JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada tiga korban dan empat saksi dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan, kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya.

“Relasi kuasa yang terjadi dunia medis menyangkut pengetahuan, profesi dokter dimana masyarakat memahami dokter tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual,” kata Nurherwati dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Keputusan diterimanya permohonan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Senin, 5 Mei 2025.

Seluruh terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural berupa pendampingan di persidangan.

Kemudian, bagi tiga terlindung yang berstatus hukum sebagai saksi korban, bentuk perlindungan berbeda-beda sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan.

Selain mendapat pemenuhan hak prosedural, korban berusia 21 tahun juga mendapat layanan perhitungan restitusi, Korban usia 24 tahun mendapat pemenuhan hak atas informasi berupa perkembangan penanganan kasus, dan korban usia 31 tahun mendapat rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi.

Nurherwati lantas berharap agar hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang.

Dia juga menegaskan, perlunya setiap instansi menghadirkan standar operasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual saat merekrut pegawai.

“Salah satu yang dapat dilakukan dengan menelusuri seseorang apakah pernah menjadi pelaku kekerasan seksual atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, LPSK melakukan langkah proaktif menjangkau korban pada 10 April 2025.

LPSK turun ke lapangan menjangkau saksi dan korban dan melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar, Penyidik PPA Polda Jabar, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Sebagai informasi, hingga April 2025, untuk perkara kekerasan seksual LPSK sudah melakukan langkah proaktif sebanyak 26 kasus dan perlindungan darurat sebanyak 55 kasus. Sementara itu, jumlah terlindung dari tindak pidana kekerasan seksual pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 1.173 orang.

Data permohonan perlindungan LPSK 2024 terkait kasus kekerasan seksual tertinggi datang dari wilayah Jawa Barat, baik terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada dewasa maupun anak.

Dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak, tercatat 172 kasus berdasarkan wilayah hukum dan 159 kasus berdasarkan domisili.

Pada kategori kekerasan seksual dewasa, Jawa Barat kembali mencatat angka tertinggi, yakni 56 kasus berdasarkan wilayah domisili dan 65 kasus di berdasarkan wilayah hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada tiga korban dan empat saksi dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan, kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya.

“Relasi kuasa yang terjadi dunia medis menyangkut pengetahuan, profesi dokter dimana masyarakat memahami dokter tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual,” kata Nurherwati dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Keputusan diterimanya permohonan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Senin, 5 Mei 2025.

Seluruh terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural berupa pendampingan di persidangan.

Kemudian, bagi tiga terlindung yang berstatus hukum sebagai saksi korban, bentuk perlindungan berbeda-beda sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan.

Selain mendapat pemenuhan hak prosedural, korban berusia 21 tahun juga mendapat layanan perhitungan restitusi, Korban usia 24 tahun mendapat pemenuhan hak atas informasi berupa perkembangan penanganan kasus, dan korban usia 31 tahun mendapat rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi.

Nurherwati lantas berharap agar hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang.

Dia juga menegaskan, perlunya setiap instansi menghadirkan standar operasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual saat merekrut pegawai.

“Salah satu yang dapat dilakukan dengan menelusuri seseorang apakah pernah menjadi pelaku kekerasan seksual atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, LPSK melakukan langkah proaktif menjangkau korban pada 10 April 2025.

LPSK turun ke lapangan menjangkau saksi dan korban dan melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar, Penyidik PPA Polda Jabar, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Sebagai informasi, hingga April 2025, untuk perkara kekerasan seksual LPSK sudah melakukan langkah proaktif sebanyak 26 kasus dan perlindungan darurat sebanyak 55 kasus. Sementara itu, jumlah terlindung dari tindak pidana kekerasan seksual pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 1.173 orang.

Data permohonan perlindungan LPSK 2024 terkait kasus kekerasan seksual tertinggi datang dari wilayah Jawa Barat, baik terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada dewasa maupun anak.

Dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak, tercatat 172 kasus berdasarkan wilayah hukum dan 159 kasus berdasarkan domisili.

Pada kategori kekerasan seksual dewasa, Jawa Barat kembali mencatat angka tertinggi, yakni 56 kasus berdasarkan wilayah domisili dan 65 kasus di berdasarkan wilayah hukum.

Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat mendorong penyelidikan kasus kematian dua narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi yang diduga akibat keracunan minuman keras oplosan.

