Mensesneg sekaligus juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyampaikan dukacita Presiden Prabowo Subianto atas insiden kecelakaan maut di Purworejo dan Padang Panjang, serta insiden tenggelamnya kapal feri di wilayah perairan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Prasetyo mengatakan sudah mendapat perintah dari Prabowo agar berkoordinasi dengan jajaran terkait dalam penanganan korban.

"Pertama, tugas kita yang mendalam dan keprihatinan atas beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi di Purworejo, kemudian terjadi di Padang Panjang, ada juga kapal feri yang tenggelam dan Bapak Presiden mengatensi betul kejadian-kejadian tersebut dan sudah memerintahkan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, terutama Menhub, Kapolri untuk, satu, tentu penanganan-penanganan terhadap semua korban," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo menekankan pentingnya pengawasan mitigasi kendaraan agar tidak menyebabkan kecelakaan. Dia menyebut Prabowo telah memerintahkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar seluruh jajaran melakukan proses identifikasi yang lebih intensif.

"Kedua, tentu ini harus dipikirkan mitigasinya. Jadi diharapkan kepada jajaran terkait untuk meningkatkan pengecekan kelayakan jalan terhadap moda-moda transportasi kita, terutama yang bertonase besar, supaya kita berharap kejadian-kejadian ini tidak sudah terulang," ujar Prasetyo.

"Proses-proses pengecekan kir, pajak, kelayakan jalan kepada seluruh pihak terkait Bapak Presiden kemarin memberikan petunjuk kepada Menteri Perhubungan dan Bapak Kapolri untuk semua jajaran melakukan proses-proses identifikasi dan pengecekan lebih intensif," sambungnya.

Diketahui, peristiwa kecelakaan maut terjadi di jalan Purworejo-Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, pada Rabu (7/5) siang.Dilaporkan ada 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka.

Selain itu, kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Lintas Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa (6/5/2025). Sebanyak 12 orang dilaporkan tewas.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat mendorong penyelidikan kasus kematian dua narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi yang diduga akibat keracunan minuman keras oplosan.

"Perlu pendalaman dan penyelidikan untuk mengusut tuntas kasus ini," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat Sultanul di Padang, Jumat (2/5) dikutip dari Antara.

Menurut Sultanul penyelidikan dan pengusutan kasus hingga tuntas sangat penting demi memastikan pemenuhan HAM tetap berjalan, termasuk di lapas sekalipun. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip penegakan HAM.

"Kasus ini perlu diselidiki karena menyangkut nyawa orang," ujarnya.

Selain pemenuhan dan menjamin jalannya prinsip-prinsip HAM, kata Sultanul, langkah tersebut juga untuk mengetahui apakah ada indikasi kelalaian bahkan keterlibatan petugas dalam kasus itu.

Komnas HAM Sumbar juga akan berkoordinasi dengan Komnas HAM RI dalam menyikapi kasus tersebut. Dalam waktu dekat, pimpinan Komnas HAM pusat akan berkunjung ke Ranah Minang untuk membahas sejumlah kasus yang berkaitan dengan HAM.

Menurut Sultanul, kasus yang terjadi di Lapas Kelas IIA Bukittinggi bisa saja berkaitan dengan kelalaian.

Terpisah, Direktur Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Busril mengatakan hingga Kamis (1/5) korban tewas keracunan massal warga binaan Lapas Kelas IIA Bukittinggi sebanyak dua orang.

"Benar, satu pasien atas nama inisial MA meninggal dunia setelah mendapat perawatan sejak semalam di ICU. Waktu kematian jam 8.50 WIB," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid yang memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap tanah ulayat di Sumbar. Pengakuan dan kepastian ini disebut sangat diharapkan masyarakat Sumbar.

Hal itu terlihat dari dimulainya agenda sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat Sumbar di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP) yang dibuka langsung Menteri Nusron Wahid, Senin (28/4/2025).

Turut hadir Andre Rosiade, anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Wali Kota Padang Fadly Amran, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, Kepala BPN/ATR Sumbar Teddi Guspriadi, dan peserta dari tokoh masyarakat dan adat serta camat dari Kota Padang.

"Alhamdulillah, Pak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah datang ke Sumbar. Bertemu langsung dengan para kepala daerah dan ninik mamak dan tokoh adat di Sumbar. Memastikan bagaimana tanah ulayat di Sumbar yang sering menjadi sumber masalah karena kepastian hukumnya. Semoga dengan sosialisasi ini bisa lebih membuka pengetahuan tentang sertifikasi tanah ulayat ini," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.

