JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) berjanji tidak akan memproses hukum seseorang yang dilaporkan oleh keluarganya karena terindikasi memakai narkoba.

Kepala BNN Marthinus Hukom mengajak seluruh pihak untuk tidak ragu melaporkan anggota keluarga atau sanak saudara yang terindikasi menggunakan barang haram tersebut.

"Kami jamin dan pastikan bahwa mereka yang melapor diri dengan sukarela tidak akan diproses hukum," kata Marthinus dalam konferensi pers di Kantor BNN, Jakarta Timur, Senin (3/3/2025).

"Saya ulangi lagi, bagi mereka yang melapor sukarela, bahwa ada keluarganya menggunakan atau ketergantungan narkoba, mereka tidak diproses hukum," ujar dia.

Marthinus menyebutkan bahwa BNN telah menyediakan sarana untuk melaporkan seseorang yang terindikasi memakai narkoba, yakni IPWL atau institusi penerima wajib lapor.

Ia pun berjanji bahwa orang yang dilaporkan itu tidak akan diproses hukum, justru bakal direhabilitasi.

"Saya mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, yang anggota keluarganya terjerat penyalahgunaan narkoba, agar dengan kerelaan melaporkan diri ke IPWL atau institusi penerima wajib lapor terdekat untuk mendapatkan perawatan rehabilitasi," kata Marthinus.

Ia menekankan bahwa kerja-kerja pemberantasan narkoba juga memerlukan peran seluruh pihak, termasuk lapisan masyarakat.

Untuk itu, ia berharap seluruh lapisan masyarakat selalu aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum jika mengetahui adanya aktivitas narkoba.

"Selain itu, saya juga memohon agar masyarakat secara aktif terus mengawasi kerja-kerja BNN agar selalu bekerja profesional dalam penegakan hukum," ujar Marthinus.

Polisi menangkap 3 orang pengguna narkoba jenis sabu di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang narapidana di Lapas Kelas IIB Sidrap.

"Betul, ada 3 orang kami amankan dalam kasus narkotika jenis sabu. Dari pengakuan para pelaku mereka dapatkan barang haram itu oleh salah seorang narapidana di Sidrap," ujar Kasat Narkoba Polres Bone AKP Aswar kepada detikSulsel, Rabu (5/2/2025).

Pelaku pertama yang diamankan yakni YA (27) di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang pada Minggu (2/2). Dari tangan YA ditemukan 1 saset sabu ukuran kecil.

Aswar mengatakan, saat dilakukan diinterogasi, YA mengaku mendapatkan sabu tersebut dari perempuan berinisial LS (29) dengan cara dibeli seharga Rp 300 ribu. Penyidik kemudian menindaklanjuti informasi tersebut.

"Di hari Minggu, anggota melakukan pengejaran dan terhadap perempuan LS. Dia berhasil ditangkap di rumahnya di Jalan Andi Pasinringi, Kelurahan Biru," katanya.

Lebih lanjut, Aswar menerangkan, dari pengakuan perempuan LS sabu yang diserahkan kepada YA adalah sabu yang diperoleh dari tangan AS (45). Sedangkan untuk pembayarannya melalui akun Dana milik AS.

Penyidik kembali melakukan pengembangan dan mengamankan AS di rumahnya di Jalan Gunung Klabat, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang. Di lokasi juga diamankan kotak bening ukuran sedang, 1 buah sendok takar sabu, dan 2 bungkus saset yang berisi beberapa saset plastik klip bening kosong yang ditemukan di dalam kamar pelaku.

"AS mengaku kalau sabu yang ia jual diperoleh dengan cara sistem tempel dari seseorang yang ia tidak kenal sebanyak 1 saset ukuran sedang seharga Rp 400. Pada saat pelaku memesan sabu tersebut ia berkomunikasi dengan B yang menurut pelaku saat ini ditahan kasus narkotika jenis sabu di Lapas Kelas IIB Kabupaten Sidrap," jelasnya.

Video: Momen Penangkapan 3 Pria Jaringan Narkoba di Sulsel, 3 Kg Sabu Disita

Video: Momen Penangkapan 3 Pria Jaringan Narkoba di Sulsel, 3 Kg Sabu Disita

Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan Komponen Cadangan (Komcad) untuk terpidana kasus penyalahgunaan narkoba yang hendak mendapat amnesti atau pengampunan.

Menurut Yusril, banyak terpidana kasus tersebut yang berusia produktif. Ia mengatakan amnesti diberikan dengan melalui sejumlah tahapan termasuk rehabilitasi.

