Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta lembaga multilateral menjadi prioritas diplomasi Indonesia di bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.

“Upaya Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam agenda diskusi “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global” oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, struktur institusi multilateral yang ada saat ini seperti PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Dunia II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi dan kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang semakin maju.

“Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah tidak lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.

Untuk itu, Indonesia senantiasa mendorong gerakan reformasi multilateral karena meyakini bahwa sistem multilateral yang efektif harus dibuat lebih inklusif, demokratis, representatif, serta adil.

“Dalam dunia yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan,” kata dia.

Terlebih lagi, upaya diplomasi Indonesia terancam melemah jika tidak diiringi dengan perubahan tata kelola di tingkat global, ucap Wamenlu.

Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan proses reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.

Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB dalam bentuk penambahan jumlah anggota tetap Dewan Keamanan.

Dalam pidatonya di Forum Diplomasi Antalya 2025 pada Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.

Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, dan lainnya memiliki populasi dan peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang setara dalam struktur tertinggi PBB, kata dia.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir membeberkan bahwa Indonesia mendorong adanya reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya dalam lima tahun ke depan.

Prioritas itu, katanya, dilakukan dalam upaya untuk memperkuat diplomasi Indonesia. Hal ini karena diplomasi Indonesia bisa melemah apabila tidak diiringi dengan perubahan tata kelola global.

Arrmanatha menegaskan organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan di dalam dunia yang semakin multipolar (beragam).

“Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan maupun realitas dunia. PBB misalnya sudah tidak lagifit for purpose,” ungkapnya dalam acara diskusi yang diselenggarakan The Yudhoyono Institute (TYI), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).

Selain PBB, imbuhnya, struktur institusi multilateral seperti Bretton Woods dan WTO yang merupakan refleksi pascaPerang Dunia ke-II nyatanya juga tidak banyak mewakili aspirasi dan kepentingan negaraglobal south.

“Indonesia percaya bahwa sistem multilateral yang efektif harus dibuat lebih inklusif, lebih demokratis, representatif, dan adil. Oleh karena itu, buat Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas lima tahun ke depan,” tegas dia.

Dia melanjutkan disepakatinyaPack of the Future(Pakta untuk Masa Depan) oleh Kepala Negara pada Sidang Majelis Umum PBB ke-79 merupakan langkah awal untuk melakukan proses reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.

“Di saat dunia yang sedang di tengah perubahan besar dan perubahan ini akan kita, perlu kita membuat pilihan terbaik untuk pembentukan masa depan bangsa. Indonesia memilih jalan kerjasama dan bukan konfrontasi. Serta jalan inklusivitas, bukan eksklusivitas,” pungkasnya.

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Indonesia akan mendorong reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga multilateral lain. Dia mengatakan lembaga seperti PBB tidak mewakili kepentingan semua negara.

"Buat Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas 5 tahun ke depan," kata Arrmanatha dalam diskusi yang digelar The Yudhoyono Institute (TYI) di Grand Sahid, Jakarta, Mingggu (13/4/2025).

Arrmanatha mengatakan Indonesia meyakini lembaga multilateral harus inklusif dan adil. Namun, kata dia, tata kelola institusi global tidak menggambarkan keseimbangan.

"Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan maupun realitas dunia," ucapnya.

Dia mengatakan upaya diplomasi Indonesia akan melemah jika tidak ada perubahan global. Harusnya, organisasi multilateral membawa dunia lebih seimbang.

"Upaya diplomasi Indonesia yang akan melemah apabila tidak diiringi dengan perubahan tata kelola global. Dalam dunia yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan," sebutnya.

Dia menegaskan Indonesia selalu memilih jalan kerja sama. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk masa depan bangsa.

"Di saat dunia yang sedang di tengah perubahan besar dan perubahan ini akan kita, perlu kita membuat pilihan terbaik untuk pembentukan masa depan bangsa. Indonesia memilih jalan kerja sama dan bukan konfrontasi," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM -- Mahkamah Internasional (ICJ), badan yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah mengumumkan jadwal dengar pendapat selama lima hari untuk memberikan pendapat penasehat mengenai kewajiban hukum Israel terkait kegiatan PBB di wilayah Palestina yang dijajah oleh Israel.

Menurut pernyataan ICJ, dengar pendapat ini akan dimulai pada 28 April 2025 dan berakhir pada 2 Mei 2025.

