Banda Aceh -

Seorang Warga Negara (WN) Bangladesh, Parvez, dideportasi setelah menjalani hukuman selama 10 bulan di Aceh. Parvez dihukum karena masuk ke Indonesia tanpa mengantongi dokumen perjalanan dan visa yang sah.

Parvez dideportasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh lewat Bandara Soekarno Hatta, Senin (19/5/2025). Proses deportasi dilakukan dengan pengawalan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Banda Aceh.

"Kami memastikan proses deportasi berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, kepada wartawan, Selasa (20/5).

Menurutnya, Parvez divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh karena terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 119 ayat (1) dan/atau Pasal 113. Dia disebut masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan serta tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang ditentukan.

Parvez sebelumnya ditangkap tim gabungan di kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akhir Februari 2024. Dia saat itu tinggal bersama istrinya di rumah tersebut sejak Februari 2023.

Gindo menjelaskan, setelah menjalani hukuman, pihaknya memproses pendeportasian Parvez. Pria itu dipulangkan ke negaranya melalui Kuala Lumpur, Malaysia.

"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Banda Aceh dalam menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pelanggaran oleh warga negara asing. Kantor Imigrasi Banda Aceh akan terus bersinergi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya," jelasnya.

(agse/nkm)

San Francisco -

Presiden AS, Donald Trump membuat pengumuman yang mengejutkan. Ia ingin membuka kembali dan memperluas Penjara Federal Alcatraz.

Alcatraz berada di Teluk San Francisco, telah menutup pintunya sebagai penjara federal 60 tahun yang lalu. Penjara ini pernah menampung beberapa penjahat paling terkenal di Amerika, termasuk Al Capone dan George "Machine Gun" Kelly.

Selama 29 tahun menjadi penjara federal dari tahun 1934 hingga 1963, Alcatraz mendapatkan reputasi sebagai tempat pemberhentian terakhir bagi narapidana yang tidak dapat dikendalikan di fasilitas lain, menurut Biro Penjara (BOP).

Akhir pekan lalu, Presiden Donald Trump menarik perhatian publik dengan pengumuman Alcatraz, seperti dikutip dari ABC News pada Selasa (6/5).

Meskipun reputasinya menakutkan, Alcatraz tidak pernah menjadi penjara seperti yang digambarkan dalam film-film Hollywood. Menurut BOP, fasilitas itu memiliki populasi yang sangat kecil, rata-rata antara 260 dan 275 narapidana, kurang dari 1% dari populasi penjara federal pada saat itu. Beberapa narapidana bahkan meminta pemindahan ke Alcatraz, tertarik dengan kondisi yang mencakup sel hunian tunggal.

Alcatraz Prison (REUTERS/Fred Greaves) Foto: REUTERS/Fred Greaves

Yang membuat Alcatraz unik adalah aturannya yang ketat. Narapidana hanya diberi empat hak dasar: makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan medis. Segala hal lainnya, mulai dari kunjungan keluarga hingga akses perpustakaan, harus diperoleh melalui perilaku yang baik.

Sistem ini dirancang untuk mengajarkan kepatuhan, dengan narapidana biasanya menghabiskan lima tahun di pulau itu sebelum dipindahkan kembali ke fasilitas lain, menurut BOP.

Keterasingan penjara di Teluk San Francisco berkontribusi pada mistiknya, khususnya terkait upaya melarikan diri. Selama sejarah operasionalnya, 36 orang berusaha melarikan diri dalam 14 insiden terpisah, menurut Biro Penjara. Meskipun secara resmi tidak ada yang berhasil melarikan diri, lima tahanan masih "hilang dan diduga tenggelam" hingga hari ini.

Berlawanan dengan kepercayaan umum, BOP mengatakan bahwa hiu pemakan manusia tidak berpatroli di perairan sekitar Alcatraz. Tantangan sebenarnya bagi mereka yang ingin melarikan diri adalah suhu dingin di teluk (rata-rata 50 hingga 55 derajat Fahrenheit), arus yang kuat, dan jarak 1,25 mil ke pantai.

