Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira bicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada peringatan Hari HAM sedunia hari ini, 10 Desember. Andreas mengatakan bangsa dan negara yang berbudaya tinggi dan menjadi negara maju adalah negara yang menghormati HAM.

Oleh karena itu, pemahaman, perlindungan, dan peningkatan kualitas penghormatan terhadap HAM merupakan kunci untuk membangun peradaban bangsa dan negara yang berbudaya menjadi negara maju.

"Indonesia sebagai negara dengan tingkat keragaman suku, budaya, agama, bahasa yang tinggi perlu memberikan porsi perhatian yang lebih tinggi terhadap HAM," kata Andreas dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

Andreas menjelaskan sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, secara tegas dan jelas menempatkan aspek HAM sebagai salah satu pilar dasar negara Indonesia.

Wakil rakyat dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mengatakan ketika Indonesia mencanangkan menuju 100 tahun kemerdekaan, di mana negara ini akan memasuki fase Indonesia Emas, maka aspek pembangunan HAM harus menjadi pilar yang menopang kemajuan peradaban Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya. Keragaman dipandang sebagai anugerah Tuhan dan dijaga sebagian kekayaan dan kekuatan bangsa.

"Yang melihat keragaman sebagai anugerah dari Tuhan dan merawat serta mengembangkannya sebagai modal kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia," kata Andreas.

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut tak memiliki program 100 hari kerja pertama setelah dilantik menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih di bawah kepresidenan Prabowo Subianto.

Ia mengaku tak hanya menyiapkan program-program untuk 100 hari, melainkan selama lima tahun ke depan.

"Kami tidak punya program 100 hari, kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," kata Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII, Jakarta, Jakarta, Kamis (31/10).

Pigai menyebut jika program 100 hari pertama itu meliputi tata laksana, revitalisasi organisasi, pembangunan organisasi, dan pengisian staf, maka ia telah merampungkan itu dengan waktu yang lebih cepat.

"Maka saya sudah selesai 7 hari nanti kalau 100 hari setelah itu 101 diam semua Pak enggak ada yang kerja," ucapnya.

Ia pun menyatakan menyiapkan program lima tahun ke depan akan lebih baik ketimbang hanya fokus pada 100 hari pertama.

Pigai menyebut siap bekerja dengan maksimal dalam kapasitasnya sebagai Menteri HAM.

Ia menegaskan akan terus memastikan seluruh kebijakan pemerintah akan selalu berjalan di atas koridor HAM.

Pigai menekankan Kementerian HAM ke depan akan berfokus dalam melaksanakan pembangunan HAM di Indonesia.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bakal memastikan seluruh kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto berjalan di atas koridor HAM. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR, Jakarta, Kamis (31/10).

"Kami harus ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor HAM," kata Pigai.

Pigai menekankan Kementerian HAM akan berfokus dalam pelaksanaan pembangunan HAM di Indonesia.

Ia menjelaskan hal itu berbeda dengan tugas pokok dan fungsi yang dipegang Komnas HAM selaku pengawas penegakan HAM di Indonesia.

"Salah satu contoh-contoh yang ingin saya sampaikan, kami terima aduan kasus, tidak mungkin kementerian akan melakukan proses. Karena kami tidak akan bisa mendatangi peradilan," ujar dia.

Ia menegaskan Kementerian HAM merupakan lembaga survei eksekutif, sehingga mereka takkan bisa memengaruhi proses peradilan.

"Kemudian ketika ditanya itu Komnas HAM bisa? Dia adalah lembaga quasi judicial yang bisa memberi pertimbangan-pertimbangan di pengadilan," ucap dia.

Pigai juga menyatakan bahwa tak memiliki program 100 hari kerja sebagai Menteri HAM, tapi telah menyiapkan program selama lima tahun ke depan.

Eks komisioner Komnas HAM itu menyebut tata laksana, revitalisasi organisasi, pembangunan organisasi, dan pengisian staf, telah merampungkan itu dalam waktu singkat.

"Saya sudah selesai tujuh hari, nanti kalau 100 hari setelah itu, 101 [hari] diam semua enggak ada yang kerja. Oleh karena itu, saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan rakyat semua," ucapnya.