Permintaan pendapat penasehat ini berasal dari resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 19 Desember 2024, demikian diberitakan laman Palestine Chronicle, Kamis (10/4/2025).

Resolusi yang disponsori oleh Norwegia dan diadopsi dengan mayoritas suara yang signifikan yaitu 137 suara setuju, 12 suara tidak setuju, dan 22 suara abstain, secara khusus meminta ICJ untuk menjelaskan tanggung jawab Israel terhadap PBB dan pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penyediaan layanan-layanan esensial dan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Palestina yang tinggal di wilayah yang dijajah Israel.

Sejumlah besar negara, yang berjumlah 44 negara, akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan perspektif mereka selama sidang yang sangat penting ini.

Negara-negara yang berpartisipasi termasuk Palestina, Amerika Serikat, dan Inggris, di samping berbagai perwakilan negara dari Eropa, Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika, Asia, dan Oseania.

Selain itu, empat organisasi internasional terkemuka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Liga Negara-negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Uni Afrika juga dijadwalkan untuk berkontribusi dalam proses tersebut.

Keputusan Majelis Umum PBB untuk meminta pendapat penasihat ini merupakan konsekuensi langsung dari undang-undang yang diberlakukan oleh Israel pada Oktober 2024.

Undang-undang Israel ini secara efektif melarang operasi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) di Israel dan wilayah Palestina yang dijajah.

Menyusul penerapan undang-undang ini, Israel telah mengintensifkan pembatasannya terhadap kegiatan UNRWA di wilayah-wilayah tersebut, yang dicontohkan dengan penutupan enam lembaga pendidikan di Yerusalem Timur yang dicaplok Israel yang berafiliasi dengan badan tersebut.

Pada bulan Juli 2024, ICJ mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa penjajahan yang dilakukan Israel yang terus berlanjut di wilayah-wilayah Palestina, termasuk di Jalur Gaza, tidak sah secara hukum.

Selain itu, saat ini pengadilan juga terlibat dalam tindakan hukum terpisah yang diprakarsai oleh Afrika Selatan, yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza.

Sementara kasus ini masih berlangsung, ICJ telah memberikan putusan sementara yang mengindikasikan adanya risiko nyata bahwa Israel telah melanggar Konvensi Genosida.

Sebagai bagian dari langkah-langkah awal ini, pengadilan telah mengamanatkan agar Israel menerapkan tindakan darurat, termasuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Jalur Gaza.

Istanbul (ANTARA) - Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Minggu (6/4) mengecam serangan rudal mematikan Rusia di kota Kryvyi Rih, Ukraina.

Turk dengan menggambarkan serangan itu sebagai kengerian yang tak terbayangkan yang menewaskan warga sipil, termasuk anak-anak, di kawasan permukiman.

Otoritas Ukraina mengatakan sedikitnya 19 orang tewas dan 75 lainnya terluka ketika sebuah rudal Rusia menghantam sebuah lingkungan di Kryvyi Rih, yang terletak di wilayah Dnipropetrovsk, pada Jumat malam.

“Ini adalah kengerian yang tak terbayangkan — sembilan anak tewas, sebagian besar saat bermain di taman, ketika senjata militer meledak dan menjadi serpihan di atas mereka,” kata Turk dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.

“Satu ledakan mengakhiri 18 nyawa pada Jumat malam yang hangat di Kryvyi Rih, saat keluarga berkumpul di dekat taman bermain, restoran, dan gedung-gedung tempat tinggal.” tambahnya.

Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bertanggung jawab atas apa yang disebut sebagai “serangan berpresisi tinggi,” dengan menuduh rudal tersebut menargetkan sebuah restoran tempat berlangsungnya pertemuan antara komandan unit Ukraina dan instruktur dari Barat sedang berlangsung.

Namun, Turk menolak pembenaran Moskow tersebut dengan mengatakan Kantor HAM PBB telah memverifikasi banyak korban jiwa dan masih terus mengumpulkan informasi.

Menurut pernyataan tersebut, saksi mata mengatakan kepada penyelidik PBB bahwa sebuah forum industri sedang berlangsung di restoran itu sesaat sebelum serangan terjadi dan tidak ada personel militer yang hadir di area tersebut.