"Perlu pendalaman dan penyelidikan untuk mengusut tuntas kasus ini," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat Sultanul di Padang, Jumat (2/5) dikutip dari Antara.

Menurut Sultanul penyelidikan dan pengusutan kasus hingga tuntas sangat penting demi memastikan pemenuhan HAM tetap berjalan, termasuk di lapas sekalipun. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip penegakan HAM.

"Kasus ini perlu diselidiki karena menyangkut nyawa orang," ujarnya.

Selain pemenuhan dan menjamin jalannya prinsip-prinsip HAM, kata Sultanul, langkah tersebut juga untuk mengetahui apakah ada indikasi kelalaian bahkan keterlibatan petugas dalam kasus itu.

Komnas HAM Sumbar juga akan berkoordinasi dengan Komnas HAM RI dalam menyikapi kasus tersebut. Dalam waktu dekat, pimpinan Komnas HAM pusat akan berkunjung ke Ranah Minang untuk membahas sejumlah kasus yang berkaitan dengan HAM.

Menurut Sultanul, kasus yang terjadi di Lapas Kelas IIA Bukittinggi bisa saja berkaitan dengan kelalaian.

Terpisah, Direktur Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Busril mengatakan hingga Kamis (1/5) korban tewas keracunan massal warga binaan Lapas Kelas IIA Bukittinggi sebanyak dua orang.

"Benar, satu pasien atas nama inisial MA meninggal dunia setelah mendapat perawatan sejak semalam di ICU. Waktu kematian jam 8.50 WIB," ujarnya.

Puluhan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Biaro Kelas II A Bukittinggi dilarikan ke rumah sakit karena keracunan. Satu orang dilaporkan meninggal dunia, dua kritis dan belasan lainnya masih dirawat.

Koordinator Humas Ditjen PAS Rika Aprianti memastikan saat ini 8 orang napi yang keracunan sudah pulih dan dipersiapkan untuk kembali ke Lapas.

"Saat ini 8 orang WBP sudah lebih pulih dan dipersiapkan untuk kembali ke Lapas," kata Rika kepada wartawan, Kamis (1/5).

Rika menambahkan saat ini warga binaan yang terdampak masih dalam perawatan intensif di rumah sakit Achmad Mochtar Bukittinggi. Pihak keluarga juga sudah dihubungi oleh petugas Lapas Bukittinggi.

Rika menegaskan saat ini masih dilakukan penyelidikan. Rika menambahkan adanya dugaan pelanggaran dari warga binaan yang menyalahgunakan salah satu material pembinaan kemandirian perseorangan pembuatan parfum.

"Pembuatan parfum yang dicampur dengan minuman sachet," kata Rika.

Sebelumnya puluhan warga binaan Lapas Kelas IIA Bukittinggi dilaporkan dilarikan ke RSUD Bukittinggi karena keracunan setelah menenggak minuman keras oplosan.

"Benar, ada satu pasien yang kami terima jam 14.00 WIB diantar oleh mobil operasional Lapas Bukittinggi. Meninggal jam 16.30 setelah dirawat di IGD. Diagnosa awal terjadi intoksikasi atau keracunan alkohol," kata Humas RSUD Bukittinggi Nugrahadi.

Senada dengan itu, Direktur Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Busril menyebutkan sebanyak 22 narapidana dilarikan ke rumah sakit tersebut untuk mendapatkan perawatan intensif.

"Dua orang dalam status merah (kritis) dan dirawat di ICU dengan dipasang ventilator, 11 orang berstatus kuning. Pasien diantar dan dijaga ketat petugas Lapas," kata Busril.

MALANG - Fenomena kekerasan seksual oleh oknum dokter ke pasien rumah sakit saat ini marak terjadi. Tercatat dalam dua pekan terakhir setidaknya ada beberapa kasus dugaan pelecehan seksual melibatkan oknum dokter, mulai dari di Bandung, Garut, hingga di Malang.

Pakar hukum pidana Universitas Brawijaya (UB) Fachrizal Afandi menyoroti maraknya kasus kekerasan melibatkan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) itu yang dinilai sebagai fenomena ?gunung es?. Hal ini dikarenakan lemahnya sistem pencegahan kekerasan di suatu lingkungan tertentu.

