Aparat TNI terlibat kontak tembak dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Aparat TNI dan Komnas HAM Perwakilan Papua memiliki data berbeda terkait jumlah anggota OPM yang tewas dalam baku tembak tersebut.

Kontak tembak antara satuan tugas (Satgas) Habema TNI dengan OPM terjadi di Distrik Hitadipa dan Distrik Sugapa, Intan Jaya. Kontak tembak itu berlangsung selama dua hari yakni Selasa (13/5) pagi dan Rabu (14/5) sekitar pukul 04.00 WIT.

"Kontak tembak antara aparat keamanan dari satuan tugas (Satgas) TNI dengan gerombolan OPM berlangsung sejak Selasa pagi terjadi di beberapa kampung di Distrik Sugapa," kata Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono dalam keterangannya, Kamis (15/5/2025).

Iwan menuturkan peristiwa itu terjadi saat TNI memasuki Distrik Sugapa, tepatnya Kampung Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Kelompok OPM tersebut dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker

"TNI berhasil mensterilkan wilayah Kampung Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari aktivitas kelompok bersenjata yang dipimpin oleh tokoh separatis Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker," bebernya.

"Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota kelompok bersenjata tewas, dan sejumlah barang bukti berhasil diamankan," lanjutnya.

Barang bukti yang diamankan aparat TNI di antaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber. Kemudian busur dan anak panah, bendera bintang kejora, serta alat komunikasi.

Iwan menuturkan operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Pihaknya juga memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan.

"Seluruh personel TNI yang terlibat dilaporkan dalam kondisi aman dan lengkap. Saat ini pasukan masih bersiaga di beberapa sektor guna mengantisipasi kemungkinan pergerakan kelompok yang tersisa," bebernya.

Iwan mengungkapkan aparat TNI menjalankan misi damai dengan memasuk sejumlah kampung di Distrik Sugapa. Misi itu terkait pelayanan kesehatan, edukasi dan pengamanan rencana pembangunan jalan ke Hitadipa.

"Namun, kedatangan mereka justru dimanipulasi oleh kelompok bersenjata OPM dengan menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup, dan menyebarkan informasi bahwa kedatangan TNI akan mengancam nyawa masyarakat," ungkap Iwan.

Komnas HAM Sebut 4 Anggota OPM Tewas

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey menanggapi kontak tembak antara Satgas Habema TNI dan OPM di Intan Jaya. Komnas HAM mengatakan data yang dirilis TNI belum tervalidasi.

"Begini, kami sendiri belum dapat validasi korban yang jelas karena kalau kita lihat data yang dirilis oleh TNI Satgas Habema ada 18 OPM yang meninggal. Tapi kemudian oleh tim yang dibentuk Pemda yang dipimpin oleh Joakim itu datanya 6 yang meninggal," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Jumat (16/5).

Frits mengungkapkan berdasarkan data dari Pemda Intan Jaya anggota OPM yang tewas hanya 4 orang dan dua orang lainnya merupakan warga sipil. Selain korban tewas, ada pula korban luka.

"Berdasarkan data 3 orang dari OPM juga mengalami luka. Selain itu juga ada 1 anggota TNI terluka di tangan saat kontak tembak terjadi. Sehingga kita belum bisa memvalidasi jumlah korban," bebernya.

Di sisi lain, Frits mengingatkan potensi serangan balasan dari OPM pascakontak tembak tersebut. Menurutnya, OPM akan menyerang aparat TNI/Polri dan warga sipil yang merupakan pendatang.

"Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh kami itu pasti ada respons balasan cepat atau lambat yang dilakukan oleh OPM. Sasarannya balasan adalah aparat keamanan TNI-Polri atau warga non-pribumi," katanya.

Frits mengatakan wilayah Intan Jaya memang masuk wilayah rawan konflik. Menurutnya, perlu pendekatan khusus dalam meredam konflik di sejumlah wilayah di Papua.

"Wilayah Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Yahukimo, Lanin Jaya, Pegunungan Bintang, dan Paniai, itu daerah-daerah rawan konflik. Karena itu butuh pendekatan untuk meredam," katanya.

Dia menegaskan konflik di wilayah tersebut tidak bisa dibiarkan dengan penyelesaian menggunakan senjata. Dia ingin negara hadir untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak jatuh korban jiwa.

"Kelompok OPM itu punya jaringan dengan masyarakat sipil, dia punya keluarga dengan masyarakat sipil. Mereka membaur dengan masyarakat sipil ketika terjadi insiden, dalam situasi itu pasti kelompok rentan menjadi korban," bebernya.

