KOMPAS.com - I Wayan Agus Suartama, yang akrab disapa Agus disabilitas, pria penyandang disabilitas tanpa kedua tangan, menjalani sidang perdana kasus pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (16/1/2025).

Sidang yang dimulai dengan pembacaan dakwaan ini diwarnai dengan protes dari Agus terkait fasilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Agus, yang tiba mengenakan rompi merah maroon sekitar pukul 08.59 WITA, langsung mengajukan keluhan soal fasilitas di Lapas yang menurutnya belum memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

"Sebelumnya ada pemberitaan mengenai pendampingan di Lapas atau fasilitas untuk disabilitas. Saya menyebutkan atas nama Komisi Disabilitas Daerah (KDD) untuk memenuhi hak-hak yang harus dipenuhi, karena apa yang dijanjikan tidak sesuai," ungkap Agus.

Satu di antara 19 kuasa hukumnya, Ainuddin, menambahkan bahwa Agus merasa tidak nyaman di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.

"Kami akan mengajukan penangguhan penahanan, bisa berupa tahanan rumah atau tahanan kota, agar hak-haknya bisa terpenuhi," kata Ainuddin.

Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB, Joko Jumadi, menjelaskan bahwa fasilitas di Lapas sebenarnya lebih mengarah pada aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, bukan kenyamanan.

"Masalah kenyamanan di Lapas tidak ada yang nyaman. Tenaga pendamping di Lapas berasal dari narapidana yang ada di sana," ujarnya.

Joko menambahkan bahwa Agus telah mendapatkan pendampingan dari sepupunya yang juga seorang narapidana.

"Sepupunya yang mendampinginya, namun setelah masuk, infonya dia masih sering menangis. Pendampingan ini bertujuan untuk menenangkan Agus dan membantu dalam melakukan aktivitas yang tidak bisa dilakukan sendiri," jelas Joko.

Terkait penahanan Agus, kuasa hukum kembali mengajukan permohonan untuk mengalihkan status penahanan dari Rutan ke tahanan rumah atau kota.

"Secara materil kami mengajukan surat permohonan terkait pengalihan status penahanan. Dengan status tahanan rumah atau kota, hak-haknya bisa terpenuhi sebagaimana mestinya," ujar Ainuddin.

Pihak Kejaksaan Negeri Mataram pun meminta agar orang tua Agus dihadirkan dalam sidang selanjutnya untuk menunjukkan bahwa terdakwa tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

"Kami diminta jaksa untuk menghadirkan orang tua Agus, ini sebagai bukti bahwa terdakwa membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya," tambah Ainuddin.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, menjelaskan bahwa Agus telah ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan sejak Kamis (9/1/2025). Penahanan dilakukan selama 20 hari dengan alasan hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal yang memenuhi syarat objektif.

Ivan juga menegaskan bahwa ruang tahanan Agus telah disiapkan khusus untuk penyandang disabilitas, dan Agus akan mendapatkan tenaga pendamping.

Agus akan kembali menjalani sidang pada pekan depan dengan agenda pembuktian, di mana kuasa hukumnya berencana menghadirkan lima orang saksi.

Dalam pembacaan dakwaan, Agus didakwa dengan Pasal 6A atau Pasal 6C juncto Pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Karnia Septia | Editor: Icha Rastika), Tribun Lombok

KOMPAS.com - I Wayan Agus Suartama, atau yang lebih dikenal dengan Agus memohon agar status penahanannya diubah menjadi tahanan rumah.

Pada Kamis (9/1/2025), Agus resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, setelah berkas perkaranya dilimpahkan dari polisi ke Kejaksaan Negeri Mataram.

Dalam proses penahanannya, Agus tampak emosional dan mengungkapkan ketidaknyamanannya secara terbuka.

"Saya mohon Pak, biar saya di rumah, karena saya tidak biasa. Ini saja, terus terang, saya tahan kencing," ujar Agus dengan nada memelas kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka.

Agus, yang merupakan penyandang disabilitas tuna daksa, terlihat menangis histeris setelah mengetahui dirinya akan ditahan di Lapas.

