Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan utama pemerintah berencana mengalihkan aset negara Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Selama ini aset-aset tersebut dikelola oleh kementerian yang dipimpin Prasetyo lewat skema Badan Layanan Umum (BLU). Prasetyo menilai, meski selama ini pengelolaannya berjalan lancar namun ada beberapa hal belum optimal dan perlu dibenahi lebih lanjut.

"Tentu gini kalau berjalan lancarnya iya, tetapi setelah satu coba kita pelajari di situ kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ," ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Hal yang belum optimal, misalnya kerja sama bisnis untuk GBK dan Kemayoran "Misalnya dari sisi bentuk-bentuk kerja sama yang menurut kami dari hasil analisa kita, kita menggunakan tim audit internal BBKP bahwa hasilnya belum optimal," ujar Prasetyo.

Harapannya setelah dikelola Danantara, GBK dan Kemayoran bisa semakin menguntungkan dari sisi bisnis. Sebab, Danantara memiliki spesialisasi bisnis yang jauh lebih mumpuni.

"Jadi kita berharap kalau kemudian ini kita semua cara berpikirnya sama dengan BUMN, kita serahkan ke Danantara, kita berharap bisa dikelola oleh teman-teman di Danantara yang jauh lebih profesional sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," papar Prasetyo.

Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengalihkan aset GBK hingga Kemayoran dari awalnya BLU menjadi aset di bawah BUMN.

Simak juga video "Pemerintah Ajak Bill Gates Kolaborasi dengan Danantara" di sini:

(hal/ara)

Jakarta -

Tim hukum PDIP meminta KPK menunda pemeriksaan kepada Hasto Kristiyanto (HK) hingga gugatan praperadilan dari Sekjen PDIP itu diputus pengadilan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, berharap Hasto bersikap patuh terhadap ketentuan hukum.

"Semoga HK patuh hukum," kata Setyo saat dihubungi detikcom, Selasa (18/2/2025).

Dihubungi terpisah, Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan pihaknya enggan berkomentar lebih lanjut soal langkah yang telah dilakukan Hasto. KPK, kata Tessa, tetap berpegang pada proses penyidikan dengan memanggil Sekjen PDIP itu pada Kamis (20/2) mendatang.

"KPK tidak akan mengomentari langkah yang diambil saudara HK dan tim. KPK akan tetap melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan aturan hukum dan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini adalah surat panggilan kedua sebagai tersangka untuk hari Kamis tanggal 20 Februari 2025," tutur Tessa.

Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal suap dan perintangan penyidikan. Dalam kasus suap, Hasto diduga bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan penyuapan terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Sementara di kasus perintangan penyidikan, Hasto diduga merintangi proses pencarian Harun Masiku yang selama ini dilakukan KPK. Sejak awal tahun 2020, Harun masih buron hingga saat ini.

Hasto sempat menggugat status tersangkanya tersebut dengan mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (13/2), gugatan dari Sekjen PDIP itu tidak diterima hakim.

Hasto saat ini kembali mengajukan gugatan praperadilan baru atas status tersangkanya tersebut. Sidang perdana gugatan praperadilan terbaru Hasto akan digelar 3 Maret mendatang.

Tim Hukum PDIP sebelumnya telah meminta KPK menunda pemeriksaan kepada Hasto Kristiyanto. Hal itu dikarenakan Hasto kembali mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

"Pada hari Jumat tanggal 14 kami sudah resmi mengajukan praperadilan kembali, dua permohonan praperadilan atas dugaan suap dan atas dugaan perintangan-perintangan atau obstruction of justice, kami mengajukan pada tanggal 14 Februari 2025 kemarin melalui E-Court," kata Pihak Tim Hukum PDIP Ronny Talapessy di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

Ronny mengatakan usai mengajukan gugatan praperadilan, pihaknya tetap mendapatkan pemanggilan pemeriksaan untuk Hasto dari KPK. Menurut Ronny seharusnya KPK menunda pemeriksaan karena gugatan praperadilan sudah terdaftar di PN Jakarta Selatan.

"Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan media, seluruh masyarakat Indonesia, kami juga mengirimkan surat permohonan untuk penundaan pemeriksaan, dasarnya adalah karena kami telah mengajukan praperadilan," ucapnya.