Frits mengatakan kelompok-kelompok rentan itu adalah lansia, perempuan, dan anak-anak. Dia berharap dilakukan dialog kemanusian untuk menghentikan konflik kekerasan yang terjadi di Papua.

"Negara sudah hadir. Tetapi kemudian kehadiran negara itu harus bisa menyelesaikan dan kalau kita lihat anatomi kekerasan, terutama yang terdiri dari kelompok OPM, itu akan berkelanjutan di wilayah-wilayah lain," imbuhnya.

Video Kronologi 18 Anggota OPM Tewas Ditembak TNI di Intan Jaya

Video Kronologi 18 Anggota OPM Tewas Ditembak TNI di Intan Jaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 16 warga sipil yang merupakan pendulang emas menjadi korban penyerangan Organisasi Papua Merdeka di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 21-22 Maret 2025.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut, para pendulang emas tersebut merupakan warga sipil yang berasal dari luar Papua.

"Para korban merupakan pendulang emas yang diketahui berasal dari berbagai daerah di luar Papua," ujar Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam konferensi pers, Jumat (16/5/2025).

Temuan Komnas HAM tersebut membantah klaim OPM yang menyebut ke-16 korban meninggal dunia tersebut merupakan intelijen militer Indonesia.

Di samping itu, Komnas HAM juga menemukan bahwa penyerangan terhadap pendulang emas oleh OPM bukan kali pertama terjadi.

Karenanya, Komnas HAM merekomendasikan agar OPM tak lagi melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap warga sipil di Papua.

Mereka juga meminta OPM untuk menghormati prinsip HAM dengan mengutamakan pendekatan dialog untuk memperjuangkan aspirasinya.

"Tidak melakukan kekerasan (lagi) terhadap guru dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas di seluruh wilayah Papua, sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional serta instrumen hukum dan HAM lainnya," ujar Uli.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan enam guru dan tenaga kesehatan dan sejumlah pendulang emas di Distrik Anggruk.

"Kami bertanggung jawab atas penyerangan ini dan kami telah membunuh enam guru dan tenaga medis serta membakar rumah-rumah agen intelijen," ujar Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, Ketua Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Fritz Ramandey berada dalam kondisi baik-baik saja meski sempat terjebak dalam adu tembak antara aparat dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Atnike mengatakan, Fritz tidak mengalami luka meski adu tembak antara aparat dan OPM yang terjadi saat pencarian Iptu Tomi Marbun itu berlangsung mencekam.

"Kalau kondisi beliau tidak ada apa-apa, tidak ada luka, dan itu terjadi ketika beliau itu kan memantau tim SAR untuk menemukan Tomi Marbun yang hilang beberapa waktu yang lalu," kata Atnike di Kantor Komnas HAM, Jumat (2/5/2025).

Dia menjelaskan, Fritz ikut dalam rombongan Search and Rescue (SAR) untuk memantau pencarian Tomi Marbun.

Pemantauan itu dilakukan karena pencarian merupakan rekomendasi dari Komnas HAM setelah keluarga Tomi Marbun mengadukan kasus tersebut.

"Maka kemudian kepolisian menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dengan melakukan pencarian lebih lanjut. Nah, Komnas HAM diminta melakukan pemantauan proses itu," imbuhnya.

Namun, pencarian itu kembali ditutup karena kontak tembak yang terjadi dan membahayakan tim dari Komnas HAM hingga SAR.

"Kami belum mendapatkan laporan lebih lanjut. Kemarin Pak Fritz masih perjalanan juga ke Jayapura, mungkin sekarang sudah tiba," kata Atnike.

Diberitakan, Fritz dan empat anggota kepolisian selamat dari serangan tembakan yang dilakukan OPM.

Serangan ini terjadi saat mereka melakukan mandi cuci kakus (MCK) di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

Di lokasi pencarian hilangnya Iptu Tomi Marbun, Kasat Reskrim Polres Bintuni, yang berada di pinggiran Sungai Rawara, juga hadir Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Isir.

Kapolda langsung memimpin pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun di daerah tersebut.

Saat penembakan terjadi dari seberang Sungai Rawara, Kapolda berada di salah satu camp yang ada di lokasi.

“Tidak hanya ada saya, ada juga Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Isir di sekitar lokasi camp. Saya yang keluar ke pinggir Sungai Rawara untuk MCK,” kata Fritz dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Setelah penembakan oleh KKB, Fritz segera berlari menuju tenda kamp untuk berlindung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAWIJAYA -- Para pegiat hak asasi manusia (HAM) di Papua mengkhawatirkan nasib dan keselamatan para guru maupun tenaga kesehatan (nakes) yang mengabdikan dirinya untuk masyarakat di Bumi Cenderawasih. Kekhawatiran tersebut menyusul pembunuhan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata Papua Merdeka terhadap mereka.

