Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa rencana pemulangan Reynhard Sinaga hingga Hambali tak jadi prioritas pemerintah. Dia mengatakan ada kasus lain yang perlu ditangani, seperti penanganan 54 WNI yang akan dihukum mati.

Hal itu dikatakan Yusril dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (11/2/2025). Yusril menjawab pertanyaan anggota Komisi I DPR, Sarifah Ainun Jariyah.

"Terkait kasus RG. Saya harap nanti kasus RG ini. Saya sudah mendengar bahwa ini tidak menjadi prioritas dari pemerintah dan semoga itu benar. Reynhard Sinaga, jadi saya harap kasus ini tidak, saya harap kasus ini tidak usah menjadi prioritas pemerintah," kata Sarifah.

Yusril pun menjawab memang ada banyak kasus lain yang perlu ditangani, salah satunya WNI yang akan dipidana mati di Malaysia hingga Arab Saudi. Dia juga mengatakan telah membahas hal tersebut dengan Arab Saudi.

"Jadi lebih banyak kasus lain yang perlu ditangani seperti ada sekitar 54 WNI yang dipidana mati di Malaysia juga di Arab Saudi dan kami mulai membahas masalah ini dengan Arab Saudi," kata Yusril.

"Pembicaraan sudah dimulai dan juga terkait kementerian lain yang menangani pekerja migran juga Kemenlu yang concern terhadap perlindungan WNI," tambahnya.

Yusril menegaskan kasus keduanya tidak jadi prioritas karena masalahnya cukup rumit. Selain itu, dia mempertimbangkan pandangan masyarakat.

"Kita mempertimbangkan pandangan masyarakat terhadap kedua orang ini, kami sampai pada kesimpulan, kami pelajari, kami concern soal itu, karena menjadi tanggung jawab negara," tuturnya.

Sebelumnya, Yusril mengatakan pemulangan pelaku bom Bali 2002, Hambali, dan kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, bukan prioritas. Dia mengatakan pemerintah memprioritaskan membantu para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dijatuhi hukuman mati.

Yusril mengatakan Reynhard baru bisa mengajukan keluar dari penjara setelah menjalani hukuman sekitar 40 tahun. Dia mengatakan hal itu membuat pemulangan Reynhard bukan prioritas.

"Jadi tidak menjadi suatu prioritas yang perlu kita selesaikan. Seperti halnya kasus-kasus yang lain yang mungkin perlu kita selesaikan ya," ujar Yusril.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) memulai diskusi awal soal wacana pemulangan predator seks Reynhard Sinaga yang dipenjara di Inggris. Upaya pemulangan itu berawal dari permintaan keluarga Reynhard.

"(Permintaan) keluarga. Mungkin lebih baik nanti anda sesekali anda wawancarai keluarganya. Ya selama ini kan belum terungkap," kata Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Yusril mengatakan keluarga Reynhard telah menemui pihaknya dan menyampaikan permintaan pemulangan tersebut. Namun, dia mengatakan pihaknya masih mempelajari dan mendalami kasus Reynhard.

"Belum lama ini juga keluarga dari yang bersangkutan itu sudah datang ke kementerian koordinator kami, dan kami mendengar juga pertimbangan, permintaan dari pihak keluarganya. Jadi itu sedang kami koordinasikan dan kami pelajari," ujarnya.

Yusril memaklumi berbagai respons masyarakat terkait wacana pemulangan Reynhard. Namun, dia mengatakan pihaknya bertindak sesuai peran dan atas nama negara.

"Kami menyadari tanggapan orang awam terhadap pembahasan Reynhard itu dikembalikan ke Indonesia. Ada yang mengatakannya 'Dia itu kan predator, ngapain dibawa pulang ke sini'. Kalau orang awam bicara begitu," jelas Yusril.

"Tapi kalau orang itu disuruh jadi pejabat, dia akan berpikir seperti saya. Kita ini bertindak atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Ya kalau pribadi bisa saja dia nggak suka, dia kesel. Tapi sebagai negara, betapapun warga negara Indonesia itu salah, melakukan kesalahan dengan negara lain. Negara kita itu berkewajiban untuk melakukan pembelaan secara proporsional terhadapnya," sambungnya.

Dia mengatakan pemerintah masih mendalami banyak hal mengenai upaya pemulangan. Terutama, katanya, soal mekanisme hukum di Inggris.