“Semua saksi menyampaikan tidak ada kehadiran militer di restoran atau di area sekitar saat serangan terjadi,” demikian bunyi pernyataan itu, seraya menambahkan insiden itu dapat dianggap sebagai serangan tanpa pandang bulu menurut hukum internasional, bahkan jika ada kecurigaan adanya target militer.

Turk menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan independen atas serangan tersebut, serta menekankan kebutuhan mendesak untuk melindungi warga sipil dalam konflik yang masih berlangsung.

Kota Kryvyi Rih, kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, telah berulang kali menjadi sasaran dalam perang Rusia terhadap Ukraina yang kini memasuki tahun ketiga.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jenewa (ANTARA) - Sekelompok pakar independen hak asasi manusia PBB mendesak lebih banyak negara untuk bergabung dalam Hague Group, sebuah blok negara yang berkoordinasi untuk menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional oleh Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang berakhirnya sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 4 April, dengan ajakan untuk menghormati putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Hague Group dibentuk pada 31 Januari, dan menurut para pakar, pembentukan ini menjadi preseden historis yang menunjukkan bagaimana negara-negara dapat bersatu untuk mencegah keruntuhan nyata terhadap sistem hukum internasional, supremasi hukum, dan perlindungan HAM secara menyeluruh.

Mereka menegaskan bahwa sistem hukum internasional kini berada dalam ancaman serius akibat kelambanan komunitas internasional menghadapi pelanggaran berat hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.

“Pada persimpangan sejarah ini, perlindungan terhadap sistem hak asasi manusia internasional menuntut tindakan yang tegas, berprinsip, dan terkoordinasi,” tegas para pakar.

“Jika negara-negara gagal bertindak, sistem multilateral akan mengalami kemunduran puluhan tahun,” tambah mereka.

Para pakar menyatakan bahwa sejak terbentuknya otoritas Israel, pelanggaran terhadap hukum internasional dan ketidakadilan telah menjadi hal yang lazim, bukan pengecualian.

“Serangan Israel terhadap rakyat Palestina, terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional telah merusak fondasi tatanan multilateral dunia,” ungkap mereka.

Dalam Opini Penasihat yang dikeluarkan pada Juli 2024, ICJ menegaskan bahwa “hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri hanya dapat terwujud melalui penarikan penuh dan tanpa syarat Israel dari wilayah pendudukan — yang tidak bisa dijadikan objek tawar-menawar,” jelas mereka.

“Disayangkan bahwa delapan bulan setelah Opini Penasihat ICJ, sebagian besar negara masih mengabaikan kewajiban hukum mereka — dan kelalaian ini dapat membuat mereka turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum internasional, sebagaimana telah disimpulkan oleh pengadilan,” tambah para pakar.

Mereka menyambut baik sejumlah inisiatif dari beberapa negara sejak Oktober 2023 untuk melindungi hak asasi manusia dan mempertahankan sistem multilateral, termasuk gugatan yang diajukan Afrika Selatan dan Nikaragua terhadap Israel di ICJ, serta keterlibatan negara-negara pihak ketiga dalam proses hukum tersebut.

Para pakar juga menyoroti pelimpahan kasus Palestina ke ICC oleh Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Komoro, Djibouti, Chili, dan Meksiko.

Mereka turut mengapresiasi dukungan terhadap penerbitan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant pada November 2024.

Selain itu, mereka mencatat sejumlah negara yang telah mengakui negara Palestina, seperti Armenia, Bahama, Barbados, Irlandia, Jamaika, Norwegia, Slovenia, Spanyol, serta Trinidad dan Tobago.

“Masih banyak yang harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan,” tegas mereka.

Anggota pendiri Hague Group terdiri atas Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal, dan Afrika Selatan.

Menurut para pakar, negara-negara itu telah berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah sementara ICJ dalam kasus Afrika Selatan vs Israel, serta mematuhi surat perintah penangkapan ICC yang dikeluarkan pada November 2024.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan sebuah resolusi untuk menuntut pertanggungjawaban dan keadilan atas kondisi HAM di wilayah Palestina yang diduduki Israel, Rabu (2/4).

Dilansir dari kantor berita WAFA yang dipantau di Jakarta, Kamis, resolusi tersebut disahkan dalam sesi ke-58 Dewan Ham PBB setelah disetujui oleh 27 negara anggotanya, termasuk Indonesia. Sementara, 4 negara lainnya yaitu Ceko, Ethiopia, Jerman, dan Makedonia Utara menolaknya.

