Public speaking merupakan keterampilan yang tidak dapat dikualifikasikan dan lebih bersifat subjektif.

Batam (ANTARA) - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani mengatakan keahlian public speaking (berbicara di depan publik) bagi aparatur sipil negara (ASN) hukum penting untuk meningkatkan reformasi bidang hukum.

"Berangkat dari public speaking kami bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik, meningkatkan penguatan informasi Kemenkum, dan meningkatkan reformasi di bidang hukum," kata Gusti di sela-sela pembukaan Pelatihan Public Speaking Metode Klasikal Angkatan I bagi ASN Wilayah Kerja Badiklat Kepri di Kota Batam, Rabu.

Gusti menjelaskan bahwa pelatihan public speaking bagi ASN hukum sangat penting pada era saat ini agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat jelas dan tersampaikan dengan baik.

"Salah satu yang ingin didapatkan dari pelatihan ini adalah melahirkan ASN yang profesional, khusus public speaking," katanya.

Hal itu mengingat, lanjut dia, belum semua ASN hukum di daerah maupun tingkat pusat seperti pimpinan tinggi dan kepala divisi belum memiliki keahlian dasar dalam berbicara di depan publik.

Menurut dia, public speaking merupakan keterampilan yang tidak dapat dikualifikasikan dan lebih bersifat subjektif.

Kepala BPSDM Kemenkum mengutarakan bahwa public speaking berkaitan dengan kecerdasan berkomunikasi, hubungan sosial, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi sehingga ASN harus mampu beradaptasi dengan semua perubahan.

Tidak hanya itu, lanjut dia, mengamati situasi saat ini, tidak semua ASN memiliki kemampuan komunikasi. Hal ini terjadi karena masih banyak yang kurang percaya diri, dan tidak menyadari bahwa komunikasi adalah kunci utama dari keberhasilan membangun hubungan kerja yang baik antara atasan dan bawahan, sesama rekan kerja, ataupun pemangku kepentingan lainnya.

"Peran komunikasi sangatlah berdampak pada kinerja seseorang dengan segala unsur yang ada di dalamnya," kata Gusti.

Apalagi, kata Gusti, pada era digital yang terus mengalami perkembangan pesat, kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), kemampuan komunikasi yang efektif memiliki tantangan tersendiri.

Public speaking kini tidak hanya berbicara di hadapan audiens langsung, tetapi juga berbicara melalui platform digital seperti media sosial, conference video, dan forum daring.

"Di sisi lain, memunculkan fenomena penyebaran disinformasi, fitnah, atau hoaks yang semakin masif," kata Gusti.

Hal itulah, kata dia, salah satu alasan kenapa public speaking sebagai keterampilan yang harus dimiliki setiap profesional, termasuk ASN Kemenkum, agar mampu menjadi garda depan dalam menyampaikan pesan dan membangun komunikasi yang positif.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara soal kunjungan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Sespimmen Lemdiklat Polri) ke rumah Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi perbincangan publik. Prasetyo menilai kunjungan itu hal yang wajar.

"Oh enggak ada lah itu. Kalaupun, mohon maaf ya, ada para menteri yang sowan silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, saya kira itu wajar-wajar saja," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Sebagai Presiden, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat 2 periode, ya dalam suasana lebaran kan wajar-wajar saja bersilaturahmi," lanjut Prasetyo.

Prabowo, menurut Prasetyo, juga menanggapi santai pertemuan tersebut. Menurutnya, Prabowo memahami kunjungan itu dalam semangat silaturahmi.

"Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau (Prabowo) semangatnya kan silaturahmi," ujarnya.

Untuk itu, juru bicara Presiden ini meminta agar tak lagi spekulasi matahari kembar. Ia pun yakin para pihak yang berkunjung ke Jokowi tak ada niatan untuk mendualismekan pemimpin.

"Jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada Matahari kembar, jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu," ujarnya.