"Jadi dengan Inggris ini masih banyak hal yang harus kita dalami. Karena kita tidak mengerti prosedur hukum Inggris dan Inggris pun sama tidak mengerti prosedur hukum Indonesia. Bahkan kasus Reynhard Sinaga itu orang yang diadili dan dihukum yang paling berat dalam sejarah hukum Inggris dan dia orang Indonesia, kalau kita biarin kan kita sebagai negara kan nggak enak juga. Jadi kita juga harus bertanggung jawab terhadap kasus ini," ujarnya.

Sebagai informasi, Reynhard dihukum penjara seumur hidup karena menjadi predator seksual. Hakim Suzanne Goddard menggambarkan Reynhard sebagai "predator seksual jahat" yang memangsa pria-pria muda yang mabuk pada malam hari. Reynhard diduga menggunakan obat penenang untuk membuat korbannya tidak sadar sebelum merekam serangan. Kebanyakan tidak tahu apa-apa tentang serangan itu. Dia ditangkap hanya ketika satu korban terbangun.

Pada Desember tahun 2020, Mahkamah Banding Inggris menetapkan hukuman seumur hidup terhadap Reynhard Sinaga diperberat dengan minimum 40 tahun sebelum dapat mengajukan permintaan pembebasan. Hukuman ini lebih berat dibanding pengadilan pertama.

Pada pengadilan pertama, Reynhard dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan waktu minimum 30 tahun sebelum dapat mengajukan permohonan bebas. Di tingkat banding, waktu minimum itu ditambah menjadi 40 tahun.

Mahkamah Banding menyebut para hakim sepakat bahwa hukuman seumur hidup total "tidak tertutup" pada kasus pembunuhan berat saja. Jaksa mengatakan tambahan hukuman menjadi 40 tahun baru dapat mengajukan permohonan bebas adalah yang terberat menyangkut kasus bukan pembunuhan.

Hukuman ini diperberat karena jumlah korban bertambah 23 orang. Awalnya, korban Reynhard berjumlah 195 orang, kini menjadi 206 orang.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan rencana amnesti tahanan politik di Papua bukan untuk tahanan yang bersenjata. Amnesti akan diberikan bagi mereka yang ditahan karena perbedaan pendapat hingga ideologi.

"Karena dia beda ideologi menggunakan atribut-atribut yang bertentangan dengan negara itu akan diberikan amnesti. Tapi bukan untuk yang bersenjata," kata Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pertimbangannya, kata dia, karena tidak ada jaminan jika pihak yang bersenjata telah diberi amnesti maka akan kembali melakukan aksinya. Hal itu, katanya, bukanlah bentuk diskriminasi.

"Pertimbangan bukan untuk yang bersenjata, tidak ada diskriminasi, bisa. Tapi siapa yang bisa memastikan setelah kita kasih amnesti mereka tidak lakukan aksi lagi," sebutnya.

"Bisa saja memegang senjata membunuh orang kemudian masuk penjara, setelah kita kasih amnesti keluar dia panas lagi. Orang yang biasa membunuh, membunuh manusia adalah hal yang biasa," tambah dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berbicara soal rencana pemberian amnesti kepada 44 ribu napi tidak termasuk orang terlibat kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Yusril mengatakan rencana pemberian amnesti kepada kelompok separatis di Papua masih dalam tahap kajian.

"Betul apa yang dikatakan Pak Supratman (Menteri Hukum Supratman Andi Agtas) bahwa di antara 44 ribu napi yang akan diusulkan kepada Presiden untuk mendapat amnesti itu tidak ada mereka yang dipidana karena terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua," kata Yusril kepada wartawan, Kamis (30/1).

Yusril menyampaikan bahwa rencana pemberian amnesti kepada 44 ribu napi telah dibahas pemerintah dalam dua bulan terakhir. Dia menyerahkan keputusan terkait rencana amnesti itu kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Daftar nama 44 ribu itu telah dibahas sejak dua bulan yang lalu dan telah disepakati untuk diajukan amnestinya kepada Presiden untuk diambil keputusan akhir," ujar dia.

Yusril menerangkan, rencana amnesti kepada kelompok separatis di Papua masih dikaji. Dia mengungkit sejarah pemerintah pernah memberikan amnesti kepada kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Yusril lantas kembali menegaskan ihwal amnesti ke KKB Papua masih belum diputuskan. "Belum ada keputusan mengenai hal itu. Dan memang dapat dipastikan nama-nama mereka yang dipidana dan diusulkan untuk diberikan amnesti di antara yang 44 ribu itu tidak ada mereka yang dipidana karena terlibat KKB," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemerintah tengah membahas jadwal pelantikan kepala daerah. Yusril mengungkap rencana pemerintah agar kepala daerah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dilantik lebih dulu.