Insiden terakhir, Organisasi Papua Merdeka (OPM) membunuh guru dan nakes, serta membakar sekolah di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem merasa khawatir kejadian-kejadian serupa bakal terjadi lagi ke depannya.

Theo mengatakan, penyerangan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata terhadap guru dan nakes di Distrik Anggruk sangat tak bisa diterima. Menurut dia, bukan hanya karena penyerangan tersebut menyasar para korban guru dan medis, melainkan juga karena wilayah itu selama ini masuk kawasan damai sebagai kota pengabaran injil.

Dalam catatannya sebagai aktivis HAM di Tanah Papua, peristiwa di pedalaman Papua Pegunungan tersebut baru pertama kali terjadi. "Anggruk adalah kota pekabaran injil Gereja Injili di Tanah Papua daerah Yali. Kejadian pembunuhan terhadap seorang guru adalah pristiwa yang pertama di Daerah Anggruk," ucap Theo.

Dia pun sampai sekarang tidak bisa menerima insiden penghilangan nyawa enam guru dan nakes asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. "Karena guru-guru tersebut, mendidik anak-anak yang berada daerah-daerah terbelakang selama kurang lebih empat tahun dengan tujuan anak-anak menjadi pintar seperti daerah lain di Indonesia," ujarnya kepada Republika.co.id di Jakarta, Jumat (28/3/2025).

Dalam kasus penyerangan di Distrik Anggruk pada Jumat (21/3/2025) dan Sabtu (22/3/2025), sembilan guru SD YPK Anggruk jadi korban. Satu di antaranya meninggal dunia. Sedangkan korban lainnya adalah nakes. Menurut Theo, penyerangan yang dilakukan separatis bersenjata terhadap para guru dan nakes, sebetulnya bukan kali pertama di Tanah Papua.

Sejak 2018, kata dia, penyerangan yang dilakukan sayap bersenjata OPM juga terjadi di Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Maybrat, serta di beberapa wilayah-wilayah pedalaman Papua lainnya. Penyerangan oleh kelompok yang mengatasnamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM tersebut selalu menelan korban jiwa.

Selama ini, kata Theo, TPNPB-OPM mengakui aksi-aksi kekerasan tersebut dilakukan dengan alasan para guru maupun tenaga medis tersebut adalah personel militer maupun Polri yang menyamar. "Karena TPNPB menduga mereka (guru dan tenaga medis) adalah anggota atau intelijen TNI atau Polri yang menurut TPNPB adalah mata-mata," ucap Theo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan rasa belasungkawa atas meninggalnya seorang guru asal NTT akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Jumat (21/3). Pigai menekankan urgensi perlindungan masyarakat sipil di Papua.

Pigai juga sudah membangun komunikasi dengan Gubernur NTT Melki Lakalena dan otoritas daerah di Provinsi Papua Pegunungan agar memastikan penanganan yang maksimal pada para korban pasca kejadian ini.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan turut berbelasungkawa dengan keluarga korban atas kejadian di Yahukimo ini. Saya juga sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur NTT serta otoritas di daerah Papua Pegunungan agar memastikan penanganan para korban pasca kejadian ini dengan baik termasuk yang korban luka agar tertangani dengan maksimal,” kata Pigai pada Senin (24/3/2025).

Pigai juga meminta agar pemerintah memastikan dengan lebih baik lagi upaya perlindungan terhadap masyarakat sipil. Pigai tak ingin kejadian seperti ini berulang ke depannya.

"Masyarakat sipil bagaimana pun harus dilindungi utamanya di daerah-daerah rawan yang ada, seperti Yahukimo ini," ujar Pigai.

Sebagaimana diketahui sebanyak tujuh orang guru dan tenaga kesehatan diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat (21/3/2025). Akibat serangan tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka-luka.

Dari tujuh orang yang diserang, enam di antaranya berasal dari NTT dan satu orang dari Sorong, Papua Barat Daya. Para korban terdiri dari enam guru dan satu tenaga kesehatan.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menargetkan daftar nama 44 ribu narapidana calon penerima amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto rampung pekan depan.

Setelah rampung, Supratman menyampaikan akan mengirimkan daftar nama narapidana itu ke Prabowo untuk kemudian ditindaklanjuti.

"Kira-kira minggu depan, saya sudah minta Direktur Pidana, di Ditjen AHU untuk segera menyelesaikan menyangkut verifikasi yang 44 ribu. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke presiden," kata Supratman di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).