Resolusi tersebut menyerukan penghentian penjajahan Israel atas tanah Palestina sebagaimana nasihat hukum Mahkamah Internasional (ICJ), pembebasan blokade Jalur Gaza oleh Israel, serta kecaman terhadap Israel yang melanggar gencatan senjata.

Resolusi Dewan HAM PBB juga menegaskan lagi bahwa pengusiran paksa warga Palestina dan eksploitasi kelaparan sebagai alat perang merupakan hal yang ilegal.

Komunitas internasional juga didesak mengemban tanggung jawabnya mematuhi hukum internasional dengan menghentikan penjualan senjata ke Israel, sementara Israel didesak mengizinkan tim pencari fakta memasuki wilayah Palestina yang dijajah untuk menjalankan tugasnya.

Dewan HAM PBB menyerukan penghentian segala tindakan ilegal oleh Israel, seperti perluasan pemukiman Yahudi, pembongkaran fasilitas umum, dan pencabutan izin tinggal bagi warga Palestina di Yerusalem Timur.

Resolusi menyerukan supaya Israel segera mengakhiri diskriminasi agama, pembatasan akses ke situs suci di Yerusalem, serta diskriminasi pasokan sumber daya air. Israel juga didesak menghentikan kesewenang-wenangan terhadap rakyat Palestina serta supaya para penjahat perang diadili.

Dalam pidatonya, Wakil Tetap Palestina untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Ibrahim Khraishi, mengecam agresi Israel atas Palestina yang telah menyebabkan lebih dari 170 ribu orang tewas dan mengecam eksploitasi kelaparan, blokade bantuan kemanusiaan, serta pembunuhan warga sipil, jurnalis, dan pekerja kesehatan.

Dubes Khraishi secara khusus mengutuk pembunuhan 15 staf medis dan petugas penyelamat Palestina oleh Israel di Rafah pada Ahad lalu.

Menurutnya, kegagalan Konferensi Pihak Penandatangan Konvensi Jenewa awal tahun ini adalah karena standar ganda dan keengganan komunitas internasional untuk bertindak, sehingga langkah konkret menuntut pertanggungjawaban rezim penjajah Israel tak terwujud.

Ia juga mendesak implementasi resolusi PBB dan nasihat hukum ICJ terkait penjajahan Israel atas negeri Palestina, serta supaya negara-negara melaksanakan perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Balongan (SP-PBB) menegaskan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terkait tata kelola migas.

“SP-PBB menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berlangsung, dengan keyakinan bahwa penegakan hukum akan berjalan secara transparan, profesional, dan berkeadilan, berlandaskan prinsip Equality Before The Law (kesetaraan di hadapan hukum) dan Presumption of Innocence (praduga tak bersalah),” ujar Ketua Umum SP-PBB, Wawan Darmawan, saat memperingati HUT ke-22 Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan HUT ke-21 SP-PBB, Selasa (18/3/2025).

Tak hanya itu, di tengah dinamika isu kualitas BBM, SP-PBB juga tetap berkomitmen untuk menjaga kelangsungan kehandalan operasional kilang, serta memastikan distribusi energi bagi masyarakat berjalan lancar. “Tanggung jawab ini adalah bagian dari peran strategis pekerja dalam mendukung ketahanan energi nasional serta keberlanjutan perusahaan,” kata Wawan.

SP-PBB juga mengajak semua pihak untuk tetap jernih dan objektif dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar terkait isu kualitas BBM. “Kepercayaan publik terhadap industri energi harus dijaga dengan baik, dan kami memastikan bahwa produk yang didistribusikan telah memenuhi standar spesifikasi yang ditetapkan instansi berwenang serta mengacu pada standar internasional,” kata Wawan.

Sebagai bagian dari FSPPB, SP-PBB akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas perusahaan serta mendorong kebijakan yang mendukung keberlangsungan industri energi nasional.

Sejalan dengan rekomendasi FSPPB, SP-PBB pun mendukung agar tata kelola energi nasional kembali terintegrasi dari hulu ke hilir langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. “Hal ini guna memastikan efektivitas pengelolaan energi nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Wawan.

