Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP turut mengurus hak-hak konsumen perumahan. Pihaknya menyiapkan layanan pengaduan yang disertai bantuan hukum untuk masyarakat yang merasa tertipu pengembang.

"Sebentar lagi kita akan launching, kalau di luar negeri itu ada 911 pengaduan kalau ada kejahatan ada apa gitu ya, tabrakan, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Ia berpesan kepada pihaknya agar layanan tersebut memiliki tim verifikasi yang kuat dan menyediakan bantuan mediasi. Lalu, masyarakat yang benar mengalami penipuan dapat melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Saya dapat data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dari Badan Konsumen (BPKN), pengaduan di bidang perumahan itu tinggi sekali. Ya, contohnya apa yang dijanjikan developer, tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Nah itu kita akan tindaklanjuti, karena kita diminta juga membuat pelayanan publik yang baik," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan layanan pengaduan ini bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Masyarakat dapat menyampaikan aduan kapan saja secara tertulis melalui aplikasi.

"Pengaduannya WhatsApp-nya masuk 24 jam. Tapi responnya itu jam kerja," kata Fitrah.

Ia pun menjanjikan layanan pengaduan tersebut akan siap sebelum Lebaran Idul Fitri mendatang.

Sebelumnya, Ara sempat menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan layanan pengaduan yang akan diluncurkan paling lama awal April 2025. Laporan masyarakat soal perumahan akan ditindaklanjuti, diklarifikasi, bahkan dibantu mediasi.

"Kita nanti ada kayak 911. Nanti akhir bulan (Maret) atau awal bulan (April) kita akan luncurkan. Supaya nanti karena kami mendapatkan informasi dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan juga Badan Konsumen (BPKN) pengaduan tentang perumahan itu banyak sekali," ujar Ara saat ditemui di Sekretariat RW 12 Kecamatan Tanah Tinggi, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ia menyebut hal ini sebagai terobosan di bidang pelayanan publik. Layanan tersebut memungkinkan warga untuk mengadu kalau ada pengembang yang tidak menepati janjinya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pria bernama Rifkyman, yang menyuruh pembuat konten di Taman Literasi Blok M, Jakarta Selatan (Jaksel), meminta izin ke Pemuda Pancasila, meminta maaf. Dia mengaku salah atas perbuatannya tersebut.

Video permintaan maaf itu dikirim oleh Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel). Video itu diambil setelah Rifkyman, yang memakai kaus hitam, diklarifikasi oleh pihak kepolisian. Dalam video tersebut, Rifkyman mengaku sebagai anggota Pemuda Pancasila ranting Melawai.

"Saya dari anggota Pemuda Pancasila ranting Melawai meminta maaf atas video saya yang viral di media sosial, disebut pembuatan konten di Taman Literasi Blok M, di mana dalam video tersebut saya menyebutkan apabila membuat konten di taman literasi Blok M harus memperoleh izin dari Pemuda Pancasila," ucap Rifkyman, dalam pernyataan maafnya, Senin (13/1/2025).

Menurutnya, seharusnya pembuat konten meminta izin kepada pengelola Taman Literasi, bukan kepada Pemuda Pancasila.

"Seharusnya yang berhak memberi izin adalah pengelola Taman Literasi Blok M dan pihak pengelola tersebut. Bukan dari Pemuda Pancasila. Demikian klarifikasi ini saya sampaikan," ujarnya.

Pernyataan Pengelola Taman Literasi

PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ), selaku pengelola Taman Literasi Martha C Tiahahu, buka suara soal kabar viral ngonten harus izin terlebih dahulu. Dalam pengelolaan operasional Taman Literasi, PT ITJ menegaskan tidak terafiliasi dengan lembaga ataupun organisasi mana pun.

"Oleh karena itu, jika Teman Taman mendapatkan informasi/aduan mengenai adanya pihak tertentu yang mengatasnamakan pengelola Taman Literasi Martha C Tiahahu ketika melakukan kegiatan/aktivasi di sekitar area Taman Literasi, mohon dapat menyampaikan laporannya dengan format: nama, kronologi kejadian (hari, tanggal, lokasi, dan keterangan), dokumentasi foto atau video kejadian/pelaku," kata VP Corporate Secretary, Legal & Strategy PT Integrasi Transit Jakarta, Teuku Firmansyah.

"Sampaikan laporanmu melalui kanal resmi PT ITJ, yaitu e-mail corsec@itj-mrtjakarta.co.id atau laporkan pada Security dengan tanda pengenal yang berada di area Taman Literasi," lanjut Teuku.