(eva/gbr)

Surabaya -

Pendaftaran calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2025 segera ditutup. Bagi calon peserta yang ingin mengikuti seleksi, penting untuk memahami persyaratan dan tahapan tes yang harus dilalui. Apa saja syarat dan tahapannya? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), program ini adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Hal tersebut dilaksanakan melalui pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada putra dan putri terbaik bangsa.

Seleksi Paskibraka 2025

Pendaftaran calon Paskibraka 2025 resmi dibuka. Para pelajar yang ingin berkesempatan mengibarkan Sang Merah Putih di tingkat daerah maupun nasional harus melewati serangkaian seleksi ketat. Berikut syarat dan tahapan yang harus dilalui.

1. Syarat Pendaftaran

Berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, berikut sejumlah persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Paskibraka.

• Warga negara Indonesia.
• Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X dengan minimal usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun pada tanggal 17 Agustus sesuai tahun penugasan pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
• Memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah.
• Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali.
• Mengisi dan menandatangani Pernyataan Kesediaan
• Mematuhi peraturan program Paskibraka.
• Nilai akademik minimal berkategori baik.
• Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah yang diterbitkan setelah tanggal pengumuman pada masing-masing daerah.
• Memiliki tinggi badan ideal sebagai berikut.
  • Paling rendah 170 sentimeter dan paling tinggi 180 sentimeter untuk pelajar putra.
  • Paling rendah 165 sentimeter dan paling tinggi 175 sentimeter untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah.
• Memiliki berat badan ideal yaitu tidak kurang dan tidak lebih lima kilogram dari berat badan ideal sebagai berikut.
  • Tabel Tinggi Badan dan Berat Badan Ideal untukPaskibraka Putri
    • Tinggi badan 170 cm, berat badan 55-65 Kg
    • Tinggi badan 171 cm, berat badan 56-66 Kg
    • Tinggi badan 172 cm, berat badan 57-67 Kg
    • Tinggi badan 173 cm, berat badan 58-68 Kg
    • Tinggi badan 174 cm, berat badan 59-69 Kg
    • Tinggi badan 175 cm, berat badan 60-70 Kg
    • Tinggi badan 176 cm, berat badan 61-71 Kg
    • Tinggi badan 177 cm, berat badan 62-72 Kg
    • Tinggi badan 178 cm, berat badan 63-73 Kg
    • Tinggi badan 179 cm, berat badan 64-74 Kg
    • Tinggi badan 180 cm, berat badan 65-75 Kg
  • Tabel Tinggi Badan dan Berat Badan Ideal untukPaskibraka Putri
    • Tinggi badan 165 cm, berat badan 50-60 Kg
    • Tinggi badan 166 cm, berat badan 51-61 Kg
    • Tinggi badan 167 cm, berat badan 52-62 Kg
    • Tinggi badan 168 cm, berat badan 53-63 Kg
    • Tinggi badan 169 cm, berat badan 54-64 Kg
    • Tinggi badan 170 cm, berat badan 55-65 Kg
    • Tinggi badan 171 cm, berat badan 56-66 Kg
    • Tinggi badan 172 cm, berat badan 57-67 Kg
    • Tinggi badan 173 cm, berat badan 58-68 Kg
    • Tinggi badan 174 cm, berat badan 59-69 Kg
    • Tinggi badan 175 cm, berat badan 60-70 Kg
• Memiliki bentuk kaki O (O been) dengan ekstremitas paling banyak lima sentimeter, bentuk kaki X (X been) dengan ekstremitas paling banyak lima sentimeter, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (flat foot).

2. Dokumen Pendaftaran

Pada proses pendaftaran, calon Paskibraka terlebih dahulu membuat akun pada laman https://paskibraka.bpip.go.id, mengisi formulir, dan wajib mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

• Kartu keluarga
• Surat izin dari kepala sekolah sesuai format.
• Surat persetujuan dari orang tua/wali sesuai format
• Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan program Paskibraka
• Surat pernyataan persetujuan pemeriksaan kesehatan (Informed Consent)
• Salinan halaman rapor yang mencantumkan nilai akademik minimal berkategori baik.
• Surat keterangan sehat yang ditandatangani oleh dokter dari fasilitas kesehatan pemerintah.
• Pendaftaran dan pengunggahan dokumen persyaratan calon
  Paskibraka dilakukan 1 (satu) kali pada tingkat kabupaten/kota

3. Tahap Seleksi

Seleksi paskibraka akan dimulai dari tingkat kabupaten/kota. Dikutip dari Diskominfo Jatim, menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu, pihaknya akan memilih 50 peserta putra dan 50 peserta putri terbaik.