"Lebih baik kita rehabilitasi saja, tapi kan pak Prabowo sudah punya program untuk masuk ke Komcad, dilatih militer, kemudian diterjunkan ke masyarakat dalam proyek-proyek raksasa yang sedang dikerjakan pemerintah seperti pembukaan lahan pertanian di Kalimantan dan Papua," ujar Yusril di Kantornya, Jakarta, Selasa (21/1).

Yusril mengatakan pemerintah khawatir apabila amnesti langsung diberikan, mereka akan meresahkan masyarakat. Kondisi tersebut bisa jadi 'bumerang' bagi pemerintah.

"Tidak bisa segera di-amnesti juga. Kalau segera di-amnesti nanti orangnya keluar LP dan meresahkan masyarakat, nanti pemerintah juga yang disalahkan. Jadi, karena itu harus siap pendanaannya dan harus siap juga untuk menampung mereka dalam proses rehab," imbuhnya.

Yusril menambahkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas masih mendata 44.000 narapidana yang bisa mendapat amnesti.

Adapun mereka yang akan diberikan amnesti adalah narapidana yang ditahan terkait politik, persoalan UU ITE, warga binaan pengidap penyakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa, serta mengidap HIV/AIDS yang perlu perawatan khusus, dan pengguna narkotika yang seharusnya dilakukan rehabilitasi.

"Mudah-mudahan enggak terlalu lama amnesti itu dapat dilakukan," ucap Yusril.

JAKARTA, investor.id - Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan amnesti kepada sekitar 44.000 narapidana atau napi di Indonesia. Prabowo rencananya akan segera mengajukan daftar narapidana ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menuturkan, bila semua data pertimbangan untuk presiden sudah lengkap, pemerintah akan mengirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat, meminta pertimbangan dalam pemberian amnesti ini.

Yusril pun menilai ada kemungkinan dilakukan pemberian abolisi terkait dengan beberapa orang yang dalam proses hukum dan belum ada keputusan.

“Presiden akan meng-abolish apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan," kata Yusril saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/12/2024).

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan, saat ini pengumpulan data daftar narapidana tengah dalam tahap finalisasi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imapas). Data tersebut mencakup jumlah narapidana hingga pertimbangan-pertimbangan hukum terkait dengan pemberian amnesti. 

Menurut Supratman, data tersebut kini tengah dikebut untuk dirampungkan, sehingga Presiden dapat mengajukan ke DPR pada tahun 2025.

"Kami berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat, di akhir tahun bisa selesai, sehingga di awal tahun kami bisa ajukan ke parlemen setelah masa persidangan di parlemen dinyatakan dimulai," kata Supratman.

Meski memperkirakan terdapat 44.000 daftar narapidana diajukan mendapat amnesti, Supratman mengatakan bahwa keputusan amnesti akan bergantung pada hasil asesmen.

Supratman menjelaskan hasil asesmen ditentukan oleh, soal tindak pidana, apakah dia sudah menjalani hukuman dan berkelakuan baik. 

“Kriteria yang saya sebutkan tadi itu yang paling penting. Lain-lainnya menyangkut soal subjektif, salam pengertian yang bersangkutan berkelakuan baik di dalam. Tetapi rincinya menyangkut asesmennya itu di Kementerian Imipas," jelas Supratman.

Berdasarkan pendataan sementara, Supratman membocorkan, terdapat setidaknya 39.000 narapidana kasus narkotika dari total keseluruhan data narapidana yang diajukan terkena amnesti.

“Jumlah yang terbesar yang sepanjang kami diberi data oleh kementerian Imipas berkisar hampir 39.000, yang masuk dalam kategori pengguna. Sekali lagi asesmennya sementara berlangsung. Dan yang melakukan asesmen adalah Kementerian Imipas," ungkap Supratman. 

Supratman mengatakan nantinya daftar nama narapidana tersebut akan diumumkan secara transparan ke masyarakat.

"Hari ini dan kemarin saya diminta oleh Amnesty International yang merupakan sebuah gerakan masyarakat sipil, demikian pula beberapa LSM juga menyatakan hal yang sama. Karena itu pasti akan kita lakukan transparan. Akan kita umumkan orang-orangnya dan akan kita bagikan karena kan nama satu per satu akan kami ajukan ke parlemen walaupun bentuknya kolektif ya," pungkas dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Koordinasi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, para pengguna narkoba bakal dikategorikan sebagai korban dalam undang undang KUHP yang baru.

Dengan status korban, penegakan hukum bagi para pengguna narkoba bukan lagi dipidana penjara, melainkan rehabilitasi serta pembinaan.