Menurut National Park Service, Pulau Alcatraz menerima sekitar 1,2 juta pengunjung setiap tahun sebagai situs taman nasional, menawarkan tur ke bekas penjara dan berfungsi sebagai simbol yang mendorong pengunjung untuk merenungkan masalah kejahatan, hukuman, dan keadilan, sebuah tema yang muncul kembali dalam percakapan nasional setelah pengumuman Trump.

Sejarah pulau itu melampaui tahun-tahun penjaranya. Awalnya dibentengi sebagai instalasi militer pada tahun 1850-an, Alcatraz menjadi bagian dari sistem pertahanan pantai Teluk San Francisco dan menampung mercusuar operasional pertama di Pantai Barat, menurut BOP.

Penjelajah Spanyol Juan Manuel de Ayala pertama kali menamai pulau itu "Alcatraces" pada tahun 1775, menurut BOP, yang berarti "burung pelikan" atau "burung aneh", jauh berbeda dari reputasi buruk yang kemudian diperolehnya sebagai penjara federal paling terkenal di Amerika.

(bnl/wsw)

Jakarta -

Jaksa menghadirkan ahli hukum pidana dan hukum acara pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, untuk menjadi saksi ahli dalam sidang dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur terkait kematian Dini Sera. Hibnu mengatakan pembuktian kasus gratifikasi di atas Rp 10 juta harus dibuktikan oleh penerimanya.

Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Senin (5/5/2025). Duduk sebagai terdakwa mantan Pejabat Mahkamah Agung atau yang dikenal makelar kasus Zarof Ricar, Ibu Ronald Tannur Meirizka Widjaja, dan pengacara Ronald Tannur Lisa Rachmat.

Mulanya, jaksa meminta Hibnu menjelaskan terkait pengertian gratifikasi. Hibnu pun lalu menguraikan pengertian gratifikasi di hadapan majelis hakim.

"Gratifikasi adalah setiap gratifikasi yang diberikan pada kepegawai negeri, penyelenggara negara, untuk bertindak, bertentangan hukum, atau bertindak tidak sesuai dengan kewajiban yang dilakukan pada si penerima gratifikasi," kata Hibnu.

Kemudian jaksa kembali menanyakan kepada Hibnu soal pembuktian yang ada dalam Pasal 12B UU Tipikor terkait gratifikasi. Hibnu menjelaskan bahwa untuk kasus gratifikasi, berlaku pembuktian terbalik artinya si penerima yang harus membuktikan gratifikasi.

"Bahwa kalau kita lihat (pasal) 12 B itu beban pembuktian kalau di atas Rp 10 juta itu adalah si penerima gratifikasi. jadi si penerima gratifikasi harus bisa menjelaskan apa dan di mana untuk apa," ucapnya.

Kemudian Hibnu menjelaskan bila gratifikasi yang diterima kurang dari Rp 10 juta, maka jaksa penuntut umum yang harus membuktikan. Hibnu juga menjelaskan ada aturan dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi harus dilaporkan.

"Tapi kalau kurang dari 10 juta, pembuktian ada pada penuntut umum. ini yang saya pahami dalam konteks gratifikasi pasal 12 B," ucapnya.

Dalam kasus ini, Zarof Ricar didakwa menerima gratifikasi Rp 915 miliar dan 51 kg emas selama 10 tahun menjadi pejabat MA. Selain itu, Zarof didakwa terlibat menjadi makelar perkara dalam vonis bebas Ronald Tannur.

Ronald telah dihukum 5 tahun penjara dalam tingkat kasasi. Dia sedang menjalani hukuman penjara.

(ial/whn)

Jakarta -

Kuasa hukum aktor Ammar Zoni, Jon Mathias, mengungkapkan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk mempercepat proses eksekusi dari kasasi Mahkamah Agung yang menetapkan Ammar Zoni dihukum 4 tahun penjara atas penyalahgunaan narkoba.

Ammar Zoni berpotensi mendapatkan kebebasan lebih awal dari masa hukuman jika memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan perilaku.

"Kita berkoordinasi (dengan jaksa) kapan akan diadakan eksekusi itu, mudah-mudahan minggu depan sudah terlaksana," kata kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias, saat ditemui di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, kemarin.

