Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan setiap warga negara Indonesia wajib menghormati Pancasila. Muzani menegaskan Pancasila milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik perseorangan.

Hal itu disampaikan Muzani dalam pembukaan acara Sarasehan BPIP di gedung MPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025). Mulanya, Muzani mengatakan acara ini menjadi forum penting sebagai upaya merekonstruksi strategi politik.

"Perubahan geopolitik dunia menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia. Kita menyaksikan pergeseran kekuatan ekonomi dan politik, munculnya isu-isu baru seperti perubahan iklim dan transformasi digital, serta kompleksitas hubungan antarnegara," kata Muzani.

Muzani mengatakan, dalam menghadapi semua itu, diperlukan suatu fondasi. Dia mengatakan fondasi itu merupakan Pancasila yang telah diwariskan para pendiri bangsa.

"Apakah kita pernah membayangkan kenapa kita bisa berkumpul dan bertemu, bahkan bermusyawarah tentang masa depan bersama kita? Kodrat kita berasal dari hal yang berbeda. Etnis kita berbeda, bahasa daerah kita berbeda, bahkan agama kita berbeda. Jawabannya, karena kita dipertemukan oleh Pancasila," sambungnya.

Muzani mengatakan Pancasila merupakan landasan pemersatu bangsa. Menurut dia, tanpa ideologi Pancasila, bangsa Indonesia akan kehilangan arah.

"Tanpa Pancasila, kita bukan lagi satu bangsa, melainkan lautan kelompok yang saling mendepankan tafsir masing-masing kelompok tentang apa yang terbaik untuk bangsa. Saling berebut ruang, kuasa, saling merasa benar sendiri," jelasnya.

Muzani menekankan Pancasila bukan hanya sekedar kalimat. Namun Pancasila merupakan simpul dari pergulatan sejarah serta pertemuan nilai luhur budaya Indonesia dengan cita-cita kemerdekaan.

"Kita wajib menunduk dan harus hormat serta kagum kepada para pendiri bangsa kita, yakni Bapak dan Ibu pendiri bangsa yang telah begitu cemerlang merumuskan prinsip-prinsip utama bernegara dengan ringkas, padat, dan komprehensif," ujarnya.

Muzani pun menegaskan Pancasila merupakan miliki semua bangsa Indonesia. Dia mengatakan Pancasila tak bisa diklaim hanya milik sekelompok orang saja.

"Pancasila bukanlah milik satu kelompok atau milik satu generasi, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

"Dalam dunia yang makin bising oleh ideologi-ideologi impor, oleh paham-paham yang menjanjikan surga instan. Pancasila justru memberi ruang untuk hidup bersama, untuk saling percaya, dan untuk membangun satu bangsa tanpa harus sama," imbuh dia.

Simak juga video "Muzani Berharap Tegal Bisa Jadi China-nya Indonesia" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Seorang pengunjung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Banyuwangi berinisial HRS (35) diamankan. Ia kedapatan menyelundupkan narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam paket makanan lontong.

Peristiwa ini terjadi pada Selasa (20/5/2025) saat HRS berusaha mengirimkan lontong kepada narapidana kasus narkoba berinisial AL (51).

Saat melewati pos pemeriksaan, petugas mencurigai gelagat HRS yang tampak tidak tenang dan terburu-buru.

"Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati satu paket kecil berisi serbuk kristal putih yang telah diselipkan dalam lontong. Setelah diteliti lebih lanjut, ditemukan total 12 paket yang diduga berisi sabu," ungkap Kepala Lapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa.

Petugas segera mengamankan HRS untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan memanggil AL yang menjadi target pengiriman barang tersebut.

Berdasarkan data pendaftaran pada sistem database pemasyarakatan, upaya penyelundupan ini dilakukan pada pukul 10.01 WIB, saat layanan penitipan barang dan makanan serta kunjungan tatap muka sedang ramai.

"Modus yang dilakukan oleh HRS yaitu memotong lontong dan menyimpan paket kecil dalam potongan lontong tersebut, serta diletakkan di bagian bawah wadah lontong," ujar Wayan.

Berkat ketelitian petugas, aksi penyelundupan ini berhasil digagalkan.

Lapas Banyuwangi telah melakukan koordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polresta Banyuwangi untuk mengungkap lebih lanjut mengenai upaya penyelundupan narkoba tersebut.

"Kami telah menjalin sinergi yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk Polresta Banyuwangi, khususnya dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba," tambah Wayan.