"Nah, pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di... bagaimana, apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Yusril menuturkan saat ini pemerintah tengah melihat lagi putusan MK yang sudah ada. Selain itu, kata dia, pemerintah berencana membahas wacana beda jadwal pelantikan kepala daerah ini dengan DPR.

"Dan itu kita lihat ada dua putusan dari MK yang memang perlu mendapatkan klarifikasi dari MK dan pemerintah juga akan membicarakan dengan DPR nantinya. Hanya itu saja yang dibahas," ujarnya.

Pihaknya juga akan membahas secara teknis terkait ini dengan Mendagri Tito Karnavian dan MK. Dia berharap ada titik terang terkait implementasi beda jadwal pelantikan sehingga tak ada kendala nantinya.

"Yang kami bicarakan dengan Mensesneg dan kita carikan jalan keluarnya dan ada kemungkinan saya sendiri akan konsultasi sendiri dengan Pak Mendagri dan MK bagaimana kita bisa memecahkan masalah teknis ini supaya tidak ada masalah di lapangan," lanjut dia.

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyambangi Istana Merdeka, Jakarta. Setelah menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Yusril menyebutkan pemerintah tengah membahas pertimbangan kepala daerah yang tidak bersengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) agar dilantik lebih dulu.

"Nah, pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril kepada wartawan di Istana Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Yusril mengatakan pemerintah tengah melihat lagi putusan MK yang sudah ada. Selain itu, menurut dia, pemerintah berencana membicarakan wacana beda jadwal pelantikan kepala daerah ini dengan DPR.

"Dan itu kita lihat ada dua putusan dari MK yang memang perlu mendapatkan klarifikasi dari MK dan pemerintah juga akan membicarakan dengan DPR nantinya. Hanya itu aja yang dibahas," ujarnya.

Yusril menyebutkan pihaknya juga akan membahas secara teknis terkait ini dengan Mendagri Tito Karnavian dan MK. Dia berharap tidak ada permasalahan saat implementasi di lapangan ke depannya.

"Yang kami bicarakan dengan Mensesneg dan kita carikan jalan keluarnya dan ada kemungkinan saya sendiri akan konsultasi sendiri dengan Pak Mendagri dan MK bagaimana kita bisa memecahkan masalah teknis ini supaya tidak ada masalah di lapangan," lanjut dia.

Diketahui, berdasarkan PMK Nomor 14 Tahun 2024, pembacaan putusan sengketa hasil pilkada dilakukan pada 7-11 Maret 2025. Kemudian, penyerahan salinan putusan pada 7-13 Maret 2025.

Sidang perselisihan hasil pilkada telah dimulai pada Kamis, 9 Januari lalu. Ada 310 perkara yang diregistrasi.

Simak juga Video 'Pemerintah Bakal Data Napi Eks Jemaah Islamiyah yang Bisa Ajukan Grasi':

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf merespons Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, yang menilai tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres setelahpresidential threshold 20 persen dihapus. Dede Yusuf menganggap itu sebagai masukan.

"Semua akan dijadikan masukan yang baik. Nanti dirumuskan di panja RUU saja, dengan harmonisasi akhir bersama MK," kata Dede Yusuf saat dihubungi, Sabtu (4/1/2025).

Dede meyakini akan ada banyak ide dan gagasan untuk membatasi jumlah capres. Dia menyebut proses revisi UU Pemilu masih panjang.

"Karena pasti akan banyak konsep dan gagasan, proses masih panjang paling tidak ada setahun ini untuk melakukan kolaborasi ide," ucap dia.

Pernyataan Yusril

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) meminta ada aturan atau rekayasa sehingga calon presiden dan wakil presiden yang diajukan partai politik tidak terlalu banyak buntut dihapusnya presidential threshold 20 persen. Yusril Ihza Mahendra menilai tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres.

"Kalau membaca pertimbangan hukum dan diktum putusan, tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres, karena hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, akan mengembalikan presidential threshold yang justru sudah dibatalkan oleh MK," kata Yusril saat dihubungi, Jumat (3/1/2025).

