Jakarta (ANTARA) - Ahli hukum pidana anak Ahmad Sofyan menilai perlunya amandemen ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk menyesuaikan situasi perlindungan anak di ranah digital.

"Perlu ada amandemen ketiga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlu ada amandemen yang mengintegrasikan," kata Ahmad Sofyan dalam seminar nasional bertajuk "Dari Refleksi Jadi Aksi: Tantangan Digital dan Solusi dalam Konteks Lokal dan Nasional Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak", di Jakarta, Kamis.

Hal ini penting mengingat UU Perlindungan Anak yang ada saat ini belum mengatur perlindungan anak di dunia siber.

"Undang-Undang ini memang tidak dirancang secara khusus dalam melindungi anak di dunia digital. Lebih pada dirancang untuk melindungi anak-anak di dunia nyata. Karena itu ada kekosongan hukum untuk pelindungan anak di dunia siber," kata Ahmad Sofyan.

Menurut dia, peraturan hukum yang mengatur perlindungan anak saat ini tersebar di banyak peraturan perundang-undangan, seperti UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Ahmad Sofyan menambahkan kondisi tersebut membuat penegak hukum mengalami kesulitan dalam memproses hukum kasus tindak pidana yang melibatkan anak.

"Ada lima undang-undang untuk menemukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh pelaku-pelaku kejahatan. Dan itu juga menyulitkan penegak hukum karena tersebar," kata dia.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Perwakilan RI di Amerika Serikat (AS) menyampaikan keprihatinan kepada otoritas AS atas pencabutan visa warga negara Indonesia (WNI) di sana. Kemlu mengungkap sejauh ini sudah ada 20 WNI yang visanya dicabut oleh pemerintah AS.

Awalnya, Kemlu menghargai kedaulatan AS. Namun, Indonesia meminta pencabutan visa dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

"Kami ingin sampaikan, kami (Indonesia) menghargai kedaulatan Amerika Serikat dalam menegakkan hukum imigrasi. Yang kami minta adalah agar hal itu dilakukan melalui due process of law, sesuai dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat," kata Direktur Pelindungan WNI (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI Judha Nugraha dilansir Antara, Kamis (24/4/2025).

Dia meyakini hukum yang berlaku di AS dapat memberikan pelindungan kepada siapapun. Perlindungan ini bisa didapatkan selama dilakukan dalam proses hukum yang wajar.

Kemlu RI menyampaikan, hingga 24 April 2025, sudah ada 20 WNI yang terkena dampak kebijakan imigrasi yang dilaksanakan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Dari 20 WNI tersebut, lima WNI sudah dideportasi dan enam mahasiswa yang awalnya masuk ke AS dengan visa F-1, di mana visa tersebut merupakan visa pelajar yang memungkinkan mahasiswa internasional masuk ke AS untuk studi," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa WNI yang terdampak kebijakan imigrasi Trump telah mendapat akses kekonsuleran untuk memastikan agar para WNI mendapatkan perlakuan yang baik, dan mendapatkan pendampingan hukum.

Judha mengatakan bahwa Kemlu RI sudah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di AS, yaitu Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington, Konsulat Jenderal RI (KJRI) San Fransisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston dan KJRI New York untuk menangani dampak kebijakan imigrasi Trump tersebut.

Direktur PWNI itu juga menyebutkan bahwa pihaknya juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang berada di AS, termasuk melakukan diseminasi melalui berbagai macam platform mengenai hak-hak WNI.

Dia menegaskan bahwa, ketika WNI ditahan oleh otoritas imigrasi AS, WNI tetap memiliki hak untuk menghubungi Perwakilan RI dan berhak mendapatkan akses kekonsuleran, serta berhak untuk tidak memberikan keterangan apapun tanpa pendampingan.

