JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDI-P Marinus Gea menyentil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Oriental Circus Indonesia (OCI) terhadap sejumlah mantan pekerjanya.

Menurutnya, Kementerian HAM seharusnya dapat melindungi hak-hak para korban.

“Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?” ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Marinus mengingatkan Kementerian HAM untuk membangun jalur komunikasi langsung dengan masyarakat agar fungsi kementerian pimpinan Natalius Pigai itu benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

“Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan,” jelasnya.

Kemudian, Marinus menyinggung soal betapa tingginya popularitas Kementerian HAM saat ini.

Hanya saja, kata dia, kepopuleran Kementerian HAM belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat konkret yang bisa diberikan kementerian ini.

“Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan,” kata Marinus.

Sementara itu, Marinus menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025.

Dia mengatakan, dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi. Marinus meminta Kementerian HAM menjelaskan anggaran senilai Rp 51 miliar itu terpakai untuk apa saja.

“Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas,” kata Marinus.

"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

“Kalau main saat show tidak bagus, saya dipukuli. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki, bahkan untuk buang air saja saya kesulitan,” kata Butet di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Bahkan, ketika sedang mengandung, Butet juga tetap dipaksa tampil dan dipisahkan dari anaknya.

“Saat hamil pun saya dipaksa tetap tampil. Setelah melahirkan, saya dipisahkan dari anak saya, saya tidak bisa menyusui. Saya juga pernah dijejali kotoran gajah hanya karena ketahuan mengambil daging empal,” ungkap Butet sambil menahan tangis.

Butet pun mengungkapkan bahwa selama hidupnya ia tidak pernah mengetahui identitas aslinya, baik itu nama, keluarga, dan usia karena sudah ditempa sebagai pemain sirkus sejak kecil.

Fifi, anak Butet, juga mengalami kisah serupa seperti sang ibu.

Sejak lahir, Fifi dibesarkan di lingkungan sirkus tanpa mengetahui siapa orangtuanya. Rupanya, Fifi diambil oleh salah satu bos OCI saat ia baru lahir.

Ia baru sadar bahwa Butet adalah ibunya ketika sudah beranjak dewasa.

Butet mengaku menyerahkan Fifi untuk diasuh orang lain karena belum memiliki kehidupan yang layak.

Hidup di lingkungan sirkus sejak kecil rupanya membuat Fifi tak betah. Ia sempat kabur karena tidak tahan akan siksaan yang ia alami.

“Saya sempat diseret dan dikurung di kandang macan, susah buang air besar. Saya nggak kuat, akhirnya saya kabur lewat hutan malam-malam, sampai ke Cisarua. Waktu itu sempat ditolong warga, tapi akhirnya saya ditemukan lagi,” tutur Fifi.

Nasib Fifi semakin tragis setelah ditangkap karena siksaan yang ia terima berkali-kali lebih kejam.

“Saya diseret, dibawa ke rumah, terus disetrum. Kelamin saya disetrum sampai saya lemas. Rambut saya ditarik, saya ngompol di tempat, lalu saya dipasung,” kenangnya dengan suara lirih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memastikan bakal mengawal penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM terhadap para eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM RI Munafrizal Manan mengatakan, komitmen itu akan dipegang agar para eks pemain sirkus OCI mendapatkan keadilan.

"Kami pastikan bahwa, karena kami sudah mendapatkan kepercayaan dan harapan dari para mantan pemain sirkus, kami akan mengawal kasus ini,” kata Munafrizal Manan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025), dikutip dari Antaranews.

"Kami akan tetap untuk dalam posisi karena mandat diberikan kepada Kementerian HAM melakukan pembelaan HAM, kami pastikan keadilan itu akan bisa diberikan kepada mereka,” ujarnya lagi.

Kemudian, dia mengungkapkan bahwa penanganan penyelesaian permasalahan kasus eks pemain sirkus OCI tersebut saat ini masih berproses di kementeriannya.

"Karena ini memang kasus yang sudah lama maka tindak lanjutnya juga tentu saja butuh waktu,” katanya

Munafrizal juga menjelaskan bahwa pihaknya sendiri telah menerima aduan dari para mantan pemain sirkus OCI pada 15 April 2025.