Dia mengatakan putusan MK membuat setiap parpol berhak mengusung calon presiden. Selain itu, Yusril menyebut MK juga tetap mempersilakan jika parpol mau berkoalisi mencalonkan presiden-wakil presiden.

"MK tegas menyatakan setiap parpol peserta pemilu berhak mencalonkan capres. Kalau mereka mau bergabung mencalonkan seseorang, silakan bergabung," ucapnya.

Dia menggarisbawahi panduan MK agar gabungan parpol jangan sampai mendominasi pilpres. Menurutnya, hal itulah yang harusnya dibatasi.

"Panduan MK justru memberikan arahan agar, jika parpol-parpol bergabung mencalonkan capres-cawapres, agar jangan sampai mendominasi. Di sinilah pembatasan itu perlu sampai maksimum berapa persen dari total parpol peserta pemilu bisa bergabung mencalonkan seseorang capres. Ini yang perlu dirumuskan secara hati-hati agar norma UU yang nanti dibuat tidak bertabrakan dengan putusan MK ini," jelasnya.

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bicara soal 'otak Belanda' saat ditanya mengenai efek jera koruptor jika dimaafkan. Yusril mengatakan hukum pidana baru tak lagi banyak bicara soal efek jera.

"Begini ya, pidana baru kita ini kan nggak lagi banyak bicara efek jera. Ini otak kita ini kan Belanda. Jadi Anda ini sebenarnya Belanda ini otaknya. Efek jera itu, makanya ada jera penjara. Penjeraan kan, jadi penjara. Kita itu nggak sebenarnya," kata Yusril di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Yusril mengatakan efek jera tak lagi jadi target utama. Dia mengatakan hukuman yang diberikan agar membuat orang sadar.

"Karena efek jera itu tidak lagi menjadi target utama. Orang dihukum supaya dia sadar. Jadi ada dia itu rehabilitasi supaya dia menyadari perbuatannya. Jadi taubatan nasuhah-lah kira-kira begitu kan," sambungnya.

Yusril mengatakan koruptor akan dimaafkan apabila kerugian negara dikembalikan serta pelakunya dipidanakan. Hal itu merupakan cara agar memberikan efek jera terhadap koruptor. Dia mencontohkan pelaku menjadi koruptor karena mengemban jabatan.

"Kerugian negara dikembalikan, orangnya dipidana begitulah kira-kira. Kenapa? Kan efek jera supaya nggak ngulang lagi. Coba ambil contoh misalnya. Kenapa dia korupsi? Karena dia jadi bupati. Korupsi kan terkait sama jabatan. Kenapa dia disuap? Ya karena dia pejabat," tuturnya.

"Begitu dia dipidana terus 5 tahun misalnya 10 tahun, supaya dia jera tidak mengulanginya. Bagaimana mengulangi? Dia kan hanya bisa melakukan itu kalau dia jadi Bupati. Kalau dia supir ojek masa dia mau disuap? Jadi kan dia juga berpikir seperti itu," tambahnya.

Yusril menyampaikan efek jera yang dilakukan pemerintah saat ini cukup membuat para koruptor kapok. Menurutnya, koruptor tak akan melakukan hal berulang apabila tak menjabat lagi.

"Nah jadi efek jera ada itu kan supaya orang itu kapok melakukan. Tapi bagaimana dia mau melakukan lagi kalau dia bukan bupati lagi? Nah itu. Jadi sebagian besar orang yang melakukan korupsi itu, kecuali suap itu terkait dengan jabatan," jelasnya.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespons ide Presiden Prabowo Subianto akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi. Yusril mengatakan hal itu bisa diberikan dengan amnesti dan abolisi.

"Bahwa rencana Presiden akan, kalaulah orang yang diduga melakukan korupsi, itu dengan sukarela mengembalikan harta atau uang negara yang mereka korup. Atau mereka sudah dipidana dengan sukarela menyerahkan lebih daripada apa yang sudah diputuskan," kata Yusril kepada wartawan di Kemenko Kumham Imipas di Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

"Misalnya juga diserahkan, maka Presiden mengatakan akan dimaafkan. Nah bahasa Pak Presiden begitu. Kalau bahasa hukumnya ya akan masuk dalam daftar orang yang diberikan amnesti dan diberikan abolisi," tambahnya.

Yusril mengatakan selain amnesti dan abolisi, juga ada opsi permohonan grasi individual. Sedangkan amnesti dan abolisi bisa diberikan untuk semua orang.