"Tetapi pada hari yang sama, perlu diketahui oleh publik. Kami menerima panggilan dari penyelidik KPK untuk panggilan yang kedua untuk kembali memeriksa Mas Hasto pada hari Kamis. Oleh sebab itu, ini perlu diketahui oleh publik, kami sangat menyayangkan di mana hari Senin kemarin, tanggal 17, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengumumkan bahwa akan dilaksanakan praperadilan, tetapi di hari yang sama, penyelidik KPK mengirimkan panggilan," katanya.

Ronny mengatakan KPK harus menghormati proses hukum yang berjalan. Menurut Ronny, pemeriksaan Hasto oleh KPK baru bisa dilakukan setelah ada putusan dari PN Jakarta Selatan terkait gugatan praperadilan yang diajukan Hasto mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK.

"Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada keputusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto. Agar proses ini berkeadilan, kami meminta, agar penundaan pemeriksaan ini sampai adanya keputusan pengadilan terhadap Mas Hasto," katanya.

(ygs/eva)

Badung -

Bukannya liburan di Bali, 2 turis Polandia malah kepergok bekerja sebagai pemandu wisata bagi turis asing lainnya. Akibatnya, keduanya diciduk oleh petugas Imigrasi Bali.

Dua turis asing asal Polandia itu diketahui berinisial RS (39) dan MT (30). Mereka ditangkap petugas imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Jumat (7/2).

Bule pria dan perempuan itu ditangkap lantaran kedapatan menawarkan jasa agen perjalanan ke sesama turis asing yang baru tiba di bandara Ngurah Rai Bali.

"Kami amankan dua orang warga asal Polandia. Mereka diduga berkegiatan sebagai pemandu wisata," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Winarko dalam keterangannya.

Winarko mengatakan saat penangkapan terjadi, petugas Imigrasi saat itu kebetulan sedang berpatroli di kawasan bandara. RS dan MT kala itu terlihat berseragam agen travel sedang mengantar turis asing yang baru saja mendarat.

"Kami mendapati dua warga asing itu sedang mengantar turis asing di area keberangkatan internasional," kata Winarko.

Setelah didekati dan diinterogasi oleh petugas Imigrasi, ternyata baru diketahui RS dan MT hanya berbekal visa kedatangan (VoA) selama di Bali.

Visa itu masih berlaku sejak kedatangan mereka pada 4 Januari 2025. Karena menyalahi aturan, RS dan MT langsung digiring ke kantor Imigrasi Ngurah Rai.

Di sana, RS dan MT diperiksa intensif oleh petugas untuk memastikan pelanggaran keimigrasian yang mereka lakukan.

"Saat ini, terhadap kedua warga asing itu masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," terang Winarko.

-------

Artikel ini telah naik di detikBali.

(wsw/wsw)

Jakarta -

Tim Hukum PDIP meminta KPK menunda pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hal itu disebabkan Hasto kembali mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

"Pada hari Jumat tanggal 14 kami sudah resmi mengajukan praperadilan kembali, dua permohonan praperadilan atas dugaan suap dan atas dugaan perintangan-perintangan atau obstruction of justice, kami mengajukan pada tanggal 14 Februari 2025 kemarin melalui E-Court," kata pihak tim hukum PDIP Ronny Talapessy di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2025).

Ronny mengatakan, setelah mengajukan gugatan praperadilan, pihaknya tetap mendapatkan pemanggilan pemeriksaan untuk Hasto dari KPK. Menurut Ronny, seharusnya KPK menunda pemeriksaan karena gugatan praperadilan sudah terdaftar di PN Jakarta Selatan.

"Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan media, seluruh masyarakat Indonesia, kami juga mengirimkan surat permohonan untuk penundaan pemeriksaan, dasarnya adalah karena kami telah mengajukan praperadilan," ucapnya.

"Tetapi pada hari yang sama, perlu diketahui oleh publik. Kami menerima panggilan dari penyelidik KPK untuk panggilan yang kedua untuk kembali memeriksa Mas Hasto pada hari Kamis. Oleh sebab itu, ini perlu diketahui oleh publik, kami sangat menyayangkan di mana hari Senin kemarin, tanggal 17, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengumumkan bahwa akan dilaksanakan praperadilan, tetapi di hari yang sama, penyelidik KPK mengirimkan panggilan," katanya.

