dan, usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Kapolri bisa menjadi langkah awal dalam membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat.

Menurut Kementerian HAM, usulan ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi warga negara, termasuk mantan narapidana, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, tanpa terhalang oleh catatan kriminal di masa lalu.

Bagi sebagian orang, ini merupakan kabar baik. Terutama, bagi para mantan narapidana yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, wacana ini menimbulkan banyak kritik. Jika SKCK dihapuskan, masyarakat atau perusahaan sulit untuk mengakses informasi mengenai latar belakang calon pekerja. Dan, ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan yang berulang, khususnya di lingkungan kerja.

Bukan Sekadar Soal Administratif

Usulan penghapusan SKCK bukan hanya sekadar soal menghapus atau tidak menghapus dokumen administratif, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat bisa menerima mantan narapidana. Para mantan narapidana yang telah menjalani hukuman dan ingin memulai hidup baru seringkali menemui hambatan --yang berasal dari sistem maupun dari stigma sosial yang melekat dengan diri mereka.

Dalam teori Labelling yang dikemukakan oleh Edwin M. Lemert, seseorang dapat terjerumus ke dalam perilaku menyimpang karena label atau cap yang diberikan oleh masyarakat kepada individu tersebut.

Awalnya, mungkin seseorang melakukan penyimpangan yang disebut dengan penyimpangan primer, misalnya mencuri, melakukan tindak asusila, atau melakukan penyimpangan lain. Kemudian, masyarakat mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh orang tersebut, dan melabelinya sebagai pencuri, pemerkosa, serta label negatif lainnya.

Lebih lanjut, Lemert mengungkapkan bahwa label yang melekat kuat, membuat orang tersebut mulai melihat dirinya sendiri sesuai dengan cap yang diberikan. Sehingga ia sulit keluar dari label tersebut, dan melakukan kembali tindakan penyimpangan.

Dari sini kita melihat bahwa label bukan hanya sekadar identitas, tetapi juga dapat membentuk perilaku di masa depan. Jika seseorang terus menerus diperlakukan sebagai kriminal, maka ada kemungkinan besar ia akan kembali melakukan tindakan kriminal karena merasa tidak diterima di lingkungan sosial sebagaimana mestinya.

Fenomena ini tergambar jelas dalam sinetron Preman Pensiun. Ada kisah Saep, seorang pencopet yang setelah keluar dari penjara, tetap melanjutkan aksinya sebagai pencopet. Bahkan ia mulai giat merekrut calon-calon pencopet melalui Akademi of Bandung Copet-nya.

Ada juga kisah yang menceritakan bagaimana para mantan preman yang telah keluar dari penjara berusaha untuk hidup normal dan mencari pekerjaan lain. Seperti kisah Agus dan Yayat, setelah keluar dari penjara karena kasus menjadi penadah motor curian, mereka berusaha melanjutkan hidup dengan menjadi penjual kopi keliling.

Atau, seperti Kang Gobang yang berhasil keluar dari dunia lamanya. Meskipun harus melewati jalan yang penuh kesabaran dalam mencari pekerjaan dan melawan stigma negatif sebagai seorang mantan narapidana.

Masa lalu yang terus menghantui, pendidikan dan keterampilan yang terbatas, ditambah dengan stigma negatif dari masyarakat, membuat para mantan preman kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kondisi ini membuat banyak dari mereka berada di persimpangan jalan. Memilih bertahan dengan hidup yang jujur atau kembali ke dunia lama.

Barangkali, situasi dilematis ini juga dihadapi oleh para mantan narapidana di dunia nyata. Mereka yang ingin berubah justru terbentur oleh sebuah sistem yang masih menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. SKCK yang biasanya menjadi syarat administratif seringkali menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan kesempatan kedua.

Padahal, pekerjaan menjadi aspek krusial, bukan hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana rehabilitasi sosial bagi mantan narapidana untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Diperlukan Langkah yang Tepat

Jika kebijakan penghapusan SKCK diterapkan, ini akan menjadi angin segar bagi mereka yang benar-benar ingin berubah. Kebijakan ini akan mempermudah para mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan. Jika mereka sudah mendapatkan pekerjaan, ini akan menimbulkan efek positif terhadap angka pengangguran yang semakin berkurang dan mengurangi potensi kriminalitas berulang.

