Jakarta -

Deretan booth dengan desain unik sesuai dengan wilayah menghiasi halaman Lapangan Banteng, Jakarta. Masing-masing booth itu membawa barang-barang khas daerah yang ternyata karya dari 132 warga binaan dari berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Kegiatan bertajuk Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) 2025 digelar mulai 21-23 April 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta. kegiatan itu diketahui bertepatan dengan momentum Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 yang memamerkan karya-karya dari warga binaan.

"Perhelatan ini mengusung tema Creation Beyond the Bars yang memberikan sebuat pernyataan yang kuat bahwa kreativitas tidak pernah bisa dipenjara," ujar Menteri Imipas Agus Andrianto saat membuka IPPA Fest di Jakarta.

Sebanyak 54 booth menampilkan berbagai macam karya mulai dari pertunjukan seni dan kreativitas, makanan, fashion, kerajinan tangan, dan produk seni lainnya. Kegiatan ini sekaligus membuka peluang terhadap warga binaan untuk berkontribusi dalam sektor industri.

Selain itu kegiatan ini menjadi wadah ekspresi dan kreativitas dari warga binaan, sehingga masyarakat dapat melihat hasil kreativitas tangan dari warga binaan yang berada di lapas seluruh Indonesia.

"Tentunya ini akan terus bisa kita kembangkan di dalam juga dan hasilnya digunakan untuk mengembangkan kegiatan UMKM di daerah, sekaligus kita membuat terobosan-terobosan dalam rangka memberikan peluang-peluang kepada warga binaan untuk berkontribusi dalam sektor industri maupun produk-produk lainnya," lanjut Agus.

Senada dengan Menteri Imipas, Kasi Kegiatan Kerja Lapas Perempuan 2A Pontianak Astuti Setiawati juga menyebut booth-nya turut membawa barang-barang khas dari Kalimantan Barat mulai dari baju adat dayak, cemilan kue kering, dodol, minyak adat Dayak, anyaman, rajutan, miniatur tugu khatulistiwa, miniatur rumah adat dan pernak pernik.

Dalam prosesnya warga binaan di Pontianak diberikan pembinaan berupa kemandirian dan kepribadian, pembinaan kepribadian yang dimaksud ialah pribadi dan psikologi sementara kemandirian yang diberikan berupa keterampilan seperti tata boga, tata busana, kecantikan, pertanian, perikanan keterampilan itu dibagikan sesuai dengan minat dan bakat dari warga binaan.

Bukan hanya sekedar berkarya namun hasil dari kemandirian itu bisa dijadikan pendapatan negara yang berasal dari penjualan barang yang dibuat warga binaan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Kami ada dua pembinaan yaitu pembinaan kemandirian dan kepribadian, memang ada yang awalnya nggak berkeinginan namun usai mencoba salah satu kegiatan akhirnya mencoba dan menekuni hasil karyanya akhirnya bisa mendapatkan premi dan ada kewajiban kami pembayaran PNBP," ujar Astuti saat ditemui detikcom di booth Kanwil Ditjenpas Kalimantan Barat.

Dari hasil pembinaan itu diharapkan warga binaan dapat mandiri dan memiliki bekal selain keterampilan dan hasil usaha, ketika mereka keluar nantinya dapat meneruskan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang didapatkan selama masa pembinaan.

Masyarakat yang ingin melihat ataupun membeli hasil karya warga binaan bisa datang secara langsung ke halaman Lapangan Banteng, Jakarta tanpa biaya. Namun untuk membeli karya masyarakat bisa membelinya menggunakan QRIS ataupun debit sebab setiap booth telah dilengkapi dengan mesin EDC BRI.

"Pembayaran kami sudah wajib non tunai, kita di dalam sudah tidak boleh ada peredaran uang dan kita di luar juga begitu jadi tanggung jawabnya jelas, untuk masyarakat yang ingin membeli langsung ke sini juga bisa membeli dan membayar menggunakan mesin EDC BRI," tutup Astuti.

Selama jalannya kegiatan nampak masyarakat antusias melihat karya-karya dari warga binaan, berbagai produk dipajang di setiap booth lengkap dengan harga jualnya.