Saat ini, HRS sedang menjalani pemeriksaan oleh Satreskoba Polresta Banyuwangi, sementara AL diamankan di sel isolasi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) IX PT Pertamina (Persero) antara manajemen Pertamina dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) untuk periode 2025-2027 di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

Dalam kesempatan itu, Yassierli mendorong Pertamina menjadi role model bagi perusahaan lain, baik BUMN maupun swasta dalam membangun hubungan industrial yang kuat dan progresif. Ia menilai PKB IX ini merupakan hasil dari proses dialog sosial yang dinamis dan mencerminkan kematangan dalam hubungan kerja.

"Saya berharap Pertamina dapat menjadi contoh bagaimana hubungan industrial Pancasila diwujudkan melalui dialog, musyawarah, dan kolaborasi antara serikat pekerja dan manajemen. Ini menjadi kunci kemajuan perusahaan di masa depan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

Dia menambahkan ke depan, Pertamina harus tampil sebagai garda terdepan dalam pengembangan SDM unggul. Ia menekankan pentingnya Pertamina menjadi pusat keunggulan (center of excellence) dan magnet bagi para pakar serta pelaku praktik terbaik (best practices) di bidang ketenagakerjaan.

Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal produktivitas tenaga kerja. Selama dua dekade terakhir, produktivitas Indonesia stagnan di angka 10 persen dan masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Padahal, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, produktivitas nasional harus ditingkatkan hingga 1,7 kali lipat.

"PR besar bagi Pertamina adalah menjadi lokomotif peningkatan produktivitas nasional. Ini harus menjadi tujuan bersama," ucapnya.

Dia juga mengutip sebuah riset yang menyatakan bahwa 50 persen dari skill set yang ada saat ini akan tidak relevan dalam 10 tahun mendatang. Namun, banyak waktu justru masih dihabiskan untuk menghadapi tantangan-tantangan lama, sementara kesiapan menghadapi future jobs belum optimal.

"Yang mengkhawatirkan adalah jika kita meninggalkan pekerja kita tanpa bekal keterampilan yang relevan. Saat itu terjadi, justru tenaga kerja asing yang siap mengambil peran," katanya.

Dia juga mengajak serikat pekerja untuk bergerak lebih jauh dari sekadar memperjuangkan isu-isu normatif. Ia mengacu pada teori motivasi Herzberg yang membagi faktor kerja menjadi dua dimensi: hygiene factors (faktor higienis) seperti upah dan lingkungan kerja yang sudah banyak dicapai, dan motivating factors (faktor motivasi) yang mendorong pekerja untuk memberi kontribusi terbaik.

"Motivating factors ini hanya bisa tumbuh melalui kolaborasi yang sehat antara manajemen dan serikat pekerja. Dan kunci dari semuanya adalah penguatan SDM," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mengamankan 23 orang yang diduga Warga Negara Bangladesh. Mereka tidak memiliki dokumen keimigrasian sah.

Penindakan dilaksanakan pada Sabtu (17/5/2025) di sebuah hotel di kawasan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Medan langsung berkoordinasi dengan Polsek Pancur Batu untuk melakukan pengecekan ke lokasi.

"Dari hasil pemeriksaan awal, 23 WNA tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah, seperti paspor maupun visa. Mereka diamankan dan dibawa ke Kantor Imigrasi Medan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Uray Avian, Senin (19/5).

Uray mengatakan bahwa bahwa tindakan ini merupakan bentuk nyata dari penguatan fungsi pengawasan terhadap orang asing.

"Kami bergerak cepat berdasarkan laporan dari kepolisian. Setelah pemeriksaan awal, terbukti bahwa seluruh WNA tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Mereka kini dalam proses pendalaman untuk menentukan status dan tindakan keimigrasian yang sesuai," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Teodorus Simarmata mengatakan bahwa penindakan ini sejalan dengan arah kebijakan dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Di antaranya yaitu memperkuat pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

"Kami mendukung penuh langkah cepat dan profesional Kantor Imigrasi Medan. Pengawasan terhadap orang asing merupakan bagian dari komitmen besar kami dalam menegakkan kedaulatan negara serta mendukung program nasional dalam mencegah TPPO dan pelanggaran keimigrasian lainnya," kata Teodorus.

Teodorus mengatakan bahwa saat ini, ke-23 WNA tersebut masih dalam pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Medan.