Namun, kebijakan ini juga mendapat beragam kritik. Jika SKCK dihapuskan, para pengusaha atau perusahaan yang akan merekrut tenaga kerja akan kehilangan akses untuk mengetahui latar belakang calon pekerja. Selain itu, kebijakan ini juga memiliki efek samping lain yaitu munculnya kekhawatiran terjadi kejahatan berulang di tempat kerja.

Untuk itu, diperlukan langkah yang tepat untuk memberikan kemudahan bagi warga negara mendapatkan pekerjaan yang layak, termasuk bagi mantan narapidana, serta tanpa mengorbankan rasa aman bagi masyarakat. Kepolisian perlu melakukan reformasi terhadap penerbitan atau layanan SKCK.

Reformasi ini dilakukan bukan dengan menghapus SKCK secara total. SKCK masih tetap diperlukan untuk kasus berat seperti, korupsi, terorisme, atau kejahatan seksual. Selain itu, catatan kriminal lainnya bisa dihapus setelah beberapa tahun jika tidak ada pelanggaran baru.

Hal lain yang perlu juga dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal bagi para mantan narapidana agar mereka bisa mandiri dan berwirausaha. Pemberian insentif bagi para pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan para mantan narapidana juga bisa menjadi langkah lanjutan.

Di samping itu, langkah yang tak kalah penting adalah dengan mengedukasi masyarakat agar mau menerima mantan narapidana. Berbagai dukungan ini diperlukan agar para mantan narapidana dapat berintegrasi di masyarakat.

Pada akhirnya, perubahan seseorang sejatinya tidak hanya bergantung pada niat individu, tetapi juga perlu dukungan sosial dan kebijakan yang memungkinkan mereka mendapatkan kesempatan kedua. Dengan begitu, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan memberikan ruang bagi setiap orang untuk memperbaiki diri.

Penghapusan SKCK bukanlah satu-satunya jawaban; perlu diimbangi dengan kebijakan pendukung lainnya. Mantan narapidana memang butuh kesempatan kedua, tetapi pengusaha, perusahaan, dan masyarakat juga butuh rasa aman. Solusi terbaik adalah menciptakan sistem yang adil bagi semua pihak, bukan sekadar menghapus atau mempertahankan SKCK semata.

Oki Kurniawanmahasiswa Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana UGM

Saksikan Live DetikSore :

(mmu/mmu)

BOGOR - Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan sebanyak 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di kediamannya Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Dalam pertemuan itu, SBY bercerita tentang dirinya yang menjadi salah satu tim reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

?Saya jadi di ingat, karena dulu saya waktu masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis,? kata SBY di Cikeas, Minggu (23/2/2025).



SBY pun mengaku dirinya menjadi salah satu tim penyusun reformasi ABRI. Ia pun mengatakan bahwa jika masih menjadi Jenderal aktif TNI untuk jangan berpolitik.

?Benar, saya tergugah terinspirasi kalau masih jadi Jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau berpolitik, pensiun,? jelas dia.

Hal itu pun dia turunkan ke anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, meski Ketua Umum Partai Demokrat itu memiliki karir militer cemerlang, namun demi pengabdian di dunia pemerintahan haruslah mundur dari TNI.

?Oleh karena itu Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah tetapi pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan, politik, syaratnya harus mundur. Itulah salah satu yang kita gagas dulu,? tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asabri (Persero) menyerahkan manfaat Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto.

Agus telah memasuki masa purnabakti sebagai anggota kepolisian.

"Sebagai anggota Polri, saya sering menekankan dan mengingatkan kepada adik-adik junior dan anggota, bahwa kita harus mempersiapkan masa pensiun dengan baik dan siap menghadapi masa pensiun jika waktunya tiba," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Asabri, karena hari ini telah memberikan layanannya langsung kepada saya, yang seharusnya saya yang datang ke Asabri. Terima kasih atas waktu dan layanan optimal yang dilakukan langsung oleh Bapak Dirut Asabri,” imbuh Agus.