(hns/hns)

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengajak masyarakat menghadiri Indonesian Prison Product and Art Festival (IPPA Fest) 2025. Dia mengatakan festival ini adalah wujud nyata dari hasil pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia, yakni dengan memamerkan produk, karya seni, hingga pertunjukan dari para warga binaan.

IPPA Fest digelar pada 21 hingga 23 April 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Jakpus). Acara ini diselenggarakan secara terbuka.

Dalam keterangan tertulis pada Minggu (20/4/2025), Agus menjelaskan selama tiga hari, pengunjung dapat menyaksikan langsung kreativitas warga binaan dari Sabang sampai Merauke, baik dalam wujud kerajinan tangan, produk kuliner, fesyen, dan pertunjukan seni lainnya. Festival ini menjadi ruang ekspresi sekaligus bentuk apresiasi atas proses pembinaan dan perubahan positif yang dilakukan di balik tembok lapas dan rutan.

Agus menyampaikan salah satu momen istimewa yang akan hadir di IPPA Fest 2025 adalah peluncuran lagu terbaru Zivilia Band, berjudul 'Jangan Kamu, Biar Aku', yang berkolaborasi dengan penyanyi Gita Youbi. Lagu ini diciptakan dan diproduksi di dalam Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sebagai bagian dari program pembinaan musik.

Proses produksi lagu ini bekerja sama dengan label rekaman Kartamakala. Hal ini menjadi simbol bahwa kreativitas tidak terbatas, meskipun seseorang tengah menjalani masa pidana.

Agus menuturkan IPPA Fest adalah bentuk nyata dari misi pemasyarakatan untuk membina, dan mengembalikan warga binaan sebagai pribadi yang produktif dan berdaya guna.

"IPPA Fest ini bukan hanya soal pertunjukan atau pameran produk, tapi tentang harapan, kesempatan kedua, dan kemanusiaan. Kami ingin masyarakat melihat langsung bagaimana pembinaan dijalankan dan bagaimana warga binaan diberdayakan untuk berkarya, berproses, dan menjadi lebih baik," ujar Agus.

Agus menerangkan pihaknya membuka ruang kolaborasi. Banyak dari warga binaan yang punya talenta luar biasa dan butuh dukungan serta kepercayaan dari publik.

"Mari datang ke IPPA Fest, lihat sendiri dan beri mereka semangat," tambahnya.

Melalui IPPA Fest 2025, lanjut Agus, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) berharap dapat menjembatani warga binaan dengan masyarakat luas, membuka ruang dialog, serta memperkuat dukungan terhadap sistem pemasyarakatan yang humanis, produktif, dan inklusif.

(aud/whn)

Jakarta -

Setelah berlangsung selama dua hari, Pameran Kampung Hukum 2025 yang digelar oleh Mahkamah Agung (MA) RI resmi ditutup. Pameran ini sukses menarik perhatian publik dengan menghadirkan beragam informasi dan edukasi hukum dari berbagai lembaga.

Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Anies Mayangsari Muninggar menyampaikan, Pameran Kampung Hukum yang ditutup pada Rabu (19/2) kemarin itu menjadi wadah yang strategis bagi MPR RI, sebab menarik banyak perhatian untuk hadir.

Hal itu menurutnya menjadi bentuk kolaborasi erat dalam membantu MPR RI untuk memperkenalkan produk-produknya.

"Pameran Kampung Hukum sangat strategis bagi MPR RI karena pameran hukum diikuti oleh banyak kementerian/lembaga serta dihadiri para mahasiswa dari fakultas hukum. Sehingga MPR RI dapat lebih memperkenalkan lembaga MPR RI dan produk-produknya kepada Kementerian/Lembaga dan generasi muda," ujar Anies, dalam keterangan tertulis Kamis (20/2/2025)

Lebih dari itu, kata dia, dengan pameran ini mewujudkan Sekretariat Jenderal MPR RI dapat lebih memperluas jejaring kerjanya. Sekaligus memperkuat kerja sama antar lembaga dalam hal pelayanan publik, perumusan kebijakan, hukum, termasuk good governance atau tata kelola pemerintahan.