Andre menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian kepada Sumbar. Melalui Kementerian ATR/BPN, Prabowo ingin membantu para ninik mamak agar tanah-tanah ulayatnya bisa mendapatkan kepastian hukum.

"Acara ini terlaksana karena Presiden Prabowo ingin membangun Sumbar. Melalui Pak Menteri ATR/BPN, salah satunya dengan cara memberikan kepastian kepada ninik mamak untuk bisa memiliki sertifikat tanah ulayat secara gratis. Misalnya jika kaum itu jumlahnya 5 ribu orang, yang 5 ribu orang itu boleh tanda tangan di lampiran sertifikatnya, 'Supaya tidak ada dusta di antara kita', sehingga tanah ulayat itu tidak bisa dijual sepihak," terang Sekretaris Fraksi Gerindra MPR ini.

Andre juga mendorong dilakukan pendataan kembali terhadap masjid, pesantren, madrasah, dan rumah tahfiz yang tanahnya merupakan tanah wakaf tapi belum mempunyai sertifikat. Tanah-tanah tersebut dapat disertifikatkan sehingga punya kekuatan hukum.

"Banyak masjid, pesantren, madrasah, dan rumah tahfiz, di Sumbar dan Kota Padang itu didata yang belum bersertifikat dan bawa ke BPN. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Menteri ATR/BPN akan membantu sertifikatnya secara gratis. Jadi ingin menunjukkan keberpihakan kepada kepada umat itu tidak omon-omon," terang Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.

Selain itu, Andre menyampaikan saat ini Prabowo berusaha memperjuangkan agar hadirnya wisma Indonesia di Arab Saudi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh jemaah haji dan umrah asal Indonesia. "Bulan Mei ini Pak Prabowo akan bertemu dengan pemerintah Arab Saudi. Presiden Prabowo akan minta tanah kepada pemerintah Arab Saudi untuk bangun Wisma Indonesia untuk jemaah haji dan umrah di sana. Jadi keberpihakan itu bukan dengan omon-omon, bukan dengan janji manis, tapi dengan kerja nyata," jelas Andre.

Sementara itu, Nusron Wahid menegaskan pihaknya bertekad agar tanah-tanah ulayat di Sumbar terjaga, tidak ada orang lain yang mensertifikatkan ataupun kemudian mendatangkan serta mengkerjasamakan tanpa adanya persetujuan dari ninik mamak dan pemuka adat. "Dengan itu harus thau petanya, mana yang tanah adat mana yang tidak supaya jelas. Jadi negara melakukan pensertifikatan tanah ulayat ini sebagai bentuk pengakuan supaya tidak dicaplok orang lain," terang Nusron.

Pemerintah, kata Nusron, ingin belajar dari kesalahan masa lampau. Seperti yang terjadi di Riau, karena hak adat tanahnya tidak pernah dipetakan dan tidak didaftarkan, tanah adat dengan mudah dirambah atau diambil HGU oleh korporasi atau perusahaan terbuka untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

"Kami tak ingin kejadian seperti di Riau terjadi di Sumbar. Saat dilantik menjadi Menteri ATR, saya dipesan khusus oleh Presiden Prabowo untuk menertibkan dan mengatasi penggunaan HGU dan HGB serta penggunaan pengakuan tanah ulayat di seluruh Indonesia," tegas Nusron.

Nusron menyebut dari 120 juta HA hutan di Indonesia sudah terdata sebanyak 54,5 juta HA bidang, sisanya ada 15,5 juta HA. Dari sisa itu salah satunya adalah hak-hak ulayat. Proses pendataan tanah ulayat ini dilakukan dengan tiga prinsip, yakni keadilan, pemerataan, dan kesinambungan.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menegaskan sosialisasi dan pendaftaran tanah ulayat tidak hanya untuk menunjukkan perhatian serius dan kepastian hukum atas tanah ulayat, namun juga wujud nyata dan komitmen bersama untuk memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.

"Kami menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Semoga dapat menjadi wadah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan utuh kepada seluruh pemangku adat dan pemangku kepentingan serta seluruh lapisan masyarakat akan urgensi dan pentingnya pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat," ungkap politikus Gerindra ini.