"Para mantan pemain sirkus ini sudah berupaya ke berbagai tempat untuk mencari keadilan, tetapi mereka merasa seolah tertutup jalan sehingga kemudian mereka memberikan kepercayaan dan harapan kepada Kementerian HAM," ujarnya.

Menurut Munafrizal, Kementerian HAM langsung menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan pemetaan masalah.

Terkait penyelesaian kasus, dia mengatakan, pihaknya juga telah sampai pada proses meminta keterangan dari para ahli dan berkoodinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya.

"Kami sudah melakukan pendalaman kepada para ahli, pakar hak asasi manusia, pakar hukum pidana, dan juga kemudian koordinasi-koordinasi dengan lembaga yang terkait,” kata Munafrizal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara memberikan dukungan fungsi pengawasan pihaknya bila pemerintah membentuk tim pencari fakta (TPF) independen atas dugaan kekerasan hingga eksploitasi yang dialami oleh para mantan pemain sirkus OCI.

"Kita kan akan mengawasi pemerintah untuk itu. Ya, dikembalikan kepada pemerintah yang di sektornya itu ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM," kata Dewi ditemui usai rapat.

"Mengenai dugaan, kemungkinan pelanggaran HAM itu akan tercermin nanti bagaimana pemerintah dengan tim mencari fakta, tetapi keperluan nanti sampai terlaksana (pembentukan TPF) atau tidak, serahkan pemerintah karena ini semua juga masih berproses,” ujarnya lagi.

Diketahui, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja sirkus OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta pada 15 April 2025.

Mugiyanto mengatakan bahwa Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komnas HAM, mengingat para korban sebelumnya telah melapor ke dua pihak tersebut.

Di samping itu, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, Kementerian HAM berencana meminta keterangan dari pihak Taman Safari Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, salah satu eks pemain sirkus OCI yang juga menjadi korban, Fifi Nur Hidayah, mengaku bahwa dia mendapat penyiksaan selama dirinya dilatih sirkus baik oleh OCI atau Taman Safari Indonesia.

Di hadapan jajaran Komisi XIII DPR RI, Fifi bahkan mengungkapkan, penyiksaan semakin terjadi ketika dipindah ke Taman Safari Indonesia sekitar tahun 1980-an.

Bukan hanya pukulan, Fifi juga sempat disetrum hingga dipasung akibat pernah kabur namun tertangkap.

“Saya pikir hidup saya lebih baik di sana. Saya tidak dapat penyiksaan. Ternyata di taman safari saya lebih,” ujar Fifi sembari menangis.

“Lebih keras lagi saya dilatih. Saya dapat penyiksaan lagi pak. Sampai saya melarikan diri Karena saya enggak tahan,” katanya lagi.

Sementara itu, Founder Oriental Circus Indonesia (OCI) dan Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, membantah semua tuduhan para eks pemain sirkus.

Menurut Tony, pelatihan sirkus memang menuntut kedisiplinan tinggi, tetapi bukan berarti ada praktik kekerasan atau penyiksaan seperti yang dituduhkan oleh sejumlah pihak.

"Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin," ujar Tony di Jakarta pada Kamis, 17 April 2025.

Tony juga menepis kabar mengenai penyiksaan terhadap pemain sirkus yang beredar di media.

"Kalau dibilang penyiksaan, ya itu membuat sensasi saja. Supaya orang yang dengar jadi kaget, serius gitu ya. Kalau benar-benar seperti itu, ya tidak masuk akal," katanya.

Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Hak Asasi Manusia atau KemenHAM akan turun gunung membantu pemulihan hak korban terkait perkara Oriental Circus Indonesia atau OCI Taman Safari.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian HAM, Novita Ilmaris mengatakan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan dari para korban terkait perkara tersebut.

Berikutnya, menurut Novita, Kementerian HAM bakal memanggil pihak Oriental Circus Indonesia (OCI) dan Taman Safari untuk menggali keterangan lebih lanjut.

“Kementerian HAM akan menjadi leading sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi yang sudah dihasilkan baik oleh Komnas HAM maupun Komnas Perempuan termasuk fokus pada upaya-upaya pemulihan," tutur Novita, dikutip Minggu (27/4/2025).

