JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) buntut kebijakannya mengirim pelajar atau siswa-siswa bandel ke barak militer. Pelapornya adalah Adhel Setiawan, orang tua murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi.

Pelaporan dilakukan pada Kamis (8/5/2025). "Saya beserta kuasa hukum saya dari LBH Pendidikan Indonesia mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Dedi Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku ya,? kata Adhel.

?Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah saya, selalu orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini," sambung Adhel.



Menurutnya, kenakalan remaja itu karena mereka tidak didengar ihwal apa yang diinginkan. Sehingga, itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Nah ada enggak jaminan selama dibina di Barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi," tuturnya.

"Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 04.00 pagi, tidur jam 22.00, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin dan lain sebagainya. Nah ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM," katanya.

Di sisi lain, dia menanyakan apakah ada jaminan dengan dibawa ke Barak Militer ini, masalah kenakalan itu akan terselesaikan. Apalagi, kurikulum untuk pendidikan di militer itu tidak diuji, tidak terbukti ampuh atau tidak.

"Yang ketiga, nggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu nggak ada satu pun pasalnya atau payung hukumnya," ujar dia.

Oleh karenanga, ia menduga bahwa Dedi Mulyadi sudah melakukan penyalahgunaan wewenang, paling tidak melampaui kewenangannya sebagai gubernur.

"Karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Nah untuk itulah kami mengadukan beliau ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia supaya kebijakan ini dihentikan," pungkasnya.

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) buntut kebijakannya mengirim pelajar atau siswa-siswa bandel ke barak militer. Pelapornya adalah Adhel Setiawan, orang tua murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi.

Pelaporan dilakukan pada Kamis (8/5/2025). "Saya beserta kuasa hukum saya dari LBH Pendidikan Indonesia mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Dedi Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku ya,? kata Adhel.

?Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah saya, selalu orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini," sambung Adhel.



Menurutnya, kenakalan remaja itu karena mereka tidak didengar ihwal apa yang diinginkan. Sehingga, itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menegaskan bahwa sekolah harus mendukung sepenuhnya proses hukum dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa seorang siswi SMA di Ciputat, Tangerang Selatan.

Jasra menegaskan, meskipun kejadian terjadi di lingkungan pendidikan, pihak sekolah tidak boleh menutup-nutupi atau menghalangi penyelidikan, dan harus mendukung proses hukum serta melindungi hak anak, baik pelaku maupun korban.

“Kasus seperti ini tidak bisa disembunyikan. Sekolah harus mendukung proses penyelidikan agar berjalan dengan lancar. Terlebih lagi, sekolah harus menjadi sekolah ramah anak, yang memastikan semua hak anak terpenuhi dan terlindungi," ujar Jasra saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/5/2025).

Jika sekolah menganggap dirinya sebagai lembaga pendidikan ramah anak, maka upaya menutupi kasus pelecehan seksual tidak dapat diterima.

KPAI mengingatkan semua pihak harus bekerja sama dalam memastikan hak-hak anak tetap dihormati dan proses hukum berjalan dengan baik.

"Ssaya kira sekolah ramah anak itu bagaimana memastikan semua hak anak ttp terlindungi dan terpenuhi," kata Jasra.

Kasus ini mencuat setelah seorang siswi kelas 10 SMA swasta di Ciputat, berinisial C, diduga mengalami pelecehan seksual oleh seniornya, S, yang duduk di bangku kelas 12.

Peristiwa ini terjadi pada Oktober hingga November 2024 namun baru terungkap kepada keluarga korban pada Mei 2025.

Ibu korban, Dewi (37), mengatakan perubahan drastis pada perilaku dan nilai akademik anaknya menjadi tanda awal.

Saat keluarga mencoba menghubungi pihak sekolah, tanggapan dinilai tidak memadai. Dewi pun melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan.

Adapun bukti berupa percakapan digital menunjukkan tindakan memaksa oleh pelaku, termasuk permintaan mengirimkan foto dan video.

Kasus ini kini ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan dan masih dalam proses penyelidikan.

Jakarta -

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyampaikan hasil penyelidikan terkait dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang dialami oleh mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Dalam temu pers yang digelar Rabu (7/5/2025), Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan indikasi pelanggaran setelah mengumpulkan keterangan dari para pelapor, terlapor, dan sejumlah lembaga terkait.

"Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997, Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," kata Munafrizal dilansir detikNews, Rabu (7/5/2025).