Ia menegaskan bahwa Kemenkum sangat berhati-hati dalam menetapkan sebanyak 44 ribu nama narapidana tersebut.

Supratman menyebut bahwa narapidana dalam kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau kelompok kriminal bersenjata tidak masuk dalam kategori narapidana yang menerima amnesti.

Ia menyatakan narapidana gerakan makar yang menerima amnesti ialah mereka yang bergerak tanpa senjata.

Supratman menekankan bahwa keputusan final perihal amnesti ini berada di tangan Presiden Prabowo.

"Tetapi yang kami laporkan dan kita sudah sepakati bersama dengan presiden. Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian presiden meminta itu, kami pasti lakukan," ucapnya.

Puluhan napi yang dapat amnesti itu terbagi dalam beberapa kategori. Mulai dari kasus penghinaan kepala negara yang berkaitan dengan UU ITE, napi sakit berkepanjangan seperti HIV, hingga napi yang mengalami gangguan jiwa.

Selain itu, para napi pengguna narkoba nonpengedar juga akan diberikan amnesti. Namun, napi narkoba yang akan mendapatkan amnesti ini hanya pengguna narkoba 1 gram ke bawah.

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut pemberian amnesti ini dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM) dan rekonsiliasi. Ia yakin kebijakan Prabowo ini jadi keputusan yang humanis.

"Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka, tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam poin 1 Asta Cita," kata Pigai melalui keterangan persnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia disebut berencana untuk memberikan pengampunan terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik terkait separatisme di Papua. Seberapa banyak sedianya tahanan politik Papua yang sempat diciduk dan diadili aparat keamanan?

Sejauh ini, tak ada lansiran resmi dari pemerintah soal jumlah tahanan politik di Papua. Namun, pencatatan independen dilakukan inisiatif kolektif Orang Papua di Balik Jeruji (OPBJ) yang terdiri dari kumpulan NGO.

OPBJ melansir bahwa pada 2023 terjadi 530 penangkapan terhadap orang Papua terkait aktivitas politik dan separatisme. Mereka ditangkap dalam 81 insiden terpisah di berbagai wilayah di Indonesia. Di antara yang ditangkap, sebanyak 50 didakwa dengan tuduhan pidana. Kemudian 18 diantaranya menjalani persidangan hingga tahap penuntutan dan dijatuhi hukuman, dengan hukuman penjara mulai dari 6 bulan hingga 16 tahun. Dari mereka yang ditangkap, 454 dibebaskan, atau diduga akan dibebaskan.

Menurut laporan tahunan OPBJ dari mereka yang didakwa, tuduhan yang paling sering digunakan adalah Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951), dengan 23 orang didakwa. Dari 23 orang tersebut, 12 orang dituntut dan dinyatakan bersalah atas pelanggaran ini.

Angka ini merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, 11 orang dituntut dan didakwa atas tuduhan makar. ”Ini merupakan penurunan yang nyata dalam penggunaan tuduhan makar (yang menurut para pegiat bersifat represif), dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ketika tuduhan tersebut digunakan sebanyak 24 kali.”

Sementara sebelas orang dituntut terkait dengan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Kasus ini sebagian besar terkait dengan serangan terhadap personel pasukan keamanan. Enam dari 11 orang yang dituntut dinyatakan bersalah.

Hingga akhir 2023, 531 orang masih menjalani proses hukum dan 18 orang lainnya telah menjalani masa tahanan setelah diadili, di berbagai lokasi di Papua. Delapan tahanan belum dapat dipastikan keberadaannya.

Empat orang yang tidak ditahan masih dalam pencarian untuk ditangkap. Dua orang tahanan politik Papua meninggal dunia pada tahun 2023. Jika ditambah dengan tahanan politik yang ditangkap pada 2021 dan 2022, total tahanan politik Papua yang masih dalam penahanan hingga akhir tahun ini berjumlah 96 orang.

OPBJ sejauh ini telah merekam 1.354 orang Papua yang ditangkap terkait aktivitas politik atau separatisme. Dari jumlah itu, yang terbanyak merupakan anggota Kongres Nasional Papua Barat (KNPB). Organisasi itu adalah kumpulan mahasiswa Papua yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kelompok itu mengkampanyekan referendum ulang di Papua. Para anggota kerap ditangkap dalam aksi-aksi damai yang mereka gelar.

Tokoh terkemuka KNPB yang saat ini berada di balik jeruji adalah Victor Yeimo (41 tahun). Juru bicara KNPB itu divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Jayapura dengan hukuman delapan bulan penjara.

Yeimo ditangkap setelah melakukan protes damai terhadap insiden rasialis terhadap warga Papua pada Agustus 2019. Ia kemudian didakwa melakukan makar dan penghasutan pada tahun 2021.