Selain itu, Novita juga akan menindaklanjuti semua arahan dari DPR yang meminta agar Kementerian HAM memimpin semua rapat koordinasi sekaligus untuk menindaklanjuti rekomendasi.

"Kami segera lakukan upaya pengendalian tersebut tentu saja dengan melibatkan Komnas HAM dan Komnas Perempuan," katanya.

Dia optimistis perkara tersebut bisa segera diselesaikan dengan baik-baik sekaligus hak korban bisa dipulihkan dengan tuntas.

"Sehingga penuntasan kasus ini bisa cepat diselesaikan dengan baik dan utamanya pemulihan hak-hak korban bisa kita lakukan dengan tuntas,” ujarnya.

DPR Apresiasi

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Sohibul Iman mengapresiasi Kementerian HAM yang sudah siap menjalankan semua rekomendasi dari DPR.

"Jadi biar pihak Kementerian HAM ini bisa mengonsolidasikan dan menyinergikan untuk menyelesaikan persoalan ini,” tutur Sohibul.

Berdasarkan catatan Bisnis, pengakuan eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) atas dugaan eksploitasi hingga penganiayaan viral di media sosial.

OCI hingga Taman Safari Indonesia- yang disebut dimiliki oleh orang yang sama - telah buka suara terkait tudingan tersebut.

Penanganan dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ini pun melibatkan beberapa pihak berwenang yakni Kepolisian, Kementerian PPPA hingga Kementerian HAM.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mendesak kasus pelanggaran HAM terhadap para eks pemain sirkus oleh Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari segera diselesaikan secara hukum.

Dia mengatakan langkah tersebut adalah untuk memastikan negara hadir dalam setiap dugaan pelanggaran hak dasar setiap warga.

"Kasus ini terkatung-katung selama 28 tahun. Negara tidak boleh abai. Kami minta proses hukum berjalan demi keadilan korban," kata Mafirion dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Kasus ini telah tiga kali dilaporkan ke Komnas HAM, dengan rekomendasi pelanggaran HAM sejak 1997, namun rekomendasi itu terkesan diabaikan.

"Fungsi Komnas HAM dipertanyakan jika rekomendasinya tidak ditindaklanjuti," ujarnya.

Ia mendorong Komnas HAM menginvestigasi ulang dan membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Tim Pencari Fakta.

"Jangan hanya viral karena emosi. Butuh tindakan nyata dan berkelanjutan," ujarnya.

Mafirion menegaskan jika penyelesaian melalui mediasi sudah tidak mungkin. Menurutnya pelaku terkesan tak peduli dan sulit diajak berunding.

“Pelaku tanpa hati nurani tak bisa diajak berunding. Hukum satu-satunya jalan," tegasnya.

Ia menegaskan, tuntutan korban bukan sekadar ganti rugi Rp3,1 miliar. Lebih dari itu langkah para korban merupakan upaya untuk membela harkat dan martabat sebagai manusia. "Ini soal harga diri yang nilainya lebih tinggi."

Mafirion juga meminta pemerintah memberikan pendampingan psikologis bagi korban. "Trauma mereka abadi. Negara wajib hadir," ujarnya.

Sebelumnya pada Rabu (23/4), Komisi XIII DPR RI juga menggelar audiensi dengan para korban sirkus OCI untuk mengkaji dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dari audiensi tersebut, pimpinan komisi menyimpulkan agar Polri kembali membuka kasus yang sudah ditutup pada tahun 1997 dengan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengaku prihatin dengan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh mantan karyawan Oriental Circus Indonesia (OCI). Ia menyebut negara harus menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran HAM di sana.

"Kasus OCI menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap pekerja sektor hiburan non-formal, yang kerap beroperasi di luar jangkauan regulasi dan pengawasan negara. Ini bukan hanya pelanggaran ketenagakerjaan, tapi pelanggaran HAM yang serius," kata Dewi dalam keterangan tertulis, Kamis (24/4/2025).

Ia menyinggung Indonesia sebagai negara anggota International Labour Organization (ILO). Politikus Partai Golkar ini menegaskan berdasarkan Konvensi ILO No. 29, segala bentuk kerja yang dilakukan di bawah ancaman, tanpa kesukarelaan, serta disertai pemalsuan dokumen dan pembatasan kebebasan, termasuk dalam kategori kerja paksa.