Salah satu temuan utama adalah potensi pelanggaran hak anak, terutama terkait identitas diri dan hak atas pendidikan. Munafrizal menyebutkan bahwa anak-anak yang berada di bawah naungan OCI diduga tidak mendapatkan akses terhadap informasi tentang asal-usul mereka serta hak atas pendidikan yang layak.

"Dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya, bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, dan mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ucapnya.

Selain itu, laporan juga menunjukkan adanya dugaan kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan praktik perbudakan modern yang dialami oleh para mantan pemain sirkus tersebut.

Temuan lain dari KemenHAM menunjukkan bahwa sejak 1970, OCI menerima anak-anak usia 2-6 tahun untuk diasuh dan dibina menjadi pemain sirkus. Anak-anak ini ditempatkan di beberapa rumah milik pihak bernama HM, dan sebagian besar dari mereka tumbuh tanpa mengetahui siapa keluarga kandung mereka.

"Sejak tahun 1970 OCI menampung anak-anak yang berusia 2 sampai 6 tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM yang selanjutnya dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI," ucapnya.

"Sejak ditampung oleh OCI, sebagian besar pemain sirkus tidak mengetahui kejelasan asal-usul keluarganya, siapa orang tuanya, dan hubungan kekeluargaannya," tambahnya.

Munafrizal menegaskan bahwa informasi terkait penyerahan anak-anak kepada OCI masih memerlukan verifikasi lebih lanjut guna memastikan keabsahannya.

Seperti diketahui, kasus ini kembali mencuat setelah beberapa mantan anggota OCI yang tampil di Taman Safari Indonesia melaporkan dugaan eksploitasi ke Kementerian HAM. Mereka menyampaikan bahwa selama menjadi pemain sirkus, mereka mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diperlakukan secara tidak manusiawi.

Pada 15 April lalu, para pelapor diterima dalam audiensi oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto. Di sana, mereka membeberkan pengalaman pahit yang dialami selama berada di OCI, termasuk dugaan perbudakan dan kekerasan.

(nkm/nkm)

Semarang -

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menanggapi maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kementerian PPPA disebut tengah fokus dalam pemulihan korban.

Arifah menyatakan keprihatinannya atas maraknya kasus kekerasan seksual, termasuk yang baru-baru ini terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, klinik di Garut, hingga sel tahanan Pacitan.

"Itu bentuk keprihatinan kita bersama. Saat ini kami sedang melakukan pendalaman dan mencarikan solusi terbaik," kata Arifah di Kantor Gubernur Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Minggu (20/4/2025).

Menanggapi maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan itu, menurutnya, proses hukum terhadap pelaku harus berjalan.

"Yang pasti korban harus secara hukum harus terus dilakukan dan kami lebih fokus pada pendampingan pada korban," jelasnya.

Ia menegaskan, negara harus hadir, terutama dalam memastikan hak korban atas rasa aman, pemulihan psikologis, serta akses hukum yang adil.

Kementerian PPPA saat ini juga tengah memperkuat sistem pelaporan dan pendampingan korban melalui call center SAPA 129.

"Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Anak telah menetapkan tiga program prioritas kami," jelasnya.

"Yang pertama adalah ruang bersama Indonesia. Yang kedua adalah penguatan dan perluasan fungsi call center kami Sapa 129. Dan yang ketiga adalah satu data tentang perempuan dan anak yang berbasis desa," lanjutnya.

Oknum Polisi Pacitan Perkosa Tahanan Perempuan

Dilansir detikJatim, seorang oknum polisi Polres Pacitan diduga melakukan pelanggaran kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan. Kasus ini tengah ditangani Propam Polda Jatim.

Oknum polisi berinisial Iptu LC yang menjabat sebagai Kasat Tahti (Tahanan dan Barang Bukti) Polres Pacitan itu telah diproses dan dilakukan penahanan.

Informasi yang dihimpun korban berusia 21 tahun asal Wonogiri Jawa Tengah. Korban tahanan di Mapolres Pacitan ini ditangkap usai 5 Februari 2025 diduga jadi muncikari anak di bawah umur di salah satu hotel Pacitan.

Korban tahanan Polres Pacitan itu dibawa ke Surabaya untuk dimintai keterangan lanjutan di Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abas membenarkan informasi tersebut dan kasus tersebut sedang ditangani oleh Propam Polda Jatim.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personel Propam Polda Jawa Timur telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan inisial LC yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," ungkap Kombes Jules Abraham Abas saat dikonfirmasi detikJatim, Sabtu (19/4/2025).