Menurut Yusril, hukuman penjara akan difokuskan pada mereka yang terlibat dalam penyebaran narkotika, sebagai kurir, dan bandar. Klasifikasi ini diharapkan dapat meringankan beban lembaga permasyarakatan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sepakat dengan Menteri Koordinasi Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, soal pengguna narkoba merupakan korban. Menurut Sahroni, pemerintah dan aparat penegak hukum sebaiknya fokus ke pengedar dan bandar besar.

"Saya sangat setuju yang dikatakan Pak Yusril. Kita fokus cari pengedar dan bandaranya," ucap Sahroni, Rabu (11/12/2024).

Sahroni bicara potensi kerusakan para pemuda di Indonesia jika bandar narkoba tidak ditindak tegas. Menurutnya, jika bandar narkoba ditangkap, maka pengguna atau korban narkotika tidak akan ada lagi.

"Kalau bandar pengedar kita ga berantas, maka semakin banyak penerus bangsa akan rusak ke depannya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendr menyebutkan pemerintah menginginkan perbaikan terhadap penanganan kasus narkoba. Sejalan dengan perubahan KUHP, Yusril menyebut pengguna narkoba merupakan korban narkotika.

"Jadi memang di kalangan pemerintah kita berkeinginan, untuk melakukan perbaikan terhadap orang-orang di kasus narkotika itu. Sejalan juga perubahan KUHP, di mana harus dibedakan antara mereka yang trafficking, mereka yang terlibat dalam illegal trafficking dan trading, dengan mereka yang menjadi pengguna," kata Yusril kepada wartawan di Poltekip, Cinere, Depok, Rabu (11/12/2024).

Yusril mengatakan saat ini pengedar maupun korban atau pengguna masih dipidana. Namun, sejalan dengan perubahan KUHP, pengguna narkoba dikategorikan sebagai korban narkoba.

"Pengguna ini sebenarnya dikategorikan sebagai korban dari narkotika. Kalau sekarang kan, baik pengedar maupun korban, pengguna ya, dua-duanya dihukum," jelasnya.

Dia menyebutkan korban narkotika nantinya akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan begitu, lanjut Yusril, penghuni lapas akan berkurang drastis ke depannya.

"Nanti mungkin sudah tidak begitu lagi. Mereka yang jadi korban akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan demikian sebenarnya warga binaan masyarakat akan mengalami penurunan cukup drastis ke depannya," tuturnya.

"Dan tenaga-tenaga yang dapat melakukan kegiatan rehabilitasi itu juga harus dididik. Dan itu belum ada sampai sekarang, kecuali mungkin di Kementerian sosial," tambahnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut para pengguna narkoba bakal dikategorikan sebagai korban dalam UU KUHP yang baru.

Yusril menjelaskan melalui status korban itu, penegakan hukum terhadap para pengguna bukan lagi pemidanaan penjara, melainkan rehabilitasi serta pembinaan.

"Kalau sekarang baik pengedar maupun korban, pengguna ya dua-duanya dihukum. Nanti mungkin sudah tidak begitu lagi. Mereka yang jadi korban akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/12).

Ia mengatakan proses penegakan hukum berupa penjara akan difokuskan kepada mereka-mereka yang terlibat dalam penyebaran narkotika sebagai bandar hingga kurir. Melalui klasifikasi tersebut, Yusril mengatakan diharapkan juga dapat meringankan beban Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang saat ini sudah melebihi kapasitas.

"Sejalan perubahan KUHP, dimana harus dibedakan antara mereka mereka yang terlibat dalam illegal trafficking dan trading dengan mereka yang menjadi pengguna," tuturnya.

"Dengan demikian sebenarnya warga pembinaan masyarakat akan mengalami penurunan cukup drastis ke depannya," imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menyebut jumlah pengguna narkotika di Indonesia saat ini telah mencapai angka 3,3 juta pengguna.

Budi menjelaskan saat ini peredaran barang haram narkoba di Indonesia saat ini tidak hanya menyasar kota besar semata melainkan juga sudah masuk ke daerah-daerah terpencil.

"Jumlah pengguna narkoba cukup besar dan peredaran semakin meluas, tidak hanya di kota besar tapi juga menjangkau wilayah terpencil," ujarnya kepada wartawan.

Ia menjelaskan dari total jumlah pengguna di tahun 2024 yang mencapai 3,3 juta warga, rata-rata didominasi oleh kelompok generasi muda dari usia 15 hingga 24 tahun.

Budi menyebut banyaknya pengguna itu juga sejalan dengan angka perputaran uang hasil transaksi narkotika di Indonesia. Dalam periode 2022 hingga 2024, kata dia, hasil intelijen keuangan mencatat nilai perputaran uangnya mampu mencapai angka Rp99 triliun.