JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prasetyo Hadi mengatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dulu alasan TNI marak masuk ke kampus dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, perlu dilihat secara jernih konteks TNI masuk ke kampus tersebut.

"Ya coba dilihat konteksnya lah. Nanti saya cek dulu lah itu teman-teman TNI ke sana dalam rangka ngapain?" ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Masuk kampus apa bentuknya itu," sambungnya.

Sebagai informasi, kehadiran TNI di lingkungan kampus kembali menjadi sorotan publik.

Sejumlah pengamat dan akademisi menilai fenomena ini sebagai kemunduran demokrasi yang mengingatkan pada masa pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto, yang dikenal dengan sebutan Orde Baru (Orba).

Pada masa itu, militer memiliki peran dominan dalam kehidupan sipil, termasuk institusi pendidikan.

Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan, fenomena militer masuk ke kampus pernah terjadi di era Orde Baru saat Soeharto berkuasa.

Hal ini dia ungkapkan setelah fenomena militer masuk kampus di acara mahasiswa yang terus berulang belakangan ini.

"Militer masuk di wilayah kampus pernah terjadi pada era 1970-1980, pada waktu itu peristiwa masuknya tentara ke kampus ITB itu tahun 70-80an," kata Araf saat dihubungi melalui telepon, Minggu (20/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prasetyo Hadi mengatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dulu alasan TNI marak masuk ke kampus dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, perlu dilihat secara jernih konteks TNI masuk ke kampus tersebut.

"Ya coba dilihat konteksnya lah. Nanti saya cek dulu lah itu teman-teman TNI ke sana dalam rangka ngapain?" ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Masuk kampus apa bentuknya itu," sambungnya.

Sebagai informasi, kehadiran TNI di lingkungan kampus kembali menjadi sorotan publik.

Sejumlah pengamat dan akademisi menilai fenomena ini sebagai kemunduran demokrasi yang mengingatkan pada masa pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto, yang dikenal dengan sebutan Orde Baru (Orba).

Pada masa itu, militer memiliki peran dominan dalam kehidupan sipil, termasuk institusi pendidikan.

Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan, fenomena militer masuk ke kampus pernah terjadi di era Orde Baru saat Soeharto berkuasa.

Hal ini dia ungkapkan setelah fenomena militer masuk kampus di acara mahasiswa yang terus berulang belakangan ini.

"Militer masuk di wilayah kampus pernah terjadi pada era 1970-1980, pada waktu itu peristiwa masuknya tentara ke kampus ITB itu tahun 70-80an," kata Araf saat dihubungi melalui telepon, Minggu (20/4/2025).

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Dari proses pembahasan sampai pengesahan dinilai telah mencederai demokrasi.

Pakar hukum Universitas Brawijaya (UB) Aan Eko Widiarto mengatakan ada dua hal yang cukup penting dalam proses lahirnya RUU TNI menjadi produk undang-undang yang disahkan oleh DPR RI hari ini.

"Pertama, Aan menilai terkait proses dan kedua adalah soal subtansinya," kata Aan kepada detikJatim, Kamis (20/3/2025).

Menurut Aan, dalam proses pembahasan draft RUU TNI sudah menanggalkan meaningful participation atau minim mengakomodir partisipasi dari masyarakat. Bahkan ironisnya cenderung menolak partisipasi masyarakat.

"Soal prosesnya ini sebagaimana kita ketahui, pembahasan RUU yang menurut saya belum memenuhi yang namanya prinsip meaningful participation," tuturnya.

"Terkesan dilakukan secara tertutup, minim partisipasi masyarakat, bahkan cenderung menolak partisipasi masyarakat," sambungnya.

Aan menambahkan konteks tertutup selama proses pembahasan adalah rancangan undang-undang yang tidak disebarluaskan ke masyarakat.

Sehingga memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terhadap rancangan yang sedang dibahas.

"Kemudian yang kedua dari sisi persidangannya juga begitu dilakukan secara tertutup. Bahkan di tengah seruan pemerintah untuk melakukan efisiensi malah dilakukan di tempat yang sangat sulit terjangkau oleh masyarakat, yaitu di hotel mewah begitu," terangnya.

Kondisi itu, lanjut Aan, menunjukkan bahwa proses pembahasan RUU TNI ini juga tidak memenuhi prinsip meaningful participation.

Belum lagi dari sisi substansi, kata Aan, sebagaimana diketahui dan dari draft yang disahkan oleh DPR RI. Dengan peluang adanya lembaga ataupun instansi dapat diisi oleh personel TNI aktif.

"Nah ini memang menunjukkan bahwasannya peran dari TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil itu semakin lebar. Akibatnya adalah apa yang terjadi pada waktu Orde Baru dulu dan kemudian diaspirasikan," tuturnya.

Aan mengungkapkan jika dwi fungsi TNI secara terang sudah ditolak masyarakat hingga lahirnya reformasi tahun 1998 lalu. Sebenarnya, kata Aan, dalam konteks negara sudah diatur kapan TNI harus tampil dan kapan TNI itu harus ada di belakangnya komando supremasi sipil.