Langkah percepatan ini bukan tanpa alasan. Jon Mathias menyebut eksekusi yang cepat akan membuka peluang bagi mantan suami Irish Bella itu untuk mendapatkan remisi pada momen penting.

"Kita meminta eksekusi dipercepat karena nanti ada momen untuk mendapatkan hak remisi nanti Agustus. Nah kalau eksekusi belum diajukan, maka remisi nggak bisa diajukan," terang Jon Mathias.

Lebih lanjut, tim kuasa hukum juga tengah mempersiapkan pengajuan amnesti bagi Ammar Zoni. Mereka berharap kebijakan dari presiden terkait pelaku penyalahgunaan narkoba yang disebut tak merugikan negara dapat membawa angin segar.

"Kita juga berencana mengajukan amnesti," ujar Jon Mathias.

Meski masih menjalani proses hukum, Ammar Zoni disebut telah mempersiapkan diri secara mental untuk menyambut kebebasannya.

"Dia (Ammar Zoni) sudah mempersiapkan diri, hitungan bulan dia keluar kan," pungkasnya.

Ammar Zoni sudah 3 kali tersandung kasus narkoba. Dalam kasus terbarunya, ia ditangkap pada Desember 2023 di apartemen kawasan Serpong, Tangerang Selatan, dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.

Dalam waktu dekat, Ammar Zoni disebut segera bebas karena akan mengajukan pembebasan bersyarat dan telah menjalani syarat administratif pengajuan tersebut.

(ahs/mau)

Jakarta -

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, mengecam aksi predator seks 31 anak berinisial S (21) di Jepara, Jawa Tengah. Selly mengatakan hukuman penjara tak cukup untuk menghukum pelaku.

"Saya tegaskan pelaku benar-bener biadab, dia adalah predator seksual. Mengapa demikian? Karena 31 korbannya tersebar di beberapa kota, dari Lampung, Semarang, Surabaya, dan terbanyak di Jepara. Pelaku juga merekam lalu menyebarkan aksi bejatnya lantas memperjualbelikan melalui media sosial," kata Selly kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).

Selly mengatakan psikologis dari para korban harus diperhatikan. Ia menyebutkan hukuman penjara tak cukup diberikan kepada pelaku.

"Sejatinya, dengan kasus ini, saya tegaskan hukuman penjara tidak bisa mengembalikan masa lalu korban. Karena itu, mengutip pernyataan Ketua DPR RI Mba Puan Maharani, hukuman maksimal dengan berkaca dari UU 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan UU ITE wajib diberikan kepada pelaku," kata Selly.

"Hukumannya, bisa seumur hidup dan terburuk hukuman mati, terlebih pelaku sudah masuk dalam kategori dewasa berdasarkan UU Perlindungan Anak, yaitu berumur 21 tahun," sambungnya.

Selly mendorong korban untuk didampingi secara penuh. Ia meminta agar RUU TPKS diterapkan maksimal dalam kasus ini.

"Fraksi PDI Perjuangan secara tegas berdiri di garis depan dalam upaya melindungi perempuan dan anak. Karena itu penerapan UU TPKS merupakan tonggak penting dalam perjuangan melawan kekerasan seksual, dan harus diterapkan dengan tegas tanpa pandang bulu," kata Selly.

"Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan perlindungan anak bukan sekadar narasi politik, tapi bagian dari tanggung jawab ideologis dan konstitusional untuk menjaga masa depan bangsa. Negara tidak boleh kompromi terhadap pelaku kekerasan seksual," tambahnya.

Diketahui, ada 31 korban pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh S tersebar di sejumlah daerah hingga luar Pulau Jawa. Polisi mengatakan sebagian besar korban berada di wilayah Jepara.

"Itu ada berasal dari Jawa Timur, Semarang, Lampung, dan sebagian besar di wilayah Jepara," ujar Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio, Jumat (2/5).

Dwi Subagio melanjutkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, S merekam setiap aksi bejatnya ke korban. Bahkan dia menyimpan file dengan nama-nama mereka.

