JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Anis Hidayah mengecam pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo sebagai bentuk teror yang ditujukan kepada pembela HAM.

Anis menegaskan, tindakan tersebut merupakan serangan terhadap jurnalis yang juga berperan sebagai pembela hak asasi manusia.

“Tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM,” ujar Anis dalam konferensi pers, Kamis (27/3/2025).

Dia menambahkan, jurnalis seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara, mengingat peran mereka dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

“Karena jurnalis juga merupakan pembela HAM yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara,” jelasnya.

Anis juga mengingatkan bahwa tindakan teror terhadap jurnalis dan media seperti Tempo dapat mengganggu pemenuhan hak atas informasi publik, yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang HAM.

Dia menekankan pentingnya hak atas keadilan bagi semua orang, termasuk jurnalis.

“Jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan baik dan memberikan keputusan tak adil bagi Tempo, maka potensi hak atas keadilan dilanggar,” tuturnya.

Sebelumnya kantor redaksi Tempo mendapatkan kiriman paket berisi kepala babi pada Kamis (20/3/2025) sore.

Kepala babi itu diterima oleh wartawan Tempo Francisca Christy alias Cica dengan terbungkus kardus, styrofoam, hingga plastik.

Paket itu diterima oleh sekuriti kantor dengan nama Cica sebagai penerima, tertulis di kardus itu.

Ketika dibuka, ada surat ancaman yang ditujukan kepada Cica. Hanya saja, kondisi kedua telinga babi itu tampak terpotong.

Tak berselang lama, pada Sabtu (22/3/2025) pagi, kantor redaksi Tempo kembali menerima paket berisi enam bangkai tikus dengan kepala terpisah.

Paket berbentuk kardus itu dibungkus kertas kado bermotif bunga mawar merah dan ditemukan dalam kondisi sedikit penyok.

JAYAWIJAYA, iNewsJayapura.id - Theo Hesegem, seorang pembela HAM sekaligus Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, menyampaikan seruan kepada pemerintah dan masyarakat Jayawijaya untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pasca-Pilkada 2024. Hal ini disampaikan menyusul aksi demo yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jayawijaya terkait gugatan calon nomor urut 4, Jhon Martin, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Theo menilai bahwa gugatan ke MK adalah hal yang wajar dalam proses demokrasi. “Sebagai warga negara, setiap pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan perkara ke MK. Namun, saya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi demo lagi dan menunggu hasil keputusan dari MK,” ujarnya.

Ia juga mengkhawatirkan potensi gesekan di masyarakat jika aksi demo terus berlangsung. Menurutnya, situasi yang memanas dapat memicu aksi tandingan atau provokasi yang justru merugikan masyarakat luas.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Theo menyarankan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya segera mengambil langkah aktif untuk menjaga stabilitas. Beberapa rekomendasi yang ia usulkan, di antaranya:

1. Menggelar pertemuan dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, LSM, dan pemuda.

2. Memberikan himbauan melalui dialog interaktif di RRI dengan melibatkan tokoh masyarakat.

3. Membentuk forum diskusi panel untuk memberikan pemahaman politik kepada masyarakat.

“Penting bagi kita semua untuk membangun kesadaran politik yang baik, khususnya bagi masyarakat Jayawijaya dan Papua Pegunungan. Gugatan di MK biarlah berjalan sesuai proses hukum, tetapi situasi di daerah harus tetap aman dan terkendali,” tegas Theo.

Ia juga berharap pemerintah segera mengadakan pertemuan bersama semua pihak untuk membahas langkah strategis dalam pengendalian situasi. “Kita tidak boleh diam setelah pemilihan. Jika ada potensi masalah, kita harus bertindak cepat untuk mengatasinya demi keamanan dan kenyamanan masyarakat,” tambahnya.

Theo mengakhiri dengan mengingatkan bahwa upaya menjaga Kamtibmas adalah tanggung jawab bersama. “Mari kita ciptakan Papua Pegunungan yang damai dan harmonis. Jangan biarkan perbedaan pandangan politik merusak persatuan kita,” tutupnya.