Anies juga mengapresiasi Ketua MA Sunarto yang sempat mengunjungi booth MPR. Menurutnya, kedatangannya tersebut telah mendorong agar tidak lelah dalam mensosialisasikan kelembagaan MPR RI secara lebih luas.

"Apresiasi yang mulia Ketua MA tersebut sangat penting bagi Setjen MPR RI dan juga mendorong serta memotivasi Setjen MPR RI utk dapat secara terus menerus memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kelembagaan MPR, produknya serta pelayanan publik yang selama ini dijalankan oleh Setjen MPR RI," sambung Anies.

Sementara itu, Sunarto turut mengapresiasi partisipasi MPR RI dalam pameran ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pelaksanaan Laporan Tahunan MA.

"Kehadiran MPR RI di pameran ini juga memiliki tujuan yakni, agar masyarakat lebih mengenal lembaga MPR RI ini dan produk-produknya," ucap Sunarto.

Di hari terakhir, pameran Kampung Hukum 2025 telah menyuguhkan beragam kegiatan menarik, seperti talkshow, pertunjukan seni tradisional, band performance, dan pembagian doorprize bagi pengunjung.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Subondo menyampaikan pameran tahun ini merupakan yang paling meriah daripada tahun-tahun sebelumnya. Ia pun mengapresiasi antusiasme para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir dan turut memberikan pertanyaan kritis dalam talkshow yang diselenggarakan.

Ditambah, kata dia, para peserta pameran bekerja keras dan kreatif membuat para pengunjung tertarik mendalami produk-produk yang dipamerkan.

"Semakin memotivasi kita semua untuk terus memberikan edukasi dan pelayanan terbaik untuk masyarakat, untuk itu kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan panitia. Seluruh pihak yang berkontribusi untuk kesuksesan acara kampung hukum, kerja keras kita bersama telah menjadikan pameran sebagai ajang yang memperkenalkan hukum kepada masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran hukum yang lebih baik," tutur Subondo.

Dengan ditutupnya Pameran Kampung Hukum 2025, diharapkan masyarakat semakin memahami peran lembaga-lembaga negara dalam sistem hukum Indonesia serta mendapatkan manfaat dari berbagai informasi yang telah disajikan selama acara berlangsung.

Sebagai informasi, pada hari pertama pameran dibuka secara resmi oleh Ketua MA Sunarto, yang turut dihadiri oleh para Wakil Ketua MA, panitera, pejabat eselon I, II serta para pejabat dan pegawai di lingkungan kerja MA.

Kemudian, ada sekitar 23 institusi dan internal MA yang menjadi peserta pameran. Antara lain, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

(anl/ega)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI Anies Mayangsari Muninggar mengatakan Pameran Kampung Hukum yang digelar oleh Mahkamah Agung menjadi wadah yang strategis bagi Setjen MPR dalam membantu MPR memperkenalkan produk-produknya.

"Pameran Kampung Hukum sangat strategis bagi MPR RI karena pameran hukum diikuti oleh banyak kementerian/lembaga serta dihadiri para mahasiswa dari fakultas hukum sehingga MPR RI dapat lebih memperkenalkan lembaga MPR RI dan produk-produknya kepada kementerian/lembaga dan generasi muda," kata Anies dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Anies Mayangsari saat Pameran Kampung Hukum 2025 yang resmi ditutup pada Rabu (19/2).

Lewat pameran itu, kata dia, Setjen MPR RI juga dapat lebih memperluas jejaring kerjanya, sekaligus memperkuat kerja sama antarlembaga dalam hal pelayanan publik, perumusan kebijakan, hukum, termasuk tata kelola pemerintahan (good governance).

Anies mengapresiasi Ketua MA Sunarto yang sempat mengunjungi stand MPR yang dinilai memberikan motivasi Setjen MPR RI agar tidak lelah dalam mensosialisasikan kelembagaan MPR RI secara lebih luas.

"Memotivasi Setjen MPR RI untuk dapat secara terus menerus memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kelembagaan MPR, produknya serta pelayanan publik yang selama ini dijalankan oleh Setjen MPR RI," katanya.

Sebelumnya, Ketua MA Sunarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi MPR RI dalam pameran itu sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pelaksanaan laporan tahunan MA.