Simak juga Video: Khawatir Tarif Trump, WNI di AS Mulai Stok Mie Instan

(rdp/imk)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat 15 WNI yang ditangkap di Amerika Serikat atas tuduhan pelanggaran imigrasi di tengah meningkatnya penindakan terhadap imigran di bawah Presiden Donald Trump.

“Berdasarkan informasi yang diterima oleh perwakilan RI, ada 15 WNI yang terdampak, baik yang sudah ditahan dan ada pula yang sudah dideportasi,” ucap Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha usai peluncuran SARI (Sahabat Artifisial Migran Indonesia), fitur chatbot untuk PMI, bersama UN Women di Jakarta, Senin.

Direktur Kemlu itu memastikan bahwa salah satu dari WNI yang diamankan di AS adalah Aditya Harsono Wicaksono (AH) yang tinggal di Marshall, Minnesota, diduga akibat keikutsertaan dalam aksi protes terkait kematian George Floyd yang memicu gerakan "Black Lives Matter" pada 2021.

Pria berusia 33 tahun tersebut ditangkap oleh agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu.

Selain AH, satu dari 15 WNI lainnya yang diamankan tersebut diketahui telah dideportasi ke tanah air, ucap Judha.

Judha memastikan bahwa Kemlu RI telah berkomunikasi intensif dengan 6 Perwakilan RI di AS yang terdiri dari KBRI Washington DC serta KJRI di kota-kota San Francisco, Los Angeles, Chicago, Houston, dan New York untuk memitigasi kasus hukum dan imigrasi yang menimpa WNI.

“Termasuk KJRI Chicago yang menangani kasus tersebut juga sudah berhubungan dengan yang bersangkutan, dengan istrinya yang merupakan WN AS, dan pihak kuasa hukumnya,” kata pejabat Kemlu itu.

Kemlu RI juga telah berkoordinasi dengan otoritas setempat, seperti ICE dan Departemen Keamanan Nasional AS.

Sementara itu, untuk meningkatkan kesadaran WNI terhadap hak hukum mereka apabila ditangkap, Judha menyatakan bahwa Perwakilan RI setempat dan komunitas WNI di AS terus didorong untuk menyebarluaskan informasi terkait hal tersebut.

Hak-hak hukum tersebut antara lain hak mendapat akses kekonsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapat pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan apapun apabila tidak didampingi pengacara, kata Judha.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Perdebatan tentang hak cipta antarmusisi Tanah Air memicu keprihatinan banyak kalangan. Ketua DPP PKB Syaiful Huda meminta perdebatan tersebut dikembalikan ke aturan hukum yang saat ini berlaku.

"Kami menilai terlepas dari berbagai kekurangan yang ada baiknya perdebatan ini dikembalikan ke aturan hukum yang berlaku yakni UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta . Dengan demikian perdebatan bisa lebih konstruktif dan tidak terjebak pada argumen ad hominem yang menyerang personal sehingga mengaburkan subtansi masalah," kata Syaiful Huda, Senin (24/3/2025).

Ketua Komisi X DPR RI periode 2019-2024 ini menilai pengaturan hak cipta sebenarnya sudah diatur dalam UU 28/2014 tentang Hak Cipta. Selain itu ada Peraturan Pemerintah (PP) 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik.



"Bahkan dalam PP 56/2021 diatur secara detail kewajiban bagi semua pihak yang menggunakan lagu dan musik sebagai layanan publik bersifat komersial untuk membayarkan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait," katanya.

Dalam PP 56/2021, lanjut Huda, juga diatur jenis layanan komersial yang harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta lagu dan atau musik. Termasuk ditegaskan di PP tersebut jika pembayaran royalti tersebut harus melalui Lembaga Manajamen Kolektif Nasional (LMKN).

"Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 menjelaskan bahwa royalti dibayarkan oleh individu kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan/atau musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)," ujarnya.

Huda mengungkapkan selama ini memang ada keluhan terkait dengan kinerja LMKN. Bahkan pembentukan LMKN bentukan pemerintah ini sempat memicu polemik karena kinerjanya bisa tumpang tindih dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang didirikan oleh artis/musisi secara independen.

