Sejumlah media asing ramai-ramai menyoroti insiden puluhan narapidana (napi) kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Aceh Tenggara, Indonesia.

Kejadian yang berlangsung pada Senin, 10 Maret 2025, itu menyita perhatian media luar negeri seperti Daily Mail, The Star, Metro UK, dan BBC.

Sekitar 50 narapidana melarikan diri dengan menjebol tiga pintu pengamanan lapas menjelang waktu berbuka puasa. Kejadian tersebut terekam dalam video yang kini beredar luas di media sosial.

Daily Mail melaporkan, insiden ini terjadi begitu cepat sehingga petugas keamanan kewalahan mengendalikan situasi.

Video yang dipublikasikan menunjukkan para tahanan berlarian melewati pintu lapas yang sudah rusak, kemudian melompati pagar depan sebelum menyebar ke berbagai arah. Warga sekitar yang melihat kejadian itu juga dilaporkan sempat panik.

Metro UK melaporkan bahwa salah satu penyebab utama insiden ini adalah kondisi lapas yang kelebihan kapasitas.

Banyaknya jumlah tahanan yang melebihi batas membuat pengawasan menjadi lebih sulit, sementara fasilitas keamanan yang terbatas mempermudah para narapidana untuk mencari celah melarikan diri.

Pihak kepolisian dan aparat keamanan telah dikerahkan untuk mengejar para tahanan yang masih buron. The Star melaporkan bahwa hingga Rabu pagi, 26 narapidana berhasil ditangkap kembali, sementara 26 lainnya masih dalam pencarian.

Kepolisian meminta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi jika melihat atau mengetahui keberadaan para napi yang melarikan diri.

Hingga saat ini, pencarian masih berlangsung dengan melibatkan tim gabungan dari kepolisian daerah dan satuan khusus untuk mempercepat penangkapan para tahanan yang masih bebas.

BBC News, yang turut menayangkan rekaman detik-detik para napi melarikan diri, menyoroti permasalahan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Kasus ini disebut menambah daftar panjang insiden serupa yang menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem keamanan penjara di negara ini.

Laporan dari Metro UK juga menyoroti perlunya peningkatan pengamanan di lapas-lapas yang mengalami kelebihan kapasitas.

Mereka membandingkan kejadian di Aceh ini dengan beberapa insiden serupa yang pernah terjadi di berbagai negara, menekankan bahwa permasalahan kelebihan tahanan sering kali menjadi faktor utama terjadinya pelarian massal dari penjara.

Sementara itu, Daily Mail menambahkan bahwa beberapa keluarga dari napi yang melarikan diri juga telah diperiksa oleh pihak berwenang untuk mencari kemungkinan bantuan dari pihak luar dalam aksi pelarian tersebut.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengadakan pertemuan dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Ia berharap Kementerian Imipas dan PLN dapat berkolaborasi dalam pemberdayaan narapidana atau warga binaan permasyarakatan (WBP) di seluruh Indonesia.

Menteri Agus mengatakan pertemuan ini adalah bentuk sinergi Kementerian Imipas dan PLN dalam rangka mengimplementasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan ini berlangsung di Kementerian Imipas, Gedung Sentramulia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Kamis (2/1/2025).

"Kami ingin membangun balai latihan kerja di Nusakambangan yang terintegrasi dengan program pertanian, peternakan, perikanan dan industri garmen. Ini adalah langkah untuk membantu WBP agar memiliki keahlian, pendapatan dan masa depan yang lebih baik dengan berbagai Program Latihan Kerja selama Proses Asimilasi," jelasnya kepada Darmawan, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (3/1).

Menteri Agus menegaskan pentingnya menciptakan program pelatihan kerja bagi para napi. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dan tabungan mereka sebagai bekal kehidupan setelah keluar dari lapas.

Untuk diketahui, saat ini Kementerian Imipas, melalui Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas), telah menerapkan program tabungan bagi warga binaan dan tahanan. Tabungan untuk para napi ini berasal dari cashback saat mereka belanja kebutuhan sehari-hari di dalam lapas dan menggunakan wartel.

Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto bertemu dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo di Kementerian Imipas, Gedung Sentramulia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Kamis (2/1/2025). (dok. Kementerian Imipas)

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Darmawan menjelaskan, PLN memiliki bahan baku dari sisa hasil PLTU yang dapat diolah menjadi material konstruksi, seperti paving block, batako, genteng, hingga tetrapod. Darmawan menilai olahan material konstruksi mampu menekan ongkos bangun rumah modular dan menjadi solusi inovatif untuk pengelolaan lingkungan.

Menyambut harapan Menteri Agus, Darmawan mengatakan PLN siap menyediakan bahan baku FABA secara gratis, sekaligus pelatihannya. Lapas-lapas di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) akan jadi proyek percontohan model pengelolaan berkelanjutan.