Ronny mengatakan KPK harus menghormati proses hukum yang berjalan. Menurut Ronny, pemeriksaan Hasto oleh KPK baru bisa dilakukan setelah ada putusan dari PN Jakarta Selatan terkait gugatan praperadilan yang diajukan Hasto mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK.

"Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada keputusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto. Agar proses ini berkeadilan, kami meminta, agar penundaan pemeriksaan ini sampai adanya keputusan pengadilan terhadap Mas Hasto," katanya.

Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan Harun Masiku. Harun sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2020, tapi keberadaan mantan caleg PDIP itu belum diketahui hingga kini.

Hasto telah melawan penetapan tersangkanya lewat gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun hakim PN Jaksel tidak menerima gugatan Hasto.

Hasto mengajukan lagi gugatan baru untuk melawan KPK. Ada dua gugatan praperadilan yang diajukan Hasto, yakni terkait kasus dugaan suap dan kasus dugaan merintangi penyidikan.

(eva/eva)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya dipangkas atau diefisiensi sebesar Rp4,4 triliun, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD.

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran, tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp4.492.200.000.000," kata Agus saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan bahwa pagu awal anggaran kementeriannya untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.962.130.370.000. Dengan adanya efisiensi yang telah direkonstruksi tersebut, maka kini anggaran Kementerian Imipas yang bisa digunakan menjadi Rp11.469.930.370.000.

Walaupun anggarannya dipangkas, dia memastikan bahwa efisiensi tidak akan terjadi pada belanja pegawai dan hanya akan menyentuh pada belanja barang operasional dan non operasional, serta belanja modal.

Selain itu, efisiensi anggaran juga dilakukan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Pemasyarakatan. Sedangkan tiga unit eselon satu lainnya yakni sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan pengembangan sumber daya manusia.

Dia pun memastikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap berkomitmen dan berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam memberikan pelayanan publik dan pelaksanaan penegakan hukum, melalui optimalisasi alokasi anggaran yang tersedia.

Selain itu, dia mengatakan bahwa anggaran yang tersedia juga akan dilaksanakan untuk keperluan pembangunan lanjutan pada 32 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di 18 wilayah. Sedangkan imigrasi akan mempergunakan anggaran belanja modal untuk keperluan renovasi gedung dan perbaikan pos perbatasan.

"Oleh karena itu kami mohon dukungan untuk menyetujui usulan efisiensi," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Semarang -

Pakar hukum Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Theo Adi Negoro, menyoroti kasus hukum yang menjerat Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Menurutnya KPK bisa melakukan penjemputan mengingat Mbak Ita sudah ditetapkan tersangka dan empat kali mangkir pemeriksaan.

Theo menegaskan, Mbak Ita harus memenuhi panggilan KPK meski masih menjabat sebagai kepala daerah. Menurutnya, dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada pengecualian bagi pejabat negara dalam menjalani proses hukum.

"Secara hukum, setiap warga negara, termasuk pejabat publik, memiliki kewajiban untuk menghormati proses hukum, termasuk memenuhi panggilan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Theo Negoro saat dihubungi detikJateng, Rabu (12/2/2025).

"Dalam hukum pidana, khususnya dalam hukum acara pidana, pemanggilan saksi maupun tersangka merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang harus dihormati," lanjutnya.

Menurutnya, alasan masih menjabat sebagai Wali Kota Semarang tidak dapat dijadikan dalih untuk mengabaikan panggilan KPK. Theo menegaskan bahwa prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menempatkan setiap orang dalam posisi yang sama di hadapan hukum, tanpa kecuali.

Mengenai sikap KPK yang belum menahan Mbak Ita dan suaminya meskipun dua tersangka lain sudah ditahan, dosen Ilmu Hukum Unika ini mengatakan, penahanan menjadi kewenangan subjektif penyidik.

"Ada beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penahanan, seperti kemungkinan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana," jelasnya.

Ia menduga penyidik KPK memiliki pertimbangan hukum tertentu sehingga belum melakukan penahanan terhadap Mbak Ita dan suaminya atau mungkin strategi penyidikan yang masih berjalan.