Jules menambahkan, kejadian yang dilakukan oknum personel Polres Pacitan tersebut terjadi awal April 2025.

"Dan saat ini yang bersangkutan telah diproses dan telah ditahan oleh Propam Polda Jawa Timur," ujar Jules Abraham.

Selain ditahan, Polda Jatim akan segera melakukan sidang kasus tersebut. Nantinya, jika oknum tersebut terbukti melakukan pelanggaran terancam hukuman berat.

"Dan secepatnya akan disidangkan oleh Propam Polda Jawa Timur, serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sangsi hukum lainnya," tandas Jules Abraham.

(rih/rih)

Medan -

Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga angkat bicara mengenai video viral menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Dia mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan untuk menjatuhkan sanksi kepada sekolah tersebut.

Mulanya Ihwan mengatakan dia baru saja mendatangi rumah murid tersebut dan bertemu orang tuanya. Menurutnya, hukuman yang diberikan kepada murid itu dapat merusak mental anak.

"Iya ini saya baru pulang, jadi memang sangat disayangkan sekolah memberikan hukuman seperti itu terhadap anak apalagi kelas 4 SD yang belum mengerti apa-apa, ini kan bisa merusak mental atau psikologisnya seorang anak, sementara anak itu kan tahunya belajar," kata Ihwan Ritonga kepada detikSumut, Jumat (10/1/2025).

Mendengar cerita dari Kamelia, orang tua dari siswa itu, Ihwan bakal membayar uang sekolah siswa tersebut hingga lulus SD. Selain siswa tersebut, Ihwan juga bakal membayar uang sekolah anak Kamelia yang satu lagi di sekolah tersebut.

"Kita prihatin, sedih, melihat anak digituin karena latar belakang ekonominya kurang mampu, jadi saya secara spontan tadi saya bayarin uang sekolahnya (2 anak Kamelia) sampai dengan tamat SD," ucapnya.

Ketua DPC Gerindra Medan ini berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan memberikan sanksi kepada sekolah. Hal itu agar menjadi evaluasi bagi seluruh sekolah untuk tidak mempermalukan siswa apalagi karena tidak mampu membayar uang sekolah.

"Harapan kita Dinas Pendidikan dalam hal ini Kota Medan memberikan teguran keras dan sanksi supaya menjadi bahan evaluasi kepada sekolah-sekolah dimana pun berada, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang dihukum karena tidak mampu membayar uang sekolah, apalagi hukumnya adalah mempermalukan di depan temannya," ujarnya.

Pihak sekolah dinilai harus lebih bijak mengelola bantuan operasional sekolah (BOS) yang beserannya Rp 900 ribu per orang selama setahun. Sehingga peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi dan komunikasi yang baik juga perlu dilakukan oleh sekolah dengan orang tua murid.

"Harusnya sekolah bijak menggunakan dana BOS untuk siswa yang tidak mampu membayar uang sekolah, kalau kita cek data 1 murid itu mendapat Rp 900 ribu jika dia SD selama setahun, harusnya itu dapat dikelola sehingga tidak harus menghukum murid yang kurang mampu membayar uang sekolah seperti ini," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas. Siswa kelas 4 SD itu disuruh belajar di lantai hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Dalam video yang dilihat, Jumat (10/1), terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian perekam video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di ruangan belajar.

Orang tua siswa, Kamelia (38), mengatakan jika peristiwa dalam video terjadi pada Rabu (8/1). Anaknya sendiri ternyata telah duduk selama 3 hari di lantai.

"Di hari Rabu, tanggal 6 (Januari) masuk sekolah kan, jadi sekitar 3 hari itu dia memang duduknya di lantai tanpa sepengetahuan saya," kata Kamelia.

Kamelia pun menceritakan kronologi dia mengetahui anaknya duduk di lantai saat belajar. Kamelia menyebutkan wali kelas membuat peraturan jika siswa yang belum mengambil rapor tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar.

"Jadi gini ceritanya, saya memang belum melunasi uang SPP awalnya, tapi wali kelasnya itu kan membuat peraturan kalau sudah terima raport baru muridnya bisa mengikuti pelajaran," sebutnya.