Vasko menegaskan eksistensi tanah ulayat di Sumbar tak dapat dipungkiri masih banyak tersebar di berbagai daerah. Tanah ulayat ini memiliki peran sentral dan penghidupan masyarakat bahkan menjadi salah satu penopang ketahanan nasional ketika terjadi krisis karena mayarakat masih memiliki tanah bersama sebagai sumber penghasilan dan penghidupan mereka.

"Di sisi lain tanah ulayat juga identitas bagi masyarakat adat yang berdimensi sosial, politik budaya dan agama yang harus dipertahankan. Sebagai bagian perlindungan dan kepastian hukum pada tanah hak masyarakat adat, kami selaku kepala daerah tentunya sangat mendukung penuh kebijakan pengadiminstrasian dan pendaftaran tanah ulayat yang telah secara resmi dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN yang mana kita merupaan salah satu provinsi yang menjadi project atas kebijakan ini," ulas Vasko.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh menegaskan reformasi agraria banyak kesamaan dengan filosofi 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah'. "Bagaimana kita memanfaatkan lahan jangan sampai telantar. Di mana lahan telantar, lahan yang tidak digunakan, lahan yang tidak produktif, itu sama dengan kemubaziran. Tentu secara syariat dan secara adat kemubaziran tidak bagus," sebut Rahmat.

Maka itu kata Rahmat, Prabowo berupaya mewujudkan kemandirian pangan dengan memanfaatkan tanah-tanah termasuk tanah ulayat yang selama ini tidak produktif. "Dalam konteks tanah ulayat, pemerintah melakukan pemetaan dalam bentuk pengadministrasian. Hal ini tentu akan memberikan kepastian hukum secara administrasi. Kanwil BPN perlu mengkomunikasikan dan meyakinkan bahwa program ini adalah untuk menjamin kepemilikan tanah ulayat," tutur Rahmat.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sebanyak delapan tahanan Polres Lahat, Sumatera Selatan kabur setelah menjebol dinding kamar mandi menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi.

Mereka berhasil kabur pada Minggu (27/4) sekitar pukul 03.30 WIB. Para tahanan yang melarikan diri ini merupakan kasus narkoba dan kriminal umum.

Kasubsi Penmas Polres Lahat Aiptu Lispono menceritakan para pelaku kabur setelah membobol dinding kamar mandi tahanan yang terletak di bagian samping gedung Tahti.

Setelah membobol dinding kamar mandi menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, para tersangka langsung kabur.

"Dinding kamar mandi tersebut mengarah ke area parkir belakang Mapolres Lahat," kata Lispono dikutip dari detikcom.

Lispono mengatakan aksi para tersangka kabur dari tahanan tidak terekam kamera CCTV. Hal ini karena area tersebut tidak terjangkau kamera pengawas.

"Setelah berhasil menjebol tembok kamar mandi, para tersangka langsung menyusup ke area pepohonan di belakang Mapolres," ungkapnya.

Saat ini, dinding kamar mandi yang sempat dijebol para tersangka sudah selesai diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Sedangkan pengawasan di sekitar ruang tahanan juga diperketat termasuk menambah jumlah kamera pengawas di area-area yang sebelumnya tidak terjangkau.

Selain itu, tim gabungan dari Polres Lahat bersama seluruh Polsek jajaran melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

"Untuk pengejaran difokuskan di kawasan hutan dan permukiman penduduk di sekitar wilayah Mapolres Lahat. Polisi juga memperluas area pencarian ke wilayah-wilayah lain yang berpotensi menjadi tempat persembunyian para tahanan," ujarnya.

Kedelapan tersangka yang kabur yakni Popo Pandri (32), warga Desa Muara Pinang; Irfan Suryadi (24), warga Desa Batai; Erlan Purnomo (29), warga Desa Lubuk Tabun; Dika Cahyadi (37), warga Desa Sukamarga; dan Andre Suwardi (25), warga Desa Teluk Lubuk. Kelima tahanan tersebut merupakan tahanan kasus narkoba.

Sementara tersangka kasus kriminal umum, ialah Saputra (23), warga Desa Padang; Jimi (23), warga Desa Padang; dan Harliko (28), warga Desa Sawah.

Baca selengkapnya di sini.

Sebanyak delapan tahanan di Mapolres Lahat, Sumatera Selatan, kabur dari sel setelah menjebol dinding dengan obeng yang sudah dimodifikasi. Berikut identitas para tahanan yang kabur.