Namun, jika Mbak Ita dan suaminya terus mangkir, KPK dapat mengambil langkah tegas berupa penjemputan paksa. Theo merujuk pada Pasal 112 ayat (2) KUHAP yang memungkinkan penyidik melakukan pemanggilan paksa jika tersangka tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

"Jika pemanggilan telah dilakukan sebanyak empat kali dan yang bersangkutan tetap tidak hadir, maka KPK secara hukum dapat melakukan upaya berupa penjemputan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tuturnya.

Theo juga menilai, alasan kekosongan jabatan sebagai dalih tidak memenuhi panggilan KPK, tidak bisa dibenarkan. Sebab, sistem pemerintahan telah mengatur mekanisme penggantian sementara jika kepala daerah berhalangan.

"Dalam sistem pemerintahan, ada mekanisme penggantian sementara, misal melalui wakil wali kota atau sekretaris daerah. Dengan demikian, kekosongan jabatan bukanlah justifikasi yang tepat untuk membenarkan ketidakhadiran dalam proses hukum," tegasnya.

Menurut Theo, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan pejabat publik seharusnya menjadi contoh dalam mematuhi aturan hukum.

(apl/rih)

JAKARTA - Saksi dan korban yang menerima perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) terancam kehilangan haknya. Hal ini menyusul adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Kemungkinan besar memang ada beberapa saksi dan korban yang akan kami hentikan perlindungannya dengan berbagai pertimbangan," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

Meski demikian, Susi memastikan LPSK selektif dalam menyaring siapa-siapa saja yang tidak lagi membutuhkan perlindungan. Misalnya saja, mereka yang mendapatkan perlindungan fisik menjadi prioritas utama LPSK.



"Tapi itu kami selektif karena banyak kasus yang perlu perlindungan fisik yang enggak mungkin pihak lain, ada beberapa hal lain misalnya kasus yang terpaksa kami hentikan karena enggak ada anggarannya," tuturnya.

Susi menyebut efisiensi anggaran ini memang membuat perlindungan yang diberikan LPSK tidak maksimal. Misalnya saja, bantuan psikososial terhadap saksi dan korban dihilangkan selama adanya efisiensi panggaran.

Meski demikian LPSK dipastikan bakal melaksanakan tugas dan wewenang yang berlaku. LPSK juga menegaskan tidak akan menolak saksi dan krban yang memang datang untuk memohon perlindungan.

"Kami akan melakukan perlindungan melaksankana tugas dan wewenang, sampai sejauh itu kami berharap ini bisa dipulihkan kondisi ini, supaya saksi dan korban bisa dilindungi secara maksimal," tutupnya.

Sebagai informasi, LPSK pada 2025 mendapat anggaran Rp229 miliar, lebih kecil berkurang dari tahun sebelumnya yang mendapatkan anggaran Rp279 miliar. Sementara, anggaran LPSK setelah ada efisiensi anggaran menjadi Rp88 miliar. Artinya ada efisiensi anggaran LSPK sebesar 62%.

Jakarta -

Tim kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menghadirkan ahli hukum acara pidana dan tindak pidana korupsi, Jamin Ginting, sebagai saksi dalam sidang praperadilan. Jamin mengatakan penetapan seorang tersangka harus menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) dengan nama tersangka tersebut.

"Kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka nafas terkait dengan semua alat bukti itu ada di sprindik-nya. Dia harus mengeluarkan sprindik baru kecuali dari awal sudah disebutkan dalam sprindik itu namanya sebagai terlapor atau dijadikan sebagai tersangka," kata Jamin Ginting di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).

Jamin mengatakan barang bukti yang sudah digunakan dalam perkara tertentu harus disita kembali jika ingin digunakan untuk perkara lain. Dia mengatakan penetapan tersangka harus menggunakan sprindik baru, bukan sprindik atas nama tersangka lain.

"Tapi kalau dia tidak ada disebutkan namanya, ujug-ujug, tiba-tiba muncul, dia harus mengeluarkan sprindik baru. Konsekuensi dengan sprindik baru itu apa? Semua produk hukumnya meliputinya. Apakah itu penyitaan, pemeriksaan saksi, semua alat bukti mengikuti dan harus ada penyitaan ulang, pemanggilan ulang, pemeriksaan ulang," kata Jamin.