?Ini adalah puncak dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan kelainan seksual. Kuncinya ada pada sistem pencegahan,? ucap Fachrizal Afandi, Sabtu (19/4/2025).

Fachrizal mengungkapkan, bahwa meskipun beberapa kampus telah membentuk satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) setelah disahkannya Undang-Undang TPKS pada 2022, namun efektivitasnya masih perlu dievaluasi.



Dia menilai munculnya kasus ini ke publik merupakan sinyal bahwa satgas tersebut belum berjalan optimal.

?Satgas-satgas ini belum bisa efektif, maka perlu ada evaluasi dan penguatan. Namun, hadirnya UU TPKS dan satgas ini juga menumbuhkan keberanian korban untuk speak up, dan ini tren yang positif,? terangnya.

Ia juga menyebut bahwa kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini telah lama terjadi dan bersifat laten. Tetapi, kini korban mulai lebih berani melapor melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.

Menurutnya, meningkatnya jumlah korban yang berani bicara menunjukkan bahwa budaya patriarki masih menjadi akar persoalan yang harus dibenahi secara sistemik.

Dirinya juga menyoroti pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat bagi dokter dan calon dokter ke depannya, terutama dalam konteks dunia medis.

?Jangan sampai dokter dan calon dokter menyalahgunakan akses terhadap obat-obatan, untuk melakukan tindakan serupa di masa mendatang,? tegasnya.

Sebagai informasi beberapa kasus asusila melibatkan dokter muncul dalam dua pekan terakhir.

Kasus pertama diawali di RS Hasan Sadikin Bandung, yang dilakukan oknum dokter PPDS Anestesi Unpad yang memperkosa tiga orang, di mana dua di antaranya pasien dan satu keluarga pasien.

Belum lama muncul kasus dugaan asusila yang dilakukan oknum dokter kandungan di Garut berinisial MSF, dengan modus USG gratis oleh terduga pelaku.

Praktek tersebut terbongkar ketika ada bukti rekaman pengawas kamera CCTV yang dipasang di ruang pemeriksaan. Dokter itu pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Garut.

Kasus ketiga muncul di Kota Malang, dimana aksi pelecehan seksual kepada pasien wanita cantik berinisial QAR (31) asal Bandung. Korban bersuara di media sosial (medsos) mengaku menjadi pelecehan seksual dengan modus pemeriksaan kesehatan oleh dokter jaga berinisial AYP di rumah sakit swasta.

Korban menerima pelecehan seksual dengan disentuh sekitar organ sensitifnya berdalih pemeriksaan kesehatan. Tak hanya itu, dalam keadaan telanjang dada pasien perempuan itu diduga merasa difoto oleh oknum dokter ketika ia dirawat inap pada 27 September 2022 lalu.

Terbaru dokter PPDS Universitas Indonesia (UI) ditetapkan sebagai tersangka karena mengintip dan merekam mahasiswi yang sedang mandi di sebuah indekos pada kawasan Cempaka Putih, Jakarta.

Parepare -

Keluarga tahanan narkoba Polres Parepare Sulawesi Selatan (Sulsel) M Rusli (49) yang tewas mengadu ke DPRD Parepare. Keluarga korban mencurigai diagnosa dokter di surat kematian M Rusli tidak benar.

"Saya tidak terima itu (diagnosa dokter). Saya bukan curiga kalau itu dipalsukan, saya curiga tidak betul diagnosanya," ungkap kakak korban, Agussalim kepada detikSulsel di Kantor DPRD Parepare, Selasa (15/4/2025).

Agussalim menilai, sesak napas dan bayangan putih di foto rontgen itu tidak semata-mata tumor paru. Dia juga menyoroti gejala sesak napas yang dinilai tidak bisa langsung disebut tumor paru.

"Saya kira ini trauma abdomen. Dia menyampaikan foto rontgen itu ada bayangan putih, bukan semata-mata tumor. Bisa saja infeksi atau penebalan jaringan dan lain-lain," katanya.

Dia mengaku akan terus mencari keadilan atas tewasnya M Rusli kepada aparat penegak hukum. Agussalim siap melakukan pembuktian adanya dugaan penganiayaan melalui langkah autopsi.

"Langkah selanjutnya tentu saya kejar ini aparat hukumnya sampai di mana prosesnya nanti. Akhirnya pada kesimpulan harus dilakukan autopsi oleh dokter forensik yang kredibel dan independen," ujarnya.