"Selain itu LMK juga dikritik terkait dengan minimnya transparansi, ketidakjelasan basis data penggunaan lagu atau musik secara komersil, hingga prosentase 20% yang harus dibayarkan pemegang hak cipta ke LMK," katanya.

Kendati kinerja LMK belum efektif, kata Huda bukan berarti para pihak membuat aturan baru seperti direct license yang saat ini lagi hangat dibicarakan. Menurutnya munculnya direct licensing ini berpotensi menciptakan hubungan tidak setara antara pemegang hak cipta dengan artis penyanyi.

"Harusnya perdebatan dikembalikan pada bagaimana mengoptimalkan LMKN atau LMK agar benar-benar memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta bukan kemudian membikin aturan baru di luar ketentuan yang sudah berlaku seperti direct licensing dalam performing rights," katanya.

Untuk diketahui perseteruan tentang royalti hak cipta ini mencuat setelah penyanyi Agnes Monica digugat pencipta lagu Ari Bias karena dinilai menyanyikan lagu tanpa izin. Perkara ini kemudian bergulir ke Pengadilan Niaga. Dalam putusan bernomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST, Agnez kemudian dianggap melanggar hak cipta dan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Bias.

Menyikapi keputusan ini Agnez Mo merasa diperlakukan tidak adil karena telah membayar royalti melalui LMKN. Polemik ini kemudian berlanjut dengan perpecahan dua kubu musisi yakni Aliansi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) yang mendukung Air Bias dan Vibrasi Suara Indonesia (Visi) yang mendukung Agnez Mo. AKSI ini dimotori oleh Ahmad Dhani dan Piyu Padi Reborn, sedangkan VISI digawangi beberapa penyanyi top Indonesia seperti Armand Maulana, Ariel Noah, hingga Bunga Citra Lestari (BCL).

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan Undang-undang Kebebasan Beragama yang bisa membuat warga memeluk kepercayaan di luar agama resmi yang telah ditetapkan di Indonesia.

"Kemudian terkait dengan diskriminasi kelompok minoritas, misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi, kami malah menginginkan ke depan harus ada Undang-undang Kebebasan [Umat] Beragama, ini sikap kementerian," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Ia menekankan perlu dibuat payung hukum tentang Undang-undang Kebebasan Umat Beragama, bukan Undang-undang Pelindungan Umat Beragama.

"Kenapa? Kalau Undang-undang Pelindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya penekanan. Negara tidak boleh mengakui dan menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama," ucap dia.

"Oleh karena itu, kami menginginkan Undang-undang Kebebasan [Umat] Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama. Saya kira itu bisa diperdebatkan," tambahnya.

Ia yang berlatar belakang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ini membuka pintu terhadap semua masukan. Kata dia, negara demokrasi membuka ruang untuk itu.

"Silakan ada yang memprotes tidak apa-apa, dan tidak protes tidak apa-apa. Tapi kan boleh dong namanya demokrasi. Ada yang nanti menerima, ada yang mau Undang-undang Pelindungan Umat Beragama, boleh. Ada yang mau Undang-undang Kebebasan Umat beragama boleh," kata Pigai.

"Tapi saya mengusulkan ya suatu saat Undang-undang Kebebasan Umat Beragama menjadi salah satu yang dipertimbangkan," tandasnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Pigai menyatakan hal tersebut baru sebatas gagasan yang disampaikan kepada publik. Belum ada tindakan lebih lanjut termasuk menjadikan itu sebagai inisiatif pemerintah untuk selanjutnya bisa dibahas bersama-sama dengan DPR.

"Itu baru lemparan ide atau gagasan. Silakan untuk diwacanakan," kata Pigai saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan ada empat WNI di Amerika Serikat yang ditangkap oleh otoritas AS di tengah semakin ketatnya penindakan terhadap imigran di AS. Satu di antaranya telah dideportasi.

"Seorang WNI di San Fransicso sudah dideportasi," ucap Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha usai taklimat media di Jakarta, Kamis (6/3).

Di luar WNI yang sudah dideportasi tersebut, tiga WNI yang bermasalah di AS lainnya terdiri dari dua WNI di Atlanta, Georgia, dan seorang WNI di New York.

"Ketiganya masih menjalani proses hukum di lokasi masing-masing," kata Judha.

Ia menambahkan, dua WNI di Atlanta tersebut akan menjalani sidang mereka pada 12 Maret mendatang.

Lebih lanjut, direktur Kemlu RI itu menjelaskan bahwa apabila seorang WNI mendapat hukuman deportasi, namanya akan dimasukkan ke dalam daftar "subject of interest" oleh imigrasi RI, sehingga yang bersangkutan akan diteliti lebih lanjut apabila hendak mengajukan paspor baru atau izin melintas ke luar RI.

Diketahui, sebagaimana data yang diterima perwakilan RI di AS per 24 November 2024, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam daftar "final order of removal" dinas imigrasi dan bea cukai AS (ICE) sehingga mereka berpotensi dideportasi dari AS.

Ia menjelaskan bahwa WNI yang ada dalam daftar ICE tersebut diketahui tak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di AS, namun mereka tidak ditangkap maupun ditahan. Mereka pun diharuskan melapor secara rutin ke kantor ICE.

Mengakui semakin kerasnya penindakan terhadap imigran di Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, Judha mengimbau supaya WNI di AS memahami hak-hak hukum mereka apabila mereka ditahan.

Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak mendapat akses kekonsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapat pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan apapun apabila tidak didampingi pengacara, kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

Polri gagas #RiseAndSpeak ciptakan lingkungan aman bagi perempuan-anak

Direktorat Pelindungan Perempuan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri menggagas kampanye #RiseAndSpeak dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak.

Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Nurul Azizah mengatakan bahwa kampanye ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan kesadaran, keberanian berbicara, serta melaporkan kekerasan berbasis gender, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun eksploitasi ekonomi dan seksual.

"Visi kami dalam kampanye #RiseAndSpeak adalah untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua, terutama perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Kami mendorong setiap individu untuk berani bersuara dan melaporkan setiap tindak kekerasan dan ketidakadilan," jelas Nurul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Dittipidum Bareskrim tegaskan tak gelapkan sertifikat tanah

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro menegaskan bahwa pihaknya tidak menggelapkan sertifikat tanah sebagaimana tuduhan yang ditujukan kepada dirinya dan anak buahnya.

Penegasan tersebut ditekankan Dittipidum Bareskrim Polri dengan mengembalikan sertifikat tanah yang menjadi objek polemik dan menghentikan penyidikan kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah yang melibatkan sertifikat tanah yang dimaksud.

"Tanggal 21 Januari 2025, dilaksanakan gelar di Dittipidum dengan hasil dihentikan. Tanggal 24 Februari 2025, di-SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Rekomendasi untuk dihentikan berdasarkan gelar di Biro Wasidik yang dihadiri pelapor dan terlapor 30 September 2024," kata Brigjen Pol Djuhandhani kepada awak media di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Kejagung geledah PT OTM yang diduga jadi lokasi "blending" BBM

Kejaksaan Agung menggeledah gedung PT Orbit Terminal Merak (OTM) di Cilegon, Banten, yang diduga menjadi tempat blending bahan bakar minyak terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tahun 2018–2023.

"Sejak tadi pagi penyidik sudah melakukan penggeledahan juga di Cilegon, di satu tempat, yaitu PT OTM yang diduga sebagai storage atau tempat depo yang menampung minyak yang diimpor. Itu sekarang sedang berlangsung juga," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Vonis eks GM Antam diperberat jadi 16 tahun penjara terkait kasus emas

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis mantan General Manager (GM) PT Antam Tbk Abdul Hadi Aviciena menjadi 16 tahun penjara terkait kasus korupsi jual beli logam mulia emas Antam.