Selanjutnya, seluruh peserta yang terpilih ini akan diajukan ke BPIP untuk seleksi lebih lanjut. Berdasarkan surat edaran di atas, berikut tahap seleksi calon Paskibraka di tingkat kabupaten/kota.

• Seleksi administrasi.
• Seleksi pembinaan ideologi Pancasila (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bersumber dari Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Kelas X), dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP.
• Seleksi intelegensi umum, dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan BPIP.
• Seleksi kesehatan (pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan BPIP dan tes parade).
• Seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kesamaptaan.
• Seleksi Kepribadian (wawancara, penelusuran minat, bakat, dan rekam jejak di media sosial).

Seleksi di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan untuk memperoleh calon Paskibraka yang akan bertugas pada tingkat kabupaten/kota dan calon Paskibraka yang akan
mengikuti seleksi pada tingkat provinsi. Calon Paskibraka yang dikirim kabupaten/kota untuk mengikuti seleksi pada tingkat provinsi.

Namun, tidak lolos seleksi pada tingkat provinsi, ditugaskan sebagai Paskibraka tingkat kabupaten/kota. Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota menetapkan dan mengumumkan calon Paskibraka terpilih tingkat kabupaten/kota setelah penetapan dan pengumuman hasil seleksi calon Paskibraka tingkat provinsi.

(ihc/irb)

Universitas Pancasila resmi meluncurkan Training Centre yang diberi nama The Pancasila School of Law Diplomacy and Executive Leadership Program pada Jumat (21/2/2025) di Kampus Universitas Pancasila. Pusat pelatihan ini berada di bawah naungan Direktorat Komersil Universitas Pancasila.

Rektor Universitas Pancasila (UP) Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, usai peresmian mengatakan Training Centre Hukum ini didirikan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan di bidang hukum, baik bagi mahasiswa, alumni, para praktisi maupun masyarakat umum.

"Lembaga ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pelaku bisnis, pelaku notaris dan pelaku hukum, " katanya.

Selain memberikan manfaat edukatif, Training Centre ini juga diharapkan dapat menghasilkan pendapatan melalui biaya pelatihan dan kerjasama dengan pihak eksternal.

Melalui lembaga ini, Universitas Pancasila menargetkan peningkatan pendapatan hingga 30 persen dari sumber-sumber non-SPP mahasiswa. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan universitas lebih mandiri secara finansial dan tidak hanya bergantung pada mahasiswa.

Rektor Marsudi menegaskan bahwa peningkatan kualitas institusi tidak akan dilakukan dengan menaikkan biaya kuliah, melainkan melalui pencarian sumber pendapatan lain, seperti training centre ini. Ia optimis bahwa kegiatan ini, jika dilakukan secara rutin, akan menghasilkan keuntungan.

"Kalau rutin dilakukan akan menghasilkan profit, " ungkap Rektor.

Ia mencontohkan Universitas Harvard, sebuah universitas swasta terkemuka, yang mampu memperoleh 51% pendapatannya dari sumber non-SPP, sementara hanya 49% berasal dari biaya kuliah.

Melihat keberhasilan ini, ia mendorong fakultas-fakultas lain, termasuk Fakultas Komunikasi, Farmasi, Teknik, dan sebagainya, untuk mendirikan lembaga serupa.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UP Prof. Eddy Pratomo menyatakan pengajar akan dihadirkan dari berbagai institusi yang ahli di bidangnya, mulai dari OJK, Ikatan Notaris Indonesia, Lemhanas dan lain-lain. Bahkan untuk teknik diplomasi dan negosiasi akan dihadirkan para Dubes yang telah berpengalaman.