Adapun delapan tersangka yang berhasil kabur yakni Popo Pandri (32), warga Desa Muara Pinang, Irfan Suryadi (24) warga Desa Batai, Erlan Purnomo (29) warga Desa Lubuk Tabun.

Kemudian Dika Cahyadi (37), warga Desa Sukamarga dan Andre Suwardi (25), warga Desa Teluk Lubuk. Mereka tahanan dengan kasus narkoba.

Kemudian, Saputra (23) warga Desa Padang, Jimi (23) warga Desa Padang, dan Harliko (28) warga Desa Sawah. Ketiga tahanan ini merupakan kasus kriminal umum.

"Kedelapan tersangka ini kabur dengan menjebol dinding kamar mandi sel tahanan dengan menggunakan obenng pada Minggu (27/4/2025) sekitar pukul 03.40 WIB," kata Kasubsi Penhumas Polres Lahat Aiptu Lispono.

Kata Lispono, tahana yang kabur ini kabur dengan cara membobol dinding kamar mandi yang terletak di bagian samping gedung Tahti.

Para tersangka, sambungnya, membobol dengan obeng yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa merusak dinding kamar mandi.

"Dinding kamar mandi tersebut mengarah ke area parkir belakang Mapolres Lahat," ujarnya.

Lispono mengatakan, aksi para tersangka yang kabur ini tidak terekam kamera CCTV. Hal ini karena area tersebut tidak terjangkau kamera pengawas.

"Setelah berhasil menjebol tembok kamar mandi, para tersangka langsung menyusup ke area pepohonan di belakang Mapolres," ungkapnya.

Saat ini, kata dia, dinding kamar mandi yang sempat dijebol para tersangka sudah selesai diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Pengawasan di sekitar ruang tahanan juga diperketat termasuk menambah jumlah kamera pengawas di area-area yang sebelumnya tidak terjangkau. Selain itu, tim gabungan dari Polres Lahat bersama seluruh polsek jajaran terus melakukan pengejaran intensif terhadap para pelaku.

"Untuk pengejaran difokuskan di kawasan hutan dan permukiman penduduk di sekitar wilayah Mapolres Lahat. Polisi juga memperluas area pencarian ke wilayah-wilayah lain yang berpotensi menjadi tempat persembunyian para tahanan," ujarnya.

Masih dikatakan Lispono, Polres Lahat juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap petugas jaga yang bertugas pada saat kejadian pelarian tersebut.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian atau bahkan keterlibatan pihak internal dalam aksi pelarian tahanan.

"Jika ditemukan unsur kelalaian, tentu akan ada tindakan tegas sesuai prosedur yang berlaku," ungkapnya.

Video: Nahas Nasib Suami Istri di Lahat Tewas Terseret Arus Sungai saat Pulang dari Kebun

Video: Nahas Nasib Suami Istri di Lahat Tewas Terseret Arus Sungai saat Pulang dari Kebun

Padang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Padang, Sumatera Barat (Sumbar), menjamin hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk menunaikan ibadah malam selama Ramadhan 2025.

"Akses untuk menunaikan ibadah malam selama Ramadhan kami buka, karena hak beribadah dijamin oleh negara," kata Kepala Lapas Padang Junaidi Rison, di Padang, Selasa.

Ia mengatakan bulan suci Ramadhan memiliki ibadah khusus yang dilaksanakan pada malam hari, yakni Shalat Tarawih, Witir, serta tadarus.

Oleh karena itu, akses untuk beribadah diberikan kepada para warga binaan, sebab mayoritas penghuni Lapas Padang merupakan pemeluk agama Islam.

"Dari total jumlah penghuni Lapas yang mencapai 900 orang, sembilan puluh lima persen di antaranya merupakan narapidana beragama Islam," ujarnya.

Junaidi mengemukakan aktivitas Shalat Tarawih serta Witir bagi narapidana dipusatkan di masjid yang berada dalam lingkungan Lapas Padang.

Namun demikian, tidak semua narapidana dikeluarkan seluruhnya, dengan pertimbangan keamanan serta kondusifitas.

"Mekanismenya para narapidana dikeluarkan per kamar dengan jumlah maksimal dua ratus orang per malam, begitupun tadarus," katanya.