Peraturan itu kemudian diketahui dibuat sendiri oleh wali kelas tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Anak Kamelia sendiri belum bisa mengambil rapor karena masih menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Kamelia mengaku sudah berkomunikasi dengan wali kelas jika dia belum bisa datang ke sekolah. Dirinya berniat menjual handphone-nya agar bisa melunasi uang sekolah kedua anaknya di sekolah itu.

Sedangkan, anaknya yang lain disebut tidak mendapat perlakuan seperti itu meskipun belum membayar uang sekolah.

"Saya sudah koordinasi hari Selasa-nya, saya bilang ibu izin saya belum bisa datang, itu rencana kemarin saya mau sempat jual HP untuk bayar uang sekolah biar (anak) dapat raport," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Benny Sinomba Siregar saat dikonfirmasi detikSumut terkait kasus tersebut belum merespons. Termasuk kepala sekolah SD juga belum merespons saat dihubungi.

(astj/astj)

Jakarta -

Pembinaan ideologi Pancasila dinilai jadi jawaban dari berbagai tantangan dan persoalan bangsa saat ini, termasuk dalam mengatasi pandemi COVID-19. Adapun caranya adalah dengan kerja keras dan gotong royong dari masyarakat pancasilais.

Menurut Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, kemerdekaan saat memberi nikmat segalanya. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat bersatu sesuai falsafah Pancasila.

"Kita diuji oleh globalisasi atau modernisasi. Sekarang, pandemi COVID-19 sebagai ujian Tuhan sekaligus hukum alam. Selalu jaga prokes (protokol kesehatan) lalu berdoa, atau bisa dibalik," ujar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).

Hal ini dia ungkapkan dalam Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Tokoh Agama, Pendidikan, Masyarakat, Pemuda dan Komponen Masyarakat Lainnya, di Samarinda, Kalimantan Timur.

Dia menuturkan sebagai salah satu bukti konkret, BPIP sedang menyelesaikan 15 buku bahan ajar pedoman belajar Pancasila buat siswa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga perguruan tinggi. Buku tersebut dikerjakan oleh 120 ahli lintas akademi dan agama. Muatannya 30 persen teori dan 70 persen kegiatan interaksi sosial.

"Awal Juli ini siap disebarluaskan. Saya minta doa dan dukungan agar lancar serta bermanfaat," jelasnya.

Deputi Bidang Diklat BPIP Baby Siti Salamah mengingatkan pesan Presiden Jokowi pada 1 Juni lalu yang mengimbau perlunya cara-cara baru untuk mendalami Pancasila di tengah berbagai tantangan global. Salah satunya memanfaatkan perkembangan iptek terutama revolusi industri 4.0.

"Kultur, keagamaan sama dengan Pancasila. Para tokoh, elemen bangsa menguatkan sosialisasi Pancasila. BPIP membantu presiden dalam koordinasi, sinkronisasi, standarisasi, akreditasi, serta rekomendasi hasil kajian regulasi kepada lembaga tinggi, ASN, ormas dan sebagainya," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim yang diwakilkan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus mengapresiasi BPIP dalam mendorong aktivitas pendalaman wawasan kebangsaan sesuai Pancasila dan UUD 1945.

"Perkembangan zaman sangat cepat. Budaya luar lambat laun mengancam tatanan adat istiadat, kelangsungan bermasyarakat dan bernegara. Ideologi Pancasila tak bisa ditawar," papar Sufian.

Deputi Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Kemenko PMK Nyoman Shuida menambahkan Revolusi Mental adalah salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Gerakan Nasional ini erat kaitannya dengan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sejauh ini berhasil dilakukan oleh BPIP.

"Revolusi mental itu visi presiden. Pancasila nilai praksis, revolusi mental operasionalisasi. BPIP sejalan pula dengan Generasi Emas 2045 dan program lainnya," beber Nyoman.

Menurut dia, pembinaan Pancasila penting untuk merubah pola pikir, serta menumbuhkan etos kerja, gotong royong, dan nasionalisme.

Di sisi lain, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda M. Ilyasin menegaskan Pancasila adalah produk sejarah monumental. Merawatnya harus sabar dan telaten, didasari cinta dan semangat yang tinggi.

"Sebagai lembaga formal, mari kita dukung tugas BPIP yang sangat mulia," jelasnya.

Lihat juga video 'Sederet Harapan Warganet di Hari Lahir Pancasila':

[Gambas:Video 20detik]

(prf/ega)