Hakim Ketua Artha Theresia mengatakan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan.

"Oleh karena itu, kami mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang dimintakan banding, terutama mengenai pidana yang dijatuhkan," kata Hakim Ketua dalam salinan putusan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Komnas HAM dan Kemenko Kumham Imipas bahas Papua hingga hukuman mati

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membahas situasi hak asasi di Papua hingga fenomena deret tunggu dan komutasi hukuman mati saat beraudiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Komnas HAM dan Kemenko Kumham Imipas juga membicarakan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat, penghormatan dan perlindungan HAM dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta permasalahan orang tanpa kewarganegaraan.

"Kami ingin berkenalan sekaligus menguatkan koordinasi di bidang HAM yang menjadi tugas bersama sehingga kami juga hadir membawa beberapa isu serta rekomendasi terkait permasalahan tersebut," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) guna menguatkan perlindungan hak asasi manusia bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).

"Dengan Kementerian HAM, saya berharap kita bisa bekerja sama, karena ini beririsan. Karena semua kerja-kerja pelindungan kami pasti terkait dengan hak asasi manusia," kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding usai acara penandatanganan di Kantor KP2MI Jakarta, Rabu (19/2).

Menteri Karding mengatakan bahwa upaya yang dilakukan Kementerian P2MI berkaitan erat dengan upaya perlindungan hak asasi para pekerja migran Indonesia.

Oleh karena itu, kerja sama dengan Kementerian HAM dinilai perlu dilakukan guna meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap hak asasi para PMI, baik ketika masih di dalam negeri, maupun ketika telah berada di luar negeri.

Adapun bentuk kerja sama yang disepakati antara kedua Kementerian adalah memaksimalkan perlindungan bagi para PMI.

"Jadi, terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, kami ingin membantu Kementerian P2MI untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia itu bisa lebih maksimal," kata Wakil Menteri HAM Mugiyanto di acara tersebut.

Mugiyanto memastikan bahwa perlindungan HAM bagi para PMI tersebut tidak hanya dimaksimalkan ketika mereka masih di dalam negeri, tetapi juga ketika mereka telah bekerja di luar negeri.

"Jadi, itu akan kami pastikan dalam membantu Kementerian P2MI," katanya.

Berikutnya, Kementerian HAM juga akan bekerja sama dengan KP2MI dalam memberikan pemahaman kepada para PMI tentang hak-hak yang bisa mereka peroleh ketika bekerja di luar negeri.

"Jadi, yang kedua, yang juga menjadi tanggung jawab kami adalah memastikan seluruh warga negara Indonesia termasuk para pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan itu nanti memahami hak asasi manusianya," kata dia lebih lanjut.

Pemberian pemahaman tersebut, kata Mugiyanto, penting untuk memastikan bahwa ketika para PMI bekerja di luar negeri, mereka tahu cara untuk membela diri ketika menghadapi masalah.

Sementara itu, selain menyepakati MoU dengan Kementerian HAM, KP2MI juga menandatangani MoU dengan Kementerian BUMN yang dilakukan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, bersama Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani, dan Ketua Umum Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) Afda Rizal Armashita.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

New York -

Pemerintahan Presiden Donald Trump bakal memperketat imigrasi. Wamenlu Arrmanatha Nasir pun meminta WNI yang tinggal di AS untuk selalu membawa identitas.

Pria yang akrab disapa Tata itu mengatakan kebijakan Trump ditujukan untuk seluruh warga negara asing di Amerika Serikat, bukan hanya WNI saja.

Untuk itu, warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Amerika Serikat diimbau untuk selalu membawa identitas diri saat bepergian ke luar rumah.