PT ITJ menegaskan komitmennya terbuka bagi siapa pun yang ingin berkolaborasi dengan Taman Literasi. PT ITJ mengatakan warga bisa mengirimkan surat keterangan dan proposal kegiatan melalui kanal resmi PT ITJ: e-mail corsec@itj-mrtjakarta.co.id atau juga melalui media sosial Taman Literasi.

"Mari bantu kami, bersama menjaga kenyamanan dan keamanan Ruang Publik yang telah memberikan banyak kebaikan dan berdampak positif bagi masyarakat," kata Teuku.

Simak juga Video 'Anies soal Wacana Bentuk Ormas: Begitu Ada Kabar Diumumkan':

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial (KY) menerima aduan tim kuasa hukum dari Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, yang menjadi tersangka dalam kasus importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015–2016.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY), Joko Sasmito, membeberkan ada dua poin utama yang disampaikan oleh tim kuasa hukum tersangka kepada lembaga tersebut dan dua hal itu menjadi bagian dari wewenang KY untuk menindaklanjutinya.

"Dasar aduan yang pertama tentang pada waktu pak Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka, menurut tim penasihat hukum tersangka tidak diberikan kesempatan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya, padahal menurut mereka, kliennya adalah orang yang mampu untuk memilih penasihat hukumnya sendiri tanpa harus ditunjuk Kejagung," kata Joko usai menerima audiensi tim kuasa hukum Tom Lembong di Kantor KY, Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut dia membeberkan, dasar kedua yakni menyangkut penyidik Kejagung yang menetapkan status tersangka kepada Tom Lembong, tidak didasarkan dua alat bukti.

Dengan dua hal itu, lanjut dia, kuasa hukum tersangka menilai hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel), Tumpanuli Marbun, telah keliru serta tidak sesuai dengan undang-undang dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara praperadilan yang diajukan tersangka, sehingga diduga telah melanggar kode etik.

Oleh karena itu, mereka (tim kuasa hukum) mengadu dan meminta kepada Komisi Yudisial untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim praperadilan.

Joko menambahkan, aduan kedua menyangkut permohonan tim kuasa hukum yang meminta KY untuk memantau secara aktif proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang akan dijalani oleh tersangka.

"Karena menurut penilaian kami itu merupakan kewenangan dari KY, maka kami meminta kuasa hukum membuat laporan detail tentang dugaan pelanggaran kode etik terkait aduan pertama, serta kami juga akan memantau proses persidangan tersebut," ujar dia.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali menutup layanan aduan kasus hukum untuk sementara, kecuali darurat, mulai 25 November 2024 hingga 6 Desember 2024. Penutupan layanan aduan hukum dilakukan karena LBH Bali pindah kantor.

"Untuk situasi darurat, masih bisa. (Kasus atau aduan) yang darurat dan mengancam keselamatan jiwa, tetap akan kami respons," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Rezky Pratiwi, saat dihubungi detikBali, Sabtu (23/11/2023).

Bagi masyarakat yang meminta pendampingan hukum atas kasus yang bersifat darurat, dapat mendaftar secara daring atau online. Masyarakat dapat menyampaikan aduan darurat dengan mengisi formulir online yang disediakan di akun media sosial (medsos) resmi LBH Bali.

"Di Instagram LBH Bali ada formulir online yang bisa diisi pengaduan yang sifatnya darurat," terang Rezky.

LBH Bali berpindah kantor dari Jalan Plawa Nomor 57, Denpasar ke Jalan Intan LC, Denpasar. Lokasi kantor barunya tidak jauh dari kantor lama, hanya sekitar 10 menit.

Selama proses perpindahan ke kantor baru itu, LBH Bali akan fokus menyelesaikan aduan kasus hukum yang sudah diterima dan ditangani sejak awal 2024. Ada sebanyak 160 kasus hukum yang ditangani LBH Bali sepanjang 2024.

"Penanganan kasus yang sudah diterima LBH Bali dan berjalan, itu tetap kami lakukan dan agendanya cukup banyak. Maka, kami akan fokus pada advokasi dan penanganan kasus itu dahulu," jelas Rezky.

Perkara hukum yang ditangani LBH Bali sepanjang 2024 didominasi kasus perburuhan, yakni penanganan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap karyawan. Salah satunya kasus hukum 200 pekerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang yang mendapat pendampingan hukum LBH Bali.

