Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto telah membahas soal RUU Perampasan Aset saat bertemu dengan para pimpinan partai politik.

"Dan ini bukan belum didiskusikan beliau. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini salah satu juga materi," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5).

Pras menyampaikan Prabowo hingga saat ini belum mempertimbangkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Prabowo lebih memilih jalur dengan menjalin komunikasi dengan parlemen.

"Kalau pertanyaannya apakah dipertimbangkan Perppu, untuk sampai hari ini belum. Beliau lebih memilih, kita memilih untuk kita mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai," ujarnya.

Pras menekankan Prabowo menaruh perhatian besar atas pembahasan RUU perampasan aset itu. Menurutnya, sikap itu sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menekankan pemberantasan korupsi.

"Ini kan turunannya, kira-kira kan begitu," ucapnya.

Pras pun menyebut nantinya dalam pembahasan bersama DPR. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

"Karena PPATK kan salah satu yang kemudian memiliki data, data arus transfer keluar-masuk, kemudian punya teknologi untuk bisa melakukan analisa sesuatu ini terdeteksi adanya pelanggaran atau tidak," ujar Pras.

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk partai politik (parpol).

Menurutnya, dinamika politik yang terjadi membuat DPR belum membahasa RUU ini. Padahal, RUU ini sudah menjadi wacana sejak lama. 

Supratman mengatakan, RUU ini penting untuk dibahas sebagai tindak lanjut semangat Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi koruptor.

"Komunikasi dengan seluruh partai politik sangat diperlukan untuk menentukan nasib pembahasan RUU Perampasan Aset. Pemerintah akan melakukan komunikasi itu," katanya di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman menyebut, RUU Perampasan Aset akan segera dibahas secara komprehensif dengan DPR dalam waktu dekat. Pemerintah pun akan kembali mengajukan RUU itu dalam program legislasi nasional (Prolegnas) yang akan datang. 

"Pada waktunya, seperti harapan seluruh masyarakat Indonesia, saya yakin ini akan sesegera mungkin diajukan dalam revisi Prolegnas yang akan datang," paparnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Malang -

Pakar Hukum Universitas Brawijaya (UB) Aan Eko Widiarto menyayangkan pengesahan UU TNI dinilai mengikis semangat reformasi. Ia lantas mengkritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang malah jadi motor.

"DPR harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan, bukan hanya memaksakan keinginan pemerintah," kata Aan kepada detikJatim, Kamis (20/3/2025).

Aan menuturkan pengesahan RUU TNI ini akan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kami menuntut agar DPR mempertimbangkan kepentingan rakyat dan tidak memaksakan pengesahan RUU TNI," tuturnya.

Aan menambahkan tak adanya partai oposisi yang efektif membuat semua produk undang-undang akan bergulir dengan mudah, meskipun tanpa dikehendaki oleh rakyat.

"Bahkan sekelas PDIP pun yang selama ini menjadi penyeimbang dari pemerintah. Itu malah menjadi motor penggerak di sini karena dari ketua komisinya, pansusnya, mayoritas dari PDIP," tegasnya.

Menurut Aan, segala proses yang terjadi di DPR RI menunjukkan bahwa masyarakat telah ditinggalkan oleh partai politik. Dan di situlah sebenarnya keterputusan antara rakyat dengan lembaga perwakilannya.

"Wakil rakyat tidak serta-merta menjadi wakil rakyat yang sejat. Tapi wakil rakyat menjadi wakil dari partai politik. Ini yang kita sayangkan terkait dengan pengesahan RUU TNI," pungkasnya.

(abq/iwd)

BOGOR - Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan sebanyak 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di kediamannya Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Dalam pertemuan itu, SBY bercerita tentang dirinya yang menjadi salah satu tim reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

?Saya jadi di ingat, karena dulu saya waktu masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis,? kata SBY di Cikeas, Minggu (23/2/2025).



SBY pun mengaku dirinya menjadi salah satu tim penyusun reformasi ABRI. Ia pun mengatakan bahwa jika masih menjadi Jenderal aktif TNI untuk jangan berpolitik.

?Benar, saya tergugah terinspirasi kalau masih jadi Jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau berpolitik, pensiun,? jelas dia.