"Semua kegiatan direkam divideokan disimpan per orang namanya siapa. Tapi mohon maaf, ini yang kita hadapi adalah pelaku predator seks," ungkapnya.

Simak Video: Terbongkarnya Aksi Bejat Predator Seks Pemerkosa 31 Anak di Jepara

(dwr/eva)

Jakarta -

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam pelaku predator seksual anak inisial S (21) dengan korban mencapai 31 anak. KPAI mendukung polisi mengusut kasus tersebut sampai tuntas.

"Iya kita sangat geram ya sekaligus sangat membuat kita semua kaget ya bahwa korban bertambah banyak. Kita terus berharap masyarakat melapor siapapun gitu, posko ini atau pusat pengaduannya tolong diberi keleluasaan masyarakat, karena tidak mudah, sekali lagi tidak mudah untuk menyampaikan situasi dan kondisi seseorang apa lagi kekerasan seksual," kata Ketua KPAI Ai Maryati saat dihubungi, Kamis (1/5/2025).

Dia mendorong kasus tersebut ditelusuri secara tuntas. Dia menduga hasil rekaman pelaku predator seks anak ini diperjual-belikan.

"Kami ingin penelusuran secara tuntas kejahatan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini, anak muda usia di bawah 25 tahun, ini kelihatannya ada arah dia juga jual beli pornografi anak, artinya dengan anak-anak, kita nggak tahu apakah ada usia di atas anak, di atas usia 18 tahun, mohon kepolisian sisir by name by address, terus lakukan scientific investigation," ucapnya.

"Ini memang perlu waktu, jadi mohon karena ini kejahatan seksual harus segera, untuk tahu ke mana video yang konon katanya dihapus-hapusin ya, dan ada yang diketahui, ini ada 2 data, yang satu diketahui yang satu sudah dihapus. Tapi mohon sekali bahwa korban kekerasan seksual yang dilapisi kejahatan elektronik seperti ini bisa menimbulkan dampak yang tidak mudah, dampak yang sangat buruk terhadap korban," lanjut dia.

Ai pun memastikan pihaknya juga akan bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu pemulihan psikologis para korban. Dia juga berharap ada dukungan kepada keluarga korban.

"Kami akan berupaya sekuat tenaga untuk tahu juga perlindungan ya, berupaya beri dukungan secara psikologis, secara fisik bagi anak anak yang jadi korban. Koordinasi dengan Jateng di bawah DP3AKB dan UPTDPPA juga UPTD di Jepara, sekaligus beri dukungan ke keluarga. Karena orang tua pasti terpukul, bahkan sering muncul sikap kemarahan misalnya orang yang jadi pelaku rumahnya digeruduk dan sebagainya. Ini polisi sudah on the track, dan mari kita lakukan pola pola penanganan unutk penegakan hukum dan anak kita diberikan ruang dan waktu," tuturnya.

Lebih lanjut, Ai pun mendesak agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Dia meminta agar pelaku dihukum penjara seumur hidup.

"Oh iya ini korban lebih dari ya, kalau semua lapor, bersaksi, itu juga salah satu yang memberatkan bagi pelaku. Saya sih setuju aturan perundangan, UUKS, UU Perlindungan anak terutama, ini kalau korban lebih, dan dicek juga apakah residivis bukan, ya kita bisa akumulasikan, dilihat dari sisi kejahatannya, seumur hidup, atau 20 tahun, 15 tahun plus, ini kita lihat kepolisian kan masih bekerja juga," tuturnya.

Simak juga Video 'Terbongkarnya Aksi Bejat Predator Seks Pemerkosa 31 Anak di Jepara':

(maa/dhn)

Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kronologi meninggalnya terdakwa kasus korupsi pengelolaan timah, Suparta. Kejagung menjelaskan Suparta diketahui sudah tak sadarkan diri oleh sesama tahanan di lapas.

"Dari surat kematian tidak disebutkan (penyebab). Tapi dari kronologinya, yang aku baca itu, teman-teman sesama di lapas (melihat) dia tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke RSUD Cibinong," ujar Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Harli mengatakan Suparta dinyatakan meninggal setelah dibawa ke RSUD Cibinong. Dia menyebut Suparta meninggal diduga karena sakit.

