Kupang -

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkapkan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di NTT didominasi warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan kasus asusila. Jumlahnya mencapai 75 persen dari total WBP.

"Semuanya 75 persen terjerat kasus asusila atau di sini dikenal dengan istilah kasus nabrak gunung," ujar Kepala Kakanwil Ditjenpas NTT, Maliki, saat diwawancarai detikBali seusai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemasyarakatan, Senin (28/4/2025).

Menurut Maliki, jumlah WBP di NTT saat ini mencapai 3.060 orang dari kapasitas tampung 2.800 orang, sehingga terjadinya over kapasitas atau kelebihan kapasitas sekitar 8-9 persen. Namun, tingkat overload narapidana (napi) ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, terlebih di Jawa dan Bali.

"Makanya tadi saya sampaikan kepada Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa kalau di provinsi lain, overnya bisa 100-200 persen, tetapi di NTT saya katakan masih kurang," ungkap Maliki.

Dia menegaskan banyaknya kasus asusila itu telah disampaikan kepada Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena. Maliki berharap agar dibuatkan suatu regulasi untuk mencegah tingginya tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

"Mudah-mudahan ditindaklanjuti oleh Pak Gubernur melalui pembuatan Peraturan Daerah (Perda) sehingga bisa mengurangi kasus-kasus asusila," terang Maliki.

(hsa/hsa)

ACEH TENGGARA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto mengungkapkan adanya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh. Menurutnya, jumlah penghuni saat ini dua kali lipat lebih tinggi dari kapasitasnya.

"Kapasitas lapas di Kutacane itu sebenarnya adalah 100 orang, namun dihuni oleh 368 lebih warga binaaan pemasarakatan," kata Agus di kantornya, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Over kapasitas itu menjadi penyebab sejumlah masalah permasalahan, di antaranya yang terbaru puluhan tahanan Kutacane melarikan diri.

Terkait kaburnya tahanan, Agus menyatakan pihaknya masih memastikan apa penyebabnya.



"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam layanan," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 49 narapidana melarikan diri alias kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh. Puluhan napi tersebut kabur dari Lapas Kutacane pada Senin, 10 Maret 2025 sore menjelang buka puasa.

"Betul terjadi peristiwa upaya pelarian warga binaan Lapas Kutacane," kata Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Rika Aprianti saat dikonfirmasi SindoNews, Selasa (11/3/2025).

Sekadar informasi, sebuah video puluhan napi kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, viral di berbagai platform.

Para napi terlihat berhamburan kabur memanjat pagar serta berlarian di atas atap Lapas Kutacane, beberapa di antaranya berhasil diamankan oleh warga.

Peristiwa yang terjadi sore hari tersebut menjadi tontonan warga sekitar dan sempat membuat macet. Hingga kini, belum diketahui penyebab pasti kaburnya puluhan napi tersebut. Ditjenpas dan sejumlah pihak sedang melakukan investigasi.

SERANG, KOMPAS.com - Sebanyak 40 narapidana dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Serang dipindahkan ke Lapas Tangerang dengan pengawalan ketat petugas.

Pemindahan ini dilakukan sebagai langkah untuk mengatasi over kapasitas di Rutan Serang dan untuk mencegah potensi gangguan keamanan.

Kepala Rutan Kelas IIB Serang, Marthen Butar Butar menjelaskan, langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas keamanan.

"Ini langkah preventif untuk menjaga stabilitas keamanan di Rutan Serang dan memberikan ruang yang lebih layak bagi para narapidana,” ungkap dia di kantornya, di Serang, Sabtu (18/1/2025).

Marthen menjelaskan, Rutan Serang memiliki kapasitas maksimal sebanyak 274 orang, namun saat ini jumlah penghuni mencapai 573 orang.

Keadaan ini berimbas pada beban kerja petugas yang harus melaksanakan pengawasan ekstra ketat.

Meski demikian, Marthen menegaskan, berbagai program pembinaan tetap harus berjalan.

"Program pembinaan kemandirian, kerohanian, dan jasmani. Semua program ini harus dilakukan di tengah tantangan pengawasan yang kompleks agar keamanan tetap terjaga,” tambah dia.

Proses pemindahan narapidana berlangsung lancar dengan pengawalan ketat dari petugas pemasyarakatan dan Kejaksaan Negeri Serang.

Sebelum dipindahkan, seluruh narapidana menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi untuk memastikan kelayakannya.

Marthen berharap, pemindahan ini tidak hanya mengurangi tekanan over kapasitas di Rutan Serang, tetapi juga mendukung terciptanya suasana pembinaan yang lebih optimal di Lapas Kelas I Tangerang.

"Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi proses pembinaan narapidana," tandasnya.

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Bangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tasikmalaya, Jawa Barat, direncanakan akan segera direlokasi karena over kapasitas sampai 400 persen lebih.

Lapas yang berlokasi di tengah kota, tepatnya di depan Taman Kota Tasikmalaya, saat ini menampung 429 narapidana yang seharusnya hanya untuk 88 tahanan.