Persidangannya berlanjut sepanjang tahun 2022 dan sebagian besar 2023 dengan penundaan berulang kali karena kesehatan Yeimo yang memburuk. Pada 5 Mei 2023 dia dinyatakan tidak bersalah melakukan makar, namun tetap dihukum melakukan penghasutan berdasarkan Pasal 115 KUHP Indonesia. Ia kemudian dijatuhi hukuman delapan tahun bulan penjara, dikurangi waktu yang dihabiskan dalam tahanan. Dia dibebaskan dari penjara pada 23 September 2023.

Selain KNPB, kelompok lain yang juga menyumbang banyak tahanan politik adalah Petisi Rakyat Papua (PRP). Organisasi ini adalah front rakyat yang berisi 122 organisasi dan individu-individu dari berbagai sektor di Papua. Sebanyak 88 orang anggota kelompok itu sempat ditahan.

Rencana pemberian pengampunan alias amnesti dan abolisi terhadap pihak-pihak terkait konflik di Papua disampaikan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Hal itu ia sampaikan selepas memaparkan kondisi dan situasi di Papua kepada delegasi pemerintahan Inggris yang berkunjung ke Indonesia pada awal pekan lalu.

“Pada dasarnya Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua. Dan akan menyelesaikan masalah di Papua secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM,” ujar Yusril dalam keterangannya, Rabu (23/1/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Konflik bersenjata dan tindak kekerasan di Papua masih terus berlanjut. Sepanjang 2024, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sebanyak 113 peristiwa terkait dengan HAM, dengan 85 kasus berdimensi konflik bersenjata. Komnas HAM juga mencatat angka korban jiwa akibat konflik bersenjata dan kekerasan di Bumi Cenderawasih mencapai 61 orang.

“Secara umum, situasi keamanan di Papua sepanjang 2024 masih kerap terjadi konflik bersenjata dan kekerasan. Baik antara aparat TNI-Polri dengan kelompok sipil bersenjata. Maupun kekerasan lain yang juga dialami oleh warga sipil,” begitu kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam konfrensi pers Situasi HAM di Papua, di Jakarta, Rabu (18/12/2204).

Dalam pemaparannya, jumlah korban jiwa dalam konflik bersenjata dan kekerasan tersebut menjadikan sipil sebagai korban terbanyak. “Dari 61 korban meninggal dunia, sebanyak 32 di antaranya adalah warga sipil, termasuk dua anak-anak dan satu WNA (warga negara asing),” begitu kata Atnike.

Sedangkan dari kelompok separatis bersenjata, kata Atnike, Komnas HAM mencatat sebanyak 14 korban meninggal dunia. Sedangkan dari TNI dan Polri masing-masing menelan korban jiwa delapan dan tujuh personel.

“Dampak dari konflik bersenjata dan kekerasan ini, juga menimbulkan berbagai persoalan. Baik korban jiwa, maupun luka-luka, terjadinya pengungsian internal,” kata Atnike.

Selain membawa korban tewas, konflik bersenjata dan kekerasan yang terjadi di Papua sepanjang 2024 juga menyebabkan 39 jiwa luka-luka. Dari catatan Komnas HAM sebanyak 17 warga sipil menjadi korban luka-luka. Dan TNI-Polri korban luka-luka berjumlah 10 dan lima personel. Sedangkan dari kelompok separatis bersenjata, tercatat tujuh korban luka-luka.

“Dan tercatat 17 pekerja konstruksi menjadi sandera,” ujar Atnike. Dari catatan korban tersebut, Komnas HAM menyampaikan tujuh wilayah kabupaten yang mengalami eskalasi konflik bersenjata dan kekerasan tertinggi.

“Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua Tengah merupakan wilayah konflik bersenjata dan kekerasan paling tinggi,” ujar Atnike.

Dalam catatan Komnas HAM, di wilayah Intan Jaya, Papua Tengah tercatat 22 perstiwa konflik bersenjata dan kekerasan yang melibatkan TNI-Polri serta kelompok separatis sepanjang Januari-Desember 2024. Wilayah lainnya, sebanyak 18 peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan terjadi di Yahukimo, Papua Pegunungan.

Di Kabupaten Puncak, Papua Tengah sebanyak 17 peristiwa, dan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah sebanyak 13 peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan.

Selanjutnya di Kabupaten Paniai, tercatat terjadi 12 peristiwa, menyusul Kabupaten Nduga di Papua Pegunungan, dan Kabupaten Pegunungan Bintang di Papua Pegunungan masing-masing tercatat terjadi tujuh kali peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan.