JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut pengesahan UU TNI memperkokoh ideologi Pancasila. Hal itu sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, DPR mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.

Di dalam UU TNI baru tersebut, ada tiga perubahan penting yaitu Pasal 7 yang mengatur Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Pasal 47 terkait penempatan prajurit di jabatan sipil dan Pasal 53 mengenai masa dinas prajurit.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, selama pembahasan, DPR dan Pemerintah telah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan supremasi sipil, demokrasi, hak asasi manusia dan sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia dan internasional.

Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menyampaikan apresiasinya atas upaya pimpinan DPR untuk mempertimbangkan aspek demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembahasan RUU tersebut.

?Kesediaan pimpinan DPR yang bersedia memberi penjelasan seputar isi dan implikasi UU tersebut dalam rangka merespons kekhawatiran publik perlu disambut baik,? katanya, Jumat (21/3/2025).

Terkait kemungkinan munculnya kembali dwifungsi TNI dalam kehidupan sosial-politik, Djumala, yang pernah bertugas sebagai Duta Besar (Dubes) untuk Austria dan PBB di Wina, menegaskan hal itu tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

Menurut dia, dalam tingkatan tertentu Indonesia saat ini sudah memasuki tingkat kematangan demokrasi yang sudah lebih baik dari era Orde Baru (Orba) ketika dwifungsi ABRI mendapat kritik dari masyarakat.

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut pengesahan UU TNI memperkokoh ideologi Pancasila. Hal itu sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, DPR mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.

Di dalam UU TNI baru tersebut, ada tiga perubahan penting yaitu Pasal 7 yang mengatur Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Pasal 47 terkait penempatan prajurit di jabatan sipil dan Pasal 53 mengenai masa dinas prajurit.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, selama pembahasan, DPR dan Pemerintah telah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan supremasi sipil, demokrasi, hak asasi manusia dan sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia dan internasional.

Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menyampaikan apresiasinya atas upaya pimpinan DPR untuk mempertimbangkan aspek demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembahasan RUU tersebut.

?Kesediaan pimpinan DPR yang bersedia memberi penjelasan seputar isi dan implikasi UU tersebut dalam rangka merespons kekhawatiran publik perlu disambut baik,? katanya, Jumat (21/3/2025).

Terkait kemungkinan munculnya kembali dwifungsi TNI dalam kehidupan sosial-politik, Djumala, yang pernah bertugas sebagai Duta Besar (Dubes) untuk Austria dan PBB di Wina, menegaskan hal itu tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

Menurut dia, dalam tingkatan tertentu Indonesia saat ini sudah memasuki tingkat kematangan demokrasi yang sudah lebih baik dari era Orde Baru (Orba) ketika dwifungsi ABRI mendapat kritik dari masyarakat.

?Dengan keterbukaan informasi, kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam kehidupan sosial politik yang sudah sedemikian berkembang saat ini, pemerintah dan elite politik tentu akan lebih sensitif dan berhati-hati dalam menerapkan UU TNI tersebut untuk menghindari salah persepsi di kalangan masyarakat,? ujar Djumala.



Dubes Djumala menggarisbawahi penambahan beberapa bidang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam UU TNI, antara lain mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme dan mengamankan wilayah perbatasan.

?Dengan menjalankan tugas ini, TNI akan menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan wilayah, persatuan dan kesatuan bangsa,? tuturnya.

Djumala menegaskan, tak diragukan lagi bahwa bawaan genetik TNI adalah ideologi Pancasila dan NKRI. Jika diperhatikan dengan baik, empat tugas OMSP yang diatur dalam UU TNI itu semuanya bermuara pada satu hal, yaitu menjaga kedaulatan wilayah, persatuan dan kesatuan bangsa.

?Kedaulatan wilayah, persatuan dan kesatuan bangsa tidak lain adalah sabda Pancasila yang terkandung dalam sila ke-3 Persatuan Indonesia. Oleh karena itu, UU TNI yang baru disahkan DPR itu akan membantu memperkokoh ideologi Pancasila, sesuai dengan prioritas pertama Astacita Presiden Prabowo,? ucapnya

Medan -

Komisi XIII DPR RI mendorong mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi mata pelajaran wajib. PPKn disebut harus diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

"Kami mendorong agar PPKn menjadi mata pelajaran wajib di SD hingga SMA. Dan juga masuk menjadi mata kuliah wajib di tingkat perguruan tinggi," ucap Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso di Medan, Rabu (12/3/2025).