Editor : Darul Muttaqin

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terus menyuarakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk perempuan pembela hak asasi manusia(HAM).

"Komnas Perempuan setiap tahunnya secara konsisten menyelenggarakan kampanye ini untuk terus menyuarakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk perempuan pembela HAM," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan bahwa di tengah dinamika sosial politik yang terus berubah di kawasan ASEAN, perempuan pembela HAM berhadapan dengan kekerasan sistemik.

"Kita tahu bahwa di banyak tempat, mereka menghadapi ancaman, kriminalisasi, bahkan stigma sosial yang menyulitkan kerja-kerja mereka. Namun, di balik semua tantangan tersebut ada solidaritas yang terus tumbuh, yang menjadi kekuatan utama untuk bertahan dan berjuang," kata Andy Yentriyani.

Di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat ada sebanyak 89 kasus perempuan pembela HAM terjadi sepanjang tahun 2019 - 2023.

Berdasarkan data tersebut, serangan terbanyak dialami perempuan pembela HAM pada kelompok isu kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah 71 kasus.

Sementara pada urutan kedua, serangan terbanyak dialami oleh perempuan pembela HAM pada isu lingkungan dan sumber daya alam (SDA) dengan jumlah delapan kasus.

Di urutan ketiga dengan jumlah masing-masing dua kasus, dialami perempuan pembela HAM pada kelompok isu Papua, jurnalis, serta isu minoritas gender dan seksualitas.

"Kita menyadari bahwa ancaman terhadap perempuan pembela HAM berasal dari aktor negara maupun non-negara. Dalam situasi ini, pengakuan terhadap keberanian mereka harus disertai dengan upaya kolektif untuk melindungi mereka," kata Andy Yentriyani.

Komnas Perempuan terus mendesak pemerintah untuk memperkuat pelindungan hukum dan memastikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan pembela HAM.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif mengatakan bahwa kekerasan masih kerap terjadi pada pembela HAM karena belum adanya payung hukum yang melindungi mereka.

"Kekerasan aparat terhadap pembela HAM, aktivis perempuan, aktivis lingkungan itu selalu ada, apalagi jika secara kebijakan belum ada perlindungan hukum bagi pembela HAM," kata Laode M. Syarif dalam acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Pembela HAM: Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN", di Jakarta, Kamis.

Menurut Laode M Syarif, perlindungan terhadap pembela HAM, khususnya perempuan pembela HAM, masih rendah.

"Masih banyak orang yang dikriminalisasi, padahal mereka hanya memperjuangkan kehidupan-kehidupan mereka. Walaupun undang-undang menjamin, tapi implementasinya masih terlalu jauh," kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. Ia mengatakan ancaman atau bahkan serangan terhadap perempuan pembela HAM dari aktor negara dan non-negara menunjukkan keberadaan perempuan pembela HAM yang belum diakui.

Padahal semestinya negara mengakui eksistensi dan melindungi kerja-kerja advokasi perempuan pembela HAM dengan memberikan regulasi pelindungan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

"Ancaman terhadap perempuan pembela HAM yang berasal dari aktor negara maupun non-negara ini terjadi dalam berbagai ruang, sehingga penting mengakui keberanian dan juga kegigihan perempuan pembela HAM dengan disertai upaya kolektif untuk mendukung dan memberikan perlindungan yang lebih baik," ujar Andy Yentriyani.

Diskusi publik ini bertujuan untuk memetakan hambatan dan tantangan dalam advokasi kerja-kerja perempuan pembela HAM, sekaligus ingin memetakan solidaritas dan upaya-upaya yang bisa dibangun oleh para perempuan pembela HAM di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif mengatakan bahwa kekerasan masih kerap terjadi pada pembela HAM karena regulasi pelindungan pembela HAM yang belum optimal.

"Kekerasan aparat terhadap pembela HAM, aktivis perempuan, aktivis lingkungan itu selalu ada, apalagi jika secara kebijakan belum ada perlindungan hukum bagi pembela HAM," kata Laode M. Syarif dalam acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Pembela HAM: Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN", di Jakarta, Kamis.