"Kehadiran MPR RI di pameran ini juga memiliki tujuan yakni agar masyarakat lebih mengenal lembaga MPR RI ini dan produk-produknya," ujar Sunarto.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Subondo menyampaikan bahwa pameran tahun ini merupakan yang paling meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Semakin memotivasi kita semua untuk terus memberikan edukasi dan pelayanan terbaik untuk masyarakat, untuk itu kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan panitia," katanya.

Dia juga mengapresiasi antusiasme para mahasiswa yang hadir memeriahkan talkshow serta para peserta pameran yang bekerja keras dan kreatif dalam membuat produk-produk yang dipamerkan menjadi menarik.

"Seluruh pihak yang berkontribusi untuk kesuksesan acara kampung hukum, kerja keras kita bersama telah menjadikan pameran sebagai ajang yang memperkenalkan hukum kepada masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran hukum yang lebih baik," paparnya.

Selain MPR RI, ada sekitar 23 institusi dan internal MA yang menjadi peserta pameran, di antaranya Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Polri berhasil meraih peringkat pertama dalam kategori booth terfavorit di pameran Kampung Hukum 2025 yang diselenggarakan Mahkamah Agung (MA). Booth dari Polri paling banyak dikunjungi pengunjung selama gelaran acara terebut.

Pameran Kampung Hukum 2025 digelar MA sejak Senin (17/2) hingga Selasa (18/2). Booth milik Polri ini mampu meraup total pengunjung hingga lebih dari 1.196 orang selama dua hari penyelenggaraan pameran.

"Penghargaan juara I kategori booth terfavorit pada Pameran Kampung Hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI ini merupakan komitmen Bapak Kapolri mewujudkan Polri yang presisi dan merupakan hasil karya inovasi dari anggota Polri dalam mewujudkan pelayanan yang profesional dan transparan kepada masyarakat," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Dalam pameran tersebut, Polri diwakili lima satuan kerja yaitu Korlantas Polri, Divhumas Polri, Divpropam Polri, Divkum Polri, dan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Seluruhnya melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait berbagai inovasi dan layanan yang dimiliki Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Sosialisasi yang dikemas dalam permainan dan game seru menjadikan booth Polri dari hari pertama sampai terakhir pameran tidak pernah sepi pengunjung," kata Sandi.

Selain itu, Polri juga menghadirkan pelayanan SIM keliling. Para pengunjung dapat memperpanjang SIM A dan C yang langsung dilayani petugas di lokasi.

"Kami ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang terlibat dan rasa bangga tentunya menyertai capaian ini. Penghargaan ini seyogyanya menjadi motivasi kami bagi kami semua untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Sandi.

(ygs/whn)

Jakarta -

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) turut meramaikan Pameran Kampung Hukum 2025 yang digelar Mahkamah Agung (MA). Acara ini berlangsung selama 18-19 Februari 2025 di area Gedung MA, Jakarta.

Seremoni pembukaan pameran secara resmi dilakukan oleh Ketua MA pada hari pertama. Usai membuka pameran, Sunaryo bersama para Pimpinan MA lainnya berkesempatan mengunjungi booth para peserta, termasuk booth MPR.

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI, Hentoro Cahyono dan Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Anies Mayangsari Muninggar, mendampingi Sunaryo berkeliling booth dan menjelaskan tentang MPR.

Sunaryo pun mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran MPR di ajang Pameran Kampung Hukum 2025.

"Kehadiran MPR RI di pameran ini juga memiliki tujuan yakni, agar masyarakat lebih mengenal lembaga MPR RI ini dan produk produknya," ujar Sunaryo dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

Sementara itu Hentoro mengungkapkan MPR mendapatkan kehormatan untuk berpartisipasi di acara Kampung Hukum ini.

"Tadi booth MPR mendapatkan kunjungan langsung Ketua MA. Kepada beliau, kami menerangkan bahwa MPR memiliki Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum (JDIH), termasuk juga kami memiliki risalah-risalah tentang amandemen UUD 1945 serta beragam kajian, yang dilakukan Badan Pengkajian MPR. Kita tampilkan semua itu dan bisa diakses publik di ajang pameran Kampung Hukum ini," jelasnya.