Komisi XIII menyebut pembelajaran ini harus bersumber pada buku yang dikeluarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurutnya, sebagai lembaga yang fokus terhadap pembinaan, BPIP dapat merumuskan panduan pembelajaran PPKn tersebut.

"BPIP dapat bekerjasama dengan Kemendikdasmen dan Kemendikti dalam menjalankan program pendidikan Pancasila tersebut," sebutnya.

Sugiat mengatakan, nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan kepada peserta didik mulai tingkat dasar dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Selain itu, nilai-nilai Pancasila diajarkan dengan tepat akan meningkatkan moral putra-putri negara Indonesia.

"Ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo poin pertama yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia," jelasnya.

(afb/mjy)

Jakarta -

Ketua Komisi XIII DPR dari NasDem, Willy Aditya, mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2025. Dia berharap ke depan ideologi tidak menjadi kerangka semata.

"Kita ini mengusulkan sebagai Prolegnas Prioritas," kata Willy saat ditemui di acara 'Memperkokoh Ideologi Pancasila Refleksi 5 (Lima) Tahun Perjalanan Pembinaan ideologi Pancasila 2020-2024' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

"Saya mengajak teman-teman di BPIP tidak melakukan business as usual. Kalau business as usual ya ideologi hanya akan menjadi kerangka saja, tanpa soul. Yang paling penting dari ideologi itu apa ya? Soul, jiwanya, raga. Itu yang kemudian pekerjaan ideologi itu bukan pekerjaan yang biasa-biasa," tambahnya.

Menurut Willy, Pancasila tidak hanya bisa dilihat sebagai sebatas kerangka ideologi bernegara. Lebih dari itu, Willy menilai Pancasila harus dapat dilihat secara lebih mendalam.

Willy melihat penyelenggaraan acara refleksi akhir tahun yang diselenggarakan BPIP ini menjadi momentum untuk menjadikan RUU BPIP sebagai prioritas. Ia berharap RUU BPIP dapat segera diselesaikan dan eksistensinya sebagai ideologi bisa lebih didalami.

"Tapi setidak-tidaknya ini menjadi momentum refleksi yang kemudian RUU badan pembinaan ideologi Pancasila ini kan sudah jadi Prolegnas Prioritas di DPR periode ini. Semoga bisa cepat kita selesaikan dan kemudian eksistensinya jauh lebih mengakar dan metodologi sih yang paling penting," tutur Willy.

Pembahasan mengenai RUU BPIP sudah lama diperbincangkan dan RUU BPIP dibahas untuk menggantikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Namun sampai saat ini RUU tersebut belum kunjung disahkan dan kini Komisi XIII DPR RI yang membidangi HAM, Keimigrasian, dan Penanggulangan Terorisme telah mengusulkan agar RUU BPIP bisa masuk Prolegnas.

(dek/dek)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara membuat warga negara Indonesia (WNI) berhak menjadi Presiden Republik Indonesia karena semua orang yang sejajar.

Dengan begitu, menurut dia, Pancasila memberikan penghargaan tertinggi kepada siapa pun yang hidup di Tanah Air. Dengan kata lain, setiap WNI yang lahir itu sudah menyandang status "calon presiden".

"Masalah nanti jadi atau tidak, itu masalah induksinya. Tapi deduksinya, setiap WNI siapa pun itu terlahir sebagai calon Presiden Republik Indonesia," kata Yudian dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 BPIP, di Jakarta, Kamis.

Selain itu, dia mengatakan kehebatan Pancasila adalah berhasil membebaskan dan mempersatukan kesultanan atau kerajaan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Menurut dia, hal tersebut unik karena proklamasi hanya berlangsung selama 50 detik, tetapi membuat semua orang di Indonesia dijamin hak konstitusionalnya. Selain itu, kerajaan dan kesultanan pun rela menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia tanpa adanya nyawa yang menjadi korban.

"Tidak pernah terjadi di muka bumi ini, kecuali di Indonesia, begitu mudahnya, ikhlasnya para raja, sultan, penguasa pada waktu itu, menyerahkan negara mereka dengan segala konsekuensi konstitusionalnya kepada sebuah negara yang baru sekadar nama," kata dia.