"Akhirnya sekarang rancu, tidak ada pembagian mana yang ranahnya supremasi sipil dan mana yang negara dalam keadaan darurat sehingga di sana harusnya menjadi darurat militer," tandasnya.

"Seolah-olah kalau semuanya bisa atau namanya banyak militer dalam instansi sipil ini kan kondisinya menjadi darurat militer. Dan dalam sebuah konteks negara demokrasi sebenarnya jauh seharusnya dari darurat militer. Negara demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat," pungkasnya.

Video: UU TNI Tuai Penolakan, Golkar Minta Disosialisasikan ke Masyarakat

Video: UU TNI Tuai Penolakan, Golkar Minta Disosialisasikan ke Masyarakat

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat suara soal perluasan tentara aktif bisa menjabat di 16 kementerian/lembaga sipil dalam RUU TNI.

Pras mengatakan kondisi tersebut dirancang sesuai perkembangan zaman.

"Kan begini, tentunya dalam perkembangan zaman, pastilah kami mempelajari bahwa ada hal-hal tertentu yang belum diatur kan begitu," kata Pras di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (17/3).

Pras pun berharap ke depannya penugasan TNI bisa lebih jelas lantaran yang sebelumnya belum diatur, bisa diatur dalam RUU ibu nantinya.

Ia berharap ke depannya apabila terjadi penugasan-penugasan tertentu oleh prajurit TNI, maka tidak dianggap melanggar undang-undang.

"Semangatnya itu," katanya.

Pras kemudian mencontohkan perkembangan ilmu tentang siber pada zaman dulu belum ada. Ia mengatakan UU TNI yang berlaku saat ini belum mengatur terkait penanganan di bidang siber.

Baginya, hari ini perkembangan dunia mengharuskan bahwa TNI harus memiliki kemampuan untuk perang siber.

"Ini kan perkembangan yang sekali lagi menurut saya, semangatnya, semangatnya positif, maka semua bisa kita cari jalan keluarnya," ujarnya.

Pras juga tak mempersoalkan jika banyak pihak yang menolak RUU TNI. Baginya, demokrasi dibolehkan namun tak boleh kebablasan dan harus konstruktif.

Pras kemudian menyinggung pihak yang selama ini kontra terhadap rencana ini pasti dianggap tidak baik dan tidak benar. Padahal, ia mengatakan TNI belum bekerja namun sudah dicurigai.

"Agak-agak susah kalau seperti itu. Namun, tidak apa-apa ini bagian dari dialektika tetapi tentunya kami pemerintah terus membuka diri terhadap masukan tetapi juga kami juga kami berkewajiban untuk terus memberikan kesadaran kepada kita semua mari bergotong royong. Apa pun itu ini semua demi kepentingan kita," kata Pras.

Politikus Partai Gerindra itu juga menepis anggapan RUU TNI ini menghidupkan lagi dwifungsi ABRI seperti yang terjadi pada era Orde Baru.

"Enggak enggak, kita pastikan tidak," katanya.

Prasetyo meminta agar publik tak mengartikan penambahan tugas prajurit TNI di luar perang sebagai kembalinya dwifungsi. Begitu pula dengan penambahan posisi sipil yang bisa diduduki oleh prajurit TNI.

"Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana itu kan saudara-saudara kita semua tau bahwa teman-teman TNI/Polri, tentu beserta dengan teman-teman lain selalu jadi garda terdepan dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana," ucapnya.

Sebelumnya pemerintah dan Komisi I DPR mengusulkan penambahan posisi sipil di kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif bertambah dari semula 10 menjadi 16 lembaga.

Hal ini diketahui dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dibahas per Sabtu, 15 Maret 2025 yang kini tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Dalam UU TNI yang masih berlaku saat ini, prajurit TNI aktif bisa menempati Kementerian Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Kemudian dalam draf RUU TNI yang tengah dibahas saat ini ada tambahan enam pos baru yang bisa ditempati TNI aktif, yakni kelautan dan perikanan, BNPB, BNPT, keamanan laut, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Sebanyak 34 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Advokasi HAM Internasional (HRWG) mengecam pembahasan revisi Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia atau revisi UU TNI.

Mereka menilai revisi ini tidak hanya mengancam profesionalisme militer, tetapi juga mengkhianati komitmen Indonesia dalam menjalankan berbagai rekomendasi PBB dan kewajiban hukum HAM internasional.

"Draf revisi ini dinilai bertentangan dengan rekomendasi Komite Hak Sipil dan Politik (CCPR), Universal Periodic Review (UPR), serta instrumen HAM global seperti Statuta Roma ICC dan Konvensi Anti-Penyiksaan (CAT)," bunyi keterangan HRWG, Minggu (16/3).

HRWG menjelaskan Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM inti, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Anti-Penyiksaan. Instrumen ini mewajibkan negara memastikan akuntabilitas militer dan perlindungan hak sipil.

