Banda Aceh -

Pengedar sabu berinisial A (30) yang ditangkap polisi di halaman Masjid Al-Ikhlas, Gampong Keude Bagok, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur, ternyata tahanan Polda Lampung yang kabur Desember 2023 lalu. Dalam penangkapan itu, seorang polisi tertembak di bagian pipi kiri.

"Saat kami lakukan pemeriksaan, identitas tersangka A ternyata cocok dengan salah satu DPO (Daftar Pencarian Orang) kasus besar di Polda Lampung," kata Kasat Resnarkoba Polres Aceh Utara AKP Erwinsyah Putra kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

A disebut melarikan diri dari sel tahanan Polda Lampung setelah ditangkap dalam kasus peredaran sabu seberat 58 kilogram. Dia kabur bersama tiga tahanan lainnya setelah memotong jeruji besi menggunakan gergaji.

Dalam penangkapan yang dilakukan di Aceh Timur, polisi menyita barang bukti sabu 992 gram dari tangan A. Selain itu, A juga disebut membawa pistol jenis airsoft gun.

Polisi akan melakukan pengembangan usai menciduk A. "Ini menjadi pengembangan penting dalam upaya pengungkapan jaringan narkoba lintas provinsi," ujarnya.

Diketahui, penangkapan tersangka A dilakukan setelah polisi membuntuti mobil yang ditumpanginya beserta dua orang lainya, Sabtu (26/4) malam. Setiba di halaman Masjid Al-Ikhlas, ketiga pelaku disebut langsung turun dan berpencar.

A berhasil ditangkap, sementara dua orang lainnya melarikan diri. Salah pelaku disebut melepaskan tembakan ke arah polisi menggunakan senjata api jenis revolver.

Akibat tembakan itu, satu personel polisi Bripda Rifaldi mengalami luka di bagian pipi kiri. Korban saat ini dirawat di Rumah Sakit PMI Kota Lhokseumawe.

"Mereka juga sempat menyandera seorang warga yang melintas menggunakan sepeda motor," jelas Erwin.

"Kami terus melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang melarikan diri. Kami juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan pelaku agar segera melapor kepada pihak berwajib," ungkap Erwin.

(astj/astj)

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bertemu dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom. Keduanya membahas perihal isu legalisasi ganja dan kratom di Indonesia.

"Prinsipnya, penegakan hukum, khususnya yang dilakukan oleh BNN terhadap para pengedar, kemudian pengguna, dan pendekatan-pendekatan lain yang kami lakukan, pasti atau membawa konsekuensi logis berhubungan dengan isu-isu HAM," kata Hukom di Kementerian HAM, Jakarta, dilansir kantor berita Antara, Selasa (15/4/2025).

Hukom menerangkan isu legalisasi ganja dan kratom saat ini hangat dibicarakan. Terlebih, kata Hukom, negara-negara di luar sudah melegalisasi dua tanaman tersebut.

"Contohnya yang krusial hari ini seperti legalisasi ganja dan kratom. Ini juga ada beberapa elemen yang menghubungkan isu-isu dengan hak asasi, terutama dilihat bagaimana negara-negara di luar melegalisasi dua tanaman tersebut," kata Hukom.

Hukom menerangkan pihaknya sengaja datang ke Kementerian HAM. BNN berkonsultasi dengan Menteri HAM terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran atau tindak pidana narkotika agar tetap menghormati HAM.

"Sebagai seorang penegak hukum, kami menghormati HAM, maka kami datang kepada Menteri HAM sebagai salah satu aparat negara. Kementerian di bawah Presiden yang berhubungan dengan HAM melakukan pembinaan terhadap hak asasi manusia," ujar Hukom.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Pigai menjelaskan HAM telah menjadi spirit penting dalam tata kelola pemberantasan narkotika di Indonesia. Di mana HAM ini, kata Pigai, tujuannya adalah membangun peradaban bangsa.

"Kebetulan dalam Astacita, baik itu nomor satu menyangkut tentang HAM maupun nomor tujuh menyangkut tentang narkotika, sudah menjadi concern (perhatian) Presiden (Prabowo Subianto). Tujuannya adalah membangun peradaban bangsa," kata Pigai.