"Bisa juga kalau grasi itu individual. Si A dipidana, dia harus mohon grasi. Tapi kalau amnesti abolisi, itu Presiden mengatakan semua orang. Seperti Gus Dur dulu, semua orang yang terlibat dalam gerakan bersenjata, Gerakan Aceh Merdeka, diabolisi, diamnesti, nggak disebutin namanya," ucapnya.

Dia mengatakan keputusan amnesti dan abolisi akan diturunkan melalui Keppres. Apabila koruptor mengembalikan hartanya, maka dinyatakan diabolisi.

"Kalau misalnya, nanti keputusan, amnesti dan abolisi itu pakai Kepres. Jadi Kepres mengatakan, misalnya ya, 1 Agustus tahun 2025, barang siapa yang terlibat korupsi ini, mengembalikan hartanya, dinyatakan diabolisi. Nanti nama-namanya kita yang susun berdasarkan data yang kita miliki," ucapnya.

"Jadi ya, kalau bahasa Pak Prabowo ya, mengatakan ya, akan dimaafkan. Tentu prosesnya adalah pemberian amnesti dan abolisi," sambung dia.

Lihat juga Video 'Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap ada tiga negara yang sudah mengajukan permohonan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner yakni Filipina, Australia, dan Prancis. Yusril menyebut proses dengan Filipina dan Australia terkait pemulangan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane hingga sisa anggota geng Bali Nine sudah hampir selesai.

"Kami melakukan kepada Presiden tindak lanjut dari arahan beliau untuk memberikan, untuk merespons permintaan dari beberapa negara sahabat terhadap warga negaranya yang dijatuhi pidana di Indonesia. Dan tiga negara sudah mengajukan kepada pemerintah kita yaitu Filipina, Australia dan Prancis. Dan sudah kita mencapai banyak kemajuan dalam hal ini. Perundingan dengan Australia dan Filipina sudah final, sudah ditandatangani," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Meski begitu, Yusril menyebut ada sejumlah masalah dalam proses perundingan dengan Australia. Ia menargetkan masalah itu akan selesai dalam waktu dekat.

"Tapi tentu ada sejumlah masalah di dalam negeri Australia yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi persoalan ini boleh dikatakan pada level pemerintahan dengan Filipina sudah final, dengan Australia on process. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan," ujarnya.

Yusril juga menyebut narapidana kasus Bali Nine juga sudah hampir selesai dan segera bisa direalisasikan. Ia menargetkan semua proses pemindahan napi akan selesai sebelum perayaan Natal.

"Dengan Bali Nine itu sudah hampir final perundingannya, saya tidak mengatakan sudah seluruhnya selesai tapi sudah hampir final dan juga akan kita segera realisasikan. Baik Filipina maupun dengan Australia akan kita laksanakan insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama dan pada bulan Desember ini mudah-mudahan semuanya sudah selesai. Bahkan sebelum hari Natal mudah-mudahan sudah selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri Australia Tony Burke bertemu dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Dalam pertemuan itu, Yusril menyerahkan draf terkait poin-poin syarat transfer narapidana ke Australia.

"Kami juga sudah menyerahkan semua draf untuk dipelajari oleh pemerintah Australia, khususnya oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta tentang poin-poin yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks melakukan transfer of prisoner," kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12).

Yusril menjelaskan baik Indonesia maupun Australia tidak memiliki aturan terkait transfer narapidana. Untuk itu dibuatlah practical agreement terkait transfer narapidana tersebut, yang drafnya telah diberikan.

"Jadi kita tuh menyiapkan apa yang kita sebut dengan practical agreement. Jadi practical agreement itu salah satu bentuk perjanjian juga sebenarnya antara dua negara, tapi untuk kasus yang spesifik," ujarnya.

Yusril mengatakan draf yang sama juga telah diserahkan ke pemerintah Filipina terkait pemindahan Mary Jane. Dia menyebut pemerintah Filipina merespons positif terkait hal tersebut.

"Dan draf yang sama sebenarnya kita sudah submit ke pemerintah Filipina. Dan mereka merespons sangat positif. Tapi pemerintah Australia masih perlu waktu untuk mempelajari draf itu," tuturnya.

Yusril menjelaskan syarat yang merupakan isi draf tersebut. Pertama adalah Australia harus menghormati kedaulatan negara Indonesia.