"Nah, per menit-menitnya itu pas 18.05 WIB itu, dia dinyatakan meninggal. Makanya ditanya, kemungkinan sakit karena sudah tak sadarkan diri (di lapas)," kata Harli.

Harli mengatakan status terdakwa Suparta, yang merupakan Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), otomatis gugur. Dia mengatakan hal itu telah diatur dalam hukum acara yang berlaku.

"Menurut hukum acara, ya kalau sudah meninggal, terhadap secara pidana yang bersangkutan gugur," terang Harli.

Dia juga mengatakan pihak jaksa penuntut umum bakal mengkaji kelanjutan uang pengganti dari kasus korupsi pengelolaan timah dengan terdakwa Suparta yang meninggal dunia. Jaksa sedang mempelajari langkah yang akan diambil untuk pemulihan kerugian negara.

"Itu kan sudah bagian kerugian keuangan negara, itu nanti di UU Tipikor ada itu. Apakah penyidik itu akan menyerahkan ke Datun untuk dilakukan gugatan dan sebagainya, tentu itu nanti masih akan dikajilah, dipelajari dulu oleh penuntut umum," ungkap Harli.

Sebelumnya, Suparta divonis 19 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus korupsi timah. Vonis itu lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Hakim juga menghukum Suparta membayar uang pengganti Rp 4,57 triliun. Jika tak dibayar, diganti hukuman kurungan 10 tahun.

Dalam pengadilan tingkat pertama, Suparta divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan jaksa menuntut Suparta 14 tahun penjara.

Kasus korupsi pengelolaan timah ini menyebabkan kerugian Rp 300 triliun. Jumlah itu dihitung dari kerugian akibat kerja sama pengolahan timah antara PT Timah, selaku BUMN, dan pihak swasta serta kerugian akibat kerusakan lingkungan.

(fca/fca)

Garut -

Polisi menangkap kawanan pencuri sepeda motor 'skena' yang sempat viral di Garut beberapa waktu lalu karena tampil modis dan membawa pistol. Setelah ditelusuri, pistol tersebut ternyata hanyalah pistol mainan.

Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin menjelaskan, ketiga tersangka yang ditangkap pihaknya masing-masing adalah MRS alias Eki (27), AM (19) dan AC (36).

"Mereka ini berbeda peran. Tersangka MRS sebagai eksekutor, AM joki yang mengantar serta AC adalah penadah," kata Joko kepada wartawan di Polres Garut, Selasa, (29/4/2025).

Aksi ketiganya dalam mencuri sepeda motor ini ngoboy. Sang eksekutor, Eki, tidak segan untuk mengancam korbannya menggunakan pistol saat kepergok beraksi.

Aksi itu sempat kejadian saat Eki Cs mencoba mencuri sebuah sepeda motor di sebuah rumah kos-kosan yang terletak di kawasan Tarogong Kidul belum lama ini.

Dalam sebuah video CCTV yang beredar, Eki terlihat mengacungkan pistol saat aksinya kepergok penghuni indekos. Meskipun tak berhasil mencuri, tapi aksi Eki itu membuat para penghuni kosan ciut untuk menangkapnya.

"Mereka ditangkap beriringan belum lama ini. Tersangka utama (Eki) kami lakukan tindakan tegas terukur karena melawan saat ditangkap," ucap Joko.

Dari hasil penyelidikan diketahui, jika sebenarnya pistol yang kerap ditenteng Eki saat beraksi adalah sebuah pistol mainan, yang diisi peluru serbuk dan mengeluarkan bunyi tanpa proyektil apapun.

Dari hasil penuturan para tersangka, kata Joko, mereka mengaku sudah melakukan aksi pencurian sepeda motor sebanyak 19 kali di Garut dari rentan tahun 2024-2025 ini.

"Sejauh ini kami sudah mengumpulkan sebanyak 7 motor hasil curian. Sisanya masih dalam pencarian," katanya.

Polisi menjerat Eki dan AM dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. Sedangkan AC dijerat Pasal 480 KUHP tentang Penadah Barang Hasil Curian.