(whn/dhn)

Gresik -

Seorang warga binaan Rutan Klas IIB Sampang jadi pengendali penjualan sabu-sabu dari dalam sel tahanan. Kasus ini terungkap setelah Satresnarkoba Polres Sampang melakukan pengembangan kasus yang diungkap sebelumnya.

Kapolres Sampang AKPB Hartono mengungkapkan jaringan peredaran narkoba itu dikendalikan dari dalam rutan. Polisi menetapkan salah satu warga binaan menjadi tersangka kasus peredaran narkoba itu.

"Setelah dilakukan pendalaman terhadap beberapa tersangka baru mengerucut ke arah tersangka SB yang berada di lapas Sampang," Kata Hartono, Selasa (25/2/2025).

"Tersangka ini sudah menjalani hukuman 2 tahun penjara, kasus yang sama (Narkoba). Dulunya (juga) sebagai pengedar," katanya.

Hartono mengungkapkan Tersangka mengendalikan peredaran barang haram itu dari dalam sel tahanan melalui ponsel. Melalui alat komunikasi yang diduga menyelundupkan itu, tersangka menghubungi kurirnya di luar penjara.

"Kami tidak bisa menjelaskan terkait keberadaan HP itu, karena bukan ranah kami," tandasnya.

Penetapan SB sebagai tersangka di kasus yang sama setelah Satresnarkoba Polres Sampang sebelumnya menetapkan tersangka 2 orang kurirnya.

Kasus ini terungkap setelah 3 Februari polisi mengamankan IF di jalan Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Sampang. Dia membawa sabu 53.28 gram.

Pada 9 Februari, polisi mengamankan H di sebuah rumah kos yang berlokasi di Kelurahan Karang Dalam, Sampang dengan barang bukti sabu 5.32 gram.

Plt Kepala Rutan Klas IIB Sampang, Thoha Yahya seolah membantah pengendali sabu warga binaannya. Dia lebih memilih peran tersangka dengan istilah penyalur.

"Yang bersangkutan sebagai penyalur dalam artian sebagai komunikator mengambil barang (sabu) di salah satu tempat, jadi bukan pengendali tapi penyalur saja," ujarnya.

Meski demikian Thoha mengakui penggunaan ponsel di dalam rutan masuk dalam pelanggaran berat. Berdasarkan aturan tidak diperbolehkan para tahanan membawa atau menggunakan ponsel.

"Kami dapat info yang bersangkutan dapat memegang Hp dari narapidana yang sudah, jadi istilahnya warisan," Ujarnya.

Untuk itu pihak rutan telah berupaya maksimal sterilisasi pelanggaran itu. Pihaknya menggelar razia tahanan 2 kali dalam seminggu dengan metode acak di setiap kamar.

"Kami akan lebih giat lagi melaksanakan razia karena itu penting untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Ke depan kami juga akan berkolaborasi dengan APH (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk sering info terkait kejadian atau kondisi napi," Tandasnya.

(dpe/iwd)

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menegaskan rencana pemberian amnesti oleh pemerintah tidak akan ditujukan bagi narapidana (napi) tindak pidana korupsi (tipikor) dan pengedar narkotika.

"Jadi untuk tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana narkotika dengan status pengedar atau apa pun itu ndak akan kami berikan," kata Supratman saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Dia menyebut Kementerian Hukum dalam melakukan verifikasi terhadap narapidana yang akan diberikan amnesti oleh presiden mengacu kepada empat kriteria.

"Enggak boleh kami langsung tiba-tiba memberikan (daftar narapidana yang akan diberikan amnesti) kepada presiden sebelum betul-betul di Kementerian Hukum yakin bahwa empat kriteria yang sejak awal kami sudah laporkan dan disetujui oleh presiden," ujar Supratman.

Dia lantas memaparkan kriteria pertama narapidana untuk diberikan amnesti pemerintah ialah narapidana yang melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Dengan UU ITE itu pun hanya terkait kepada penghinaan kepala negara atau kepada pemerintah, di luar itu tidak. Jadi kalau itu (kasus pelanggaran UU) ITE, tapi terkait dengan per orang itu rasanya-rasanya enggak pas," ujarnya.

Kedua, kata dia, narapidana kasus narkotika yang merupakan pengguna dengan barang bukti di bawah 1 gram.

