Jakarta (ANTARA) - PT. ASABRI (Persero) menyerahkan manfaat Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kabinet Merah Putih Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto yang telah memasuki masa purnabakti sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia (Polri).

Direktur Utama ASABRI Jeffry Haryadi dalam keterangan di Jakarta, Kamis mengatakan penyerahan manfaat ini langsung oleh dirinya bersama Direktur Hubungan Kelembagaan ASABRI Khaidir Abdurrahman didampingi Sekretaris Perusahaan ASABRI Okki Jatnika, serta Kepala Kantor Cabang Utama ASABRI Jakarta Aris Karyawan.

ASABRI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan akses yang lebih mudah serta manfaat yang berdampak nyata bagi kesejahteraan peserta.

"Kami memastikan bahwa setiap prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan serta Polri yang memasuki masa purnabakti mendapatkan haknya secara profesional dan tepat waktu,” ujar Jeffry.

Dalam sambutannya, Jenderal (Purn.) Agus Andrianto menyampaikan sebagai anggota Polri, penting untuk mempersiapkan masa pensiun dengan baik dan siap menghadapi masa pensiun jika waktunya tiba.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada ASABRI, karena hari ini telah memberikan layanannya langsung kepada saya, yang seharusnya saya yang datang ke ASABRI. Terima kasih atas waktu dan layanan optimal yang dilakukan langsung oleh Bapak Dirut ASABR,” ujar Agus.

Direktur Utama ASABRI Jeffry Haryadi menyampaikan bahwa ASABRI senantiasa berinovasi untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi peserta.

Pada kesempatan yang sama, ASABRI juga melaksanakan enrollment (perekaman wajah) untuk ASABRI STAR, sistem verifikasi berbasis biometrik yang meningkatkan keamanan dan kemudahan bagi para peserta dalam melakukan autentifikasi untuk penerimaan gaji pensiun.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, ASABRI turut memberikan penjelasan mendetail mengenai berbagai program, manfaat, serta pencapaiannya sebagai BUMN yang memiliki dampak besar bagi kesejahteraan pesertanya.

Dengan layanan yang terus berkembang, ASABRI semakin memperkuat posisinya sebagai Pengelola Asuransi Sosial Terpercaya, Profesional, dan Peduli terhadap kesejahteraan peserta.

Adapun sebagai bagian dari ekosistem pertahanan dan keamanan nasional, ASABRI turut berkontribusi dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memantapkan sistem pertahanan keamanan negara melalui penjagaan atas peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di lingkungan pertahanan dan keamanan.

“ASABRI tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara asuransi sosial, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjamin masa depan yang lebih baik bagi para penjaga kedaulatan bangsa,” terang Jeffry.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengultimatum jajarannya untuk serius bekerja dan tak menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan. Dia mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto saat Rapat Kabinet perihal mencopot pejabat yang tak bekerja serius dan tak sepenuh hati mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara.

"Dalam Rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu, Bapak Presiden telah memerintahkan, 'Para Menteri sekarang agar lebih berani dan tidak ragu-ragu memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu bila Saudara tidak puas dengan pejabat di bawah Anda, laporkan, maka akan segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa, negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang mencopot segera, suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita'," ujar Agus menirukan ucapan Presiden Prabowo, kepada jajaran petinggi Kementerian Imipas ketika melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Imipas, Kamis (9/1/2025).

Menteri Agus menekankan dirinya tak bangga bila memberi sanksi pencopotan pada jajaran. Namun dia menegaskan tak sungkan-sungkan memberi efek jera bagi pelanggar, bahkan jika harus mengambil langkah hukum hingga ke ranah pidana.

"Saya tidak bangga mencopot para pejabat di lingkup UPT yang melakukan pelanggaran. Namun jangan paksa saya melakukan tindakan lebih dari itu. Jika memang terbukti dan sangat diperlukan untuk memberikan efek jera, saya tidak segan-segan untuk mempidanakan yang bersangkutan," tegas dia.

Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Imipas, Kamis (9/1/2025). (dok. istimewa)

Menteri Agus lalu mengungkapkan evaluasi kinerja jajarannya selama 3 bulan terakhir, atau sejak dirinya dilantik menjadi pucuk pimpinan Kementerian Imipas, di mana masih ditemukan pejabat di tingkat UPT yang tak serius menjalankan program kerja kementerian. Bahkan, lanjutnya, masih ditemukan pejabat yang menyalahgunakan wewenang.

"Perlu saya sampaikan bahwa selama kurang lebih tiga bulan program ini berjalan, berbagai upaya sudah kita lakukan. Namun masih ditemukan beberapa pejabat administrasi di tingkat Unit Pelaksana Teknis baik di lingkungan Imigrasi maupun Pemasyarakatan yang tidak serius melaksanakan program, dan melakukan beberapa pelanggaran seperti menyalahgunaan wewenang untuk mencari keuntungan pribadi," ungkap dia.

Lebih lanjut, Menteri Agus memberi contoh pelanggaran yang ia maksud semisal terkait penegakan hukum di Imigrasi. Kemudian masih adanya ponsel dan narkoba di lembaga permasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).

"Dalam proses penegakan hukum di bidang keimigrasian, dan masih adanya peredaran barang yang dilarang seperti handphone dan narkoba di lapas/rutan. Bahkan temuan terkahir terdapat peredaran narkoba yang bukan hanya dikendalikan oleh oknum warga binaan dari dalam lapas, bahkan narkoba tersebut berasal dari dalam lapas/rutan," urai dia.

Tindak Lanjut Asta Cita Presiden

Menteri Agus menyampaikan kinerja yang tak serius akan menghambat peran Kementeriam Imipas dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Oleh sebab itu, seluruh pejabat Kementerian Imipas diharapkan benar-benar mengawasi dan sesering mungkin mengevaluasi kinerjanya.

"Menindaklanjuti Asta Cita Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto, saya selaku Menteri Imigrasi dan Pemasyaratan telah menetapkan 13 Program Akselerasi dan 5 Perintah Harian ditiap-tiap Direktorat Jenderal. Di mana program tersebut secara bertahap telah dilaksanakan. Saya meminta kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk benar-benar melakukan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ujar Menteri Agus.

Agus mewanti-wanti agar penggunaan anggaran berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. "Selain itu, perlu kita ingat bahwa anggaran yang membiayai seluruh kegiatan kita adalah uang rakyat. Jadi penggunaannya harus berorientasi untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat," kata dia.

Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Imipas, Kamis (9/1/2025). (dok. istimewa)

Ia juga berharap Pimpinan Tinggi Madya tancap gas dalam mengimplementasikan program kerja yang telah dicanangkan. Tujuannya agar terjadi pembenahan kualitas kinerja serta budaya kerja. Jika hal tersebut dilakukan maka Kementerian Imipas dapat berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Harapan saya pejabat yang dilantik pada hari ini dapat segera mengimplementasikan seluruh kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas kinerja dan budaya (culture) kerja, baik di bidang operasional maupun pembinaan, dalam rangka turut berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045," tutur dia.

Lebih lanjut ia mengingatkan Kementerian Imipas dibentuk oleh Presiden Prabowo, dan merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih. Oleh sebab itu segala kebijakan Kementerian Imipas dan jajaran harus mendelegasikan cita-cita Pemerintahan Presiden Prabowo.

"Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih dan perlu kita sadari bahwa segala kewenangan yang kita miliki ini merupakan pendelegasian yang diberikan Bapak Presiden. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mampu memberikan kontribusi terbaik sesuai tugas, fungsi dan peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan demi mendukung tujuan Bapak Presiden," imbuh Menteri Agus.

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto menegaskan tidak ada lagi pungutan liar dan penyelundupan narkoba di lembaga permasyarakatan sebagai wujud reformasi birokrasi.

"Kami ingin mengubah image lapas dengan mereformasi birokrasi di dalamnya sehingga tidak ada lagi kasus pungli di lapas apalagi penyelundupan narkoba," kata Agus saat kunjungan kerja di Lapas Kelas II B Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Agus mengatakan harus ada komitmen dari para petugas lapas serta pengawasan yang ketat.