Di sisi lain, Direktur RSUD Andi Makkasau Parepare, dr Renny Anggraeny mendukung keluarga korban memastikan penyebab kematian. Namun dia menegaskan bahwa dokter melakukan diagnosa tanpa intervensi pihak lain.

"Cuma kami itu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dokter saat pemeriksaan pasien. Kalau misalnya ada kecurigaan kalau kami ini kerjasamalah diintimidasi lah, tidak ada sama sekali," jelasnya.

Renny mengaku rumah sakit terkadang sulit mengetahui penyebab kematian pasien. Olehnya itu, dokter hanya melakukan diagnosa atau dugaan penyebab kematian pasien.

"Makanya kita bilang diduga. Dokter Mala itu tidak bilang tumor. Dia bilang diduga keganasan atau infeksi pneumonia itu berdasarkan hasil rontgen. Kalau tidak yakin, suruh lapor ke polisi baru autopsi ki," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Parepare Satria Parman Agoes Mante meminta keikhlasan keluarga korban. Menurut dia, penjelasan tentang diagnosa dokter itu harus dibekali ilmu medis.

"Banyak hal yang diadukan, semuanya itu dijawab oleh pihak rumah sakit dibuktikan dengan hasil medis. Tapi pihak keluarga agak kurang trust (kepercayaan) kepada pihak rumah sakit," jelasnya.

Parman menyarankan agar keluarga korban melakukan langkah autopsi jika tidak puas dengan diagnosa dokter. Sehingga dengan begitu pihak keluarga bisa menemukan kepastian penyebab kematian M Rusli.

"Kalau memang merasa tidak puas dengan hasil diagnosa dokter," pungkas Parman.

Sebelumnya diberitakan, Propam Polres Parepare memutasi dan memeriksa dua oknum polisi terkait tewasnya tahanan narkoba bernama M Rusli (49). Salah satu yang dimutasi adalah Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare Ipda S.

"Iya (sudah diperiksa). Kemarin sudah dimutasi. Mutasi pindah fungsi tapi belum putus," ujar Kasi Propam Polres Parepare, AKP Syukri Masse kepada wartawan, Jumat (11/4).

(sar/asm)

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik penganiayaan satpam bernama Sutiyono oleh anak pasien bernama AFET di Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Barat, Bekasi, masih terus memanas hingga saat ini, Sabtu (29/3/2025).

Peristiwa itu bermula saat Sutiyono menegur salah satu pengunjung rumah sakit yang menggunakan mobil berknalpot brong di area Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Di sisi lain, mobil tersebut parkir sembarangan sehingga menghalangi jalur ambulans.

Namun, saat itu, pelaku bernama AFET justru merasa tak terima saat ditegur. Dia langsung menarik kerah seragam Sutiyono, lalu membanting dan mencekiknya hingga korban kejang dan kritis.

Dalam pernyataan terbaru, kuasa hukum AFET yang bernama M. Syafri Noer membantah bahwa kliennya telah menganiaya Sutiyono.

"Pertanyaannya adalah penganiayaan yang seperti apa? Karena, di dalam kejadian itu, berdasarkan BAP (berita acara pemeriksaan) tidak ada kontak fisik yang sifatnya pukul-pukulan, itu enggak ada. Jadi, yang ada cuma saling dorong," kata Syafri saat diwawancarai wartawan di Polres Metro Bekasi Kota, Jumat (11/4/2025).

Sebut korban terpeleset dan jatuh

Syafri mengatakan, kondisi Sutiyono yang kritis bukan karena dipukul AFET, melainkan karena terpeleset hingga akhirnya terjatuh.

Bahkan, menurut Syafri, Sutiyono sempat ditahan oleh AFET saat hendak terjatuh.

"Maksud saya, masyarakat harus paham, kita harus paham semua bahwa tidak ada niat dia (AFET) untuk mencelakai orang ini, si korban," jelas Syafri.

Di sisi lain, Syafri juga mengaku, belum mengetahui perawatan apa yang dijalankan Sutiyono dan penyebabnya hingga masuk ICU.

"Karena kalau lihat dari sakitnya tidak akan mungkin bisa segawat itu, akan sekritis itu. Ini jadi pertanyaan kami, yang akan kami ungkap dalam persidangan," ujar Syafri.