"Materi pembelajaran di lembaga ini berbeda dengan yang lain. Kita akan ajarkan Ketrampilan negosiasi yang mencakup berbagai materi di antaranya negosiasi kontrak, negosiasi konflik, negosiasi multi pihak, negosiasi lintas budaya dn strategi negosisasi secara efektif, "ungkapnya.

Selain itu peserta juga mendapatkan pelatihan hukum spesifik yang mencakup pembuatan akta notaris, pembuatan akta syariah, hukum bisnis, hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional, hukum kekayaan intelektual dan hukum agraria.

"Kita agak berbeda. Kita ada teknik diplomasi yang mencakup forum negosisasi, arbitrase dan diplomasi. Itu suatu cara penyelesaian masalah dengan cara damai. Kita ingin memasyarakatkan itu, "ucapnya.

Haris Nugroho Kepala Training Centre Hukum mengatakan Training Centre ini dibentuk untuk menjawab tantangan perubahan serta perkembangan yang cepat di masyarakat dan sangat berpengaruh bagi berbagai macam profesi, khususnya pada bidang hukum.

"Pelatihan ini dimaksudkan agar peserta dapat memahami berbagai hal yang terus berkembang di dalam masyarakat, " katanya.

JOMBANG, iNEWSSURABAYA.ID – Sebagai bagian dari upaya untuk memberikan kesempatan kedua bagi narapidana, Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Jombang meluncurkan program keterampilan mebel. Program ini bertujuan agar para napi memiliki keahlian yang berguna setelah bebas dan dapat memulai usaha mandiri.

Para narapidana dibimbing langsung oleh Budi Mulyono, Kasubsi Giatja (Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja) Lapas Jombang, dalam proses pengolahan kayu menjadi produk berkualitas seperti kursi, meja, lemari, dan rak. Setiap produk yang dihasilkan tidak hanya sekadar barang, tetapi juga menjadi simbol harapan dan perubahan bagi masa depan mereka.

Kepala Lapas Jombang, M. Ulin Nuha, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis yang dapat digunakan sebagai modal untuk membuka usaha atau mencari pekerjaan setelah narapidana kembali ke masyarakat. "Kami ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga memperoleh bekal hidup yang bermanfaat," ujarnya. "Harapannya, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak atau bahkan memulai usaha sendiri."

Selain pelatihan keterampilan mebel, narapidana di Lapas Jombang juga mengikuti pembinaan keagamaan, seperti mengaji dan salat berjamaah, serta berbagai kegiatan positif lainnya. "Kami ingin warga binaan memiliki keterampilan dan dapat melakukan kebaikan setelah selesai menjalani hukuman," tambah Ulin.

Salah satu warga binaan, Huda, mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan untuk belajar keterampilan di Lapas Jombang. "Dulu saya tidak punya keterampilan, tapi di sini saya belajar banyak hal. Sekarang saya bisa membuat meja dan kursi sendiri. Saya ingin membuka usaha mebel setelah bebas nanti," ujarnya penuh semangat.

Tidak hanya memberikan pembinaan keterampilan, program ini juga berhasil memasarkan produk mebel buatan para napi. Hasil karya mereka mulai mendapat perhatian positif dari masyarakat, membuktikan bahwa keterampilan mebel yang diajarkan di Lapas Jombang memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Program pelatihan keterampilan ini adalah contoh nyata bahwa pemasyarakatan tidak hanya sekadar menjalani hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan untuk perubahan. Lapas Jombang membuktikan bahwa dengan semangat dan kerja keras, setiap narapidana dapat memperoleh kesempatan untuk bangkit, memperbaiki masa depan, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

 

Editor : Arif Ardliyanto

"Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dan sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana Astacita yang ke-3, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirau

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendukung kerja sama Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti/Teror (AT) Polri dan PT Astra Internasional Tbk dalam memberikan pelatihan untuk menjadi teknisi AC bagi para mitra deradikalisasi (eks narapidana terorisme).

Saat memberikan sambutan acara pelatihan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam mendukung program deradikalisasi melalui pembekalan kompetensi dan keterampilan kepada mitra deradikalisasi.

"Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dan sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana Astacita yang ke-3, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan," ungkap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Selain itu, sambung dia, pelatihan itu juga sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, yang menyebutkan pemerintah wajib melakukan pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Lebih lanjut, Eddy juga menegaskan bahwa BNPT terus merumuskan strategi dalam program deradikalisasi dan berkoordinasi dengan berbagai instansi, yang terdiri atas BNPT, TNI, Polri, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Agama (Kemenag), dan kementerian/lembaga lainnya.

"Konteksnya melaksanakan implementasi dari program deradikalisasi, di mana BNPT ini merumuskan strategi dan mengoordinasikan," tuturnya.

Dengan demikian, kata dia, kementerian/lembaga yang ada di Indonesia pelaksana program deradikalisasi berbentuk tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi dalam lapas dan luar lapas.

Sementara itu, Analis Kebijakan Bidang Penindakan Densus 88 AT Polri Brigjen Pol. Torik Triyono menyampaikan pelatihan yang dilaksanakan atas kerja sama berbagai pihak tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta agar dapat mandiri secara ekonomi dan berkontribusi positif di tengah masyarakat.

"Sekali lagi, ini berkat kerja sama dari semua pihak sehingga acara ini bisa dilaksanakan. Kami mengimbau kepada teman-teman semua untuk benar-benar dimanfaatkan sehingga ini tidak mubazir dan hasilnya bisa dinikmati serta membawa kebanggaan bagi keluarga masing-masing,” ucap Torik dalam kesempatan yang sama.

Direktur PT Astra Internasional Selly Irfandi pun mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan pelatihan tersebut.

“Kami percaya dengan semangat kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, para peserta akan mampu menjadi pribadi yang lebih kuat, mandiri, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar,” ucap Selly.

Diselenggarakan mulai 20-24 Januari 2024, pelatihan teknisi AC tersebut tidak hanya menjadi langkah konkret untuk mendukung program deradikalisasi, tetapi juga sejalan dengan misi Pemerintah dalam meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan.

Dengan keahlian yang diperoleh, para peserta diharapkan mampu membuka peluang baru dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengadakan pertemuan dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Ia berharap Kementerian Imipas dan PLN dapat berkolaborasi dalam pemberdayaan narapidana atau warga binaan permasyarakatan (WBP) di seluruh Indonesia.

Menteri Agus mengatakan pertemuan ini adalah bentuk sinergi Kementerian Imipas dan PLN dalam rangka mengimplementasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan ini berlangsung di Kementerian Imipas, Gedung Sentramulia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Kamis (2/1/2025).

"Kami ingin membangun balai latihan kerja di Nusakambangan yang terintegrasi dengan program pertanian, peternakan, perikanan dan industri garmen. Ini adalah langkah untuk membantu WBP agar memiliki keahlian, pendapatan dan masa depan yang lebih baik dengan berbagai Program Latihan Kerja selama Proses Asimilasi," jelasnya kepada Darmawan, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (3/1).

Menteri Agus menegaskan pentingnya menciptakan program pelatihan kerja bagi para napi. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dan tabungan mereka sebagai bekal kehidupan setelah keluar dari lapas.

Untuk diketahui, saat ini Kementerian Imipas, melalui Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas), telah menerapkan program tabungan bagi warga binaan dan tahanan. Tabungan untuk para napi ini berasal dari cashback saat mereka belanja kebutuhan sehari-hari di dalam lapas dan menggunakan wartel.

Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto bertemu dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo di Kementerian Imipas, Gedung Sentramulia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Kamis (2/1/2025). (dok. Kementerian Imipas)

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Darmawan menjelaskan, PLN memiliki bahan baku dari sisa hasil PLTU yang dapat diolah menjadi material konstruksi, seperti paving block, batako, genteng, hingga tetrapod. Darmawan menilai olahan material konstruksi mampu menekan ongkos bangun rumah modular dan menjadi solusi inovatif untuk pengelolaan lingkungan.