Hal itu pun dia turunkan ke anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, meski Ketua Umum Partai Demokrat itu memiliki karir militer cemerlang, namun demi pengabdian di dunia pemerintahan haruslah mundur dari TNI.

?Oleh karena itu Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah tetapi pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan, politik, syaratnya harus mundur. Itulah salah satu yang kita gagas dulu,? tandasnya.

Semua partai (kami undang) untuk acaranya yang besok

Jakarta (ANTARA) - Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa seluruh pimpinan partai politik (parpol) di tanah air diundang pada puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra pada Sabtu (15/2).

"Semua partai (kami undang) untuk acaranya yang besok," kata ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Sejauh ini, kata dia, hampir semua ketua umum partai politik di tanah air mengkonfirmasi untuk hadir pada puncak HUT Gerindra esok hari.

Di antara yang mengkonfirmasi hadir besok, lanjut dia, merupakan pimpinan partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berhalangan hadir dalam acara silaturahmi KIM di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat hari ini.

Adapun puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, ujarnya lagi, akan dilangsungkan di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat.

"Sebagian konfirmasinya akan hadir di besok, di SICC, besok pagi," ujarnya.

Meski demikian, dia belum dapat memastikan apakah mantan Presiden RI Joko Widodo akan turut hadir dalam gelaran acara esok hari. "Belum, belum dapat konfirmasi," ucapnya.

Dia juga memberikan sinyal bahwa Presiden Ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan berhalangan hadir pada puncak perayaan HUT-17 Partai Gerindra sebab sedang tidak berada di tanah air.

Diketahui, Megawati dan keluarga melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah, pada 11 Februari 2025.

"Sepertinya belum (terkonfirmasi) karena informasinya kan beliau (Megawati) masih ada di luar negeri," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra pada tanggal 15 Februari 2025 akan didahului dengan kegiatan rapat pemimpinan nasional (rapimnas).

"Rencananya kegiatan di tingkat nasional akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2025, yang akan didahului dengan kegiatan rapat pemimpinan nasional," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

Ia menyebut rapimnas yang diselenggarakan itu akan dihadiri oleh pengurus Gerindra di setiap tingkatan, baik Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Mantan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga mantan kandidat Ketum PBB, Afriansyah Noor, mengundurkan diri dari Partai Bulan Bintang. Dia mengakui pengunduran diri itu berkaitan dengan kekalahannya di Muktamar PBB.

Surat pengunduran diri itu ditandatangani langsung oleh Afriansyah Noor dengan menyertakan Kartu Tanda Anggota PBB. Afriansyah Noor memutuskan mundur terhitung hari ini, 16 Januari 2025.

Afriansyah lantas membenarkan surat tersebut. Dia juga mengaku mundur karena kekalahan di Muktamar PBB.

"Iya," kata Afriansyah Noor saat dimintai konfirmasi, Kamis (16/1/2025). Afriansyah menjawab apakah benar pengunduran diri dari PBB berkaitan dengan Muktamar PBB.

Berikut ini isi surat pengunduran diri Afriansyah Noor dari PBB:

Melalui surat ini saya ingin menyampaikan keputusan untuk mengundurkan diri sebagai anggota Partai Bulan Bintang terhitung mulai tanggal 16 Januari 2025. Keputusan ini saya ambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan kondisi pribadi, terutama fokus saya pada pekerjaan dan komitmen yang saat ini saya jalani di bidang profesional.

Saya merasa bahwa untuk mencapai tujuan karir dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaan saya saat ini, saya perlu memberikan perhatian lebih banyak pada bidang tersebut. Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk mengundurkan diri dari partai politik yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga bagi saya.

Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berkontribusi dalam partai ini, dan saya berharap hubungan baik antara saya dan partai tetap terjalin meskipun saya tidak lagi menjadi bagian dari organisasi ini.

Semoga Partai Bulan Bintang terus berkembang dan mencapai tujuannya serta dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk bangsa dan negara.

Demikian surat pengunduran ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Sebagai informasi, Afriansyah Noor sempat menjadi kandidat Ketua Umum Partai Bulan Bintang pada Muktamar yang digelar pada 13-15 Januari 2025. Afriansyah Noor berkontestasi dengan keponakan Yusril Ihza Mahendra, Gugum Ridho Putra.