Akan hadirkan ahli

Oleh karena itu, Syafri berniat menghadirkan ahli dalam persidangan nantinya.

Ahli tersebut bertugas untuk memastikan apakah posisi jatuh Sutiyono dapat menyebabkan kejang-kejang atau tidak.

Dengan adanya penjelasan ahli tersebut, Syafri berharap agar kronologi yang sebenarnya bisa terungkap.

Dengan begitu, bisa diketahui secara jelas apakah benar kejang-kejang yang disebabkan oleh Sutiyono karena AFET atau justru faktor lain.

Minta Dirut RS tanggung jawab

Syafri juga sempat menyinggung agar Direktur Utama (Dirut) RS Mitra Keluarga Barat ikut bertanggung jawab.

"Jangan hanya jadi penonton, tidak bagus, ya, kan? Image-nya di masyarakat jadi kurang bagus nantinya," kata Syafri.

Menurut Syafri, pihak rumah sakit harus bersikap adil kepada kliennya agar kasus penganiayaan ini bisa diungkap secara terang benderang.

"Kita harus fair untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk juga rumah sakit yang meng-handle perawatannya itu, direktur rumah sakit harus fair juga kepada kami. Karena kami meminta hak-hak klien kami selaku tersangka juga harus kita perjuangkan," ujarnya.

Pihak RS Disebut bungkam

Syafri menilai, sejauh ini pihak rumah sakit bungkam dan belum melakukan komunikasi dengan dirinya terkait permasalahan tersebut.

Padahal, menurut Syafri, rumah sakit merupakan tempat pelayanan umum sehingga ketika ada permasalahan di area dalamnya maka itu akan menjadi kewenangan direktur utama untuk ikut menyelesaikannya.

Di sisi lain, Sutiyono yang merupakan sekuriti bekerja di bawah naungan RS sehingga sudah seharusnya dirut utama tempat itu ikut buka suara.

"Kan ini harus terlihat bahwa pihak rumah sakit harus terlihat bertanggung jawab atas kejadian ini," kata Sayfri.

Bantah adanya intimidasi

Terakhir, dalam pernyataannya, Syafri juga membantah tudingan adanya intimidasi ke keluarga korban.

"Enggak ada intimidasi. Emang intimidatif dari siapa?" ujar Syafri.

Dia menegaskan bahwa isu adanya intimidasi dari kliennya ke keluarga korban adalah tidak benar.

Di sisi lain, Syafri juga mempertegas bahwa kliennya tidak memiliki dukungan dari pihak mana pun.

"Tidak ada. Saya berani pastikan. Karena saya sudah tanya satu-satu ke klien saya, keluarganya juga, apakah memang ada intimidasi ke keluarga korban? Tidak ada," katanya menegaskan.

BEKASI, KOMPAS.com - Kuasa hukum penganiaya Sutiyono, seorang satpam di Rumah Sakit Mitra Keluarga Barat, M. Syafri Noer, membantah adanya intimidasi yang dialami oleh korban.

Pernyataan ini disampaikan Syafri saat berada di Polres Metro Bekasi Kota, pada Jumat (11/4/2025).

“Enggak ada (tindakan intimidasi), emang intimidatif dari siapa?” tegas Syafri, menanggapi isu intimidasi yang beredar.

Ia menekankan tuduhan tersebut tidak berdasar. Syafri juga menambahkan, keluarga dari kliennya, AFET, tidak memiliki dukungan dari pihak mana pun.

“Tidak ada. Saya berani pastikan. Karena saya sudah tanya tadi satu-satu ke klien saya, keluarganya juga, apakah memang ada intimidasi terhadap korban? Tidak ada,” jelasnya.

Sebelumnya, ayah AFET, remaja yang diduga menganiaya Sutiyono (39), dituduh telah mengintimidasi rekan-rekan korban.

Istri Sutiyono, Ratrichsani (30) mengungkapkan, ayah pelaku mengancam akan mengerahkan massa dari salah satu organisasi masyarakat (ormas) dan anggota polisi dari Polda Metro Jaya untuk menangani kasus tersebut.

Intimidasi tersebut terjadi saat mediasi berlangsung antara rekan korban dan pihak keluarga pelaku, sesaat setelah Sutiyono dianiaya oleh AF pada Sabtu (29/3/2025) pukul 22.00 WIB.