"Pemeriksaan ini guna menentukan status dan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan detensi, deportasi, atau pencekalan sesuai ketentuan yang berlaku. Imigrasi Medan mengimbau masyarakat untuk ikut pengawasan keimigrasian dengan melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia," pungkasnya.

Video: Imigrasi Razia 12 Perusahaan PMA di Batam, Belasan WNA Langgar Aturan

Video: Imigrasi Razia 12 Perusahaan PMA di Batam, Belasan WNA Langgar Aturan

Ketua organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora, Munaji alias Mbah Mun (44), ditangkap Polda Jawa Tengah. Saat ini Mbah Mun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Selain Munaji, pihak kepolisian juga menangkap istrinya, inisial WP (45). Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

"Betul kami lakukan penangkapan dan penahanan terhadap kedua orang di atas. Kasus penipuan penggelapan," ungkap Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio saat dimintai konfirmasi detikJateng terkait penangkapan Ketua PP Blora Munaji dan istrinya, Minggu (18/5/2025).

Dwi mengatakan penangkapan dilakukan pada Jumat (16/5). Pihak kepolisian kini masih mendalami kasus tersebut.

"(Penangkapan) Jumat malam lalu. Kasus ini perorangan, namun kami sedang dalami karena didapat informasi tersangka tekan pihak lain untuk selesaikan kasus ini," jelasnya.

Pihaknya belum memerinci atas kerugian yang dialami oleh korban. Dwi mengaku terdapat beberapa orang yang menjadi korban penipuan dan penggelapan.

"Korbannya warga Blora. Kerugiannya sedang dalam pendalaman. Infonya ada beberapa warga lain yang juga jadi korban dan tidak berani lapor," ungkapnya.

Adapun beberapa barang bukti juga telah diamankan oleh Polda Jateng. Dwi bakal menyampaikan lebih detail kasus ini saat konferensi pers.

"Nanti dulu ya. Nanti akan dirilis resmi," terangnya.

Adapun modus dalam kasus ini adalah berkaitan dengan kerja sama bisnis. Namun tidak digunakan sebagaimana mestinya malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

"(Modus) Kerja sama bisnis, setelah uangnya diterima, ternyata tidak diperuntukkan sesuai perjanjian/untuk kepentingan pribadi. Dan tersangka tidak mau kembalikan," imbuh Dwi.

Lebih lanjut, Dwi mengimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban tersebut untuk segera melapor kepada pihak kepolisian.

"Bisa tolong disampaikan ke masyarakat jika ada korban korban lain yang merasa ditipu atau diancam oleh tersangka agar melaporkan ke Polres Blora atau ke Polda Jateng," imbaunya.

Sementara itu, detikJateng berupaya minta konfirmasi ke Sekretaris PP Blora, Hasyim, terkait kasus yang menjerat Ketua PP Blora Munaji ini. Namun hingga berita ini ditulis belum ada respons.

Video: Ormas Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB di Blora

Video: Ormas Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB di Blora

Tim Khusus Polda Riau kembali menangkap tiga tahanan kabur dari Polres Kampar. Saat ini, tersisa dua tahanan masih diburu.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto mengatakan ketiga tahanan ditangkap kemarin dan dini hari tadi. Itu artinya sudah sembilan dari 11 tahanan yang ditangkap.

"Tiga orang tahanan kabur telah ditangkap kembali. Total sudah sembilan orang dari 11 yang melarikan diri," kata Anom kepada detikSumut, Sabtu (17/5/2025).

Tiga tersangka yang tertangkap antara lain adalah Hafiz Zulhakim, Marianto Damanik, dan Nederlansen. Sedangkan dua tahanan masih dikejar, bernama Joni dan Asep.

Anom menyebut Marianto dan Nederlansen ditangkap di daerah Tapung, Kampar. Lalu untuk Hafiz ditangkap di daerah Rokan Hilir.

"Dua orang terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena melawan petugas saat dilakukan penangkapan," kata Anom.

Anom memastikan Tim Khusus dipimpin Wakapolda Riau Brigjen Polisi Andrianto Jossy masih memburu dua pelaku lainnya. Kepolisian mengimbau pelaku untuk segera menyerahkan diri.

"Dan kami juga mengimbau, jangan sampai ada pihak yang mencoba menyembunyikan, membantu atau menghalangi penangkapan pelaku. Jika terbukti akan kami tindak tegas juga secara hukum," kata Anom.