Ketiga pelaku saat ini sudah mendekam di balik jeruji besi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara hingga 7 tahun lamanya.

Selain karena menenteng pistol saat beraksi, komplotan maling motor ini juga menjadi ramai diperbincangkan karena gayanya yang modis saat beraksi. Para pelaku tampil 'skena' dengan pakaian casual yang dikenakannya.

(yum/yum)

Sukabumi -

Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Seorang warga berinisial ED (40) mengaku dimintai uang oleh adiknya yang kini menjalani masa tahanan di lapas tersebut.

Kepada awak media, ED menuturkan setiap warga binaan baru dikenakan biaya hingga Rp 3 juta. Uang tersebut, menurut informasi yang diterimanya, digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama di dalam lapas.

"Minggu pertama masuk keluarga dihubungi sama yang ditahan di lapas, katanya minta di-transfer Rp 3 juta. Katanya untuk bayar utang sama kebutuhan-kebutuhan lapas. Semuanya hampir sama kasusnya, ketika pertama masuk diminta Rp 3 juta," ujar ED, Minggu (27/4/2025).

ED menyebut adiknya menghubungi keluarga melalui wartel lapas. "Alasannya katanya untuk kebutuhan selama di lapas, biar aman," tambahnya.

Selain itu, ED mengungkapkan, setiap tiga hari sekali, ia juga harus mentransfer uang sebesar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu. "Kadang Rp 200 ribu, kadang Rp 150 ribu. Jadi setiap tiga hari sekali saya harus transfer ke adik saya," ucapnya.

Meskipun di area lapas terdapat spanduk bertuliskan layanan gratis, menurut ED, para pembesuk tetap diminta membayar Rp 100 ribu saat ingin menjenguk warga binaan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas Warungkiara Kurnia Panji Pamekas angkat bicara. Ia menegaskan informasi yang beredar tersebut merupakan cerita lama. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan pengecekan internal untuk memastikan kebenarannya.

"Udah saya tanya pada teman-teman, kan itu cerita lama. Makanya saya ketika mendengar berita itu saya cek kebenarannya, bagaimana jalur ceritanya. Kenapa kok berita-berita lama diangkat di saat zamannya saya? Itu yang saya tanya dengan teman-teman, apakah benar ada kejadian seperti itu," ujar Kurnia.

Menurut Kurnia, praktik-praktik seperti itu bukan zamannya lagi dan akan diberikan tindakan tegas jika memang terbukti melibatkan oknum pegawai. "Kalau memang terjadi ya mohon untuk dirubah. Kalau memang itu berita terjadi seperti itu dan terlibat dari oknum pegawai saya, akan saya tindak," tegasnya.

Ia memastikan saat ini seluruh aktivitas di Lapas Warungkiara telah diarahkan pada pembinaan, termasuk penegakan kedisiplinan seperti keharusan apel pagi bagi seluruh staf dan pejabat struktural.

"Jangankan staf, pejabat struktural termasuk saya, itu diwajibkan apel pagi. Saya sebagai KUPT harus melaksanakan apel pagi, karena saya sebagai pembina apel. Jangan sampai saya merintah saya leha-leha," katanya.

Selain itu, Kurnia menambahkan, dirinya juga fokus meningkatkan ketertiban dan kebersihan blok hunian, memperbaiki pasokan air, hingga mendorong warga binaan untuk aktif dalam kegiatan keagamaan.

"Alhamdulillah, sekarang teman-teman keluarga di dalam dari mulai kebersihannya, kebersihan badan, kamar, blok, sampai pelaksanaan kegiatan keagamaan di masjid juga penuh sekarang. Sampai salat Jumat saja sampai ke sela-sela selasar," ungkapnya.

Kurnia yang baru menjabat selama kurang dari empat bulan ini menekankan bahwa ia tidak akan membiarkan praktik pungutan liar terjadi di masa kepemimpinannya.