Menurut Laode M Syarif, perlindungan terhadap pembela HAM, khususnya perempuan pembela HAM, masih rendah.

"Masih banyak orang yang dikriminalisasi, padahal mereka hanya memperjuangkan kehidupan-kehidupan mereka. Walaupun undang-undang menjamin, tapi implementasinya masih terlalu jauh," kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. Ia mengatakan ancaman atau bahkan serangan terhadap perempuan pembela HAM dari aktor negara dan non-negara menunjukkan keberadaan perempuan pembela HAM yang belum diakui.

Padahal semestinya negara mengakui eksistensi dan melindungi kerja-kerja advokasi perempuan pembela HAM dengan memberikan regulasi pelindungan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

"Ancaman terhadap perempuan pembela HAM yang berasal dari aktor negara maupun non-negara ini terjadi dalam berbagai ruang, sehingga penting mengakui keberanian dan juga kegigihan perempuan pembela HAM dengan disertai upaya kolektif untuk mendukung dan memberikan perlindungan yang lebih baik," ujar Andy Yentriyani.

Diskusi publik ini bertujuan untuk memetakan hambatan dan tantangan dalam advokasi kerja-kerja perempuan pembela HAM, sekaligus ingin memetakan solidaritas dan upaya-upaya yang bisa dibangun oleh para perempuan pembela HAM di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyayangkan masih adanya stigma terhadap perempuan yang bekerja membela hak asasi manusia.

"Ada semacam stigma terhadap perempuan pembela HAM yang tidak dikenakan pada laki-laki pembela HAM," kata Anggota Komnas Perempuan Theresia Iswarini dalam acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Pembela HAM: Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN", di Jakarta, Kamis.

Pihaknya mencontohkan adanya anggapan perempuan seharusnya bekerja di rumah saja, sehingga perempuan pembela HAM dianggap bukan perempuan baik-baik karena mereka bekerja di luar rumah.

"Padahal perempuan pembela HAM di desa seringkali dia melakukan pertemuan dengan komunitas, mendatangi pelosok. Perempuan yang sering keluar rumah dianggap bukan perempuan baik," kata Theresia Iswarini.

Dia menambahkan, dalam melakukan kerja-kerja membela HAM, baik perempuan dan laki-laki kerap mendapatkan kekerasan maupun intimidasi.

Namun bedanya, perempuan pembela HAM juga mendapatkan kekerasan seksual, selain kekerasan fisik.

"Ada keunikan serangan terhadap perempuan pembela HAM dibanding laki-laki pembela HAM. Mereka sama-sama dapat kekerasan fisik, tapi laki-laki tidak mendapat serangan seksual. Perempuan dapat serangan seksual, atau serangan terhadap identitas gendernya sebagai perempuan," kata Theresia Iswarini.

Terkait hal ini, Komnas Perempuan memandang perlunya perlindungan terhadap kerja-kerja perempuan pembela HAM.

"Berharap ke depan kita makin memperkuat perempuan pembela HAM, mengingat di Indonesia sendiri kebijakan untuk perlindungan perempuan pembela HAM itu masih belum kuat," kata dia.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang melindungi keberadaan perempuan pembela HAM.*

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Misalnya ada kegiatan seperti ini, kita cek apakah akan ada serangan kepada kelompok perempuan pembela HAM, serangannya seperti apa?

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang perlunya perlindungan terhadap perempuan pembela HAM.

"Kami berharap ke depan makin memperkuat perempuan pembela HAM, mengingat di Indonesia sendiri kebijakan untuk perlindungan perempuan pembela HAM masih belum kuat," kata anggota Komnas Perempuan Theresia Iswarini dalam acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Pembela HAM: Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN", di Jakarta, Kamis.

Hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang melindungi keberadaan perempuan pembela HAM.

"Sampai sekarang, khusus untuk perempuan pembela HAM belum ada. Seringkali perempuan yang bekerja dalam isu HAM itu seperti dianggap bagian dari risiko. Padahal dia seharusnya dilindungi," kata Theresia Iswarini.

Oleh karena itu, perempuan pembela HAM biasanya akan melakukan upaya mandiri untuk perlindungan.