Hentoro berharap kegiatan ini berdampak baik untuk MPR dan para pengunjung pameran.

"Mudah-mudahan kedepannya, kita akan berpartisipasi lagi dan akan kami tampilkan produk-produk kami yang terbaru," tandasnya.

Sebagai informasi, Pameran Kampung Hukum 2025 menyuguhkan berbagai kegiatan yang menarik, yakni talkshow, band performance, pertunjukan tari tradisional hingga door prize.

Dalam peresmian acara, turut hadir para Wakil Ketua MA, panitera, pejabat eselon I, II serta para pejabat dan pegawai di lingkungan kerja MA. Selain MPR RI, ada sekitar 23 institusi dan internal MA yang menjadi peserta pameran, yakni Bank Indonesia, BPK, KPK, Kejaksaan Agung, Kemenhum, OJK, PPATK.

(anl/ega)

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai seniman asal Yogyakarta, Yos Suprapto , telah mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, pameran lukisan tunggal karya Yos bertajuk Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional Indonesia, dibredel.

"Telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan Yos Suprapto sebagai korbannya. Negara telah berperan aktif dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia," ujar Pengacara Publik LBH Jakarta Alif Fauzi Nurwidiastomo saat jumpa pers di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

Alif menilai, negara aktif berperan melakukan pelanggaran HAM lantaran Direktur Galeri Nasional merupakan pejabat dari badan publik yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan. Selain itu, masalah ini juga melibatkan struktur pemerintah hingga tingkat kementerian.

"Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari 100 hari pemerintahan baru, struktur ketatanegaraan dalam kementerian/lembaga bentukan baru rezim Prabowo Subianto yang membidangi kebudayaan, mulai dari Menteri Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Kepala Museum dan Cagar Budaya, dan Direktur Galeri Nasional Indonesia telah gagal dalam menjamin ekosistem kebebasan berekspresi, khususnya ekspresi seni dalam mendukung pemajuan kebudayaan bangsa Indonesia," tegas Alif.

Alif menyampaikan bahwa Yos Suprapto telah mengalami kerugian materill lantaran gagal menggelar pameran. Ia pun menilai, Yos perlu mendapat pemulihan sebagai korban pelanggaran HAM dan menuntut ganti rugi kepada pemerintah.



"Kami mendesak Presiden, Menteri, Kepala Museum dan Cagar Budaya, dan Direktur Galeri Nasional Indonesia untuk bertindak demokratis dan segera membuka pameran seni tunggal Yos Suprapto di Galeri Nasional Indonesia," ujar Alif.

Sebelumnya, Galeri Nasional Indonesia (GNI) membuka suara setelah batalnya pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto yang sedianya digelar pada Kamis (19/12/2024). Melalui akun Instagram @galerinasional, GNI menerangkan bahwa kurator lukisan itu, Suwarno Wisetrotomo, telah mengundurkan diri karema adanya perbedaan pandangan karya dengan tema yang disepakati.

"Bapak Suwarno Wisetrotomo memutuskan untuk mengundurkan diri karena perbedaan pandangan kuratorial terkait kesesuaian dua karya dalam pameran dengan tema yang telah disepakati," tulis GNI dalam akun Instagramnya, Jumat (20/12/2024).

GNI menambahkan, Suwarno menilai pentingnya menjaga kekuatan narasi utama pameran dan memilih untuk mundur demi prinsip profesionalisme kuratorial. Dengan demikian, GNI menyampaikan bahwa pameran Yos Suprapto tak bisa dilanjutkan sesuai jadwal yang telah direncanakan. GNI mengatakan, penundaan ini merupakan upaya untuk menjaga standar kualitas dan konsistensi pameran dalam menghadirkan karya yang relevan dengan tema yang telah ditetapkan.

"Kami menghormati proses yang telah dilakukan oleh kurator dan seniman selama ini, termasuk diskusi yang berlangsung secara intensif. Keputusan ini diambil dengan tujuan agar pameran dapat memberikan pengalaman seni yang maksimal kepada publik," terang GNI.

GNI berkomitmen untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait langkah berikutnya, termasuk kemungkinan jadwal baru untuk pameran ini dengan konten yang sesuai tema pameran.