Diketahui, 11 orang tahanan Polres Kampar, kabur dari penjara, Selasa (14/5). Mereka kabur dengan menjebol ventilasi udara.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini. Menurutnya, hal itu harus didukung dengan penguatan sikap kreatif dan nalar yang kritis dari generasi penerus bangsa.

Hal tersebut diungkapkan Lestari saat acara umat Motivasi bertema Profil Pelajar Pancasila Wujudkan Generasi Indonesia Emas, di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, hari ini.

"Para pelajar harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekedar hafal. Hal itu harus diimbangi dengan nalar yang kritis, kreatif, dan gotong-royong harus dipupuk sejak dini," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kebinekaan, dan gotong-royong merupakan landasan bersikap yang harus dimiliki para pemuda dan pelajar. Untuk itu, dia mendorong agar nilai-nilai Pancasila tersebut harus mampu dihidupkan dalam keseharian.

Dia pun mengajak para pelajar meniru semangat Cablaka yang dalam bahasa ngapak Banyumas bermakna jujur, terus terang, tegas, dan egaliter.

"Nilai-nilai tersebut sangat berguna bagi generasi penerus bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa yang kita hadapi," ujarnya.

Menurut Rerie, cara menjawab tantangan yang dihadapi saat ini bukan dengan menolak modernitas yang hadir, tetapi dengan menyaringnya dengan kearifan lokal.

"Para pelajar bisa meniru sikap air yang mengalir membawa perubahan, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki," tutupnya.

Tonton juga "Waka MPR-Hashim Djojohadikusumo Ketemu Tony Blair, Bahas Nuklir" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menegaskan pentingnya kepala daerah dan wakil kepala daerah memahami anggaran dasar dan rumah tangga partai sebagai bagian dari peran politik mereka.

Menurut Djarot, kepala daerah adalah pejabat politik yang lahir dari partai politik sehingga wajib menghayati nilai-nilai partai yang berlandaskan Pancasila dan cita-cita reformasi demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

Dalam pertemuan dengan para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat, Djarot meminta agar seluruh pejabat daerah tersebut membaca dengan saksama anggaran dasar dan rumah tangga partai yang selama ini hanya sekadar diterima secara formal.

"Jangan hanya diberikan kepada ajudan untuk dibaca, tetapi wajib bagi ibu bapak sendiri untuk membaca dan memahami," kata Djarot dalam sambutannya.

Apabila masih membutuhkan salinan anggaran dasar tersebut, Djarot mempersilakan untuk mengajukan permintaan ke pihak partai.

Djarot menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pejabat politik yang lahir dari partai politik melalui proses politik yang sah. Tanpa dukungan partai politik, tidak mungkin seseorang dapat menduduki posisi tersebut.

Oleh karena itu, hubungan antara partai politik dengan kepala daerah haruslah jelas dan berdasarkan pemahaman yang sama.

"Partai adalah alat perjuangan guna membangun dan membentuk karakter bangsa berdasarkan Pancasila," ujarnya.

Djarot menambahkan bahwa tujuan utama partai politik adalah mewujudkan cita-cita reformasi seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ia menambahkan karakter yang dibentuk melalui partai harus menjadi pedoman kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini bertujuan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan sosial, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan demikian, kepala daerah yang merupakan produk partai diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai partai ke dalam kebijakan dan tindakan pemerintahan daerah, demi kemajuan bangsa dan negara.

Djarot berharap agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berafiliasi dengan PDI Perjuangan dapat menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab dan konsisten pada nilai-nilai perjuangan partai.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Komnas HAM mengingatkan potensi serangan balasan usai aparat TNI menembak mati 18 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Intan Jaya, Papua Tengah. OPM disebut akan menyerang aparat TNI/Polri hingga warga sipil yang merupakan pendatang.

"Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh kami itu pasti ada respons balasan cepat atau lambat yang dilakukan oleh OPM. Sasarannya balasan adalah aparat keamanan TNI-Polri atau warga non-pribumi," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Jumat (16/5/2025).

Frits mengatakan wilayah Intan Jaya memang masuk wilayah rawan konflik. Menurutnya, perlu pendekatan khusus dalam meredam konflik di sejumlah wilayah di Papua.

"Wilayah Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Yahukimo, Lanin Jaya, Pegunungan Bintang, dan Paniai, itu daerah-daerah rawan konflik. Karena itu butuh pendekatan untuk meredam," katanya.

Dia menegaskan konflik di wilayah tersebut tidak bisa dibiarkan dengan penyelasaian menggunakan senjata. Dia ingin negara hadir untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak jatuh korban jiwa.