Junaidi mengatakan untuk menjaga kondusifitas selama Ibadah berlangsung pihaknya melakukan penambahan piket petugas.

Selain itu, Lapas Padang juga menyelenggarakan program pesantren bagi ratusan warga binaan pemasyarakatan selama Ramadhan 2025.

Pihak Lapas Padang bertekad Ramadhan bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sikap dan perilaku narapidana dari sisi kerohanian.

"Kami ingin bulan suci Ramadhan ini menjadi momentum untuk merefleksi diri dan menghadirkan penyadaran atas kesalahan yang pernah mereka lakukan, karena mayoritas penghuni Lapas Padang adalah Muslim," katanya.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Polda Sumatera Barat (Sumbar) menghentikan penyelidikan kasus Afif Maulana (13), siswa SMP yang ditemukan tewas di bawah Jembatan Batang Kuranji.

Polda pun menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau SP2 Lidik kasus tersebut.

Merespons hal tersebut, LBH Padang menyatakan pihak keluarga korban dan kuasa hukumnya belum dapat berkomentar banyak karena belum menerima SP2 Lidik tersebut. Walaupun demikian LBH Padang menyatakan mereka akan mengambil langkah hukum terkait keputusan Polda Sumbar tersebut.

"Korban dan kuasa hukum belum menerima Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 Lidik). Selanjutnya Korban dan kuasa hukum akan mengambil langkah hukum ketika telah menerima surat SP2 Lidik," demikian keterangan resmi LBH Padang yang diterima, Rabu (1/1).

Lebih lanjut, di dalam rilis tersebut, LBH Padang menyatakan pada Selasa (31/12) lalu, pihak kuasa hukum dan keluarga korban hadir mengikuti gelar perkara khusus dugaan tindak pidana penyiksaan yang berujung kepada kematian terhadap Afif Maulana. Gelar perkara itu dilakukan dalam dua termin pada hari tersebut.

"Gelar perkara dipimpin oleh Kabag Wanssidik Ditreskrimum Polda Sumbar AKBP Hendri Yahya yang dihadiri oleh bagian Internal dan Eksternal Polda Sumatera , Penyidik Unit Jatanras dari Polresta Padang dan juga korban beserta kuasa hukumnya (LBH Muhammadiyah dan LBH Padang)," demikian keterangan LBH Padang.

LBH Padang menyatakan setelah selesai gelar perkara, dan pihak kuasa hukum keluarga korban meninggalkan Polda Sumbar tidak ada komunikasi dari penyidik Polda Sumbar soal rencana menyetop penyelidikan, dan baru tahu setelah diumumkan ke publik oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono pada sore harinya.

"Setelah gelar perkara termin 1 kuasa hukum meninggalkan Mapolda Sumatera Barat dan gelar perkara termin 2 dilanjutkan. Tanpa komunikasi dengan korban dan kuasa hukum pada sore harinya Kapolda Irjen Pol Suharyono mengumumkan ke publik telah dihentikan penyelidikan kasus Afif Maulana," imbuhnya.

Saat gelar perkara termin 1 tersebut, kuasa hukum korban yakni Syafril Elain sempat mempertanyakan alasan mereka tak diperlihatkan atau dibagikan temuan dari penyidik dalam kasus dugaan penganiayaan berujung kematian Afif tersebut. Selain itu gelr perkara termin 2 pun dilakukan tertutup tanpa melibatkan pihak korban maupun kuasa hukum.

"Kuasa hukum menilai proses gelar perkara termin 1 tidak transparan dan akuntabilitas. Gelar perkara termin 2 juga tidak memiliki alasan hukum untuk yang kuat untuk tidak melibatkan korban namun tetap tertutup," katanya.

Pengacara publik LBH Padang yang juga jadi kuasa hukum korban, Adrizal, menduga ada ketidakprofesionalan dan ketidakseriusan penyidik untuk menuntaskan dan memberikan keadilan serta kepastian hukum kepada korban.

Poin-poin dugaan ketidaktransparansian dalam proses penyelidikan itu, kata dia di antaranya, "Penyidik diduga tidak mendalami terkait dengan dugaan penyiksaan terhadap alm. Afif Maulana melalui saksi fakta yang dihadirkan di depan penyidikan bahkan kami khawatir proses BAP yang dilakukan hanya berfokus kepada proses tawuran dan perkataan ajakan melompat."