Dalam muktamar tersebut, Gugum Ridho Putra mengalahkan Afriansyah Noor dengan perolehan suara 398 suara dari total 532 suara, sedangkan Afriansyah Noor hanya mendapatkan 134 suara. Dengan demikian, Gugum pun resmi menjadi Ketua Umum PBB selanjutnya.

Simak juga Video: Alasan PBB Copot Afriansyah Noor dari Jabatan Sekjen

[Gambas:Video 20detik]

(maa/gbr)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute, Farhan A Dalimunthe menilai penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bentuk kemajuan hukum yang dialami Indonesia pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disebabkan penghapusan presidential treshold memungkinkan semua partai menggunakan hak untuk mengusung calon presiden.

"Dengan ada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas calon presiden dari 20 persen menjadi nol persen, kita nilai ini adalah langkah progresif lembaga hukum negara di era kepemimpinan pak Prabowo dan mas Gibran," kata Farhan dalam siaran persnya, Jumat.

Walaupun penghapusan presidential treshold itu membuka jalan bagi banyak partai, DPR sebagai lembaga legislasi masih harus melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut.

Menurut dia, revisi itu dilakukan agar pemilu memiliki regulasi yang jelas dan dasar undang-undang diakui oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif.

"Penghapusan presidential treshold 20 persen ini merupakan open legal policy, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam revisi Undang-Undang Pemilu di DPR,” kata dia.

Tidak hanya itu, kata dia, penghapusan presidential treshold juga akan membuat beban partai semakin berat dalam menyeleksi setiap kadernya yang maju sebagai calon presiden.

Dengan demikian, partai semaksimal mungkin akan menghadirkan kader terbaiknya dan masyarakat pun mendapatkan banyak pilihan calon presiden yang berkualitas.

"Biarkan rakyat yang menilai. Dihapusnya presidential treshold jadi menghindari polarisasi di tengah masyarakat. Namun tetap diusung partai politik, kita tidak harus menegasikan Pasal 6A UUD 1945 tentang peran partai politik," kata Farhan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memastikan dirinya akan menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran. Prabowo juga mengimbau kepada seluruh pihak yang menyimpang supaya kembali ke jalan yang benar.

Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto dalam sambutannya di perayaan HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024). Prabowo awalnya menyatakan, dirinya telah disumpah di hadapan rakyat Indonesia untuk menjalankan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta Undang-Undang. Sehingga, dirinya meminta seluruh pihak taat hukum.

"Jadi kalau ada pelanggaran hukum, tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum saudara-saudara. Jadi saya mengimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya, yang pernah menyimpang kembalilah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Semua unsur harus patuh sama hukum," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo kemudian menyinggung banyak rintangan dan pekerjaan rumah yang mesti dijalani oleh Bangsa Indonesia. Ketum Gerindra itu lantas menyoroti banyaknya laporan pelanggaran yang terjadi, mulai dari manipulasi hingga penyelundupan.

"Saya melihat laporan-laporan, terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan ke luar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, manipulasi laporan nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, menerima, memanfaatkan milik rakyat tapi tidak memenuhi kewajibannya akan kita hentikan dan saya minta dukungan seluruhnya," ucapnya.

Prabowo lantas meminta dukungan seluruh partai politik untuk mengatasi rintangan tersebut. Prabowo berujar, dirinya sudah memberikan penegasan di internal Partai Gerindra supaya tak berperilaku menyimpang.

"Saya mohon dukungan Partai Golkar, saya minta dukungan semua Partai. Saya juga sudah sampaikan di kalangan partai saya Gerindra, jangan kau merasa Gerindra kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau? Tidak! Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang gubernurnya, walkot, bupati," tegasnya.

"Tanya mereka apa yang saya sampaikan, selamat kau menang, jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Itu yang saya sampaikan karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf saya yang pertama yang akan menindak saudara-saudara," imbuhnya.

(taa/idn)

JAKARTA - Terdapat sederet nama politisi yang pernah layangkan gugatan hukum setelah dipecat partai . Sebagian di antaranya diberhentikan karena alasan tidak tunduk pada arahan partai.