Ia menyebut praktik seperti upah tidak dibayar, pemotongan upah sewenang-wenang, dan pembayaran non-tunai yang tidak wajar melanggar ketentuan Konvensi ILO No. 95. Dewi Asmara membuka kemungkinan kasus OCI bukan hanya terkait kerja paksa tetapi perdagangan orang.

"Jika benar terdapat unsur pemaksaan, kekerasan, dan penyekapan, maka ini bukan hanya kerja paksa, tapi juga bisa masuk kategori perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007," tambahnya.

Dewi merekomendasikan langkah hukum progresif guna mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Ia meminta adanya pembentukan Tim Investigasi Independen.

Adapun Komnas HAM dan Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan membentuk tim investigasi menelusuri secara menyeluruh dugaan pelanggaran di OCI. Hal ini sebagai ditindaklanjut terkait penegakan HAM di sektor industri hiburan.

Saran kedua, lanjutnya, terkait dengan Satgas Penegakan Hukum. Kejaksaan Agung dan Kepolisian diminta membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus ini, termasuk kemungkinan pelanggaran UU HAM, UU Ketenagakerjaan, dan UU PTPPO.

"Ketiga, Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus segera memberikan perlindungan menyeluruh, baik fisik maupun psikologis, kepada para korban, serta bantuan hukum untuk menuntut hak mereka, termasuk ganti rugi dan kompensasi," ucap Dewi.

"Keempat, pembentukan regulasi khusus Sektor hiburan dan industry non formal lainnya. Perlu dibuat payung hukum khusus yang mengatur standar kerja, perlindungan pekerja, dan sistem pengawasan di sektor hiburan seperti sirkus dan lainya sebagainya yang cenderung berpindah-pindah lokasi dan mempekerjakan kelompok rentan, termasuk anak-anak," tambahnya.

Legislator Golkar ini juga mendorong adanya kampanye nasional tentang hak pekerja dan larangan kerja paksa, khususnya di komunitas hiburan. Ia menyebut sosialisasi terhadap aparat penegak hukum juga diperlukan agar mereka lebih siap menangani kasus-kasus eksploitasi di sektor informal.

"Kasus Oriental Circus Indonesia harus menjadi titik balik bagi kita semua. Negara tidak boleh diam. Kita punya instrumen hukum nasional dan internasional, tinggal bagaimana kita memastikan implementasinya di lapangan," imbuhnya.

Simak Video 'Komisi XIII DPR Anggap Eksploitasi Eks Pemain OCI Langgar HAM Berat':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atnike Nova Sigiro mengungkapkan bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) ternyata pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU).

Hal itu terungkap dalam rapat bersama Komisi XIII DPR dan sejumlah mantan pemain sirkus OCI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor Skep/20/VII/1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdanakusuma yang pada Pasal 10 huruf (a) terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau, salah satunya adalah sirkus," kata Atnike.

Dalam penjelasan terpisah, Atnike menyebut bahwa Komnas HAM menemukan surat keterangan dari Puskopau yang menyatakan adanya kepemilikan atas sirkus.

Namun, ia menegaskan perlunya penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui apakah hingga kini TNI AU masih memiliki keterkaitan dengan OCI.

"Oh, itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau, salah satunya kepemilikan atas sirkus," ujarnya.

"Ini kan kasus yang sudah lama terjadi, tahun '97. Jadi ketika pengaduan itu dilakukan kembali pada tahun 2024 dan terus berlangsung sampai sekarang, maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu. Dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal, ya 1997," sambung Atnike.

Apa Bentuk Kekerasan yang Dialami oleh Para Korban?

Dalam kesempatan tersebut, para mantan pemain sirkus juga mengungkapkan kisah pilu mereka. Butet, salah satu korban, mengaku mengalami berbagai kekerasan fisik selama menjadi bagian dari OCI.

"Saya sering dipukuli, dirantai, bahkan pernah dipaksa tampil saat sedang hamil," ujar Butet. Ia juga bercerita dipisahkan dari anaknya dan pernah dijejali kotoran gajah sebagai bentuk penyiksaan.