Selain itu, sambungnya, "Penyidik tidak mendalami terkait dengan pernyataan ahli forensik Ade Firmansyah terhadap 19 sampel yang terdiri 16 dari jaringan lunak dan 3 jaringan keras yang merupakan tanda kekerasan yang diambil dari tubuh alm. Afif Maulana sewaktu proses ekshumasi."

Kemudian, "Penyidik tidak menjelaskan bagaimana dari hasil CCTV yang diamankan padahal di dalam langkah penyelidikan dijelaskan pada tanggal 24 Juni 2024 telah dilakukan pendataan dan pengecekan CCTV, dan sudah dilakukan pengamanan terhadap hasil CCTV."

Selain itu penyidik tak menjelaskan hasil pemeriksaan labfor terkait ponsel milik almarhum Afif yang dilakukan pada 3 Juli 2024.

Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengatakan penerbitan SP2 Lidik dalam kasus Afif itu merupakan keputusan gelar perkara yang dilakukan secara profesional dan terintegrasi. Ia mengaku penerbitan itu untuk memberi kepastian hukum karena tidak menggantungkan kasus.

"Saya ingin memastikan agar kasus ini tidak menggantung. Berdasarkan hasil gelar perkara yang melibatkan Dirkrimum beserta seluruh tim, termasuk keluarga korban dan ahli, kami akan menghentikan kasus ini dengan menerbitkan SP2 Lidik," ujarnya kepada wartawan, Selasa (31/12).

Suharyono mengatakan sebelumnya tim dokter forensik independen juga telah mengungkap penyebab kematian Afif bukan karena penganiayaan melainkan akibat jatuh dari ketinggian dan terbentur benda keras.

"Kita sudah mengetahui bersama bahwa keputusan ketua tim dan anggotanya yang terdiri tidak kurang 15 dokter forensik itu sudah menyatakan penyebab kematian Afif Maulana bukan karena penganiayaan," tuturnya.

"Tapi, karena benturan benda keras. Jadi tubuh yang menghampiri benda keras, bukan benda keras yang menghampiri tubuhnya. Itu sebenarnya sudah terekspos sejak empat atau lima bulan yang lalu," imbuh jenderal bintang dua tersebut.

Suharyono mengatakan walau telah dihentikan, kepolisian tetap mempersilakan pihak keluarga berkoordinasi dengan penyidik apabila nantinya memang ditemukan bukti baru terkait kematian Afif.

"Jika ada bukti-bukti baru yang menguatkan terkait masalah ini, silakan koordinasi dengan penyidik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Suharyono menegaskan penerbitan SP2 Lidik dalam kasus itu bukan karena kepolisian menanggap kematian Afif sebagai hal yang sepele, melainkan sebagai bentuk keseriusan dalam menangani kasus ini dan untuk memberikan kepastian hukum.

"Ini bukan berarti kami menganggap masalah ini sepele. Justru, ini bagian dari keseriusan kami dalam menangani kasus ini agar ada kepastian hukum dan tidak menggantung," jelasnya.

Lapas Kelas II B Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, masih melakukan pengejaran terhadap tahanan yang kabur beberapa waktu lalu. Tahanan itu bernama Herli Dewanto.

Diketahui, tahanan kabur ini terjadi di Lapas Kelas II B Kayuagung pada Sabtu (21/12/2024) sekitar pukul 03.30 WIB. Semula, ada 5 tahanan yang kabur namun 3 langsung ditangkap di hari yang sama. Sementara satu tahanan lagi bernama Taufik Hidayat ditangkap di rumahnya di Muara Padang Air Gading, Banyuasin.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kayuagung, Kgs M Alfha Rezha mengatakan saat ini, tim masih fokus memburu Herli. Menurut Rezha, tim sedang berada di Kota Palembang untuk mencari Herli.

"Saat ini tim mencari Herli di seputaran Kota Palembang. Kami berharap Herli segera dapat diamankan," harapnya.

Pihaknya juga sudah melakukan pengetatan penjagaan di lapas. Di antaranya dengan meningkatkan keamanan dan memperbaiki celah seperti penambahan besi, penambahan kawat berduri dan lainnya agar tahanan tidak dapat melarikan diri.

Satu dari dua tahan yang kabur dari Lapas Kelas II B Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel bernama Taufik Hidayat berhasil ditangkap di Banyuasin. Saat ini, petugas masih memburu satu tahanan.