Darmawan pun berharap proyek percontohan ini dapat direplikasi di 631 lapas, rutan dan bapas di wilayah lainnya di seluruh Indonesia dan Keberadaan PLT Batubara di bawah operasional PLN. Darmawan menuturkan program pengolahan sisa hasil PLTU sudah 2 tahun belakangan, namun belum mampu tampil produktif untuk menekan cost pembangunan Rumah seperti yang pihaknya diharapkan.

Salah satu kendala PLN adalah tingginya upah tenaga kerja. Oleh karena itu, penjelasan Menteri Agus soal pihaknya memiliki tenaga kerja produktif 95 persen dari total penghuni lapas/rutan/bapas dan lahan (tempat pelatihan dan produksi) dapat menjadi solusi dari kendala PLN selama ini.

Keduanya lalu sepakat menuangkan kerja sama ini dalam rencana memorandum of understanding (MoU) antara PLN dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kembali ke Menteri Agus, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, pihaknya serta PLN akan membentuk satuan tugas. Program ini diharapkan akan memberikan kontribusi pembangunan rumah murah untuk masyarakat luas.

"Syukur-syukur dikerjakan oleh tenaga terlatih dari warga binaan lapas atau rutan, sehingga anggaran negara yang tersedia mencukupi membangun Rumah Murah, sebagaimana target Bapak Presiden untuk pembangunan 3 juta Rumah Murah bagi masyarakat," pungkas dia.

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas), melalui Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjen Pas), memberikan remisi Natal kepada 15.976 narapidana dan narapidana usia anak beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Hal ini berdampak pada penghematan anggaran negara Rp 8,1 miliar.

"Dari total penerima, 15.807 Narapidana memperoleh Remisi Khusus dengan perincian 15.691 menerima Remisi Khusus I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, dan 116 mendapatkan Remisi Khusus II atau langsung bebas," jelas Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/2024).

Data Sistem Database Pemasyarakatan per 16 Desember 2024 mencatat total 274.166 tahanan, anak narapidana, dan anak binaan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 19.968 orang beragama Nasrani. Pemberian RK dan PMP Natal tahun ini berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp 8.191.365.000, yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan makan narapidana dan anak binaan.

"Selain itu, 169 Anak Binaan memperoleh PMP (Pengurangan Masa Tahanan) Khusus Natal terdiri dari 166 mendapatkan PMP I atau pengurangan sebagian, dan 3 mendapatkan PMP II atau langsung bebas," sambung Menteri Agus.

Dia menerangkan, pengurangan masa tahanan bervariasi, mulai 15 hari hingga 2 bulan. Dan pada remisi khusus Natal, tercatat penerima terbanyak adalah narapidana di Sumatera Utara (Sumut). Kemudian penerima terbanyak kedua adalah warga binaan di lapas-lapas NTT, kemudian Papua.

"Besaran pengurangan masa pidana bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 2 bulan. Wilayah Sumatera Utara mencatat penerima RK (Remisi Khusus) terbanyak dengan 3.196 Narapidana, kemudian Nusa Tenggara Timur (1.894 Narapidana), dan Papua (1.447 Narapidana). Di sisi lain, Anak Binaan penerima PMP terbanyak berasal dari Sumatera Utara (23 orang), Papua Barat (23 orang), dan Papua (20 orang)," rinci dia.

Menteri Agus menjelaskan, pemberian remisi dan PMP merupakan bentuk penghargaan bagi narapidana dan anak binaan yang berperilaku baik, taat aturan, aktif mengikuti program pembinaan, dan dinilai telah menurun tingkat risikonya untuk kembali melakukan kejahatan di tengah masyarakat. Apresiasi ini, lanjut Menteri Agus, juga bertujuan menstimulus agar narapidana lebih cepat berintegrasi kembali dengan masyarakat.

"Sistem Pemasyarakatan melihat pemidanaan bukan sebagai balas dendam semata. Namun harus mengedepankan pada aspek pembinaan sehingga mampu mengantarkan warga binaan untuk bertobat dan sadar atas kesalahan yang dilakukan," jelas Menteri Agus.

Menteri Imipas Agus Andrianto mengunjungi Lapas Perempuan Bandung untuk memberikan Remisi Natal kepada warga binaan, Rabu (25/12/2024). (dok. Istimewa)

Menteri Agus menyampaikan ucapan selamat kepada narapidana dan anak binaan yang merayakan Natal 2024, serta yang mendapatkan remisi. Ia mendorong narapidana dan anak binaan terus produktif dan memperbaiki diri. Dia lalu mengapresiasi petugas pemasyarakatan, pemerintah, dan para stakeholders pemasyarakatan yang dinilai berkontribusi dalam mendukung pembinaan para napi.

"Saya berharap pembinaan yang telah saudara-saudara sekalian terima dapat membangun kapasitas saudara menjadi sumber daya manusia yang potensial sehingga kembalinya saudara ke tengah masyarakat dapat memberikan nilai manfaat," pungkas dia.

Adapun pemberian remisi ini didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Lihat Video 'Prabowo Ucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2025':

[Gambas:Video 20detik]