Kemudian, penanganan dan pendampingan lain didominasi kasus kekerasan pada perempuan. Antara lain, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual. Lalu, ada juga kasus yang menimpa kelompok masyarakat yang terdampak pembangunan infrastruktur dan industri di Kecamatan Kintamani, Bangli, serta Celukan Bawang.

Video Detik-detik Tabrakan Maut di Pasar Galiran Klungkung

Video Detik-detik Tabrakan Maut di Pasar Galiran Klungkung

Dengan demikian, pemerintah akan mampu membangun sistem pelayanan publik yang benar-benar inklusif, partisipatif, dan memenuhi ekspektasi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dam Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta semua lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk menjadikan pengaduan masyarakat sebagai sumber evaluasi dan motivasi dalam meningkatkan layanan.

Dia menegaskan bahwa pengaduan yang datang dari masyarakat harus diolah dengan baik, dan dijadikan landasan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

"Dengan demikian, pemerintah akan mampu membangun sistem pelayanan publik yang benar-benar inklusif, partisipatif, dan memenuhi ekspektasi masyarakat," ujar Yusril dalam acara Penganugerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan Ombudsman RI di Jakarta, Kamis.

Dalam upaya meningkatkan kualitas penilaian kepatuhan di masa mendatang, Menko menekankan bahwa sangat penting memasukkan faktor kasus korupsi sebagai salah satu variabel dalam penilaian kepatuhan.

Kasus korupsi, kata dia, walaupun dilakukan segelintir individu, sering kali meninggalkan dampak yang luas dan mendalam terhadap kepercayaan publik dan institusi secara keseluruhan.

Yusril juga menyarankan kepada Ombudsman RI untuk memasukkan aspek integritas dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dia berharap penilaian yang mempertimbangkan aspek integritas, termasuk pencegahan dan penanganan korupsi, dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemberi layanan publik untuk memperkuat budaya integritas di setiap lini institusi.

"Dengan demikian pelayanan publik akan memiliki landasan moral dan etika yang kuat, tidak hanya unggul dalam kualitas, tetapi juga dalam kejujuran dan akuntabilitas," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengungkapkan meski dari tahun 2021 ke 2024 terdapat peningkatan signifikan penyelenggara pelayanan publik kategori zona hijau, masih ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pelayanan publik.

"Kita masih harus bekerja keras untuk memastikan tidak ada pelayanan publik yang masuk ke zona merah," tutur Najih dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu untuk mewujudkan hal tersebut, dia menilai perlu adanya kolaborasi berkelanjutan dan kesadaran tinggi dari seluruh pemangku kepentingan pelayanan.

Adapun dalam acara tersebut, Ombudsman RI memberikan penghargaan tingkat kementerian, tingkat lembaga, tingkat provinsi, serta tingkat kabupaten dan kota.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bakal memastikan seluruh kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto berjalan di atas koridor HAM. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR, Jakarta, Kamis (31/10).

"Kami harus ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor HAM," kata Pigai.

Pigai menekankan Kementerian HAM akan berfokus dalam pelaksanaan pembangunan HAM di Indonesia.

Ia menjelaskan hal itu berbeda dengan tugas pokok dan fungsi yang dipegang Komnas HAM selaku pengawas penegakan HAM di Indonesia.

"Salah satu contoh-contoh yang ingin saya sampaikan, kami terima aduan kasus, tidak mungkin kementerian akan melakukan proses. Karena kami tidak akan bisa mendatangi peradilan," ujar dia.

Ia menegaskan Kementerian HAM merupakan lembaga survei eksekutif, sehingga mereka takkan bisa memengaruhi proses peradilan.

"Kemudian ketika ditanya itu Komnas HAM bisa? Dia adalah lembaga quasi judicial yang bisa memberi pertimbangan-pertimbangan di pengadilan," ucap dia.

Pigai juga menyatakan bahwa tak memiliki program 100 hari kerja sebagai Menteri HAM, tapi telah menyiapkan program selama lima tahun ke depan.

Eks komisioner Komnas HAM itu menyebut tata laksana, revitalisasi organisasi, pembangunan organisasi, dan pengisian staf, telah merampungkan itu dalam waktu singkat.

"Saya sudah selesai tujuh hari, nanti kalau 100 hari setelah itu, 101 [hari] diam semua enggak ada yang kerja. Oleh karena itu, saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan rakyat semua," ucapnya.