"Tahanan yang sudah ditangkap atas nama Taufik Hidayat, dan ditahan di Lapas Kayuagung," kata Kasubag Humas RBTI Kemenkumham Sumsel Hamsir saat dikonfirmasi detikSumbagsel Rabu (25/12/2024).

Dari informasi yang dihimpun, tahanan tersebut berhasil diamankan saat berada di rumahnya di Kabupaten Banyuasin, Sumsel pada Senin (23/12/2024) sekitar pukul 23.30 WIB.

"Tertangkapnya di daerah Air Gading (Muara Padang) Jembatan 20 Bunyuasin. Sekarang kita amankan di straft cell (sel pengasingan)," ujarnya.

Saat ini, kata dia, petugas masih melakukan pengejaran terhadap satu tahanan atas nama Herli Dewanto (HD).

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Satu dari dua tahan yang kabur dari Lapas Kelas II B Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel bernama Taufik Hidayat berhasil ditangkap di Banyuasin. Saat ini, petugas masih memburu satu tahanan.

"Tahanan yang sudah ditangkap atas nama Taufik Hidayat, dan ditahan di Lapas Kayuagung," kata Kasubag Humas Rbti Kemenkumham Sumsel Hamsir saat dikonfirmasi detikSumbagsel Rabu (25/12/2024).

Dari informasi yang dihimpun, tahanan tersebut berhasil diamankan saat berada di rumahnya di Kabupaten Banyuasin, Sumsel pada Senin (23/12/2024) sekitar pukul 23.30 WIB.

"Tertangkapnya di daerah Air Gading (Muara Padang) Jembatan 20 Bunyuasin. Sekarang kita amankan di straft cell (sel pengasingan)," ujarnya.

Saat ini, kata dia, petugas masih melakukan pengejaran terhadap satu tahanan atas nama Herli Dewanto (HD).

Diberitakan sebelumnya, dua tahanan yang kabur dari Lapas Kelas IIB Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, masih diburu. Lapas Kayuagung telah membentuk tim khusus untuk melakukan pengejaran terhadap dua tahanan bernama Taufik Hidayat dan Herli Dewanto.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (21/12/2024) sekitar pukul 03.30 WIB. Ada 5 orang tahanan yang kabur, namun 3 di antaranya sudah diamankan. Para tahanan ini kabur dengan memanjat tembok menggunakan tali.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kayuagung, Kgs M Alfha Rezha menyebut pihaknya membentuk lima tim untuk memburu dua tahanan yang masih kabur. Selain itu, tim juga dibantu oleh TNI/Polri untuk menangkap dua tahanan tersebut.

"Saat ini (kemarin) saya dan tim sedang berkunjung ke Muara Kuang, OKI untuk pergi ke salah satu rumah tahanan yang kabur. Kami pergi ke sana untuk menemui orang tuanya dan keluarganya," kata Rezha saat dihubungi detikSumbagsel, Senin (23/12/2024).

Rezha menyebut akan memberikan reward kepada keluarga yang mau mengembalikan tahanan ke Lapas Kayuagung.

"Jadi kami harapkan tahanan yang masih berkeliaran di luar sana untuk segera menyerahkan diri," tuturnya.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Padang (ANTARA) -

Para narapidana dikeluarkan dari kamar masing-masing secara bergantian untuk mencoblos surat suara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.

"Untuk memastikan keamanan kami meningkatkan jumlah petugas yang berjaga, serta dibantu langsung oleh personel Kepolisian dan TNI," ujarnya.

Ia mengatakan selain menjaga keamanan, pegawai Lapas Padang juga bertugas sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam helat demokrasi yang sedang berlangsung.

Junaidi menekankan bahwa pihaknya berkewajiban untuk memastikan para warga binaan bisa ikut memilih karena merupakan hak politik yang dimiliki oleh warga negara.

"Memang ada beberapa narapidana yang tidak ikut memilih, tapi itu karena mereka berasal dari luar Padang dan Sumbar, dan ada juga yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya tidak valid," katanya.

Ia mengatakan setelah pemungutan surat suara selesai, proses akan dilanjutkan kepada penghitungan surat suara yang disaksikan langsung oleh pihak penyelenggara Pemilu, Pengawas, serta saksi.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) membeberkan lima temuan terbaru dalam kasus kematian Afif Maulana, remaja 13 tahun asal kota Padang yang diduga dianiaya anggota polisi.