Upaya mandiri itu bisa dilakukan secara individu, maupun organisasi.

"Misalnya ada kegiatan seperti ini, kita cek apakah akan ada serangan kepada kelompok perempuan pembela HAM, serangannya seperti apa? Lalu apa yang kita bisa lakukan bersama. Biasanya ini terjadi pada pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan," kata dia.

Diskusi publik ini bertujuan untuk memetakan hambatan dan tantangan dalam advokasi kerja-kerja perempuan pembela HAM, sekaligus ingin memetakan solidaritas dan upaya-upaya yang bisa dibangun oleh para perempuan pembela HAM di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.*

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Tanggal 7 September merupakan peringatan Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional. Penetapan hari ini berkaitan dengan peristiwa wafatnya aktivis HAM Indonesia, Munir.

Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional bertujuan untuk memperjuangkan perlindungan HAM bagi pembela hak asasi manusia. Dilansir situs Komnas HAM, pembela HAM atau yang disebut Human Rights Defender sampai saat ini masih sering mengalami berbagai kekerasan dan kriminalisasi.

Berikut serba-serbi Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional.

Asal-usul Hari Perlindungan Pembela HAM

Pada 7 September 2021, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam sidang paripurna menetapkan tanggal 7 September sebagai Hari Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional. Di tanggal yang sama, Komnas HAM dalam sidang paripurna juga mengesahkan Standar Norma Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM.

"Kami sudah menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan ini menjadi hari nasional," kata Komisioner Mediasi Komnas HAM, Hairansyah, Selasa (7/9/2021).

Menurut Komnas HAM, keberadaan pembela HAM sangat penting dalam pemajuan, pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Semangat dan ide perlindungan pembela HAM harus tetap dijaga dan dirawat agar keadilan dan kesejahteraan berbasis HAM terwujud di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Komnas HAM bersama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Konferensi Pers Peringatan Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia pada Selasa, 7 September 2021.

Pembela HAM dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sudah secara nyata berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pemajuan HAM. Oleh karena itu, harus ada perlindungan dan pemulihan bagi para pembela HAM.

"Para pembela HAM berkontribusi dalam bentuk pendampingan korban, pemberdayaan dan pengorganisasian komunitas, peningkatan kesadaran publik dan kampanye HAM, peliputan, pemantauan dan dokumentasi berbagai macam peristiwa pelanggaran HAM, perlindungan saksi atau korban pelanggaran HAM, bahkan melakukan perubahan hukum dan kebijakan, serta berbagai bentuk kontribusi pemajuan HAM yang lainnya," lanjut Hairansyah.

Berikut beberapa rekomendasi dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK yang mendesak perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif bagi para pembela HAM.

• DPR RI untuk segera melakukan perubahan berbagai kebijakan dalam berbagai bentuk yang berpotensi menjadi ancaman bagi kerja-kerja yang dilakukan oleh pembela HAM (UU ITE/UU Minerba/UU Cipta Kerja), serta merevisi UU HAM yang memperkuat peran dan fungsi lembaga negara independen untuk mendorong ruang perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif terhadap pembela HAM dan perempuan pembela HAM;
• Kementerian LHK untuk segera menetapkan permen anti SLAP terkait dengan implementasi Pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup;
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk turut membangun sistem perlindungan melalui rumah-rumah aman bagi PPHAM yang mengalami kekerasan/serangan;
• Aparat Penegak Hukum untuk memperhatikan penerapan Pasal 10 UU No 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta mensosialisasikan Pasal tersebut secara masif terutama kepada Aparat Penegak Hukum dan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Selain itu menggunakan mekanisme berbasis HAM dalam penanganan kasus Pembela HAM dan tidak mudah menerapkan pemidanaan untuk mengkriminalisasi mereka;
• Media (offline dan online) untuk lebih intensif dalam mempublikasikan persoalan Pembela HAM demi memperkuat pemahaman publik.

Simak juga Video 'Komnas HAM: 7 September Jadi Hari Perlindungan Pembela HAM':

[Gambas:Video 20detik]