Untuk itu, menurut dia, BPIP telah menyosialisasikan Pancasila ke seluruh penjuru Tanah Air selama lima tahun terakhir, dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Selama perjalanannya, kata dia, BPIP pun mengalami sejumlah tantangan yang dihadapi. Namun dengan semangat gotong royong, menurut dia, BPIP bisa terus semakin memperkuat nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat sesuai visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"Khususnya pada poin memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) menjadi bagian dari program legislasi komisinya untuk masa kerja 2024-2029.

“Kami akan mengaktifkan itu lagi, tetapi ada beberapa revisi supaya tidak gaduh di publik. Habis ini kita (Komisi XIII dan BPIP, red.) akan ngobrol soal itu ya,” kata Willy dalam rapat dengar pendapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Willy menjelaskan bahwa sebelumnya Komisi XIII sempat berbincang dengan pimpinan DPR RI, dan salah satu yang menjadi pembahasan adalah mengaktifkan kembali pembahasan RUU BPIP.

Ia juga menjelaskan bahwa pembahasan RUU BPIP mempertimbangkan misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam Astacita.

“Astacita itu nomor satu Pancasila kan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengapresiasi komitmen Komisi XIII DPR RI tersebut.

“Saya sangat berterima kasih karena ini yang kami impikan. Mudah-mudahan segera terwujud,” kata Yudian.

Selain dengan BPIP, rapat dengar pendapat tersebut dilaksanakan bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sekretaris Jenderal DPD RI, dan Pelaksana Tugas Sekjen MPR RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo meninggal dunia. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan dukacita mendalam.

Romo Benny meninggal dalam tugas penyemaian ideologi Pancasila. Yudian mengakui dedikasi Romo Benny dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa masyarakat Indonesia.

"Beliau wafat di saat menjalankan tugas kedinasan dalam misi memperkuat pemahaman ideologi Pancasila di Pontianak, Kalimantan Barat," kata Yudian dalam keterangannya, Sabtu (5/10/2024).

Romo Benny tutup usia pada dini hari tadi sekitar pukul 00.05 WIB. Yudian mengatakan pemikiran-pemikiran Benny mengenai kebinekaan dan toleransi telah memberikan inspirasi bagi banyak pihak.

"Mendiang dikenal sebagai sosok yang berkomitmen kuat dalam mengawal nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Selama masa pengabdiannya sebagai Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP sejak 2018-2024 ini, beliau telah memberikan kontribusi besar dalam memperkuat pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila di masyarakat," ungkapnya.

Dia mengatakan Benny dikenal sebagai pribadi yang bersemangat dalam melakukan perlawanan terhadap ketimpangan-ketimpangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Perjuangan Benny dikenal banyak orang melalui pernyataan verbal maupun tulisan-tulisan yang dibuatnya.

Dikenal sebagai pejuang kemanusiaan, toleransi dan demokrasi sejak lama. Beliau tak kenal lelah mengadvokasi masyarakat lemah, korban bencana dan korban kekerasan. Melalui tulisan-tulisannya, beliau menyuarakan kritik yang konstruktif untuk kemajuan dan perbaikan kehidupan demokrasi di Indonesia," ucap mantan Rektor UIN Kalijaga ini.

Dia mengatakan Romo Benny dikenal sebagai sosok aktivis yang sering memberikan pandangannya tentang isu-isu sosial, politik, kemanusiaan dan keagamaan di Indonesia. Kesederhanaan Benny juga membuatnya dekat dan dikenal baik semua kalangan, media, tokoh agama, politisi dan masyarakat.

"Kepergian beliau merupakan kehilangan besar bagi BPIP dan seluruh Bangsa Indonesia. Semoga mendiang diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan," ungkap dia.

"Selamat jalan, Dr Antonius Benny Susetyo. Dedikasi dan jasa-jasamu akan selalu kami kenang," tambah Yudian.

(jbr/dhn)

Malang -

Benny Susetyo, Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meninggal dunia. Pria yang akrab disapa Romo Benny itu tutup usia di umur 55 tahun.

Kabar Romo Benny meninggal dibenarkan mantan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Beka mendoakan Romo Benny.

"Betul, saya dapat info tersebut tadi pagi sekitar jam 05.30 WIB. Rahayu ing Palereman Gusti, Romo Benny Susetyo," ujar Beka, Sabtu (5/10/2024).

Romo Benny meninggal dunia di RS Mitra Medika Pontianak pada dini hari tadi pukul 00.15 WIB. Jenazah akan dibawa dan disemayamkan di Malang.