"Syarat-syaratnya itu pertama sekali adalah negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara kita," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke (Minister for Home Affairs, Minister for The Arts, Minister for Cyber Security, Minister for Immigration and Multicultural Affairs and Leader of the House of Australia), Selasa (3/12).

Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pemindahan tahanan atau transfer of prisoner narapidana kasus narkobaBali Nine.

"Kami baru saja melakukan pertemuan persahabatan, pertemuan bilateral antara Kemenko Kumham Imipas dengan Menteri Dalam Negeri Australia, pembicaraan ini penuh dengan persahabatan," ujar Yusril melalui keterangan pers, Selasa (3/12).

"Kami membahas banyak hal terutama adalah peningkatan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia di bidang hukum dan kemudian memerlukan adanya peningkatan kerja sama antara kedua negara," lanjut dia.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut didiskusikan berbagai hal yang salah satunya mengenai permohonan repratiasi narapidana warga negara Australia dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia.

Yusril menegaskan apa yang terjadi sampai hari ini merupakan niat baik dan diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Diskusi tadi cukup panjang karena memang kami menyadari baik Indonesia maupun Australia sama-sama belum memiliki Undang-undang yang mengatur tentang pemindahan atau pertukaran narapidana itu," tutur dia.

Dalam siaran pers yang dibagikan Tim Humas Kemenko Kumham Imipas, Tony Burke disebut menyampaikan rasa terima kasih karena kerja sama baik yang dilakukan kedua negara.

"Menko Yusril sudah sangat baik dengan menerima kami untuk berdiskusi sebagai tanggapan atas surat yang kami kirimkan, dan akan kami selesaikan dengan cara yang sangat konstruktif, karena saya sangat menghormati sistem hukum Indonesia," kata Tony.

Di akhir kesempatan, Yusril dan Tony sama-sama menegaskan pertemuan hari ini belum menghasilkan kesepakatan apa pun. Kedua negara masih mendalami dari segi hukum masing-masing negara.

"Atas dasar hubungan baik antar dua negara, faktor-faktor kemanusiaan dan pertimbangan hak asasi manusia, maka Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan setiap permintaan pemindahan narapidana tersebut, dan dengan Australia masih memerlukan diskusi lebih panjang," terang Yusril.

"Kami telah sampaikandraft practical agreementkepada Duta Besar Australia yang hari ini juga hadir, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ini bisa diselesaikan," sambungnya.

Yusril menambahkan dalam rancangan perjanjian itu ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Baik dari segi pengakuan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghormati keputusan pengadian di Indonesia, dan kewenangan pengadilan untuk mengadili setiap orang termasuk warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, pemindahan dalam status sebagai narapidana, serta penangkalan masuk Indonesia seumur hidup.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Wamen Imipas Silmy Karim, Staf Khusus dan Staf Ahli di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, Sekretaris Kemenko, para Deputi, dan Dirjen Imigrasi.

Menteri Tony juga membawa Sekretaris Menteri, para deputi, dan juga Duta Besar Australia untuk Indonesia H.E. Penny Williams.

Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui adanya persoalan overcapacity atau kelebihan muatan di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Dia menyebut persoalan itu merupakan hal yang tidak mudah diatasi.

"Memang masalah overcapacity itu sudah lama sebenarnya, tidak mudah untuk mengatasi persoalan ini," kata Yusril kepada wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Hal itu disampaikan Yusril di tengah peristiwa kaburnya tujuh narapidana kasus narkotika dari Rutan Salemba pada Selasa (12/11) lalu. Baginya, butuh pemikiran yang lebih komprehensif untuk mengatasi overcapacity di lapas, termasuk lewat revisi Undang-Undang Narkotika.

"Oleh karena berbagai jenis kejahatan itu meningkat sejalan terjadinya perubahan di dalam masyarakat dan sebanyak apapun LP (lembaga permasyarakatan) kita buat, ya tidak akan pernah berhasil memberantas kejahatan itu sendiri," ucap Yusril.

"Karena itu memang diperlukan satu pemikiran yang lebih dalam sebenarnya, baik perbaikan dari segi peraturan perundang-undangan terutama narkotika ini," tambah dia.

Lewat beleid tersebut, pengguna narkotika di Tanah Air masih dihukum pidana penjara. Yusril menyebut, salah satu pertimbangan yang dapat diambil pemerintah adalah dengan tidak memenjarakan pengguna narkotika lagi, melainkan merehabilitasi mereka.