Wakil Ketua LSPK Susilaningtyas mengatakan, ada lima temuan LPSK dalam kasus tersebut, salah satunya adalah para saksi yang mengalami penganiayaan oleh aparat polisi.

"Para saksi dan korban, mereka mengalami kekerasan atau penganiayaan," ujar Susilaningtyas dalam keterangan tertulis, Senin (29/7/2024).

Keterangan para saksi dan korban, mereka mengalami kekerasan dan penyiksaan seperti disetrum, disundut rokok, ditendang, diinjak hingga dipukuli.

Susilaningtyas mengatakan, temuan kedua adalah tiga laporan polisi yang saling terkait yaitu penemuan mayat, penyiksaan, dan penganiayaan yang menyebabkan kematian.

"Kemudian terdapat saksi dan korban yang merupakan anak di bawah umur," ucap Susilaningtyas.

Temuan terakhir, beberapa saksi dan korban telah diminta keterangan polisi tidak disertai dengan surat panggilan dan tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Dalam kasus ini, LPSK telah menerima 20 permohonan perlindungan saksi, tujuh di antaranya adalah keluarga Afif Maulana.

Sedangkan 13 lainnya adalah ara saksi yang rentang usia 14-18 tahun.

LPSK juga memberikan penguatan psikologis kepada dua saksi yang juga korban penganiayaan berinisial WE dan PP karena telah mengalami kekerasan.

Pemberitaan sebelumnya, Afif ditemukan tewas di Sungai Kuranji, kota Padang, pada 9 Juni 2024.

Sebelum tewas, Afif berada di jembatan Kuranji yang saat itu diduga sedang terjadi aksi tawuran.

Pihak keluarga menduga kuat bahwa anaknya itu dianiaya oknum polisi yang sedang patroli di area jembatan Kuranji.

Pihak keluarga berpendapat demikian karena melihat adanya kejanggalan dalam proses penanganan kasus dan banyaknya lebam di tubuh bocah berusia 13 tahun itu.

Namun, pihak Polda Sumbar menyebut Afif tidak tewas dianiaya, melainkan karena jatuh ke sungai dari atas jembatan Kuranji.

Dalam konferensi pers 30 Juni 2024, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan, dari otopsi memperlihatkan adanya patah tulang iga belakang bagian kiri sebanyak 6 ruas dan patahannya merobek paru-paru.

"Penyebab kematiannya adalah karena patah tulang iga dan merobek paru-paru itu," kata Suharyono kepada wartawan di Mapolda Sumbar, Minggu (30/6/2024).

Sementara itu, untuk hasil visum memperlihat adanya luka lecet, luka memar, dan lebam yang diduga akibat telah menjadi mayat.

Menurut Suharyono, hal itu diperkuat keterangan saksi kunci yakni Adithia yang menyebut Afif sudah menyatakan niat mau terjun ke sungai untuk menghindari polisi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) sedang melakukan proses penelaahan permohonan perlindungan enam orang saksi dalam kasus dugaan penyiksaan yang menewaskan Afif Maulana (13).

"Kami masih proses penelaahan. Sejauh ini masih enam orang (yang mengajukan) yang kami telaah," ujar Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Kamis (4/7/2024).

Susi mengatakan, LPSK melakukan penelaahan termasuk sempat mengunjungi lokasi rumah Afif.

LPSK, kata dia, belum bisa memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan enam orang yang telah meminta perlindungan tersebut.

"Karena permohonannya juga baru masuk minggu lalu, kami butuh waktu juga untuk melakukan penelaahan," tandasnya.

Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyebutkan kasus kematian siswa SMP Afif Maulana di sungai Batang Kuranji Padang dianggap sudah selesai.

Kasus tersebut bisa dibuka kembali jika ada bukti baru. Suharyono mengatakan pihaknya menduga Afif tewas jatuh ke sungai dan berbenturan dengan benda keras yang menyebabkan tulang iganya patah.

Hasil otopsi memperlihatkan adanya patah tulang iga belakang bagian kiri sebanyak 6 ruas dan patahannya merobek paru-paru.

"Penyebab kematiannya adalah karena patah tulang iga dan merobek paru-paru itu," kata Suharyono kepada wartawan di Mapolda Sumbar, Minggu (30/6/2024).

Sementara itu, hasil investigasi LBH Padang menduga Afif dianiaya sebelum tewas dengan bukti luka-luka lebam di tubuh korban.