Tangis Agus pun diiringi kekhawatiran dari ibunya, Ni Gusti Ayu Ari Padni.

Ibunda Agus: dia tidak bisa sendiri

Ni Gusti Ayu Ari Padni, ibu Agus, mengaku cemas dengan kondisi anaknya selama ditahan di Lapas.

Selama ini, Agus sepenuhnya bergantung pada dirinya dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk kebutuhan mendasar seperti ke kamar mandi.

"Tidak bisa sendiri, mau cebok, mau apa. Kalau dia normal, saya lepas," ujar Padni saat menemani Agus di Kejaksaan Negeri Mataram.

Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi NTB, Iwan Setiawan, menjelaskan bahwa keputusan menahan Agus di Lapas diambil dengan pertimbangan yang matang.

"Pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS lebih dari satu. Dikhawatirkan nanti terdakwa IWAS bisa mengulangi perbuatannya," ujar Iwan.

Agus dijadwalkan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum berjalan.

Kejaksaan memastikan bahwa ruang tahanan yang akan ditempati Agus telah disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Kurniadi, kuasa hukum Agus, mengkritik keputusan Kejaksaan Tinggi NTB yang menolak permohonan tahanan rumah untuk kliennya.

Ia menyoroti dampak psikologis yang dialami Agus akibat penahanan ini, terutama karena keterbatasan fisik Agus yang selalu bergantung pada ibunya.

"Teriak-teriak di dalam tadi itu dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya," jelas Kurniadi.

Menurut Kurniadi, Agus seharusnya diberikan kesempatan untuk meninjau kondisi ruang tahanan terlebih dahulu.

"Pelaku ini penyandang disabilitas, harus dilakukan perhatian khusus. Jangan ujug-ujug tanpa dasar yang jelas melakukan penahanan di rutan," tegasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Karnia Septia | Editor: Icha Rastika), Tribun Lombok

KOMPAS.com - Penahanan terhadap I Wayan Agus Suartama, alias Agus, di Lapas Kelas II A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, menuai kritik dari kuasa hukumnya, Kurniadi.

Agus, seorang penyandang disabilitas tuna daksa, sempat menunjukkan resistensi dan tantrum saat proses penahanan pada Kamis (9/1/2025).

Kurniadi menyoroti dampak psikologis yang dialami Agus akibat penahanan ini, terutama karena harus berpisah dengan keluarganya.

"Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya," ujar Kurniadi.

Menurutnya, sebelum penahanan resmi dilakukan, Agus seharusnya diberikan kesempatan untuk melihat kondisi ruang tahanan yang akan ditempati.

Ia juga mengajukan permohonan agar Agus menjadi tahanan rumah, namun usulan tersebut tidak dikabulkan pihak Kejaksaan Tinggi NTB.

"Pelaku ini penyandang disabilitas, harus dilakukan perhatian khusus. Jangan ujug-ujug tanpa dasar yang jelas melakukan penahanan di rutan," tegasnya.

Kejaksaan: penahanan sudah sesuai prosedur

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Ivan Jaka, menegaskan bahwa penahanan Agus sudah sesuai prosedur hukum.

"Yang bersangkutan terpenuhi syarat objektif dan perbuatannya," jelas Ivan.

Ivan juga mengungkapkan bahwa ruang tahanan Agus telah disiapkan khusus untuk penyandang disabilitas dan akan dilengkapi dengan pendamping.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat, menjelaskan bahwa penyerahan tersangka Agus kepada Kejaksaan dilakukan setelah proses penyelidikan rampung dan dinyatakan lengkap.

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kejaksaan, pada 9 Januari 2025 kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2)," kata Syarif di Mapolda NTB.

Kasus ini bermula dari laporan dugaan pelecehan seksual pada 7 Oktober 2024. Penyidik telah memeriksa 14 saksi, termasuk 7 korban yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Kami melibatkan Komisi Disabilitas Daerah NTB dan ahli psikologi untuk penilaian personal terhadap tersangka dan korban," tambah Syarif.

Polda NTB juga bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menghitung restitusi kerugian para korban.

Agus kini terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 300 juta berdasarkan Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Karnia Septia | Editor: Icha Rastika)