Partai politik (parpol) menjadi salah satu bagian penting dalam demokrasi. Kehadirannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Terlepas dari statusnya itu, tak jarang parpol juga memunculkan kontroversi seperti perseteruan dengan anggotanya. Melihat ke belakang, terjadi banyak kasus saat anggota parpol tiba-tiba menggugat partainya karena beragam alasan, termasuk dipecat. Berikut ini beberapa contohnya yang pernah terjadi.

Politisi yang Layangkan Gugatan Hukum setelah Dipecat Partai

1. Fahri Hamzah

Fahri Hamzah pernah menjadi bagian dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, ia dipecat dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian pada 2016.

Pemecatan tersebut juga berimbas pada statusnya sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPR waktu itu. Fahri yang tidak menerima keputusan tersebut melayangkan gugatan ke PN Jakarta Selatan.

Melalui gugatannya, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp500 miliar. Fahri juga menuntut PKS untuk memulihkan nama baiknya.

Majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan Fahri Hamzah. Hakim memerintahkan pencabutan surat pemberhentian dan penggantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR 2014-2019 dari PKS. Hakim juga menghukum PKS membayar Rp30 miliar kepada Fahri Hamzah sebagai kerugian imateril. Namun dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), MA menggugurkan kewajiban PKS membayar ganti rugi tersebut.

2. Nusron Wahid dan Agus Gumiwang Kartasasmita

Nusron Wahid pernah dipecat Partai Golkar lantaran mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014. Ia kemudian melayangkan gugatan ke Partai Golkar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

Melalui gugatan dengan nomor 407/PDT/G/204/PN.Jkt.Barat, Nusron meminta agar pemecatan yang dilakukan terhadapnya dinyatakan tidak sah. Selain itu, ia meminta Golkar memberikan ganti kerugian sebesar Rp1 triliun.

Pada tuntutan itu, Nusron menganggap bahwa pemecatan terhadapnya dilakukan secara sepihak dan tidak ada peringatan terlebih dahulu. Tak sendiri, ia melayangkan gugatan bersama Agus Gumiwang Kartasasmita yang bernasib sama.

3. Lily Wahid dan Gus Choi

Berikutnya ada Lily Wahid. Pada 2011, adik Gus Dur itu diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Effendy Choirie alias Gus Choi.

Terkait alasannya, mereka dianggap sering berbeda sikap dengan partai. Hal ini termasuk soal dukungan keduanya terhadap Hak Angket Mafia Pajak.

Setelah itu, Lily dan Gus Choi terancam kehilangan keanggotaan di DPR sebagai wakil dari Fraksi PKB. Namun, mereka kemudian melawan keputusan itu dan melayangkan gugatan.

4. Jhoni Allen Marbun

Pada pertengahan 2023 lalu, Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Jhoni Allen Marbun terkait pemecatan dirinya sebagai kader Partai Demokrat. Putusan ini disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Selasa, 13 Juni 2023.

Melihat ke belakang, Jhoni Allen mengajukan PK atas putusan kasasi MA Nomor 487 K/TUN/2022 per tanggal 29 September 2022. Pada perjalanan kasus ini, ia awalnya mengajukan gugatan atas pemecatan dirinya dari Partai Demokrat ke PN Jakpus.

Namun, PN Jakpus menolak gugatan tersebut. Jhoni kemudian menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI, tetapi hasilnya sama.

Belum selesai, Jhoni lalu mengajukan upaya hukum kasasi dan kembali gagal. Terakhir, ia kemudian mengajukan upaya PK ke MA atas serangkaian putusan tersebut meski akhirnya ditolak juga.

Akankah Jokowi dan Keluarga Gugat PDIP?

Pemecatan dari keanggotaan partai juga dialami oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), putra bungsunya yang menjabat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya Bobby Nasution. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Jokowi, Gibran, dan Bobby bukan lagi menjadi bagian dari PDIP karena praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.

"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Menanggapi itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara. Ia hanya merespons singkat mengenai pernyataan tersebut.

"Ya berarti partainya perorangan," ujar Jokowi di Solo, Kamis (5/12/2024).

Saat ditanya mengenai rencana bergabung dengan partai lain, Jokowi hanya menjawab singkat. "Partai perorangan," tuturnya. Ia tidak menyampaikan pernyataan lain, termasuk kemungkinan melakukan gugatan hukum.

Itulah beberapa politisi yang layangkan gugatan hukum setelah dipecat partainya.