Rencananya, jenazah Romo Benny akan dimakamkan pada Senin (7/10) di Pemakaman Sukun di Malang.

Romo Benny disebut telah mengidap sakit diabetes sejak lama. Hal itu diceritakan Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) Alissa Wahid. Namun, Alissa mengaku belum tahu penyebab pasti Romo Benny meninggal.

"Romo Benny sudah lama sakit diabetes parah. Tapi saya belum tahu sebab spesifik meninggalnya," kata Alissa.

(jbr/iwd)

Surabaya -

Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP (Badang Pembinaan Ideologi Pancasila), Benny Susetyo tutup usia. Romo Benny meninggal di usia 55 tahun.

Pria yang dikenal sebagai tokoh pejuang toleransi dan kerukunan agama itu meninggal dunia di RS Mitra Medika Pontianak, Sabtu, (5/10/2024) pukul 00.15 WIB.

Kabar duka ini disampaikan oleh Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) Alissa Wahid. Namun, Alissa belum mengetahui penyebab pasti meninggalnya Roomo Benny.

"Romo Benny sudah lama sakit diabetes parah. Tapi saya belum tahu sebab spesifik meninggalnya," ujar Alissa, Sabtu (5/10/2024).

Alissa mengatakan, Romo Benny meninggal di Pontianak dan akan disemayamkan di Malang, Jawa Timur.

Menurut informasi yang dihimpun detikJatim, jenazah Romo Benny diperkirakan tiba di bandara Juanda, Surabaya pukul 13.00 WIB dan langsung diberangkatkan menuju tempat persemayaman Gedung Anggrek yayasan Gotong Royon, Kota Malang tepatnya di Jalan Taman Tenaga Baru IV/20 Malang.

Selanjutnya, Jenazah Romo Benny akan disemayamkan di Ruang Anggrek K, L dan M di Rumah Duka Yayasan Gotong Royong.

Minggu, (6/10) pukul 18.00 akan ada doa arwah di Rumah Duka. Sementara misa requiem dan pelepasan dilakukan Senin, (7/10) pukul 08.00 di Gereja Katolik St. Albertus de Trapani - Blimbing, Malang.

Setelah disemayamkan, jenazah Romo Benny akan dimakamkan pada Senin, (7/10/2024) di Pemakaman Sukun, Kota Malang.

Profil Romo Benny Susetyo

Rohaniwan Katolik Indonesia ini lahir di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 10 Oktober 1968. Ia adalah alumni Pascasarjana STFT (Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi) Widya Sasana Malang tahun 1996. Romo Benny lalu melanjutkan pendidikan doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Sahid Jakarta tahun 2022.

Romo Benny mengawali karir di Gereja Katolik sebagai pastor pembantu di Gereja Katolik Situbondo. Ia lalu menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan di Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) pada tahun 2008.

Sebagai Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Ia aktif menjalin hubungan lintas agama dan kepercayaan serta membangun dialog demi terciptanya toleransi dan kerukunan Indonesia. Romo Benny dikenal sebagai pribadi yang memegang teguh landasan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ia memegang peranan penting dalam pengembangan dan ideologi Pancasila.

Romo Benny kerapkali menuangkan pemikiran-pemikirannya dengan bentuk tulisan. Ia beberapa kali menulis buku di antaranya, Hancurnya Etika Politik dan Membuka Mata Hati Indonesia. Buku itu menjadi cerminan perjuangan Romo Benny dalam memerangi kerusakan moral masyarakat guna merenungkan kembali nilai-nilai kebangsaan.

(ihc/iwd)

Bali -

Staf Khusus (Stafsus) Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo meninggal dunia, Sabtu (5/10/2024) dini hari. Pria yang akrab disapa Romo Benny itu sejak lama mengidap penyakit diabetes. Namun demikian, belum diketahui penyebab Benny meninggal.

"Romo Benny sudah lama sakit diabetes parah. Tapi saya belum tahu sebab spesifik meninggalnya," kata Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) Alissa Wahid yang dikenal cukup dekat dengan Benny.

Sebelumnya, kabar Romo Benny meninggal dibenarkan oleh mantan komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Dia meninggal dalam usia 55 tahun.

"Betul, saya dapat info tersebut tadi pagi sekitar jam 05.30 WIB. Rahayu ing Palereman Gusti, Romo Benny Susetyo," ujar Beka, Sabtu, dikutip dari detikJatim.