SP-PBB juga menginstruksikan kepada seluruh anggota di Area Kilang Balongan maupun Water Intake Salam Darma untuk tetap fokus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Hal itu demi kepentingan bangsa dan negara serta menjamin ketersediaan pasokan BBM dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. “Dan sebagai rasa syukur dalam rangka HUT FSPPB ke-22 dan SP-PBB ke-21, kami juga memberikan donasi/santunan untuk yatim piatu di wilayah operasi kilang,” katanya.

Dhaka, Bangladesh (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada Jumat menyatakan dukungan penuhnya terhadap reformasi yang diprakarsai oleh pemerintah transisi Bangladesh.

Guterres, yang tiba di Dhaka dalam kunjungan empat hari pada Kamis, bertemu dengan penasihat utama Bangladesh Muhammad Yunus di kantornya di Tejgaon, Dhaka.

"Saya ingin menyatakan komitmen penuh kami terhadap proses reformasi. Kami di sini untuk mendukung reformasi Anda. Kami mendoakan yang terbaik untuk Anda semua. Apa pun yang dapat kami lakukan, beri tahu kami," kata Guterres kepada Muhammad Yunus dalam pertemuan selama satu jam tersebut, sebut pernyataan pemerintah.

"Seiring negara ini menjalani reformasi dan transisi penting, Anda dapat mengandalkan PBB untuk membantu membangun masa depan yang berkelanjutan dan adil bagi semua," kata Guterres dalam unggahan terpisah di X.

Yunus memangku jabatan setelah pemberontakan rakyat memaksa mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri ke India pada Agustus lalu.

Pemerintahnya telah membentuk enam komisi reformasi untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan dalam administrasi dan proses pemilihan umum, yang dituntut oleh para mahasiswa dan warga sipil yang memimpin pemberontakan tersebut.

Sebelum bertemu Yunus, Guterres mengadakan pembicaraan dengan penasihat luar negeri Bangladesh Md. Towhid Hossain dan Khalilur Rahman, penasihatnya untuk isu Rohingya.

Keduanya juga membahas situasi di negara bagian Rakhine di Myanmar dan persiapan untuk konferensi tingkat tinggi mendatang tentang Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar.

Guterres, dengan ditemani Yunus, kemudian mengunjungi distrik perbatasan Cox's Bazar, di Bangladesh selatan, untuk bertemu dengan para pengungsi Rohingya dan masyarakat setempat.

Ia berbagi iftar, makanan berbuka puasa, dengan para pengungsi dan mengatakan PBB akan melakukan semua yang dapat dilakukannya untuk membantu mencegah pemotongan jatah makanan bagi para pengungsi Rohingya di kamp-kamp Bangladesh.

Program Pangan Dunia (WFP) baru-baru ini mengumumkan akan memangkas separuh jatah makanan mulai 1 April, dengan mengurangi tunjangan per kapita dari 12,50 dolar AS (sekitar Rp205.000) menjadi enam dolar (sekitar Rp98.000) karena kekurangan dana.

Menjelang kunjungan Guterres, Amnesty International mengimbau masyarakat internasional untuk segera memberikan dukungan yang diperlukan bagi para pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Menurut UNHCR, 95 persen rumah tangga Rohingya bergantung pada bantuan kemanusiaan, dan keputusan WFP untuk memangkas jatah makanan akan berdampak buruk terhadap kehidupan mereka.

Bangladesh menampung lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari tindakan keras militer Myanmar pada 2017.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Warga Palestina yang merupakan mantan tahanan Israel memberikan kesaksian di PBB. Warga bernama Said Abdel Fattah (28) mengaku menjadi korban penyiksaan dan pelecehan dari tentara Israel.

"Saya dipermalukan dan disiksa," kata Fattah dilansir Al-Jazeera, Rabu (12/3/2025).

Fattah merupakan perawat. Dia ditahan di dekat Rumah Sakit al-Shifa di Kota Gaza tempatnya bekerja sejak 2023.

Kesaksian Fattah disampaikannya dari Gaza melalaui tautan video ke sidang terbuka di markas PBB. Dia juga dibantu oleh seorang penerjemah saat memberikan penjelasan.

Dalam kesaksiannya, Fattah mengaku ditelanjangi dalam cuaca dingin. Dia juga dipukul hingga diancam diperkosa dan mengalami rentetan pelecehan lainnya selama 2 bulan sejak dia ditahan dan dipindahkan ke fasilitas penahanan yang penuh sesak.