Ia menegaskan jika ke depan ditemukan ada petugas lapas yang kedapatan melakukan pungli, baik kepada warga binaan maupun keluarga narapidana yang berkunjung, maka sanksinya akan dicopot dari jabatannya, bahkan dipecat secara tidak hormat.

Langkah yang dilakukan lembaganya ini untuk memperbaiki citra lapas karena lapas merupakan tempat para pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri atau bertaubat.

Namun, dengan adanya kasus pungli, hal itu akan menambah buruk citra lapas sehingga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berkomitmen membersihkan lapas dari oknum-oknum seperti itu.

Selain pungli, tambah Agus, hal yang menjadi sorotan utama adalah kasus penyelundupan narkoba ke dalam lapas serta peredaran narkoba yang dilkendalikan dari dalam lapas. Untuk itu, perlu adanya perbaikan sistem guna mencegah penyelundupan narkoba.

"Kami tegaskan lagi, jika masih ada oknum yang terlibat, pasti akan saya copot. Jika kesalahannya berat atau tidak bisa ditoleransi maka kami tidak segan melakukan pemecatan secara tidak hormat," tambahnya.

Agus mengatakan untuk langkah awal mencegah terjadinya penyelundupan narkoba dan pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas, Kementerian Imipas sudah memindahkan 313 orang narapidana yang divonis hukuman mati dan seumur hidup ke Lapas Nusakambangan karena diduga masih mengendalikan peredaran narkoba di dalam lapas.

Pemindahan serupa juga akan tetap dilakukan agar pengedar, bandar atau gembong narkoba yang sedang menjalani hukuman di lapas tidak bisa berkomunikasi dengan jaringannya, sehingga tidak bisa lagi mengendalikan peredaran barang haram itu dari balik jeruji besi.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto menegaskan tidak ada lagi pungutan liar dan penyelundupan narkoba di lembaga permasyarakatan sebagai wujud reformasi birokrasi.

"Kami ingin mengubah image lapas dengan mereformasi birokrasi di dalamnya sehingga tidak ada lagi kasus pungli di lapas apalagi penyelundupan narkoba," kata Agus saat kunjungan kerja di Lapas Kelas II B Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Agus mengatakan harus ada komitmen dari para petugas lapas serta pengawasan yang ketat.

Ia menegaskan jika ke depan ditemukan ada petugas lapas yang kedapatan melakukan pungli, baik kepada warga binaan maupun keluarga narapidana yang berkunjung, maka sanksinya akan dicopot dari jabatannya, bahkan dipecat secara tidak hormat.

Langkah yang dilakukan lembaganya ini untuk memperbaiki citra lapas karena lapas merupakan tempat para pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri atau bertaubat.

Namun, dengan adanya kasus pungli, hal itu akan menambah buruk citra lapas sehingga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berkomitmen membersihkan lapas dari oknum-oknum seperti itu.

Selain pungli, tambah Agus, hal yang menjadi sorotan utama adalah kasus penyelundupan narkoba ke dalam lapas serta peredaran narkoba yang dilkendalikan dari dalam lapas. Untuk itu, perlu adanya perbaikan sistem guna mencegah penyelundupan narkoba.

"Kami tegaskan lagi, jika masih ada oknum yang terlibat, pasti akan saya copot. Jika kesalahannya berat atau tidak bisa ditoleransi maka kami tidak segan melakukan pemecatan secara tidak hormat," tambahnya.

Agus mengatakan untuk langkah awal mencegah terjadinya penyelundupan narkoba dan pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas, Kementerian Imipas sudah memindahkan 313 orang narapidana yang divonis hukuman mati dan seumur hidup ke Lapas Nusakambangan karena diduga masih mengendalikan peredaran narkoba di dalam lapas.

Pemindahan serupa juga akan tetap dilakukan agar pengedar, bandar atau gembong narkoba yang sedang menjalani hukuman di lapas tidak bisa berkomunikasi dengan jaringannya, sehingga tidak bisa lagi mengendalikan peredaran barang haram itu dari balik jeruji besi.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024