"Apakah pengguna (narkotika) itu semestinya direhabilitasi oleh negara, sedangkan pengedar dipidana? Sementara kadang-kadang memang terjadi yang pengedar tapi pemakai juga, karena itu memang sangat selektif," ungkapnya.

Yusril menuturkan, hingga kini hal itu masih didiskusikan oleh pemerintah saat ini. Baginya, perlu ditemukan jalan keluar untuk mengatasi overcapacity lapas yang 50 persen lebih penghuninya berasal dari kasus narkotika. Lebih jauh, Yusril berjanji bahwa pemerintah bakal menyelesaikan masalah tersebut.

"Ini berat sekali bagi pembinaan narapidana. Membina mereka itu tidak mudah, apalagi orang yang jadi pengguna narkotika ditempatkan di satu lembaga dengan orang lain yang sebenarnya tidak menjadi pemakai," tuturnya.

"Percayalah, kami akan mencoba mencari jalan keluar mengatasi masalah ini," pungkas Yusril.

Diberitakan sebelumnya, tujuh orang tahanan dan narapidana (napi) kabur dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat. Mereka kabur setelah berhasil menjebol terali besi ventilasi.

Dari tujuh orang tahanan kabur ini, salah satunya adalah Murtala bin Ilyas alias Murtala Ilyas. Saat ini tim kepolisian bersama Ditjen PAS tengah melakukan pengejaran.

Ketujuhnya adalah tahanan kasus narkoba dan belum divonis. Salah satu yang melarikan diri adalah Murtala bin Ilyas, gembong narkoba yang sebelumnya ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Murtala bersama enam tahanan dan napi lainnya diketahui kabur pada Selasa, 12 November 2024, pukul 07.50 WIB. Kaburnya Murtala cs ini diketahui saat Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dan yang akan bertugas di pagi hari.

Setelah apel berlangsung, petugas rutan melakukan pengecekan dan perhitungan dari kamar ke kamar. Lalu, terdapat kamar yang ditemukan dalam keadaan pintu terkunci dari dalam.

[Gambas:Instagram]

Simak Video: Karutan Salemba Tengah Cuti saat 7 Tahanan Kabur

[Gambas:Video 20detik]

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melakukan investigasi buntut kaburnya tujuh tahanan dan narapidana dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dia menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terkait peristiwa ini.

"Saya sebagai Menteri Koordinator akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengambil satu langkah-langkah yang tegas, melakukan investigasi terhadap kasus ini. Apakah ada kelalaian atau keadaan kesengajaan," kata Yusril di Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Dia mengatakan, jika ditemukan kelalaian atau kesengajaan, akan ada sanksi yang diberikan. Dia menjamin sanksi diberikan sesuai aturan.

"Sehingga terhadap pegawai kita itu, kalau memang itu kelalaian, itu harus diberikan peringatan. Kalau kesengajaan, itu harus diberikan satu tindakan sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang kepegawaian," ujarnya.

Peristiwa itu, kata Yusril, menjadi perhatian utama pihaknya. Dia menjamin ada perbaikan dalam segala aspek terkait lembaga pemasyarakatan saat ini.

"Sekaligus juga memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, terkait larinya beberapa tahanan ataupun narapidana, itu menjadi concern dan perhatian kita bersama," ujarnya.

7 Napi dan Tahanan Kabur dari Rutan Salemba

Sebelumnya, tujuh orang tahanan dan narapidana (napi) kabur dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat. Mereka kabur setelah menjebol terali besi ventilasi.

Dari tujuh orang tahanan kabur ini, salah satunya adalah Murtala bin Ilyas alias Murtala Ilyas. Saat ini tim kepolisian bersama Ditjenpas tengah melakukan pengejaran.

Ketujuhnya adalah tahanan kasus narkoba dan belum divonis. Salah satu yang melarikan diri adalah Murtala bin Ilyas, gembong narkoba yang sebelumnya ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Murtala bersama enam tahanan dan napi lainnya diketahui kabur pada Selasa, 12 November 2024, pukul 07.50 WIB. Kaburnya Murtala cs ini diketahui saat Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dan yang akan bertugas di pagi hari.

Setelah apel berlangsung, petugas rutan melakukan pengecekan dan perhitungan dari kamar ke kamar. Lalu, terdapat kamar yang ditemukan dalam keadaan pintu terkunci dari dalam.

Lihat Video Komisi XIII DPR Sidak Rutan Salemba Buntut 7 Tahanan Kabur

[Gambas:Video 20detik]