"Seharusnya mereka itu tidak berada di lapas, tapi kewajiban negara untuk melakukan rehabilitasi," ucapnya.

Ketiga, lanjut dia, narapidana yang memiliki gangguan kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Terakhir, tambah dia, orang yang sakit berkepanjangan karena lanjut usia.

Dia pun menyebut pihaknya mempertimbangkan dengan seksama kriteria tersebut dalam memberikan amnesti, sebelum akhirnya diserahkan daftar pastinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Itulah kenapa lama data ini kami belum kirim-kirim kepada presiden karena nanti presiden yang akan mengirim langsung kepada DPR untuk meminta pertimbangan, dan pada akhirnya nanti pasti akan ke Komisi XIII untuk dibahas sekaligus memberi persetujuan pada pertimbangan yang dimaksud," imbuh dia.

Jadi untuk tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana narkotika dengan status pengedar atau apa pun itu ndak akan kami berikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa rencana pemberian amnesti oleh pemerintah tidak akan ditujukan bagi narapidana (napi) tindak pidana korupsi (tipikor) dan pengedar narkotika.

"Jadi untuk tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana narkotika dengan status pengedar atau apa pun itu ndak akan kami berikan," kata Supratman saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia menyebut Kementerian Hukum dalam melakukan verifikasi terhadap narapidana yang akan diberikan amnesti oleh presiden mengacu kepada empat kriteria.

"Enggak boleh kami langsung tiba-tiba memberikan (daftar narapidana yang akan diberikan amnesti) kepada presiden sebelum betul-betul di Kementerian Hukum yakin bahwa empat kriteria yang sejak awal kami sudah laporkan dan disetujui oleh presiden," ujarnya.

Dia lantas memaparkan bahwa kriteria pertama narapidana untuk diberikan amnesti oleh pemerintah ialah narapidana yang melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Dengan UU ITE itu pun hanya terkait kepada penghinaan kepala negara atau kepada pemerintah, di luar itu tidak. Jadi kalau itu (kasus pelanggaran UU) ITE, tapi terkait dengan per orang itu rasanya-rasanya enggak pas," ujarnya.

Kedua, kata dia, narapidana kasus narkotika yang merupakan pengguna dengan barang bukti di bawah 1 gram.

"Seharusnya mereka itu tidak berada di lapas, tapi kewajiban negara untuk melakukan rehabilitasi," ucapnya.

Ketiga, lanjut dia, narapidana yang memiliki gangguan kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Terakhir, tambah dia, orang yang sakit berkepanjangan karena lanjut usia.

Dia pun menyebut pihaknya mempertimbangkan dengan seksama kriteria tersebut dalam memberikan amnesti, sebelum akhirnya diserahkan daftar pastinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Itulah kenapa lama data ini kami belum kirim-kirim kepada presiden karena nanti presiden yang akan mengirim langsung kepada DPR untuk meminta pertimbangan, dan pada akhirnya nanti pasti akan ke Komisi XIII untuk dibahas sekaligus memberi persetujuan pada pertimbangan yang dimaksud," imbuh dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan narapidana pengedar narkoba dan pelaku tindak pidana korupsi tidak akan mendapatkan amnesti. Supratman mengatakan pihaknya telah menentukan kriteria terhadap narapidana yang akan mendapatkan amnesti.

Dalam rapat kerja DPR dan Kementerian Hukum di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (17/2/2025), anggota Komisi XIII DPR Fraksi PAN Edison Sitorus mengaku belum mendapatkan nama-nama dan daerah napi yang akan mendapatkan amnesti. Edison keberatan jika pengedar narkoba mendapat amnesti dari pemerintah.

"Tadi akan ada penyelesaian amnesti sekitar 19.337, data kita narapidana 2024 273.390 artinya ini hampir 10% napi akan dapat amnesti di 2025," ujarnya dalam rapat kerja.

"Kami sangat mungkin keberatan ketika ada amnesti pengedar narkoba, saya Fraksi PAN sangat keberatan sekali jika ada amnesti tapi dia pengedar, ini harus diperhatikan," sambung dia.

Dalam kesempatan yang sama, Supratman mengatakan pengedar narkoba tidak akan mendapat amnesti. Dia mengatakan sejak awal, pihaknya telah menetapkan 4 kriteria narapidana yang diberi amnesti.