Fifi, anak Butet, mengalami nasib serupa. Ia baru mengetahui bahwa Butet adalah ibunya setelah dewasa. Fifi juga sempat kabur, namun dikembalikan ke sirkus dan kembali disiksa.

"Saya pernah disetrum di alat kelamin dan dipasung," ungkap Fifi.

Mengapa Kasus Ini Belum Tuntas Selama 28 Tahun?

Atnike menyayangkan lambannya proses penyelesaian kasus eksploitasi di lingkungan sirkus OCI.

Menurutnya, aduan pertama kali masuk ke Komnas HAM pada tahun 1997, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang memadai.

"Kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sangat lama diadukan ke Komnas HAM. Sangat disayangkan bahwa hingga tahun 2025 belum mendapatkan penyelesaian yang memadai atau memuaskan, khususnya bagi kepentingan korban," jelas Atnike.

"Pertama kali kasus ini diadukan ke Komnas HAM pada tahun 1997, jadi sudah lebih dari 25 tahun, sudah 28 tahun sejak pertama kali diadukan," imbuhnya.

Pada tahun 2002, para korban kembali mengadu karena rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM pada 1997 tidak dijalankan oleh pihak OCI. Kala itu, Komnas HAM telah menyimpulkan adanya beberapa pelanggaran hak asasi manusia.

"Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul identitas dan hubungan kekeluargaan, baik dengan keluarga maupun dengan orang tuanya. Karena seluruh pengadu ketika diambil oleh Oriental Circus masih berada dalam usia anak atau di bawah umur," papar Atnike.

"Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Lalu yang ketiga adalah pelanggaran hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya. Dan yang keempat adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak," jelasnya.

Sebagian artikel ni telah tayang di Kompas.com dengan judul "Temuan Komnas HAM: Sirkus OCI Pernah Dimiliki TNI AU pada 1997".

KOMPAS.com - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Atnike Nova Sigiro, mengungkap fakta mengejutkan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dan sejumlah eks pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Ia menyebut bahwa Komnas HAM menemukan bukti kepemilikan Oriental Circus Indonesia oleh TNI Angkatan Udara (AU) pada tahun 1997.

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor Skep/20/VII/1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdanakusuma yang pada Pasal 10 huruf (a) terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau, salah satunya adalah sirkus," kata Atnike dalam forum tersebut.

Ditemukan Surat Keterangan Kepemilikan

Dalam keterangan terpisah, Atnike menjelaskan bahwa Komnas HAM turut menemukan surat keterangan dari Puskopau yang menegaskan keterlibatan badan hukum milik TNI AU dalam kepemilikan sirkus tersebut.

"Oh, itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau, salah satunya kepemilikan atas sirkus," ujarnya.

Meski begitu, Atnike menegaskan pihaknya masih perlu melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah hingga kini TNI AU masih memiliki keterkaitan dengan Oriental Circus Indonesia.

"Ini kan kasus yang sudah lama terjadi, tahun 1997. Jadi ketika pengaduan itu dilakukan kembali pada akhir tahun 2024 dan terus berlangsung sampai sekarang, maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh Komnas HAM di periode yang lalu. Dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal, ya, tahun 1997," jelas Atnike.

Komnas HAM Akan Tindak Lanjut Temuan ke TNI AU

Merespons temuan tersebut, Atnike menyatakan Komnas HAM akan mengambil langkah lanjutan untuk meminta klarifikasi dari TNI AU terkait keterlibatan institusional dalam kepemilikan Oriental Circus Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendalami kasus eksploitasi manusia dan pelanggaran HAM yang dialami oleh sejumlah perempuan yang pernah menjadi pemain di sirkus OCI.

Kasus ini mencuat setelah sejumlah perempuan yang merupakan mantan pemain Oriental Circus Indonesia mengungkap pengalaman pahit mereka saat bekerja di bawah sirkus tersebut.

Mereka mengadu langsung kepada Wakil Menteri HAM Mugiyanto pada 15 April 2025.

Butet, salah satu mantan pemain sirkus, menceritakan bahwa ia kerap mengalami kekerasan fisik selama masa pelatihan dan pertunjukan.