Sementara itu, Direktur Utama Asabri Jeffry Haryadi P Manullang menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan akses yang lebih mudah serta manfaat yang berdampak nyata bagi kesejahteraan peserta.

"Kami memastikan bahwa setiap prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan serta Polri yang memasuki masa purnabakti mendapatkan haknya secara profesional dan tepat waktu," terangnya.

Jeffry menuturkan, perseroan senantiasa berinovasi untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi pesertanya.

Pada kesempatan ini, Asabri juga melaksanakan enrollment (perekaman wajah) untuk Asabri Star, sistem verifikasi berbasis biometrik yang meningkatkan keamanan dan kemudahan bagi para peserta dalam melakukan autentikasi untuk penerimaan uang pensiun.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, Asabri turut memberikan penjelasan mendetail mengenai berbagai program, manfaat, serta pencapaiannya sebagai BUMN yang memiliki dampak besar bagi kesejahteraan pesertanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asabri (Persero) menyerahkan manfaat Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto.

Agus telah memasuki masa purnabakti sebagai anggota kepolisian.

"Sebagai anggota Polri, saya sering menekankan dan mengingatkan kepada adik-adik junior dan anggota, bahwa kita harus mempersiapkan masa pensiun dengan baik dan siap menghadapi masa pensiun jika waktunya tiba," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Asabri, karena hari ini telah memberikan layanannya langsung kepada saya, yang seharusnya saya yang datang ke Asabri. Terima kasih atas waktu dan layanan optimal yang dilakukan langsung oleh Bapak Dirut Asabri,” imbuh Agus.

Sementara itu, Direktur Utama Asabri Jeffry Haryadi P Manullang menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan akses yang lebih mudah serta manfaat yang berdampak nyata bagi kesejahteraan peserta.

"Kami memastikan bahwa setiap prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan serta Polri yang memasuki masa purnabakti mendapatkan haknya secara profesional dan tepat waktu," terangnya.

Jeffry menuturkan, perseroan senantiasa berinovasi untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi pesertanya.

Pada kesempatan ini, Asabri juga melaksanakan enrollment (perekaman wajah) untuk Asabri Star, sistem verifikasi berbasis biometrik yang meningkatkan keamanan dan kemudahan bagi para peserta dalam melakukan autentikasi untuk penerimaan uang pensiun.

Jakarta (ANTARA) - PT. ASABRI (Persero) menyerahkan manfaat Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kabinet Merah Putih Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto yang telah memasuki masa purnabakti sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia (Polri).

Direktur Utama ASABRI Jeffry Haryadi dalam keterangan di Jakarta, Kamis mengatakan penyerahan manfaat ini langsung oleh dirinya bersama Direktur Hubungan Kelembagaan ASABRI Khaidir Abdurrahman didampingi Sekretaris Perusahaan ASABRI Okki Jatnika, serta Kepala Kantor Cabang Utama ASABRI Jakarta Aris Karyawan.

ASABRI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan akses yang lebih mudah serta manfaat yang berdampak nyata bagi kesejahteraan peserta.

"Kami memastikan bahwa setiap prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan serta Polri yang memasuki masa purnabakti mendapatkan haknya secara profesional dan tepat waktu,” ujar Jeffry.

Dalam sambutannya, Jenderal (Purn.) Agus Andrianto menyampaikan sebagai anggota Polri, penting untuk mempersiapkan masa pensiun dengan baik dan siap menghadapi masa pensiun jika waktunya tiba.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada ASABRI, karena hari ini telah memberikan layanannya langsung kepada saya, yang seharusnya saya yang datang ke ASABRI. Terima kasih atas waktu dan layanan optimal yang dilakukan langsung oleh Bapak Dirut ASABR,” ujar Agus.

Direktur Utama ASABRI Jeffry Haryadi menyampaikan bahwa ASABRI senantiasa berinovasi untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi peserta.