Warga lainnya yang bersaksi, Mohamed Matar, juga menuturkan kisah serupa. Dia mengaku mengalami penyiksaan selama berjam-jam di tangan petugas keamanan di Tepi Barat dan polisi Israel menolak untuk memberikan pertolongan.

Dugaan adanya pelecehan yang menimpa warga Palestina yang ditahan Israel mencuat sejak Agustus 2024. Saat itu Amerika Serikat telah mendesak Israel untuk menyelidiki sebuah video yang menunjukkan tentara-tentara Tel Aviv melakukan pelecehan seksual terhadap tahanan Palestina.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS saat itu, Matthew Miller, seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (8/8/2024), menegaskan bahwa "tidak ada toleransi" bagi para pelaku tindak pelecehan seksual.

Sebuah video CCTV yang bocor dan disiarkan oleh televisi lokal Israel, Channel 12, menunjukkan sejumlah tentara Israel memilih-milih tahanan di pangkalan Sde Teiman, di mana Tel Aviv menahan para tahanan Palestina selama perang berkecamuk di Jalur Gaza.

Tentara-tentara Israel itu, menurut video tersebut, tampak melakukan tindakan seksual terhadap tahanan di balik perisai, dengan setidaknya salah satu tentara meletakkan tangannya di selangkangannya sendiri. Ketika ditanya soal video tersebut, Miller mengatakan para pejabat AS telah melihatnya dan sedang melakukan peninjauan.

"Kami telah melihat videonya, dan laporan pelecehan seksual terhadap para tahanan sangat mengerikan," ucap Miller saat berbicara kepada wartawan setempat.

"Video itu harus diselidiki sepenuhnya oleh pemerintah Israel, oleh IDF (Angkatan Bersenjata Israel)" cetusnya.

Lihat juga Video 'Bak Spiderman, Pria di London Panjat Big Ben Kibarkan Bendera Palestina':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

... berkumpul hari ini bukan hanya untuk merayakan Hari Perempuan Internasional, tetapi untuk melangkah maju, tangguh, bersatu, dan tak tergoyahkan dalam upaya kita untuk mencapai kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian bagi semua perempuan di mana p

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Jumat (7/3) menyerukan serangkaian tindakan untuk membela dan memajukan hak-hak semua wanita dan anak-anak perempuan, menjelang Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret, sebagaimana dikatakan Xinhua yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

"Jadi, pada Hari Perempuan Internasional ini, marilah kita dengarkan suara-suara wanita dan anak-anak perempuan di seluruh dunia, dan selalu memilih bertindak daripada bersikap apatis. Mari kita wujudkan visi Deklarasi Beijing. Mempercepat aksi. Dan maju ke depan, untuk setiap wanita, untuk setiap anak perempuan, untuk semua orang, di mana pun mereka berada," kata dia.

"Kita berkumpul hari ini bukan hanya untuk merayakan Hari Perempuan Internasional, tetapi untuk melangkah maju, tangguh, bersatu, dan tak tergoyahkan dalam upaya kita untuk mencapai kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian bagi semua perempuan di mana pun mereka berada demi kepentingan umat manusia," ungkap Guterres dalam sambutannya di sebuah acara di Markas Besar PBB di New York.

Sekjen tersebut mengatakan tahun ini memperingati 30 tahun konferensi penting, yaitu Konferensi Dunia PBB tentang Perempuan yang diselenggarakan di Beijing, China, pada 1995, dan penegasan kembali bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia.

Sejak saat itu, perempuan telah mendobrak berbagai hambatan, menghancurkan batasan-batasan, dan membentuk kembali masyarakat, ujar sekjen PBB tersebut. "Namun, pencapaian yang diperjuangkan dengan susah payah ini masih rapuh, dan masih jauh dari cukup."

Guterres mengatakan bahwa kekerasan, diskriminasi, dan ketimpangan ekonomi masih membelenggu masyarakat kita.

"Seperti yang kita lihat di setiap sudut dunia, dari penolakan hingga kemunduran, hak-hak perempuan sedang diserang. Diskriminasi yang sudah berlangsung selama berabad-abad diperburuk oleh ancaman-ancaman baru," paparnya. "Alih-alih menjadikan hak-hak kesetaraan sebagai arus utama, kita justru menyaksikan bagaimana chauvinisme dan misogini menjadi arus utama."