“Ya, dia bilangnya mau bawa orang Polda ya, sama F*R (ormas)," ujar Ratri saat ditemui di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, pada Senin (7/4/2025).

Selain intimidasi, ayah pelaku juga diduga melakukan penghinaan terhadap rekan-rekan korban dengan menyebut mereka sebagai orang miskin.

“Iya, dia (ayah AF) sempat ngucapin ke seorang sekuriti, salah satu rekannya, 'Kamu itu orang miskin, jangan banyak tingkah'," ungkap Ratri.

Penghinaan dan intimidasi tersebut membuat Ratri memutuskan untuk memviralkan kasus penganiayaan terhadap suaminya di media sosial.

Ia menegaskan, keluarga terduga pelaku tidak menunjukkan iktikad baik, karena hingga saat ini belum ada permintaan maaf yang disampaikan.

Jakarta -

Subadria Nuka selaku kuasa hukum Sutiyono (39), satpam Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi yang dianiaya hingga kejang mengaku kliennya diintimidasi pihak tersangka AFET. Korban diintimidasi agar tidak melakukan tindakan macam-macam usai dianiaya tersangka.

"Kemarin ada dugaan, duga intimidasi yang dilontarkan kata-kata pada saat mediasi, katanya menyampaikan, ada kata-kata menurut klien kami, ada kata-kata 'jangan macam-macam kamu, kalian orang miskin'," kata Subadria menirukan perkataan kliennya saat ditemui wartawan di Polres Metro Bekasi Kota, Jumat (11/4/2025).

Berdasarkan cerita kliennya, Subadria menjelaskan bahwa pihak tersangka AFET mengaku akan menggerakkan ormas apabila korban mengambil tindakan. Ancaman tersebut membuat korban takut untuk pulang dari rumah sakit.

"Saya bisa menggerakkan FBR se-bekasi, saya juga punya pegangan orang Polda'. Nah jadi kata-kata itulah yang membuat klien kami sampai hari ini kalau boleh jujur, dia mau pulang pun sebenarnya takut," ujarnya.

Subadria juga mengatakan korbannya mengalami dua kali koma. Pertama, terjadi usai korban tidak sadarkan diri karena dianiaya tersangka. Lalu, berselang tujuh hari setelah dipulangkan, korban kembali dirawat di rumah sakit lantaran kembali tidak sadarkan diri

"Perlu teman-teman ketahui semua, ini sempat pulang hari ke-6 atau ke-7, itu sempat pulang ke rumah sebenarnya. Tapi setelah 2 hari kemudian, koma lagi, masuk ICU lagi, dirawat lagi di RS. Artinya ini 2 kali koma," tutur Subadria.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka AFET, M Syafrie Noor, membantah adanya intimidasi tersebut. Syafrie mengatakan sudah mengonfirmasi kepada kliennya dan mengaku tidak melakukan intimidasi kepada korban.

"Tidak ada. Saya berani pastikan. Karena saya sudah tanya tadi satu-satu, klien saya, keluarganya juga, apakah memang ada intimidasi terhadap korban? Tidak ada," tutur Syafrie saat ditemui di Polres Metro Bekasi Kota pada waktu yang berbeda.

Diketahui AFET melakukan penganiayaan dengan mendorong hingga membanting korban S. Atas tindakan tersebut korban S sempat kejang-kejang hingga tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dirawat di Rumah Sakit.

Kini AFET telah ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang Penganiayaan Berat. AFET terancam pidana penjara paling lama 5 tahun.

(wnv/wnv)

Kota Bekasi -

Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap pria inisial AFET, pelaku penganiayaan petugas satpam di RS Mitra Keluarga Bekasi. Begini penampakan AFET kini berbaju tahanan.

Pantauan detikcom, AFET ditampilkan dalam konferensi pers di Mapolres Metro Bekasi Kota, Jumat (11/4/2025). AFET terlihat memakai rompi tahanan.

AFET terlihat terus menundukkan wajahnya saat ditampilkan ke hadapan awak media. Dia bergeming saat ditanya wartawan.

Ditangkap di Bandara

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi membenarkan bahwa pelaku telah ditangkap. Pelaku berinisial AFET ditangkap di bandara.

"Sudah diamankan," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi, saat dihubungi detikcom, Jumat (11/4).

AFET ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (10/4) malam. Sebelumnya, AFET sempat mangkir dari panggilan polisi.