"Berbagai langkah antisipasi sudah dilakukan termasuk terus mengimbau para WNI di Amerika Serikat untuk selalu membawa kartu identitas," kata dia dalam konferensi pers capaian pelayanan dan pelindungan WNI tahun 2024 di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

Dia lalu berujar, "Jadi apabila ada razia, mereka bisa selalu menyampaikan status mereka apakah ilegal atau tidak."

Tata lalu menegaskan jika ada WNI yang diketahui terkena razia dengan status ilegal, perwakilan RI di AS akan meminta akses kekonsuleran sesegera mungkin untuk membantu mereka.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan ada dua WNI yang ditahan otoritas Amerika Serikat. Satu ditahan di Atlanta, Georgia, yang satu ditahan di New York.

WNI berinisial TRN ditangkap pada 29 Januari di Atlanta dan warga RI berinisial BK ditangkap di New York pada 28 Februari. Mereka, lanjut Judha, sudah masuk dalam daftar deportasi sejak 2009.

"Kemudian yang bersangkutan mengajukan asylum (suaka), tapi ditolak," ujar dia.

Menurut Judha, Konsulat Jenderal RI di Houston telah melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan dan dipastikan sang WNI dalam kondisi sehat. Ia juga sudah mendapatkan akses kekonsuleran.

Di periode kedua menjadi presiden AS, Trump menerapkan kebijakan imigrasi secara ketat. Kurang dari sepekan setelah dilantik, Trump sudah menangkap ratusan imigran tak ilegal dan siap mendeportasi mereka.

-------

Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia.

(wsw/wsw)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengimbau WNI di Amerika Serikat untuk mengetahui hak-hak hukumnya dan mematuhi regulasi di tengah meningkatnya penindakan terhadap imigran di bawah Presiden Donald Trump.

“Kami imbau WNI di AS untuk know your rights (ketahui hak-hakmu) supaya tahu ketika terkena penindakan hukum, masih ada hak-hak yang mereka miliki dan harus perjuangkan,” ucap Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha di Jakarta, Kamis.

Ditemui usai menyampaikan laporan capaian pelindungan WNI selama 2024 di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Judha mengatakan bahwa seluruh perwakilan RI di AS telah menyampaikan imbauan tersebut kepada WNI di AS melalui berbagai wahana.

Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak mendapat akses kekonsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapat pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan apapun apabila tidak didampingi pengacara.

“Semua hak-hak tersebut dilindungi dalam sistem hukum AS, tapi tentu (WNI di AS) harus paham supaya ketika mengalami penangkapan, hak-hak mereka tetap terjaga,” kata Judha.

Kemlu RI dan seluruh perwakilan RI juga telah melakukan langkah-langkah koordinasi dan pertemuan virtual untuk menentukan langkah-langkah pelindungan kepada WNI yang berpotensi ditindak.

Dengan demikian, KBRI Washington DC maupun KJRI yang tersebar di lima kota besar di AS siap memberikan pendampingan hukum yang diperlukan kepada para WNI yang terdampak kebijakan imigrasi AS.

Ribuan WNI berpotensi dideportasi

Sementara itu, Judha memastikan bahwa sebagaimana data yang diterima perwakilan RI di AS per 24 November 2024, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam daftar “final order of removal” dinas imigrasi dan bea cukai AS (ICE) sehingga mereka berpotensi dideportasi dari AS.

“Ada 4.276 (WNI) dari total 1,4 juta warga negara asing di Amerika Serikat yang masuk dalam ‘final order’ tersebut,” kata Judha.

Ia menjelaskan bahwa WNI yang ada dalam daftar ICE tersebut diketahui tak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di AS, namun mereka tidak ditangkap maupun ditahan. Mereka pun diharuskan melapor secara rutin ke kantor ICE.