"(Ada) kriteria yang sejak awal kami laporkan dan disetujui oleh Presiden. Yang pertama, orang yang melanggar atau di pidana dengan tindak pidana yang terkait dengan UU ITE, itu pun hanya terkait kepada penghinaan kepada kepala negara atau kepada pemerintah," jelasnya.

"Di luar itu tidak. Jadi kalau itu ITE, tapi terkait orang per orang, itu rasa rasanya nggak pas," sambung dia.

Kemudian, kata Supratman, kriteria kedua ialah untuk pengguna narkoba. Dia mengatakan pengguna yang diberi amnesti dengan ketentuan barang bukti narkoba di bawah 1 gram.

"Untuk yang narkotika itu betul-betul hanya ditujukan kepada pengguna, itu pun barang buktinya harus berada di bawah 1 gram, sehingga memang, dulu saya sampaikan seharusnya mereka itu tidak berada di lapas, tapi harusnya kewajiban negara untuk melakukan rehabilitasi," jelasnya.

Kriteria selanjutnya ialah narapidana yang memiliki gangguan mental. Selain itu, kata Supratman, narapidana yang berusia lanjut dan sakit berkepanjangan akan diberi amnesti.

Supratman pun menegaskan pengedar narkoba tidak akan diberi amnesti. Termasuk, kata dia, para pelaku tindak pidana korupsi pun tidak mendapat amnesti.

"Untuk tindak pidana korupsi apalagi tindak narkotika dengan status pengedar apapun itu tidak akan kita berikan, itu lah mengapa lama data ini kami belum kirim-kirim ke Presiden, karena nanti Presiden yang mengirimkan ke DPR untuk meminta pertimbangan," tuturnya.

(amw/rfs)

Bone -

Polisi menangkap 3 orang pengguna narkoba jenis sabu di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang narapidana di Lapas Kelas IIB Sidrap.

"Betul, ada 3 orang kami amankan dalam kasus narkotika jenis sabu. Dari pengakuan para pelaku mereka dapatkan barang haram itu oleh salah seorang narapidana di Sidrap," ujar Kasat Narkoba Polres Bone AKP Aswar kepada detikSulsel, Rabu (5/2/2025).

Pelaku pertama yang diamankan yakni YA (27) di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang pada Minggu (2/2). Dari tangan YA ditemukan 1 saset sabu ukuran kecil.

Aswar mengatakan, saat dilakukan diinterogasi, YA mengaku mendapatkan sabu tersebut dari perempuan berinisial LS (29) dengan cara dibeli seharga Rp 300 ribu. Penyidik kemudian menindaklanjuti informasi tersebut.

"Di hari Minggu, anggota melakukan pengejaran dan terhadap perempuan LS. Dia berhasil ditangkap di rumahnya di Jalan Andi Pasinringi, Kelurahan Biru," katanya.

Lebih lanjut, Aswar menerangkan, dari pengakuan perempuan LS sabu yang diserahkan kepada YA adalah sabu yang diperoleh dari tangan AS (45). Sedangkan untuk pembayarannya melalui akun Dana milik AS.

Penyidik kembali melakukan pengembangan dan mengamankan AS di rumahnya di Jalan Gunung Klabat, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang. Di lokasi juga diamankan kotak bening ukuran sedang, 1 buah sendok takar sabu, dan 2 bungkus saset yang berisi beberapa saset plastik klip bening kosong yang ditemukan di dalam kamar pelaku.

"AS mengaku kalau sabu yang ia jual diperoleh dengan cara sistem tempel dari seseorang yang ia tidak kenal sebanyak 1 saset ukuran sedang seharga Rp 400. Pada saat pelaku memesan sabu tersebut ia berkomunikasi dengan B yang menurut pelaku saat ini ditahan kasus narkotika jenis sabu di Lapas Kelas IIB Kabupaten Sidrap," jelasnya.

(ata/sar)

Jakarta -

Pemerintah merancang syarat bagi narapidana (napi) yang ingin mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti komponen cadangan alias komcad. Loyalitas para napi ini pun disorot anggota DPR.

Ia adalah Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso. Sugiat merasa pemerintah perlu memperhatikan unsur kesetiaan dan loyalitas mantan napi yang tergabung di komcad nantinya.