Korban Dibanting hingga Kejang

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (29/3) pukul 22.00 WIB malam. Pihak keluarga menyebut korban sampai kejang-kejang hingga muntah darah usai dianiaya. Pihak rumah sakit pun tak tinggal diam dan melaporkan peristiwa itu ke polisi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan kronologi satpam berinisial S (39) dianiaya pihak keluarga pasien hingga mengalami kejang dan muntah darah. Saat itu pelaku datang ke rumah sakit dan memarkirkan kendaraannya di depan ruang instalasi gawat darurat atau IGD.

Korban lalu menegurnya, namun pelaku tidak terima dan marah. Saat itu lah, pelaku memukul hingga membanting korban ke lantai hingga tidak sadarkan diri.

"Setelah memajukan mobilnya, terlapor turun dari mobil dan langsung menghampiri korban. Selanjutnya terlapor mendorong dan memukul korban, bahkan menarik dan membanting korban hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Korban sempat pingsan atau tidak sadarkan diri," jelas Ade Ary.

Pihak keluarga mengatakan korban juga mengalami kejang hingga muntah darah. Korban lalu dibawa menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan secepatnya.

(mea/dhn)

Bandung -

Priguna Anugerah P alias PAP, oknum Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) yang melakukan pemerkosaan terhadap anak dari pasien yang dirawat di RSHS Bandung akhirnya angkat bicara terkait kasus yang menjeratnya.

Selain itu, kondisi korban inisial FH (21) sudah berangsur baik dan masih dalam pendampingan rumah sakit dan keluarga.

Berikut 7 fakta dalam kejadian ini:

Kasus Masih Bergulir

Salah satu kuasa hukumnya dari Fra & Co Law Frim, Ferdy Rizky Adilya mengatakan, kasus ini masih bergulir di Unit PPA Ditreskrimum Polda Jabar. Ferdy menegaskan jika kasus ini akan ditangani seprofesional mungkin.

"Kasus masih dalam tahap penyidikan dan klien kami berstatus sebagai tersangka. Kami berkomitmen menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel," kata Ferdy dalam konferensi pers di Bandung, Kamis (10/5).

Korban dan Pelaku Sempat Berdamai

Menurut Ferdy, sebelum kasus ini berlanjut di Polda Jabar. Keluarga korban dan pelaku sudah berdamai.

"Sebelum pemberitaan di media berkembang, klien kami melalui perwakilan keluarga telah bertemu dan menyampaikan secara langsung permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban hingga akhirnya diselesaikan dengan baik, dan kekeluargaan, dan diadakan perdamaian secara tertulis," ujarnya.

Ferdy dan Gumilang sempat menunjukkan bukti perdamaian yang ditandatangani dan disertai materai, lalu bukti pencabutan laporan yang dilakukan Tanggal 23 Maret atau di tanggal korban melakukan pelaporan ke Polda Jabar.

Pelaku Minta Maaf

Dengan adanya kejadian ini Priguna, melalui Ferdy memohon maaf atas ulah yang dilakukannya. "Dengan rasa menyesal klien kami menyampaikan permohonan maaf kepada korban, keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia sehubungan dengan ada kejadian ini, kejadian ini menjadi pembelajaran berharga dan tidak akan terulang lagi oleh klien kami di kemudian hari," terangnya.

Meski laporan sempat dicabut, karena kasus yang menimpa korban merupakan kasus pidana, polisi tetap melanjutkan proses hukum yang menjerat pelaku. Ferdy juga menyebut, jika Priguna siap menghadapi masalah hukum yang menjeratnya.

"Klien kami juga bersedia bertanggung jawab didepan hukum dan menerima konsekuensi hukum termasuk konsekuensi terburuk di dalam rumah tangganya," tuturnya.

Kuasa Hukum: Jangan Ganggu Istri dan Keluarga Pelaku

Ferdy juga meminta kepada masyarakat tidak menghakimi keluarga dan istri pelaku, begitu pun yang menyebarkan identitas pelaku.

"Kami minta tolong agar tidak menghakimi dan menyebarluaskan foto dan data pribadi dari istri atau keluarga klien kami, mereka tidak bersalah dan tidak turut serta, tolong tidak sebarluaskan," terangnya.