Romo Benny meninggal dunia di RS Mitra Medika Pontianak pada dini hari tadi pukul 00.15 WIB. Jenazah akan dibawa dan disemayamkan di Malang.

Rencananya, jenazah Romo Benny akan dimakamkan di Pemakaman Sukun, Malang, Senin (7/10/2024).

Artikel ini sudah tayang di detikJatim

(hsa/gsp)

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Benny Susetyo mengecam aksi kekerasan yang terjadi dalam acara diskusi kebangsaan di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9).

Benny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa kekerasan tersebut merupakan tindakan yang menghancurkan keadaban Pancasila dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan.

"Kekerasan ini menghancurkan keadaban Pancasila, karena negara yang berdasarkan Pancasila tidak boleh membiarkan kekerasan terjadi," katanya.

Benny menekankan bahwa tindakan kekerasan, selain melanggar hukum, juga merupakan bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh konstitusi negara.

Menurut Benny, dalam negara yang berlandaskan hukum dan konstitusi, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara damai, seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Diskusi dan dialog harus menjadi sarana utama dalam menyampaikan pandangan, bukan tindakan kekerasan, kata Benny menambahkan.

Benny meminta agar aparat keamanan bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan dalam insiden tersebut. Ia menekankan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa tunduk pada tekanan kelompok premanisme, yang jika dibiarkan akan melemahkan wibawa negara sebagai negara hukum.

Benny menekankan pentingnya menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang bermartabat, bukan kekerasan. Ia berharap kekerasan tidak menjadi budaya di Indonesia dan menyerukan pemulihan peradaban kemanusiaan berdasarkan Pancasila.

Acara diskusi diaspora yang dihadiri tokoh dan aktivis nasional tentang isu kebangsaan berlangsung ricuh pada Sabtu pagi. Sejumlah narasumber, termasuk Refly Harun dan Din Syamsuddin hadir, namun sekelompok orang membubarkan paksa acara dengan merusak panggung, menyobek backdrop, dan mengancam peserta.

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan dua tersangka terkait pembubaran paksa dan dugaan penganiayaan dalam seminar tersebut.
​​​​​​
Kombes Pol Wira Satya Triputra menyebutkan lima orang diamankan, dengan tiga lainnya masih dalam penyelidikan. Dua tersangka dijerat pasal 170 dan 406 KUHP tentang pengeroyokan dan perusakan, serta pasal 351 tentang penganiayaan.

Dua petugas keamanan hotel menjadi korban, dan barang bukti telah diamankan. Pihak kepolisian akan terus mendalami kasus ini.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

AMBON - Peran agama di Indonesia yang dinilai semakin bergeser dari esensinya kini lebih sering digunakan sebagai formalitas serta alat politik. Akibatnya, peran agama dalam menjaga etika dan moralitas masyarakat melemah.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Ma'arif Institute Andar Nubowo dalam diskusi yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bertema ?Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Etika dan Agama? yang digelar di Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Jumat (20/9/2024)

Nubowo mengungkapkan agama saat ini lebih sering digunakan sebagai alat politik dan ekonomi. ?Agama hanyalah alat untuk diperlemah atau dipergunakan untuk status quo politik dan ekonomi,? ungkapnya.

Nubowo juga menyoroti adanya favoritisme terhadap agama-agama tertentu yang dianggap memperburuk kondisi moralitas publik. Dengan agama digunakan sebagai instrumen politik, peran agama dalam menjaga etika dan moralitas masyarakat melemah, menyebabkan terjadinya tragedi etika dan moralitas publik.

?Agama tidak lagi mampu menjadi kekuatan moral yang independen, tetapi justru menjadi alat untuk kepentingan politik praktis,? ujarnya.

Padahal, dalam sejarahnya peran agama di Indonesia selalu dijadikan basis etika dalam kehidupan berbangsa, bahkan ikut menjadi instrument mencapai kemerdekaan Indonesia.

Di negara-negara barat, kata Nubowo, dikembangkan konsep mengenai civil religion yang berasal dari nilai universal dan nilai profetik agama yang disandarkan pada nilai-nilai agama yang universal sekaligus digabungkan pada prinsip sekular modern di Barat.

?Ini perlu jadi renungan kita semua bagaimana negara kita yang berideologi Pancasila perlu melakukan radikalisasi Pancasila, sebagaimana yang disebutkan Kuntowijoyo. Jadi bagaimana menjadikan Pancasila sebagai ideologi dasar kita. Sehingga Pancasila bukan cuma batang tubuh, tapi juga kaki-kaki kita,? katanya.