Pada kesempatan yang sama, ASABRI juga melaksanakan enrollment (perekaman wajah) untuk ASABRI STAR, sistem verifikasi berbasis biometrik yang meningkatkan keamanan dan kemudahan bagi para peserta dalam melakukan autentifikasi untuk penerimaan gaji pensiun.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, ASABRI turut memberikan penjelasan mendetail mengenai berbagai program, manfaat, serta pencapaiannya sebagai BUMN yang memiliki dampak besar bagi kesejahteraan pesertanya.

Dengan layanan yang terus berkembang, ASABRI semakin memperkuat posisinya sebagai Pengelola Asuransi Sosial Terpercaya, Profesional, dan Peduli terhadap kesejahteraan peserta.

Adapun sebagai bagian dari ekosistem pertahanan dan keamanan nasional, ASABRI turut berkontribusi dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memantapkan sistem pertahanan keamanan negara melalui penjagaan atas peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di lingkungan pertahanan dan keamanan.

“ASABRI tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara asuransi sosial, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjamin masa depan yang lebih baik bagi para penjaga kedaulatan bangsa,” terang Jeffry.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

BRUSSELS, KOMPAS.com - Puluhan ribu warga Belgia turun ke jalan, Kamis (13/2/2025), untuk menentang rencana reformasi pensiun pemerintahan yang baru. Kamis kemarin merupakan hari pertama dari aksi mogok massal yang direncakan beberapa hari dan dampaknya membuat lalu lintas udara di negara itu terhenti.

Polisi setempat menyebutkan di platform media sosial X bahwa 60.000 orang telah bergabung dalam aksi mogok massal di Brussels.

Para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di luar markas besar partai MR yang berhaluan liberal tengah-kanan (liberal center-right), bagian dari koalisi pemerintah. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air. Media lokal juga melaporkan bentrokan serupa terjadi di markas anggota koalisi lainnya, Les Engages, sebuah partai demokrat-Kristen.

Sejumlah saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa para pengunjuk rasa menyalakan kembang api.

Bandara Brussels membatalkan 430 penerbangan hari Kamis, kata seorang juru bicara bandara itu. Dia menambahkan, gangguan pada sektor lalu lintas udara hanya akan berlangsung satu hari.

Para pengunjuk rasa membentangkan poster-poster dengan slogan-slogan seperti "Kami bukan lemon". Beberapa di antaranya memasang plakat yang menampilkan frasa Latin, sebagai sindiran terhadap kecenderungan perdana menteri yang baru, Bart De Wever, yang dikenal gemar mengutip ungkapan bahasa Latin.

Aksi mogot kerja tersebut juga diperkirakan akan mengganggu transportasi umum dan layanan pos, sementara petugas pemadam kebakaran dan personel militer juga ikut serta dalam protes tersebut.

Berdasarkan reformasi pensiun yang direncanakan itu, orang yang bekerja melewati usia pensiun dengan masa kerja 35 tahun akan diberi insentif, sementara mereka yang pensiun dini tetapi belum mencapai 35 tahun masa kerja akan dikenakan penalti. Sistem baru itu kurang menguntungkan bagi pekerja berpenghasilan rendah dibandingkan sistem yang lama, yang memberikan pembayaran sekaligus berdasarkan lama masa kerja.

Pemerintahan nasionalis Flemish yang dipimpin Bart De Wever dilantik pada 3 Februari, setelah delapan bulan negosiasi yang menghasilkan koalisi lima partai yang mencakup partai sayap kanan, partai berhaluan tengah, dan partai sosialis, Vooruit.

Serikat buruh sosialis sebelumnya telah memperingatkan bahwa mereka akan mengadakan aksi mogok massal jika Vooruit bergabung dengan pemerintahan yang didominasi partai sayap kanan-tengah.

Solo -

Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka kasus korupsi Harun Masiku. Jokowi menyatakan hormat terhadap proses hukum yang berjalan.

"Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada," kata Jokowi di Gedung Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (25/12/2024) dilansir dari detikJateng.

Jokowi menyebutkan dirinya sudah purnatugas dan tidak terlibat dalam kasus tersebut. "Sudah purnatugas pensiunan," kata Jokowi dengan santai.