"Terkait hal-hal yang perlu diperhatikan yang paling penting dan paling utama adalah kesetiaan dan loyalitas para mantan narapidana yang akan diberdayakan ini," ujar Sugiat lewat pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (28/12/2024).

Mantap napi tersebut perlu berkomitmen tak melakukan hal-hal buruk di masa yang akan datang. Selain itu, mereka harus sukarela menjadi bagian komcad.

"Mereka berkomitmen tidak akan melakukan kejahatan dan bersedia bekerja demi bangsa dan negara yang akan dididik melalui komcad. Kemudian, para mantan narapidana ini mendapatkan pelatihan melalui teknik kerja mereka," tuturnya.

Sugiat menilai persyaratan ikut komcad agar mendapatkan amnesti adalah rencana yang sangat bagus. Apalagi, Prabowo butuh sumber daya manusia yang besar untuk menjalankan program-programnya, seperti pembukaan lahan untuk tujuan swasembada pangan.

"Ini kan bagus ketika mantan narapidana yang mendapatkan amnesti tersebut diberdayakan untuk sesuatu yang produktif," katanya.

Apalagi program pemerintah terkait intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektar dan mencetak sawah baru seluas 150 ribu hektar yang diproyeksikan sebagai lumbung pangan nasional pasti membutuhkan tenaga kerja yang banyak. "Dari pada tenaga kerja asing masuk kan lebih baik memberdayakan mantan narapidana ini," imbuh Sugiat.

Di kesempatan yang sama, Sugiat setuju bila kriteria napi kasus narkotika yang mendapatkan amnesti Prabowo dibatasi. Baginya, hanya pengguna narkoba saja yang mendapatkan kesempatan amnesti.

"Tapi kalau bandar narkoba, kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual dan kasus pembunuhan tidak mendapatkan amnesti," tuturnya.

Komcad Jadi Syarat Amnesti

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah merancang syarat bagi napi jika ingin mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Salah satunya ialah para terpidana itu harus bersedia mengikuti kegiatan sebagai Komponen Cadangan.

Yusril awalnya menjelaskan syarat amnesti bagi narapidana kasus narkotika. Dia mengatakan terpidana harus tidak berstatus sebagai pengedar narkoba dan masih berada di usia produktif.

"Nah, jadi Pak Presiden berpendapat orang seperti ini kan mestinya nggak dipenjara. Tapi undang-undang kita memenjarakan mereka. Nah, Presiden mau memberikan amnesti terhadap mereka dan karena usia muda dan produktif, Pak Presiden maunya, kita kan bilang begini, kan orang ini harus direhabilitasi. Nah, kalau misalnya diamnesti terus keluar nggak diapa-apain, kan kita yang disalahin sama masyarakat," jelasnya.

"Nah ngapain sih ini orang? Bikin resah orang sekampung kan begitu. Nah, karena itu harus ada penyaluran. Mereka ini adalah sekaligus direhabilitasi dan sekaligus disalurkan usia produktifnya itu. Maka Presiden akan merekrut mereka itu dalam komponen cadangan (komcad) yang militer begitu," tambahnya.

(isa/dhn)

Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah merancang syarat bagi narapidana (napi) jika ingin mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ialah para terpidana itu harus bersedia mengikuti kegiatan sebagai Komponen Cadangan atau Komcad.

Yusril awalnya menjelaskan syarat amnesti bagi narapidana kasus narkotika. Dia mengatakan terpidana harus tidak berstatus sebagai pengedar narkoba dan masih berada di usia produktif.

"(Syarat diberi amnesti) Itu yang terkait dengan ini, terkait dengan narkotika. Jadi kan yang akan diamnesti, abolisi itu kan, beberapa kriterianya sedang kita bahas. Antara lain adalah anak-anak muda yang usia produktif dan mereka ini adalah pengguna, bukan pengedar," kata Yusril kepada wartawan di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Yusril mengatakan Prabowo berpendapat pengguna narkoba tidak harus dipenjara. Menurut Yusril, Prabowo berkenan memberi amnesti kepada narapidana dengan menjadikan mereka komponen cadangan (Komcad).