"Kita tidak bisa tinggal diam saat kemajuan yang telah dicapai dihancurkan. Kita harus melawan," tegasnya.

Guterres menegaskan komitmennya terhadap Seruan Nyata untuk Kesetaraan Gender (Gender Equality Clarion Call), yang merupakan bagian dari Rencana Akselerasi Kesetaraan Gender di seluruh Sistem PBB, yakni "Janji yang berani dan mendesak untuk membela dan memajukan hak-hak semua wanita dan anak-anak perempuan."

"Jadi, pada Hari Perempuan Internasional ini, mari kita dengarkan suara-suara wanita dan anak-anak perempuan di seluruh dunia, dan selalu memilih bertindak daripada bersikap apatis. Mari kita wujudkan visi Deklarasi Beijing. Mempercepat aksi. Dan maju ke depan untuk setiap wanita, untuk setiap anak-anak perempuan, untuk semua orang, di mana pun mereka berada," tutur Guterres.

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2025

JENEWA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komisasi Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, Rabu (26/2/2025), menuduh Israel menunjukkan ketidakpedulian yang luar biasa terhadap HAM dalam serangannya di Gaza dan menegaskan bahwa Hamas telah melanggar hukum internasional.

“Tidak ada yang dapat membenarkan cara mengerikan yang digunakan Israel dalam menjalankan operasi militernya di Gaza, yang secara konsisten melanggar hukum internasional,” kata Turk saat mempresentasikan laporan baru tentang situasi HAM di Gaza, Tepi Barat yang diduduki Israel, dan Yerusalem Timur kepada Dewan HAM PBB di Jenewa.

Laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (Office of the High Commissioner for Human Rights/OHCHR) juga menuduh Hamas melakukan pelanggaran berat sejak 7 Oktober 2023.

"Hamas telah menembakkan proyektil secara sembarangan ke wilayah Israel, tindakan yang setara dengan kejahatan perang," kata Turk.

Para kombatan Palestina yang dipimpin Hamas menewaskan 1.200 orang dan menangkap lebih dari 250 sandera dalam serangan ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menurut data Israel. Serangan balasan Israel menghancurkan sebagian besar Gaza dan menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, menurut pejabat kesehatan di wilayah Gaza.

Israel tidak mengirimkan delegasi untuk berbicara dan memberikan komentar di Dewan HAM PBB di Jenewa itu. Negara itu telah berulang kali membatah tuduhan adanya kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki. Israel menegaskan, operasi militernya hanya menargetkan para kombatan Hamas dan berupaya menimalkan korban warga sipil.

"Gaza mengalami kehancuran yang luar biasa — mulai dari perumahan, fasilitas kesehatan, hingga sekolah," kata Turk. "Pembatasan yang diterapkan Israel ... telah menimbulkan krisis kemanusiaan," tambah Turk kepada Dewan HAM itu.

Turk mengatakan kepada Dewan HAM itu, laporan tersebut menyoroti kekhawatiran serius bahwa Hamas "mungkin telah melakukan pelanggaran hukum humaniter lainnya di Gaza, termasuk dengan sengaja menempatkan target militer di dekat lokasi warga sipil Palestina.

Ia meminta agar semua pelanggaran diselidiki secara independen. Namun, ia mempertanyakan apakah sistem peradilan Israel memiliki kemauan untuk menegakkan akuntabilitas sesuai standar internasional. Dia juga mengatakan, pihaknya tidak mengetahui adanya langkah-langkah yang diambil Hamas atau kelompok lain untuk menghukum pelanggar hak asasi manusia.

Laporan OHCHR menyatakan bahwa mereka belum menerima tanggapan dari Israel atas permintaan lembaga itu untuk mendapatkan akses penuh ke Israel dan wilayah Palestina yang diduduki guna menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh semua pihak.

Perwakilan Palestina di Dewan menuduh Israel melakukan kejahatan perang dan genosida terhadap rakyat Palestina serta menghalangi bantuan ke wilayah tersebut. Israel berulang kali membantah tuduhan tersebut.

"Baik tenda maupun rumah darurat telah ditolak. Akibatnya, akses terhadap makanan dan obat-obatan menjadi terhambat," kata Duta Besar Palestina untuk PBB, Ibrahim Khraishi, kepada Dewan itu.