Jokowi disebut-sebut terlibat dalam kasus yang menjerat Hasto. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Rony Talapessy, menyebutkan penetapan Hasto sebagai tersangka memiliki motif politis, termasuk cawe-cawe Jokowi.

"Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik. Terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo," ujar Rony.

Komisi Pemilihan Umum (KPK) telah mengumumkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap terhadap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Hasto dituduh terlibat dalam kasus tersebut bersama Harun Masiku.

KPK telah mengusut kasus ini sejak 2020. Tiga orang telah divonis bersalah, yaitu Wahyu, Agustiani Tio, dan Saeful. Harun Masiku masih menjadi buron.

Hasto Kristiyanto dituduh terlibat dalam kasus tersebut dengan menempatkan Harun Masiku di Dapil Sumsel I dan berupaya agar Harun menjadi anggota DPR lewat PAW.

Artikel ini telah tayang di detikJateng. Baca selengkapnya di sini!

(iws/gsp)

Jakarta -

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Harun Masiku. Jokowi menghormati proses hukum yang berjalan.

"Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada, udah," katanya di gedung Graha Saba Buana, Kelurahan Sumber, Solo, dilansir detikJateng, Rabu (25/12/2024).

Disinggung mengenai namanya yang masih disangkutkan dengan kasus tersebut, Jokowi menjawab santai. Ia menegaskan dirinya sudah purnatugas.

"(Nggak apa-apa nama dibawa di kasus tersebut) He-he-he..., sudah purnatugas, pensiunan," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi masih disebut-sebut pihak PDIP terlibat dalam penetapan tersangka Hasto. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan tersangka adalah karena politisasi. Dia juga menyinggung soal Jokowi.

"Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik. Terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di pengujung kekuasaan mantan presiden Joko Widodo," ujarnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/12).

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video: PDIP Duga Alasan Hasto Tersangka Imbas Kritik Cawe-cawe Jokowi

[Gambas:Video 20detik]

(azh/knv)

IDXChannel- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar memaparkan beberapa reformasi yang tengah dilakukan OJK di sektor dana pensiun.

Hal tersebut diungkapkan Mahendra saat menghadiri Rangkaian Kegiatan IOPS Committee Meetings dan Annual General Meeting serta OECD/IOPS/OJK Global Forum on Private Pensions 2024 yang berlangsung pada 18-20 November 2024 di Bali, Indonesia.

"Reformasi tersebut bertumpu pada empat pilar utama di antaranya Penguatan pendanaan dan pendalaman pasar: meningkatkan kapasitas dana pensiun selaku investor institusional untuk menghadapi dinamika perekonomian," katanya dalam rilis Selasa (19/11/2024).

Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko: menerapkan standar pengawasan dana pensiun yang berbasis dengan risiko secara optimal.

Lalu, pengembangan Ekosistem Industri: mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan program pensiun.

Keempat Adopsi Praktik Terbaik Internasional: mengintegrasikan standar global ke dalam kebijakan nasional. Mahendra juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara skema pensiun sukarela dan wajib untuk meningkatkan inklusi dan memperluas cakupan dana pensiun, termasuk pada sektor informal.

"Industri dana pensiun di Indonesia juga terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, per September 2024, total aset dana pensiun mencapai Rp1.500 triliun (USD95 miliar), meningkat 10,1 persen dibandingkan dengan Rp1.362 triliun (USD86,4 miliar) pada September 2023," kata dia.

OECD/IOPS/OJK Global Forum on Private Pensions 2024 ini tidak hanya memperkuat kolaborasi antarnegara, tetapi juga menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sistem dana pensiun secara global.

OJK mengapresiasi dukungan OECD dan IOPS dalam penyelenggaraan forum ini. Kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun sistem dana pensiun yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan di tengah tantangan global.

OJK berharap forum ini menjadi katalisator bagi penguatan kerja sama internasional di sektor dana pensiun, memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, serta mendukung stabilitas ekonomi global.

(kunthi fahmar sandy)