"Kelompok OPM itu punya jaringan dengan masyarakat sipil, dia punya keluarga dengan masyarakat sipil. Mereka membaur dengan masyarakat sipil ketika terjadi insiden, dalam situasi itu pasti kelompok rentan menjadi korban," bebernya.

Frits mengatakan kelompok-kelompok rentan itu adalah lansia, perempuan, dan anak-anak. Dia ingin dilakukan dialog kemanusian untuk menghentikan konflik kekerasan yang terjadi di Papua.

"Negara sudah hadir. Tetapi kemudian kehadiran negara itu harus bisa menyelesaikan dan kalau kita lihat anatomi kekerasan, terutama yang terdiri dari kelompok OPM, itu akan berkelanjutan di wilayah-wilayah lain," imbuhnya.

Di sisi lain, Frits mengungkapkan jumlah korban OPM yang ditembak mati TNI hingga kini belum tervalidasi. Sebab terdapat juga warga sipil yang menjadi korban akibat kontak tembak tersebut.

"Begini, kami sendiri belum dapat validasi korban yang jelas karena kalau kita lihat data yang dirilis oleh TNI Satgas Habema ada 18 OPM yang meninggal. Tapi kemudian oleh tim yang dibentuk Pemda yang dipimpin oleh Joakim itu datanya 6 yang meninggal," jelas Frits.

Ia mengatakan, korban yang meninggal dunia 4 dari OPM dan 2 dari warga sipil. Data tersebut diperoleh dari tim yang dibentuk oleh Pemda Intan Jaya.

"Berdasarkan data 3 orang dari OPM juga mengalami luka. Selain itu juga ada 1 anggota TNI terluka di tangan saat kontak tembak terjadi. Sehingga kita belum bisa memvalidasi jumlah korban," katanya.

Diberitakan sebelumnya, TNI menembak mati 18 anggota OPM di Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu (14/5) sekitar pukul 04.00 WIT. Mereka ditembak karena berusaha menghalangi aparat TNI melakukan pelayanan kesehatan ke masyarakat.

"Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas," ujar Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono kepada wartawan, Kamis (15/5).

Video Kronologi 18 Anggota OPM Tewas Ditembak TNI di Intan Jaya

Video Kronologi 18 Anggota OPM Tewas Ditembak TNI di Intan Jaya

Seorang pencari suaka berinisial TS diduga menjadi koordinator bagi 16 warga negara asing (WNA) asal Myanmar. TS bersama para WNA tersebut telah diamankan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

"Tim mengamankan 17 WN Myanmar, dengan 10 di antaranya overstay, 6 diduga akan overstay, dan 1 berinisial TS (pencari suaka) diduga mengkoordinir dan memberi akomodasi serta transportasi bagi WN Myanmar lain," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, Kamis (15/5/2025).

Hajar menyebut para WNA asal Myanmar itu diamankan di salah satu penginapan kawasan Batam Center. Para WNA asal Myanmar itu rencananya akan dipekerjakan di Singapura.

"Hasil pemeriksaan bahwa warga negara Myanmar ini dijanjikan akan dipekerjakan di Singapura sebagai perawat, waiters, hingga pembantu. Komunikasi dengan TS ini karena mereka sesama warga Myanmar," ujarnya.

Terkait status TS sebagai pencari suaka, Imigrasi Batam akan mengoordinasikan hal tersebut dengan UNHCR dan IOM untuk proses lanjutan. Untuk 16 WNA asal Myanmar itu akan dideportasi ke negara asalnya.

"Terhadap TS, karena statusnya sebagai pencari suaka, kami akan berkoordinasi dengan Rumah Detensi Imigrasi di Tanjungpinang. Selanjutnya, tidak akan dilakukan pelaporan lebih lanjut kepada badan atau lembaga seperti UNHCR, dan IOM, mengingat statusnya tersebut. Sementara itu, terhadap 16 warga negara Myanmar lainnya, akan dilakukan proses pemulangan langsung ke negara asal mereka," jelasnya.

Selain itu, Imigrasi Batam dan Timpora juga mengamankan dua WN Tiongkok di kawasan Batam Center. Keduanya didapati menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja tidak sesuai peruntukannya, serta telah overstay selama 14 hari.

"Mereka menggunakan visa kunjungan 7 hari dan telah overstay 14 hari. Mereka juga melakukan pekerjaan konstruksi. Kalau kemarin kami lihat di videonya, sebagai alat bukti, mereka melakukan penyemenan hingga perbaikan pintu," ujarnya.