"Walaupun itu terhadap bukti yang sudah pernah digunakan sebelumnya ya. Itu harus disita lagi. Apalagi kalau dalam putusan sebelumnya menyatakan barang itu diserahkan kepada orang lain, kepada si A, si C, dimusnahkan dan segala macam. Tidak pernah dikatakan itu akan digunakan untuk perkara dia. Maka menurut saya harus dilakukan sesuai dengan prosedur ulang lagi, sesuai dengan sprindik yang ada yang sudah di penyelidikan yang baru tersebut," tambahnya.

Jamin mengatakan sebuah barang bukti harus melalui prosedur sesuai perintah putusan pengadilan jika akan digunakan lagi untuk perkara lain. Dia mengatakan barang bukti itu menjadi tidak sah jika prosedur perintah pengadilan tak dilakukan lebih dulu sebelum digunakan untuk perkara lain.

"Dalam putusan salah satu terdakwa yang sudah inkrah, menyebutkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya, dari mana benda tersebut disita. Lalu dalam proses penyelidikan perkara yang berbeda, alat bukti tersebut digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Padahal belum ada penyitaan kembali dari pihak pemilik yang sah, yang dikembalikan berdasarkan putusan pengadilan. Apakah alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka?" tanya kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy.

"Jadi dalam putusan yang sudah inkrah ya, dinyatakan, biasanya di belakang itu dinyatakan alat bukti ini akan diserahkan kepada siapa, dari mana alat bukti itu diambil atau yang memiliki kewenangan, atau digunakan untuk perkara lainnya, perkara siapa di situ. Tapi kalau dikatakan tadi alat bukti itu dikembalikan kepada si A. Tiba-tiba alat bukti tersebut tidak pernah dikembalikan dan tiba-tiba muncul di kasus orang lain atau kasus si B begitu, si C," kata Jamin.

"Pertanyaannya apakah yang pertama alat bukti yang sudah benar-benar dikembalikan melalui proses benar, itu pertama. Yang kedua, kalaupun sudah dikembalikan, apakah sudah dilakukan penyitaan kembali terhadap alat bukti yang sudah dikembalikan tadi yang akan digunakan untuk alat bukti pelaku yang sekarang ini. Nah kalau itu sudah digunakan, sudah dilakukan, sah. Tapi kalau itu tidak pernah dilakukan, maka alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan orang ini sebagai tersangka. Dan dianggap sebagai itu alat bukti yang tidak sah," imbuhnya.

Diketahui, politikus PDIP Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PAW anggota DPR. Status itu disematkan kepada Harun sejak Januari 2020.

Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, selama lima tahun terakhir, keberadaan Harun Masiku belum diketahui.

Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto juga diduga merintangi penyidikan Harun.

(mib/rfs)

Denpasar -

Petugas imigrasi sudah mengantongi identitas warga Bangladesh yang terciduk jadi sopir dan menjemput dua warga asing di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Kini, warga Banglades berinisial MMF itu sedang diburu petugas.

"Tim inteldakim tengah memburu pria warga asing (WNA) yang diduga bekerja sebagai sopir penjemput tamu tersebut," kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, Ridha Sah Putra, dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).

Ridha mengungkapkan MMF masih berada di Indonesia dengan berbekal Izin Tinggal Terbatas (Itas) penyatuan keluarga yang berlaku hingga 8 Februari 2025. Ia membenarkan MMF mempunyai istri orang Indonesia.

Imigrasi Denpasar, Ridha berujar, sudah memanggil dan memintai keterangan istri MMF. Dia diperiksa atas dugaan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan suaminya.

"Saat ini telah dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," kata Ridha.

Sebelumnya, MMF tertangkap basah saat menjemput dua orang turis asing di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Peristiwa tersebut terekam kamera dan videonya viral di media sosial.

Berdasarkan video yang beredar, warga asing tersebut tampak sedang diinterogasi oleh seseorang. Warga asing itu dicecar pertanyaan dalam bahasa Inggris dan mengaku menikah dengan seorang warga Indonesia.

(iws/iws)

JAKARTA - Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara mendeportasi 4 Warga Negara China berinisial XH, WW, WCX, dan ZY. Keempatnya terbukti menyalahgunakan izin tinggalnya dengan bekerja sebagai terapis dan pemandu lagu.

Deportasi keempatnya dilakukan melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terungkapnya kasus ini berawal saat Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara melakukan Operasi Pengawasan Keimigrasian pada tempat pijat dan SPA di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Operasi itu dipimpin langsung Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Widya Anusa Brata. ?Saat dilakukan Operasi Pengawasan Keimigrasian XH, WW, WCX, dan ZY ditemukan tengah bekerja sebagai terapis dan pemandu lagu pada sebuah tempat pijat dan SPA dan diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal,? katanya, Selasa (7/1/2025).

Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui keempatnya merupakan orang asing pemegang Visa On Arrival (VOA) kemudian petugas mengambil tindakan dengan mengamankan keempatnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

?Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap XH, WW, WCX, dan ZY di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, diketahui keempatnya telah terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian terhadap Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Tinggal yang dimilikinya,? ujarnya.

Sebagai pemegang Visa on Arrial, keemptnya berkegiatan sebagai terapis dan pemandu lagu di sebuah tempat pijat dan SPA di Kawasan Kelapa Gading serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Selain dikenakan Tindakan berupa deportasi, mereka juga telah dicantumkan namanya ke dalam daftar penangkalan.

?Operasi ini merupakan instruksi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi serta Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk menindak tegas orang asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian, mengganggu lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan mengganggu stabilitas serta keamanan negara,? ucapnya.

Jakarta -

PT Taspen (Persero) buka suara mengenai pemanggilan mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih (AK) yang dilakukan KPK. Taspen mengatakan menghormati proses hukum terkait kasus dugaan investasi fiktif.

"Kami ingin menegaskan bahwa Taspen menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Kami percaya bahwa proses hukum akan berjalan secara objektif dan adil, serta diharapkan dapat memberikan kejelasan dan penyelesaian yang terbaik," bunyi keterangan pers taspen yang diterima, Sabtu (30/11/2024).

Keterangan pers ini disampaikan Corporate Secretary Taspen, Henra, dan Media Relatuons Sub Department Head Yunita Dwi Jayanti.

Taspen mengatakan pihaknya selalu menerapkan tata kelola yang baik. Dia juga mengatakan Taspen mengelola perusahaan sesuai arahan Menteri BUMN dan UU 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

"Dalam menjalan proses bisnis, Taspen senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), dan Kewajaran (Fairness) sesuai arahan Menteri BUMN untuk pengelolaan BUMN yang bersih, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," katanya.

KPK diketahui saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif di PT Taspen Tahun Anggaran 2019. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Antonius NS Kosasih sebagai tersangka.

Sejumlah petinggi PT Taspen sudah diperiksa dalam kasus ini. Pada 26 April 2024 lalu, KPK memeriksa Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang PT Taspen, Labuan Nababan.

Labuan diperiksa sebagai saksi. Labuan saat itu dikonfirmasi mengenai penempatan dan pengelolaan investasi dana Taspen sebesar Rp 1 triliun.

"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait penempatan dan pengelolaan investasi dana Taspen sebesar kurang lebih Rp 1 triliun," kata Ali Fikri yang saat itu menjabat sebagai Kabag Pemberitaan KPK.

(zap/dhn)

Jakarta -

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kementeriannya mendapatkan anggaran Rp 64 miliar. Natalius pun mengusulkan agar anggaran untuk kementeriannya dirombak.

"Rombak itu. Dari Rp 20 T (pagu anggaran) cuma Rp 64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia," ujar Natalius Pigai saat acara penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Pigai mengatakan ingin anggaran Rp 20 triliun jika negara menyanggupi. Hal itu agar pekerjaan membangun di bidang HAM dapat maksimal.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun," sebutnya.

Ketika ditanya terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia, Pigai mengatakan masih akan berfokus untuk membangun dibidang HAM. Dalam waktu dekat, Kementeriannya masih akan mengurus terkait nomenklatur hingga pengadaan sarana dan prasarana.

"Sabar dulu hal-hal yang sifatnya kasuistik kan saya bilang di sini, saya membangun HAM. Pembangunan HAM itu harus secara holistik," kata dia.

"Yang jelas dua-tiga bulan ke depan nomenklatur, pemantapan struktur, pembentukan struktur, revitalisasi struktur," sebutnya.

Simak Video: Yusril Puji Langkah Prabowo Pecah Kemenkumham Jadi 3 Kementerian

[Gambas:Video 20detik]

(ial/dnu)