"Jadi saya informasikan kepada teman-teman, khususnya para pejabat struktural, staf, sekarang bukan zamannya lagi penyiksaan. Karena dari 27 April 74 itu penjara itu dirubah jadi pemasyarakatan, yang menitikberatkan kepada unsur pembinaan, bukan penjeraan," tuturnya.

Ia berharap, seluruh pembinaan di Lapas Warungkiara bisa menjadi bekal positif bagi warga binaan saat mereka kembali ke masyarakat.

"Contoh sekarang banyak kegiatan di luar melibatkan warga binaan, melalui sidang TPP. Kegiatannya di bengkel kerja, pembuatan peti, besek, hidroponik, jamur, pertanian, peternakan ayam, sampai budidaya buah-buahan. Hal-hal seperti itu sudah sebisa mungkin dihilangkan banget," ucap Kurnia.

Terakhir, Kurnia mengapresiasi peran media dalam mengawal kinerja lapas.

"Saya sangat senang kenal dengan media, karena salah satu faktor maju mundurnya instansi atau yang saya pegang ini, ya tidak terlepas dari media. Kalau baik saya tingkatkan, kalau jelek saya akan evaluasi," pungkasnya.

(sya/sud)

Jakarta -

Muhammad Azwindar Eka Satria (39), dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Universitas Indonesia (UI) yang diduga merekam seorang mahasiswi mandi di Jakarta Pusat, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Begini potretnya berbaju tahanan.

Tersangka Azwindar ditampilkan dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025). Saat ditampilkan, Azwindar sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan terborgol.

Azwindar pun terlihat hanya bisa tertunduk lesu saat diminta berdiri di tengah-tengah saat konferensi pers berlangsung. Wajahnya ditutup dengan menggunakan masker berwarna hitam.

Dokter PPDS Jadi Tersangka

Seperti diketahui, Polres Metro Jakarta Pusat telah menangkap seorang dokter PPDS UI yang diduga merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi. Polisi telah menetapkan tersangka dan menahan pelaku.

"Selanjutnya melaksanakan gelar perkara dan terhadap terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan mulai tanggal 17 April 2025," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro ketika dihubungi, Jumat (18/4).

Dokter PPDS cabul itu dijerat dengan UU Pornografi. Dia terancam 12 tahun penjara.

"Terhadap tersangka diterapkan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 35 jo Pasal 9 UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun," kata dia.

Sebelumnya, korban melaporkan kejadian itu pada Selasa (15/4). Polisi kemudian memeriksa empat orang saksi hingga mengamankan pelaku.

Pihak UI Buka Suara

Universitas Indonesia (UI) buka suara terkait penangkapan dokter PPDS. UI prihatin dan menyesalkan adanya laporan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa UI.

"Terkait kasus ini, UI sangat prihatin dan menyesalkan adanya laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa kami," kata Direktur Humas UI Prof Arie saat dihubungi wartawan, Jumat (18/4).

Arie mengatakan kasus ini menjadi hal yang serius dan harus segera ditindaklanjuti.

"Ini adalah hal serius dan harus segera ditindaklanjuti," imbuh Arie.

(mea/mea)

ROMA - Italia mulai mengoperasikan ruang seks pertama di penjara untuk narapidana (napi).

Fasilitas khusus di penjara wilayah Umbria tengah yang beroperasi sejak Jumat tersebut menjadi tempat napi diizinkan menerima kunjungan dari pasangan wanitanya.

Kunjungan pribadi bagi sejumlah napi mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hak narapidana untuk melakukan "pertemuan intim" dengan pasangan yang berkunjung dari luar.

"Kami senang karena semuanya berjalan lancar, tetapi privasi harus dijaga maksimal untuk melindungi orang-orang yang terlibat," kata ombudsman Umbria untuk hak-hak narapidana, Giuseppe Caforio, kepada kantor berita ANSA.

"Kami dapat mengatakan bahwa semacam eksperimen berjalan dengan baik dan dalam beberapa hari ke depan akan ada pertemuan-pertemuan lain," katanya tentang pertemuan intim pertama di penjara Terni, sebagaimana dikutip dari Reuters, Minggu (20/4/2025).