Menyambut harapan Menteri Agus, Darmawan mengatakan PLN siap menyediakan bahan baku FABA secara gratis, sekaligus pelatihannya. Lapas-lapas di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) akan jadi proyek percontohan model pengelolaan berkelanjutan.

Darmawan pun berharap proyek percontohan ini dapat direplikasi di 631 lapas, rutan dan bapas di wilayah lainnya di seluruh Indonesia dan Keberadaan PLT Batubara di bawah operasional PLN. Darmawan menuturkan program pengolahan sisa hasil PLTU sudah 2 tahun belakangan, namun belum mampu tampil produktif untuk menekan cost pembangunan Rumah seperti yang pihaknya diharapkan.

Salah satu kendala PLN adalah tingginya upah tenaga kerja. Oleh karena itu, penjelasan Menteri Agus soal pihaknya memiliki tenaga kerja produktif 95 persen dari total penghuni lapas/rutan/bapas dan lahan (tempat pelatihan dan produksi) dapat menjadi solusi dari kendala PLN selama ini.

Keduanya lalu sepakat menuangkan kerja sama ini dalam rencana memorandum of understanding (MoU) antara PLN dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kembali ke Menteri Agus, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, pihaknya serta PLN akan membentuk satuan tugas. Program ini diharapkan akan memberikan kontribusi pembangunan rumah murah untuk masyarakat luas.

"Syukur-syukur dikerjakan oleh tenaga terlatih dari warga binaan lapas atau rutan, sehingga anggaran negara yang tersedia mencukupi membangun Rumah Murah, sebagaimana target Bapak Presiden untuk pembangunan 3 juta Rumah Murah bagi masyarakat," pungkas dia.

(aud/dhn)

PURBALINGGA, iNewsSemarang.id - Kanwil Kemenkumham Jateng kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan potensi warga binaan. Kali ini, melalui pelatihan mubalig atau penceramah yang bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kemenkumham Jateng mengadakan kegiatan yang berlangsung di Masjid At-Taubah, Rutan Purbalingga, Jumat (6/12/2024).

Pelatihan ini diisi oleh Ustadz Fikri dari Kementerian Agama, yang memberikan berbagai metode berdakwah dan mengajarkan cara menyampaikan hadis serta firman Allah secara efektif.

Kepala Rutan Purbalingga, Bluri Wijaksono, menyampaikan pentingnya kegiatan seperti ini untuk membangun karakter positif warga binaan.

 “Pelatihan mubalig ini adalah bagian dari upaya kami untuk memberikan bekal spiritual sekaligus keterampilan kepada warga binaan. Kami berharap, setelah bebas nanti, mereka mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bluri.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono mengatakan jika program ini sejalan dengan visi untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang inovatif dan berdampak. 

"Kami apresiasi Rutan Purbalingga yang selalu berusaha menghadirkan kegiatan yang tidak hanya mendidik, tetapi juga menginspirasi. Terima kasih kepada Kementerian Agama atas dukungannya dalam mewujudkan program ini," lanjutnya.

Ustadz Fikri, yang menjadi pembicara sekaligus mentor dalam kegiatan ini, memberikan arahan kepada peserta tentang pentingnya berdakwah dengan hati yang tulus dan penyampaian yang mudah dipahami.

 "Dakwah bukan hanya soal berbicara, tetapi juga tentang menyentuh hati dan memberikan inspirasi kepada orang lain. Saya berharap para peserta dapat mengamalkan ilmu yang didapatkan di sini,” kata Ustadz Fikri.

Karutan Purbalingga menutup kegiatan dengan harapan besar agar pelatihan ini menjadi bekal berharga bagi para warga binaan.

 “Kegiatan ini adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk memberikan pembinaan yang holistik, baik secara spiritual maupun keterampilan. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi manfaat, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain,” kata Karutan.

Dengan semangat sinergi antara Rutan Purbalingga dan Kementerian Agama, kegiatan ini berhasil terlaksana sebagai langkah positif dalam memberikan pembinaan dan memberdayakan warga binaan untuk kehidupan yang lebih baik.

Editor : Maulana Salman