"Saya dipukuli, dirantai, dan pernah dipaksa tampil saat hamil. Anak saya dipisahkan, bahkan saya pernah dijejali kotoran gajah," ungkapnya penuh emosi.

Cerita memilukan tak berhenti pada Butet. Anak perempuannya, Fifi, juga mengalami kekerasan serupa. Ia baru mengetahui bahwa Butet adalah ibunya setelah beranjak dewasa. Fifi sempat melarikan diri, namun dikembalikan ke lingkungan sirkus dan mengalami penyiksaan.

"Alat kelamin saya pernah disetrum. Saya juga pernah dipasung," kata Fifi dalam kesaksiannya.

Saat ini Komnas HAM mendesak adanya peninjauan menyeluruh terhadap aktivitas sirkus yang masih beroperasi, serta menjamin pemulihan hak-hak korban eksploitasi.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Adhyasta Dirgantara | Editor: Danu Damarjati)

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan Oriental Circus Indonesia (OCI) tercatat pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU). Atnike mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terkait temuan tersebut.

Hal itu disampaikan Atnike dalam rapat bersama Komisi XIII, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025). Atnike mengatakan temuan itu berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim Komnas HAM pada 1997 saat kasus pelanggaran HAM tersebut mulai terungkap.

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor SKep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma yang pada pasal 10 huruf (a) terkait Unit Usaha Jasa Niaga Umum milik Puskopau salah satunya Sirkus," kata Atnike.

Ditemui terpisah usai rapat, Atnike membenarkan jika terdapat dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Pusat Koperasi Pangkalan Udara (Puskopau) TNI AU Halim Perdana Kusuma.

"Itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau salah satunya kepemilikan atas sirkus," kata Atnike.

Atnike mengatakan saat ini pihaknya akan kembali melakukan penelusuran terhadap temuan-temuan Komnas HAM pada 1997. Termasuk, kata dia, berkaitan dengan dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Puskopau.

"Maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal ya 1997," tuturnya.

Sebelumnya, pihak OCI membantah adanya dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak OCI menyatakan akan menyelesaikan dugaan eksploitasi secara kekeluargaan.

"Jadi menurut Pak Jansen ya, apapun yang terjadi beliau tetap mengutamakan penyelesaian kekeluargaan karena mereka seperti adik-adiknya itu, itu kan (yang) angkat dulu almarhum bapaknya, Pak Hadi," kata kuasa hukum OCI Ricardo Kumontas kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025).

Ricardo mengatakan jalur hukum jadi pilihan terakhir pihak OCI dalam penyelesaian masalah ini. Pendiri OCI Jansen Manansang, terang Ricardo, sedih dengan cerita yang muncul di publik terkait dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus.

'Lihat juga Video: Eks Pemain Sirkus Taman Safari Minta Komnas HAM Buka Berkas 1997'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyebut kasus dugaan eksploitasi mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Sugiat menilai terdapat banyak pelanggaran di kasus tersebut.

"Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat," kata Sugiat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

"Ada beberapa pasal, bahkan UUD 1945 dan beberapa pasal di ketentuan hukum kita bahkan hukum internasional, ini pelanggaran berat," sambungnya.

Sugiat menyesalkan eksploitasi tersebut. Terlebih, kata dia, hal itu mulai dilakukan saat para korban masih berusia anak-anak.

"Bahwa mereka ternyata dari umur 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 8 tahun itu sudah diperjualbelikan, si OCI yang membeli, Oriental Circus Indonesia yang membeli. Penjualnya adalah orang tuanya. Saya pikir itu bisa pintu masuk ke tindak pidananya," ujarnya.

Dia mendorong kasus tersebut diusut kembali. Dia bejanji mengawal kasus tersebut hingga selesai.

"Komisi XIII ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya. Bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan menghukum pelaku kejahatan ini," tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) melakukan audiensi ke Komisi XIII DPR RI atas dugaan eksploitasi. Mereka mengaku disiksa hingga tak memiliki identitas selama menjadi pemain OCI.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyesalkan kasus dugaan eksploitasi eks pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) tak selesai sejak awal mula diadukan. Atnike mengatakan saat ini kasus tersebut telah berlangsung selama 28 tahun.

"Kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sangat lama dia mengadukan ke Komnas HAM, sangat disayangkan bahwa hingga tahun 2025 belum mendapatkan penyelesaian yang memadai atau memuaskan, khususnya bagi kepentingan korban," kata Atnike rapat bersama Komisi XIII di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4).

"Pertama kali kasus ini diadukan ke Komnas HAM pada tahun 1997. Jadi sudah lebih 25 tahun, sudah 28 tahun sejak pertama kali diadukan," sambungnya.

Atnike mengatakan rekomendasi yang diberikan Komnas HAM pada 1997, tak dijalankan oleh pihak OCI. Menurutnya, hasil pemantauan terdapat pelanggaran hak asasi manusia dari kasus tersebut.

Dia mengatakan pelanggaran HAM tersebut di antaranya, pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui identitas dan hubungan keluarga. Atnike menyampaikan para pemain OCI tersebut masih berada di bawah umur saat diambil dari orang tuanya untuk dilatih menjadi pemain sirkus.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendapati bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) ternyata pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU) pada 1997 silam.

Hal tersebut disampaikan Atnike saat rapat bersama eks pemain sirkus OCI dan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor Skep/20/VII/1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdanakusuma yang pada Pasal 10 huruf (a) terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau salah satunya adalah sirkus," ujar Atnike.

Saat dikonfirmasi terpisah, Atnike menjelaskan bahwa Komnas HAM menemukan surat keterangan Puskopau mengenai kepemimpinan sirkus.

Hanya saja, Atnike mengaku perlu menelusuri lebih lanjut apakah TNI AU masih memiliki OCI sampai saat ini atau tidak.

"Oh, itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau, salah satunya kepemilikan atas sirkus," katanya.

"Ini kan kasus yang sudah lama terjadi tahun '97. Jadi ketika pengaduan itu dilakukan kembali pada tahun 2024, akhir tahun, dan terus berlangsung sampai sekarang, maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal, ya 1997," sambung Atnike.

Atnike pun mengaku akan melakukan tindakan lebih lanjut ke TNI AU atas temuan Komnas HAM ini.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4) lalu, saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

Dia mengaku dipukuli, dirantai, hingga dipaksa tampil saat hamil. Butet juga dipisahkan dari anaknya, juga pernah dijejali kotoran gajah.

Fifi, anak Butet, juga mengalami kisah serupa seperti sang ibu. Dia baru sadar saat dewasa bahwa ibunya adalah Butet.

Fifi sempat kabur, dikembalikan lagi ke tempat sirkus, kemudian disiksa. Dia pernah disiksa dalam bentuk penyetruman alat kelamin dan pemasungan.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyesalkan kasus dugaan eksploitasi eks pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) tak selesai sejak awal mula diadukan. Atnike mengatakan saat ini kasus tersebut telah berlangsung selama 28 tahun.

"Kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sangat lama dia mengadukan ke Komnas HAM, sangat disayangkan bahwa hingga tahun 2025 belum mendapatkan penyelesaian yang memadai atau memuaskan, khususnya bagi kepentingan korban," kata Atnike rapat bersama Komisi XIII di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

"Pertama kali kasus ini diadukan ke Komnas HAM pada tahun 1997. Jadi sudah lebih 25 tahun, sudah 28 tahun sejak pertama kali diadukan," sambungnya.

Bahkan, Atnike mengatakan rekomendasi yang diberikan Komnas HAM pada 1997, tak dijalankan oleh pihak OCI. Menurutnya, hasil pemantauan terdapat pelanggaran hak asasi manusia dari kasus tersebut.

Dia mengatakan pelanggaran HAM tersebut di antaranya, pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui identitas dan hubungan keluarga. Atnike menyampaikan para pemain OCI tersebut masih berada di bawah umur saat diambil dari orang tuanya untuk dilatih menjadi pemain sirkus.

"Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Lalu yang ketiga adalah pelanggaran hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak, yang dapat menjamin masa depannya," jelasnya.

"Ke empat, pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, itu adalah temuan pelanggaran HAM pada tahun 1997," sambungnya.