Judha memastikan bahwa Kemlu RI terus memantau kondisi para WNI di AS menyusul kebijakan imigrasi baru di bawah Presiden Trump. Ia juga mengimbau kepada para WNI untuk langsung menghubungi perwakilan RI terdekat apabila ditangkap otoritas AS.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan dua warga negara Indonesia (WNI) ditahan di Amerika Serikat (AS) karena pelanggaran aturan imigrasi yang diperketat sejak Donald Trump resmi menjabat Presiden AS. Kemlu menyebut jumlah WNI yang berstatus imigran ilegal di AS cukup tinggi.

"Sekitar 66 ribu yang ada di Amerika, yang tercatat. Yang tidak tercatat kita belum dapat, pastinya karena tidak tercatat ya, tidak ada dalam catatan, namun angkanya cukup tinggi," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, di kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Judha menyebut WNI yang berstatus imigran ilegal tidak cuma terjadi di AS. Dia mengatakan pemerintah tidak akan berusaha membebaskan para WNI dari pelanggaran keimigrasian jika statusnya ilegal. Pemerintah, kata dia, hanya akan memberikan perlindungan seperti pendampingan hukum.

"Jadi tugas negara sekali lagi adalah untuk melakukan pelindungan. Namun pelindungan yang paling utama adalah perlindungan diri sendiri dengan mematuhi hukum yang berlaku di negara seterusnya, termasuk hukum keimigrasian," ucap dia.

Judha menegaskan masalah keimigrasian tak boleh dianggap remeh. Dia mengatakan imigran ilegal rentan dieksploitasi.

"Nah ketika rentan, rentan dieksploitasi, rentan mendapatkan permasalahan yang lain, dan bahkan ketika meninggal, susah untuk dilakukan (identifikasi dan administrasi lainnya)," ujarnya.

Judha mengatakan Kemlu telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk penanganan WNI yang ditangkap di AS terkait masalah imigrasi. Dia meminta WNI di AS tetap tenang dan mematuhi aturan.

"Kita harapkan masyarakat Indonesia yang ada di AS baik yang documented, undocumented, tetap tenang. Namun, tentunya kami juga terus mengimbau kepada seluruh masyarakat kita untuk tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku di AS," ujarnya.

Diketahui, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan perintah eksekutif mengenai aturan keimigrasian AS. Perintah itu menyasar para imigran tak berdokumen yang akan langsung dideportasi jika kedapatan oleh pihak imigrasi.

(ond/haf)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa penegakan hukum sangat penting dilaksanakan dalam penanganan dan pencegahan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena tanpa itu akan sangat sulit mencegah dan menangani kasus-kasus kejahatan ini.

“Harus ada penegakan hukum. Ada tulisan regulasinya seperti apa, (tapi) kalau tidak ada penegakan hukum, percuma,” kata Karding pada pembukaan diskusi publik “Mendorong Penyusunan Road Map Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berbasis HAM” di Jakarta, Kamis.

Penegakan hukum tersebut, menurut Karding, harus dilakukan terutama terhadap sindikat-sindikat yang terlibat TPPO dan para calo yang melakukan kegiatan tersebut.

Karding juga berpendapat bahwa ada orang-orang yang bekerja di institusi yang dengan sengaja terlibat dalam TPPO, termasuk di Kementerian P2MI (KP2MI) itu sendiri.

Dia kemudian menceritakan tentang pelayanan di bandara. Ada petugas yang menjadi calo dalam TPPO, mengatakan seharusnya petugas tersebut menolong para Pekerja Migran Indonesia (PMI), bukan malah ikut jadi calo.

Karena itulah, Karding melanjutkan, setiap institusi harus berkomitmen dan memastikan bahwa tidak ada pegawai institusi yang terlibat dalam kasus TPPO.

Dia menyatakan bahwa fokus utama di KP2MI adalah menangkap, menggagalkan, dan mencegah keberangkatan PMI yang dilakukan secara ilegal.

Karding juga menyebutkan ada yang menyalahgunakan visa – seperti visa umroh dan calling visa dari Arab Saudi – untuk memberangkatkan PMI secara ilegal.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024