Nantinya, lapas akan dibangun di pinggiran kota dengan sarana yang layak dan sistem keamanan yang terbaru.

“Berdasarkan hasil kunjungan Senin (13/1/2025) kemarin, memang lapas ini sudah melebihi kapasitas. Keterisiannya sudah melebihi, harusnya kapasitas adalah 88, tetapi ini yang terisi 429 orang," kata anggota DPR RI Komisi XIII asal PKS, Sohibul Iman, di Tasikmalaya, Selasa (14/1/2025).

"Saya sebagai anggota dewan pusat akan berupaya mendorong relokasi Lapas Tasikmalaya ini agar menjadi lebih layak dan tidak berlokasi persis berada di tengah kota," katanya.

Sohibul menambahkan, bangunan Lapas Tasikmalaya saat ini nantinya akan dijadikan rumah tahanan saja.

Adapun lapas yang baru akan dibangun untuk menampung tahanan asal Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, seperti fungsi utamanya selama ini.

"Saya menilai para tahanan ini tetaplah manusia. Meski status mereka sebagai tahanan, kelayakan tempat mereka saat ini juga perlu diperhatikan," kata Sohibul.

Hasil dari inspeksi ke Lapas Tasikmalaya, tambah Sohibul, saat ini kondisinya jauh dari layak, baik fasilitasnya maupun daya tampung yang jauh dari sesuai.

DPR RI pun akan segera berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam suksesi pemindahan dan pembangunan lapas baru di Tasikmalaya.

"Kemarin juga saya didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Dede SIP, saat berkunjung ke lapas. Kami sudah sampaikan dan dengar langsung dari pihak Pemda setempat," katanya.

Jakarta -

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sjarif Hiariej atau Eddy Hiariej berbicara tentang revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Eddy, revisi UU tersebut untuk mengatasi masalah over kapasitas lapas.

Awalnya, Eddy ingin agar UU Narkotika digabung dengan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Menurutnya, dua UU tersebut sejalan dengan RUU Hukum Pidana.

"Jadi memang in line dengan apa yang ada dalam RUU HP, bagaimana mengurangi overcrowding di dalam (lembaga) pemasyarakatan," ujar Eddy Hiariej dalam media gathering di selasar Ditjen AHU, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Eddy menjelaskan, alasan perancangan undang-undang itu merujuk ke berbagai konvensi internasional terkait narkoba. Misalnya di konvensi PBB 2024, yang membahas cara memperhatikan aspek kesehatan pengguna narkoba.

"Jadi dia lebih pada bagaimana mengobati orang yang kecanduan narkotika itu daripada menghukum atau memenjarakan," ujarnya.

Eddy menuturkan, saat ini penghuni lapas sebagian besar adalah orang dengan kejahatan narkoba. Dalam hal ini kebanyakannya merupakan pengguna.

"Kita tahu persis, 52 persen penghuni lapas itu adalah kejahatan narkotika. Dan yang cukup menyedihkan, itu 80 persen pengguna. Yang lebih menyedihkan, sebagian besar pengguna itu BB, tahu BB? Barang bukti, itu di bawah 1 gram. Tetapi, karena undang-undang, yang mereka kan harus mendekam di penjara minimal 4 tahun kan, padahal barang bukti mereka itu di bawah 1 gram," kata dia.

Eddy memberikan contoh, misalnya seorang pengguna narkotika dihukum 2 tahun penjara dengan rehabilitasi 12 bulan. Maka orang itu hanya mendekam dalam penjara selama 1 tahun atau 12 bulan.

Dalam kata lain, jika putusan pengadilan 2 tahun penjara, rehabilitasinya 1 tahun, penjaranya 1 tahun.

"Lalu yang 1 tahun, dia mendekam dalam penjara itu, cuma 1 tahun. Ini yang kemudian berdasarkan TAT ini akan melihat, kalau orang yang baru coba-coba melakukan, menggunakan narkotika, ini tidak bisa disamakan dengan mereka yang memang sudah berulang kali," jelas dia.

"Dan ada syarat-syarat, apakah ini misalnya dia akan berlaku untuk seorang residivis atau tidak, ini kan masih menjadi suatu pertimbangan," sambungnya.

Berangkat dari hal itu, Eddy menginginkan hal itu diubah dalam Revisi UU Narkotika. Sehingga nantinya akan ada ancaman hukuman minimum dan maksimum bagi pengguna narkoba.

Eddy menambahkan, UU Narkotika yang akan diubah itu adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Sebab, selama ini, dalam UU tersebut, golongan 1 dan golongan 2 diambil dari UU Psikotropika.

"Praktis, Undang-Undang psikotropika itu hanya tinggal pada golongan 3 dan golongan 4, yang itu sering digunakan untuk kepentingan kesehatan. Nah, oleh karena itu, supaya dia efektif dan efisien sebagai satu kesatuan, Undang-Undang Psikotropika itu ditarik masuk ke dalam," tegasnya.

Lihat juga video: Yasonna Sebut Lapas Penuh Gegara Pecandu Narkoba 'Dibandarkan'

[Gambas:Video 20detik]

(aik/aik)