Atnike mengatakan pihaknya juga menerima Surat Keputusan (SK) jika operasional sirkus tersebut berada di bawah Pusat Koperasi Pangkalan Udara (Puskopau) Halim Perdana Kusuma. Atnike menolak segala bentuk eksploitasi anak.

"Komnas HAM juga menerima SK nomor Skep/20/VII/1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosesedur pusat koperasi pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma yang pada pasal 10 huruf A terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau salah satunya sirkus," jelasnya.

Sebelumnya, pihak OCI membantah adanya dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak OCI menyatakan akan menyelesaikan dugaan eksploitasi secara kekeluargaan.

"Jadi menurut Pak Jansen ya, apapun yang terjadi beliau tetap mengutamakan penyelesaian kekeluargaan karena mereka seperti adik-adiknya itu, itu kan (yang) angkat dulu almarhum bapaknya, Pak Hadi," kata kuasa hukum OCI Ricardo Kumontas kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025).

Ricardo mengatakan jalur hukum jadi pilihan terakhir pihak OCI dalam penyelesaian masalah ini. Pendiri OCI Jansen Manansang, terang Ricardo, sedih dengan cerita yang muncul di publik terkait dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diminta untuk kembali melakukan investigasi terhadap dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Anggota Komisi XIII DPR Elpisina mengatakan, investigasi tersebut penting dalam menjamin hak asasi manusia para mantan pemain sirkus OCI yang mencari keadilan.

"Adanya pengaduan ke Komnas HAM mengindikasikan dugaan eksploitasi yang mengarah pada pelanggaran HAM. Komnas HAM harus melakukan investigasi kembali untuk mengungkap fakta sebenarnya terkait dugaan eksploitasi terhadap mantan pemain sirkus," ujar Elpisina lewat keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).

Ia mengatakan, keterlibatan negara penting untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam hal ini adalah mantan pemain sirkus OCI yang mengaku mengalami penyiksaan, kekerasan, hingga kesulitan bertemu keluarga.

"Jika kasus yang dialami para pemain OCI ini terus berlarut-larut dan menemui jalan buntu, maka permasalahan ini tidak akan pernah terselesaikan dan pemenuhan hak asasi manusia akan terabaikan. Padahal, pemenuhan hak asasi merupakan kewajiban yang harus dijamin oleh negara," kata Elpisina.

Rekomendasi pada 1997

Komnas HAM sendiri pernah mengeluarkan rekomendasi atas kasus dugaan eksploitasi pemain sirkus OCI pada 1 April 1997.

Dalam laporan yang ditandatangani Ketua Komnas HAM saat itu, Munawir Sjadzali, lembaga tersebut mengidentifikasi empat pelanggaran yang terjadi dalam kasus eksploitasi pemain sirkus OCI.

"1. Pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan dan orang tuanya," tertulis dalam laporan Komnas HAM pada 1 April 1997 itu.

Kedua adalah pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.

"3. Pelanggaran terhadap hak hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya," tulis Komnas HAM.

"4. Pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," sambung keterangan Komnas HAM saat itu.

Sehubungan dengan empat pelanggaran dalam kasus eksploitasi pemain sirkus OCI itu, Komnas HAM mengeluarkan empat rekomendasi pada 1 April 1997.

Pertama, OCI bekerja sama dengan Komnas HAM, Puskopau, Depdikbud, dan Menpora perlu segera secara koordinatif mencegah dan mengakhiri terjadinya perbuatan yang cenderung menimbulkan pelanggaran HAM.

Rekomendasi kedua, untuk menjernihkan asal-usul anak-anak pemain sirkus yang belum jelas asal-usulnya, OCI bekerjasama dengan Komnas HAM akan melakukan publikasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

"3. Praktik latihan terhadap anak-anak atlet sirkus yang disertai dengan tindakan-tindakan disiplin yang keras, hendaknya dijaga jangan sampai menjurus kearah penyiksaan, baik mental maupun fisik," tulis rekomendasi Komnas HAM.

"4. Pelbagai pertarungan yang masih ada antara OCI dengan anak-anak atlit sirkus/ex atlet sirkus hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan," bunyi rekomendasi terakhir Komnas HAM.