"Nah, jadi Pak Presiden berpendapat orang seperti ini kan mestinya nggak dipenjara. Tapi undang-undang kita memenjarakan mereka. Nah, presiden mau memberikan amnesti terhadap mereka dan karena usia muda dan produktif, Pak Presiden maunya, kita kan bilang begini, kan orang ini harus direhabilitasi. Nah, kalau misalnya diamnesti terus keluar nggak diapa-apain, kan kita yang disalahin sama masyarakat," jelasnya.

"Nah ngapain sih ini orang? Bikin resah orang sekampung kan begitu. Nah, karena itu harus ada penyaluran. Mereka ini adalah sekaligus direhabilitasi dan sekaligus disalurkan usia produktifnya itu. Maka presiden akan merekrut mereka itu dalam komponen cadangan (komcad) yang militer begitu," tambahnya.

Yusril mengatakan Komcad bukan militeristik melainkan military way (kedisiplinan). Military way, kata Yusril, merupakan cara militer untuk menyelesaikan sesuatu.

"Tapi ini bukan militeristik, ini the military way. Bukan militerisme, itu hal yang berbeda. Kalau militerisme itu betul-betul kita menggunakan,militer betul. Tapi kalau military way, itu kita menggunakan cara-cara militer untuk menyelesaikan sesuatu. Bisa aja perusahaan company yang besar, dia menggunakan military way, bisa aja," tuturnya.

Dia mengatakan anak muda pengguna narkoba ini akan dilatih dan dikerahkan ke daerah yang menjadi program pemerintah. Yusril mencontohkan nantinya mereka akan membuka perkebunan di Papua, Kalimantan untuk mendukung swasembada pangan.

"Jadi anak-anak ini, yang muda-muda ini, dilatih disiplin, dilatih baris-baris segala macam, dan kemudian diterjunkan ke daerah-daerah yang sekarang ini menjadi program pemerintah. Karena pemerintah mau swasembada pangan dan itu membuka perkebunan di Papua, dan juga di Kalimantan, beberapa juta hektare," jelasnya.

"Nah mereka yang sudah dilatih Komcad ini bisa diterjunkan ke sana kalau mereka berminat. Ada pekerjaan, ada ini. Nah itulah maksud Pak Prabowo itu disalurkan ke sana sekaligus mereka direhabilitasi," imbuhnya.

Yusril mengatakan sebanyak 44 ribu amnesti akan diberikan Prabowo terhadap narapidana kasus narkoba. Ribuan lainnya disiapkan bagi terpidana kasus korupsi.

"Sebagian besar adalah pengguna narkoba. Yang lain-lain, mungkin tanya Pak Supratman (Menteri Hukum) yang lebih tahu ya. Tapi yang korupsi itu nggak banyak. Yang korupsi itu cuman ya berapa ribu lah, yang paling banyak, narkotika," pungkas Yusril.

(ygs/ygs)

JAKARTA - Lima narapidana kasus Bali Nine telah dipulangkan ke Australia melalui mekanisme pemindahan tahanan atau transfer of prisoner. Mereka diterbangkan dari Bali dan telah mendarat di Darwin, Australia, Minggu (15/12/2024).

Kelima narapidana yang dipulangkan ke Australia adalah Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens. Mereka adalah lima dari sembilanorang Australia yang ditangkap pada 17 April 2005 di Bali karena menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia.

"Penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali," kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram dalam keterangannya Minggu (15/12/2024).



I Nyoman Gede Surya mengungkapkan, perwakilan pemerintah Indonesia yang menyerahkan yakni Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim/Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

"Sementara dari pejabat pihak Australia yang mendampingi adalah Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta," katanya.

Menurutnya, rombongan 5 narapidana WNA dan 3 Orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia pada pukul 10.35 WITA. "Sekitar pukul 14.42 (Waktu Darwin) atau 13.12 WITA, menerima informasi dari Chris Goldrick (salah satu Petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi/mengawal di dalam pesawat) rombongan narapidana 5 Orang WNA Australia bersama 3 Orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia," katanya.

Untuk diketahui, penandatanganan pengaturan praktis (Practical Arrangement) antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan 5 narapidana Bali Nine telah dilakukan secara virtual pada Kamis, 12 Desember 2024. Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke.

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan pemberian amnesti untuk kasus narkoba hanya untuk ke pengguna. Ia menekankan tidak ada amnesti bagi pengedar ataupun bandar narkoba.