Akademisi IAIN Ambon Abidin Wakano melihat agama-agama di Indonesia kini kehilangan semangat profetiknya. Menurut Wakano, agama sudah tidak lagi memiliki daya untuk menuntun masyarakat menjawab berbagai tantangan sosial dan justru terjebak dalam industrialisasi politik identitas.

?Oligarki, kapitalisasi agama membuat agama-agama ikut terperangkap dalam sistem oligarki,? tegas Wakano, yang menyoroti kekuatan ekonomi dan politik elite turut menggerus otoritas moral agama.

Wakano menilai sejak Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019, agama telah digunakan secara luas dalam narasi politik identitas. Penggunaan agama dalam politik ini menyebabkan segregasi sosial, memecah masyarakat berdasarkan identitas agama, dan memunculkan mentalitas in-group dan out-group.

?Agama yang seharusnya berperan sebagai pedoman etis dan moral bagi masyarakat, kini terperangkap dalam dinamika politik praktis yang mengaburkan nilai-nilai substansial agama,? ujarnya.

Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ahmad Najib Burhani mengungkapkan adanya paradoks dalam keberagamaan di Indonesia. Salah satunya pluralitas yang terbatas. Menurut Burhani, meskipun Indonesia mengakui pluralisme agama, ada batasan-batasan tertentu yang diberikan oleh negara.

Hal ini serupa dengan pendekatan "messianic tendency" yang dilakukan oleh negara-negara Barat dalam menyebarkan nilai-nilai mereka, seperti kolonialisme yang beralasan membawa peradaban. ?Di kita, dengan membawa mereka ke jalan yang benar, kita sebut itu paradigma yang melegalkan diskriminasi terhadap agama yang lain,? ujarnya.

Burhani juga menyebutkan paradoks negara beragama dan berketuhanan yang menunjukkan ada korelasi yang tampak negatif antara kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dengan keyakinan terhadap pentingnya agama.

?Negara yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi cenderung masyarakatnya menganggap agama tidak penting,? ujarnya, merujuk pada World Happiness Index yang menunjukkan negara-negara yang lebih bahagia sering kali adalah negara yang tidak terlalu religius.

Namun, Burhani juga mencatat negara-negara yang religius sering kali unggul dalam filantropi, termasuk Indonesia. "Filantropi adalah salah satu kekuatan dari negara beragama seperti Indonesia," tambahnya.

Akademisi Universitas Satya Wacana Salatiga Izak Lattu mengatakan ada pluralitas tanpa kesetaraan dalam pengelolaan agama di Indonesia, yang menyebabkan kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan.

"Kita berhadapan dengan mayoritanisme yang sangat besar," ungkap Lattu, yang menyoroti bagaimana kelompok mayoritas sering kali menganggap kelompok minoritas sebagai "denizen" atau warga negara setengah.

Lattu juga menekankan pentingnya memperkuat nasionalisme berdasarkan Pancasila. Lattu juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

?Kita harus kembali ke Pancasila sebagai akta hidup bersama yang harus ditempatkan sebagai political covenantal pluralism,? tegasnya.

Direktur Interfidei Elga Sarapung mempertanyakan pengakuan terhadap keberagaman agama di Indonesia. ?Setelah 79 tahun merdeka, kita masih berputar di sekitar berapa agama yang diakui. Masih banyak masyarakat yang menyebut hanya 5 agama yang diakui di Indonesia,? ungkapnya.

Elga mengamati meskipun konstitusi mengakui enam agama, praktik nyata di lapangan menunjukkan adanya diskriminasi terhadap agama minoritas seperti Baha?i dan Sikh yang dikategorikan sebagai penghayat kepercayaan. ?Praktik hidup beragama di Indonesia terjebak pada ritualitas tanpa memperhatikan substansi yang lebih dalam,? tambah Elga.

Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Zuly Qodir mengatakan, Indonesia dan beberapa negara sudah masuk dalam tahap post-sekularism yang mengarah formalisasi. Beragama sifatnya hanya artifisia, sehingga tidak mendorong pada motivasi orang menjadi progresif.

?Misalnya bagaimana tentang kemiskinan, bagaimana kemiskinan direspons oleh agama-agama di Indonesia. Ya karena sering ambil sifatnya yang formalistic,? katanya.