"Kami juga sampaikan teguran keras kepada pihak yang sebarkan dan mencampur adukan pemberitaan antara fakta dan opini, bahkan cenderung menghakimi klien kami yang dapat mengancam objektivitas hukum," tambahnya.

Kondisi Korban

Kakak Ipar korban, Agus mengatakan, kondisi psikologis korban sudah berangsur membaik.

"Kondisi korban alhamdulillah masih kita pantau semenjak kejadian itu, juga dari rumah sakit enggak lepas tangan dan ada pendampingan psikologis dari rumah sakit," kata Agus melalui sambungan telepon.

Menurut Agus, adik iparnya masih dalam pengawasan ketat pihak keluarga dan rumah sakit.

"Alhamdulillah korban dalam keadaan baik walaupun tekanan masih ada, cuman masih tahap kontrol kita," tambahnya.

Maafkan Pelaku Tapi Kasus Hukum Lanjut

Agus membenarkan jika pihak keluarga dan pihak pelaku sudah bertemu dan memaafkan pelaku. Namun menurutnya, kasus tetap lanjut.

"Beberapa hari setelah kejadian memang ada itikad baik dari keluarga pelaku, itu pun setelah kita cari informasi tapi akhirnya keluarga pelaku bisa mengakses keluarga kita dan lakukan pertemuan," ujarnya.

"Walaupun kita mengutuk perbuatan pelaku, secara kemanusiaan orang meminta maaf kita keluarga memaafkan walaupun tidak mengembalikan kondisi adik saya, kondisi adik saya tidak bisa kembali, kita dampingi dan diawasi betul-betul, terlepas dari pertemuan itu kita sudah saling ngobrol secara kekeluargaan dan kita sebagai keluarga memaafkan," terangnya.

Keluarga Minta Polisi Usut Kasus Ini

Agus meminta, agar kejadian yang menimpa adik iparnya bisa dituntaskan secara hukum.

"Secara hukum kita ingin proses berlanjut dan kita serahkan kepada pihak terkait terutama Polda Jabar dan pihak rumah sakit, kita serahkan kasus ini benar-benar diusut sampai tuntas," ujarnya.

"Bukan hanya kita, yang lain juga, seutuhnya, senetral mungkin dan sebersih mungkin supaya tidak ada korban lain, hukum tetap jalan dan ditegakan dan semoga Polda bisa tegakan hukum ini seadil-adilnya," pungkas Agus.

(wip/orb)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Gumilang Gatot, kuasa hukum Priguna Anugerah Pratama dokter residen PPDS tersangka kasus pemerkosaan terhadap FH (21 tahun) di RSHS Bandung mengkritik pihak-pihak yang menampilkan istri kliennya di media sosial tanpa sensor. Ia menyebut istri kliennya tidak berhubungan sama sekali dengan peristiwa yang terjadi.

"Mungkin kita akan membuka beberapa bukti gitu yang mungkin sedikit mengganggu, ada beberapa yang memposting foto-foto istri dari klien kami gitu ya. Mungkin saya perlihatkan sebentar ya ini ada foto istrinya wajahnya tidak terputus," ucap dia menunjukkan foto tersebut ke wartawan di Bandung, Kamis (10/4/2025).

Ia meminta agar semua pihak menghormati dan menjaga privasi istri dari kliennya. Selain itu, istri dari kliennya merasa terganggu dengan adanya pihak yang mengunggah foto kliennya dan istrinya tanpa sensor.

Ferdy Rizky Adilya kuasa hukum lainnya merasa keberatan dengan pernyataan Direktur Utama RSHS Bandung yang menyebut kliennya sebagai otak kriminal. Ia menilai hal itu berlebihan dan sudah memasuki materi hukum.

"Ada beberapa orang yang memang langsung menghakimi ya seperti misalkan dia berbicara klien kami itu otaknya itu kriminal misalkan atau segala macam lah. Saya kira itu sudah berlebihan," kata dia.

Ia mengatakan, pernyataan tersebut sudah memasuki materi hukum. Pihaknya meminta semuanya menyerahkan urusan tersebut ke polisi. "Kami berharap semua serahkan saja ya. Kita jalani proses hukum ini," kata dia.

Sebelumnya, aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di Gedung MCHC lantai 7 RSHS Bandung kepada FH terjadi pada tanggal 18 Maret. Modus pelaku meminta korban untuk melakukan transfusi darah dengan cara dibius hingga aksi tersebut dilakukan.