Seorang perempuan WN Kanada juga diamankan oleh Imigrasi Batam. Perempuan asal Kanada itu dilaporkan mengganggu ketertiban umum dengan menghalangi kendaraan yang melintas hingga memecahkan dagangan warga.

"Untuk WNA yang diamankan berada di OS Hotel, Batam Kota. Diduga mengganggu ketertiban umum dan telah diamankan untuk proses pendalaman lebih lanjut. Yang bersangkutan diduga mengalami gangguan mental dan saat ini kami berkoordinasi dengan tim dokter untuk dilakukan pemeriksaan," ujarnya.

Imigrasi Batam juga mengamankan tiga orang WN Bangladesh yang memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) resmi. Mereka diduga masuk dari Malaysia ke Kota Batam secara ilegal.

"Ketiga WNA Bangladesh ini diduga melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Mereka diancam pidana penjara selama satu tahun dan/atau denda sebesar Rp100 juta. Kasus tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Batam," ujarnya.

Video: Pria Madura Ditangkap di Bandara Batam, Sembunyikan Sabu di Sandal

Video: Pria Madura Ditangkap di Bandara Batam, Sembunyikan Sabu di Sandal

Lima tahanan Polres Kampar di Riau yang kabur berhasil ditangkap. Saat ini tersisa enam tersangka yang sedang diburu Tim Khusus Polda Riau.

"Siang ini ada penambahan tiga orang lagi diamankan. Total saat ini sudah lima yang diamankan," kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto saat dikonfirmasi, Kamis (15/5/2025).

Ketiga tahanan yang baru ditangkap adalah Ahmad Zahri, Roni Mahardika dan Otrianus. Sedangkan tahanan yang sudah ditangkap lebih dulu, Ferry Rahmadi dan Okta Epandri.

Ferry dan Okta ditangkap saat pelarian di Air Tiris. Sedangkan Zahri, Roni dan Oktrianus ditangkap di Desa Tambang.

Adapun enam tahan lain yang masih diburu adalah Nederlansen, Haiz Zulhakim, Asep Irawan, Rohman, Joni Afliyadi dan Marianto Damanik. Seluruhnya merupakan tersangka kasus narkoba dan pencurian.

Sebelumnya 11 tahanan kabur dari Polres Kampar, Rabu (14/5) dini hari. Mereka kabur dengan menggergaji besi di ventilasi sel Mapolres Kampar.

Setelah tahanan kabur, Polda Riau langsung membentuk Tim Khusus untuk memburu 11 tahanan itu. Tim dipimpin langsung Waka Polda Riau Brigjen Pol Andrianto Jossy.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

PEKANBARU, KOMPAS.com - Sebanyak 11 orang tahanan Polres Kampar, Riau, melarikan diri.

Wakapolda Riau, Brigjen Andrianto Yossy Kusumo, mengatakan, petugas saat ini sedang melakukan pengejaran.

"Tim sudah dibentuk untuk mengejar tahanan yang kabur. Doakan cepat tertangkap," kata Andrianto saat diwawancarai Kompas.com di Polda Riau, Kamis (15/5/2025).

Di tempat yang sama, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Asep Darmawan, mengungkapkan bahwa saat ini dua orang tahanan kabur sudah berhasil ditangkap.

"Tadi subuh sekitar jam 4 ditangkap dua orang di Air Tiris, Kabupaten Kampar. Mereka ditangkap saat jalan kaki di pinggir jalan," ujar Asep.

Dia menyebut, kedua pelaku berinisial FR dan OA. Keduanya adalah tahanan kasus narkotika.

Kedua pelaku terpaksa ditembak karena melawan petugas.

"Kedua pelaku melakukan perlawanan sehingga diberikan tindakan tegas," kata Asep.

Sementara sembilan orang tahanan kabur lainnya, tambah Asep, saat ini sedang diburu tim gabungan.

Sebagaimana diketahui, 11 orang tahanan Polres Kampar, Riau, kabur dari penjara, Selasa (14/5/2025).

Para tahanan yang kabur ini merupakan kasus pencurian dan narkotika.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto mengatakan, para tahanan kabur sekitar pukul 01.45 WIB.

Mereka kabur dengan membobol atau merusak besi ventilasi tahanan.

Untuk alat yang digunakan membobol besi ventilasi, polisi masih melakukan pendalaman.