"Sama sekali kita tidak akan memberi amnesti kepada mereka yang bersatusnya pengedar, apalagi bandar. Itu tidak akan ada amnesti buat itu," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Terkait status pengguna narkoba, Supratman merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung. Yakni bisa dikatakan pengguna jika memakai maksimal satu gram.

"Nah, yang pengguna, yang sementara diverifikasi itu adalah sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung yang 1 gram ke bawah," ujarnya.

"Nah, kalau nanti ada perubahan surat edaran Mahkamah Agung, 1 gram, maksimal 5 gram itu mungkin jumlahnya akan lebih banyak lagi," lanjut Supratman.

Supratman mengungkap saran Presiden Prabowo Subianto agar narapidana pengguna narkoba penerima asesmen yang berusia produktif untuk diberi kegiatan terkait swasembada pangan. Jika sudah bebas, Prabowo bahkan menyarakankan untuk diikuti komponen cadangan.

"Tapi, sekali lagi, ini dilakukan adalah Presiden menyarankan tadi supaya bagi mereka yang masih berusia produktif, itu sedapat mungkin bisa diikutkan dalam kegiatan yang terkait dengan swasembada pangan. Harus dilatih, di luar rehabilitasi," ujarnya.

"Yang kedua, kalau nanti dianggap sudah bisa bebas, Presiden menyarankan untuk bisa ikut dalam komponen cadangan. Bagi yang umur produktif ya, dan masih kuat," lanjut Supratman.

(eva/maa)

Jakarta -

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang baru pengguna narkoba tak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi. Hal itu diharapkan bisa mengurangi penghuni lapas.

"Ada perubahan dalam undang-undang narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi. Nah, sekarang memang sudah ada pikiran-pikiran seperti itu," kata Yusril dalam paparannya saat orasi ilmiah dalam acara 'Wisuda Poltekip (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan) dan Poltekim (Politeknik Imigrasi) 2024' di Poltekip, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (11/12/2024).

Yusril mengatakan hal itu bisa mengurangi secara drastis penghuni lapas. Sebab, mereka tak lagi masuk laporan polisi (LP), melainkan harus direhabilitasi. Yusril menegaskan bukan berarti pengguna narkoba bebas.

"Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas. Karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi," ucapnya.

Sejalan dengan perubahan KUHP, Yusril menyebut pengguna narkoba merupakan korban narkotika. Ia menyebut perlunya dibedakan antara pelaku perdagangan narkoba dengan pengguna.

"Jadi memang di kalangan pemerintah kita berkeinginan, untuk melakukan perbaikan terhadap orang-orang di kasus narkotika itu. Sejalan juga perubahan KUHP, di mana harus dibedakan antara mereka yang trafficking, mereka yang terlibat dalam illegal trafficking dan trading, dengan mereka yang menjadi pengguna," ucapnya.

Yusril mengatakan saat ini pengedar maupun korban atau pengguna masih dipidana. Namun, sejalan dengan perubahan KUHP, pengguna narkoba dikategorikan sebagai korban narkoba.

"Pengguna ini sebenarnya dikategorikan sebagai korban dari narkotika. Kalau sekarang kan, baik pengedar maupun korban, pengguna ya, dua-duanya dihukum," jelasnya.

Dia menjelaskan kembali korban narkotika nantinya akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan begitu, lanjut Yusril, penghuni lapas akan berkurang drastis ke depannya.

"Nanti mungkin sudah tidak begitu lagi. Mereka yang jadi korban akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan demikian sebenarnya warga binaan masyarakat akan mengalami penurunan cukup drastis ke depannya," tuturnya.

"Dan tenaga-tenaga yang dapat melakukan kegiatan rehabilitasi itu juga harus dididik. Dan itu belum ada sampai sekarang, kecuali mungkin di Kementerian sosial," tambahnya.

Lebih lanjut, Yusril menyebutkan keputusan seseorang merupakan pengguna narkoba itu di pengadilan. Pengguna atau korban akan direhabilitasi selama 3 tahun dan tidak berada di lapas.

"Tapi nanti adanya keputusan pengadilan, katakan bahwa si A ini terbukti menjadi pengguna narkoba, lalu kemudian direhabilitasi tiga tahun. Jadi tidak dimasukin penjara lagi," tutupnya.

(eva/eva)