Dalam putusan yang diterbitkan pada Januari 2024, pengadilan mengatakan narapidana seharusnya memiliki hak untuk melakukan pertemuan pribadi dengan pasangan atau pasangan jangka panjang, tanpa penjaga penjara yang mengawasi mereka.

Putusan tersebut mencatat bahwa apa yang disebut kunjungan suami istri sudah diizinkan di sebagian besar negara Eropa. Daftar tersebut mencakup Prancis, Jerman, Spanyol, Belanda, Swedia, dan lainnya.

Kementerian Kehakiman Italia pada pekan lalu mengeluarkan pedoman yang menyatakan bahwa narapidana yang diizinkan bertemu secara intim harus memiliki akses ke kamar dengan tempat tidur dan toilet hingga dua jam.

Pedoman tersebut menyatakan bahwa pintu kamar harus tetap tidak terkunci, sehingga sipir penjara dapat melakukan intervensi jika diperlukan.

Penjara-penjara di Italia memiliki salah satu tingkat kepadatan terburuk di Eropa, dan baru-baru ini mencatat lonjakan kasus bunuh diri.

Menurut data resmi, negara tersebut memiliki lebih dari 62.000 narapidana, lebih dari 21% di atas kapasitas maksimum resmi penjara.

Surabaya -

Kreativitas sejumlah narapidana Lapas Kelas IIB Jombang patut diacungi jempol. Mereka mengolah limbah kayu menjadi aneka hiasan meja yang estetis.

Suara mesin pemotong kayu mewarnai kesibukan di bengkel kerajinan Lapas Jombang. Sekitar 10 napi sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Mulai dari membuat pola, memotong kayu, menghaluskan, merangkai kayu menjadi aneka hiasan meja, hingga finishing dengan pernis.

Ya, di bengkel ini, mereka memproduksi beragam hiasan meja berbahan kayu. Mulai dari jam, miniatur Vespa dan kapal, asbak, kotak dokumen, wadah pensil, hingga miniatur gubuk. Selanjutnya, kerajinan karya warga binaan ini dipajang di Galeri Kreasi Lapas Jombang.

Napi Lapas Jombang olah limbah kayu/ Foto: Enggran Eko Budianto

Salah satunya karya Prayogi (42), napi kasus narkoba yang divonis 4 tahun 3 bulan penjara. Ia menekuni kerajinan kayu sejak 2,5 tahun lalu. Keterampilannya ia dapatkan dari pelatihan yang digelar Lapas Jombang. Sebab sebelum dipenjara, profesinya sebagai rental mobil.

"Sebelum masuk sini saya tidak punya keterampilan ini (membuat hiasan meja). Karena pekerjaan saya dulu rental mobil," terangnya kepada wartawan di Bengkel Kerajinan Lapas Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, Kamis (17/4/2025).

Namun, siapa sangka aneka hiasan meja ini berbahan limbah kayu. Sebab kerajinan karya para napi ini mempunyai nilai ekonomi dan estetis. Tidak hanya itu, keterampilan yang mereka dapatkan menjadi bekal hidup saat bebas nanti.

"Bahannya disiapkan lapas, kayu limbah atau kayu bekas. Insyaallah akan saya terapkan saat bebas nanti," ujar Prayogi.

Napi Lapas Jombang olah limbah kayu/ Foto: Enggran Eko Budianto

Kepala Lapas Kelas IIB Jombang M Ulin Nuha membenarkan kerajinan hiasan meja ini menggunakan limbah kayu dari Perhutani. Sedangkan untuk mengasah keterampilan para napi, pihaknya bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Jombang.

"Mudah-mudahan program ini menjadi bekal warga binaan saat bebas nanti lebih produktif untuk keluarganya," jelasnya.

Hiasan meja karya para napi, tambah Ulin, pihaknya pasarkan secara luas. Kerajinan ini juga akan diikutkan dalam pameran Prison Products and Art Festival (IPPA Fest) di Lapangan Banteng, Jakarta pada 21-23 April 2025.

"Karya warga binaan kami jual untuk masuk kas negara, sebagian untuk premi bagi warga binaan sebagai bekal mereka saat bebas nanti," tandasnya.

(dpe/fat)