Akan tetapi, HRWG menganggap revisi UU TNI justru bertentangan dengan rekomendasi dari Komite HAM PBB tahun 2023 yang isinya menuntut Indonesia mengakhiri imunitas TNI, mengadili pelanggaran HAM di pengadilan sipil, dan menghentikan operasi militer berlebihan di Papua.

Kemudian, HRWG juga menilai RUU TNI telah melanggar Universal Periodic Review 2022 yang merekomendasikan penghapusan bisnis militer dan pembatasan peran TNI hanya untuk ancaman eksternal.

HRWG juga menolak rencana revisi UU TNI dengan alasan mengabaikan prinsip pemisahan fungsi militer-sipil. Mereka melihat keterlibatan TNI dalam program pembangunan dan keamanan dalam negeri melanggar prinsip-prinsip dasar PBB tentang peran militer, yang ditegaskan kembali dalam rekomendasi UPR 2017.

HRWG juga melihat ada potensi kembalinya dwi fungsi TNI seperti di zaman Orde Baru. Semisal mereka melihat pelbagai pasal revisi UU TNI melegalkan intervensi TNI dalam urusan sipil seperti program TNI Manunggal Membangun Desa dan operasi keamanan domestik.

"Mengembalikan praktik dwi fungsi yang menjadi ciri represif Orde Baru. Padahal, UU No. 34/2004 telah membatasi peran TNI hanya untuk pertahanan eksternal. Dwi fungsi terbukti menjadi akar pelanggaran HAM, korupsi, dan kontrol militer atas politik sipil pada masa lalu," bunyi keterangan HRWG.

HRWG memandang jika draft RUU TNI ini tetap dipaksakan, maka Indonesia akan menghadapi konsekuensi di pelbagai forum HAM PBB, termasuk sanksi diplomatik dan penurunan peringkat kebebasan sipil.

Atas dasar berbagai alasan tersebut, HRWG menuntut DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan revisi UU TNI yang cacat prosedur dan bertentangan dengan rekomendasi CCPR/UPR.

"Bentuk panitia independen untuk meninjau ulang draf dengan melibatkan Komnas HAM, korban pelanggaran HAM, dan masyarakat sipil," bunyi tuntutan HRWG.

RUU TNI yang dianggap kontroversial oleh masyarakat sipil kini sedang dalam pembahasan oleh DPR. Bahkan, DPR telah menggelar rapat secara tertutup di Hotel Fairmont untuk membahas RUU ini.

Salah satu poin dalam pembahasan RUU TNI ini adalah mengatur jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif bertambah dari semula hanya 10 kini menjadi 16 usulan lembaga. Tambahan pos baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, keamanan laut, BNPB, BNPT, dan Kejaksaan Agung dan BNPP.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menegaskan bahwa sejumlah perubahan dalam RUU TNI tidak akan mengubah prinsip supremasi sipil di Indonesia.

Agus mengatakan TNI dalam menjalankan tugasnya akan menjaga keseimbangan peran tentara dan masyarakat secara profesional.

"TNI berkomitmen untuk menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya," kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3).

Agus menjelaskan RUU TNI berperan untuk mendefinisikan ulang tugas pokok TNI di tengah segala perkembangan ancaman yang muncul.

Agus mengatakan RUU tersebut juga berperan agar peran TNI tidak bertabrakan dengan lembaga lain yang juga memiliki fungsi menghadapi ancaman.

Penempatan prajurit TNI aktif di kementerian atau lembaga sempat menjadi sorotan. Hal ini dianggap seolah terjadi militerisasi seperti era Orde Baru.

Menteri HAM, Natalius Pigai menilai kembalinya militerisasi dan otoritarianisme hanya imajinasi belaka.

Dia menyebut banyak asumsi yang lahir dari memori kelam masa pemerintahan Orde Baru.

Pigai menyatakan, salah satu hal yang membuat dia yakin militerisasi dan otoritarianisme tidak akan terjadi adalah keputusan Presiden Prabowo membentuk Kementrian HAM.

Dia memandang, hanya negara demokratis yang memiliki keinginan politik dan mewujudkan terbentuknya Kementerian HAM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa militerisme seperti pada masa Orde Baru sangat tidak mungkin terjadi saat ini.

"Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Ia menjelaskan bahwa pemerintahan sipil berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto yang mendirikan partai politik, yang pada Pemilu 2024 menjadi salah satu peraih suara terbanyak melalui proses demokrasi.

"Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Ada dinamika right to vote (hak untuk memilih), ada dinamika right to take a part of government (hak untuk dipilih)," ujarnya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa sebanyak 30 persen jajaran Kabinet Merah Putih merupakan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang pernah jatuh bangun membangun demokrasi, HAM, dan reformasi di tanah air.

Menurut ia, pemerintahan Presiden Prabowo melalui misi Astacita turut mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia.

"Program-program prioritas pemerintah yang berjumlah 17, nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers," jelasnya.

Oleh sebab itu, Menteri HAM menegaskan bahwa sangat tidak mungkin sistem militerisme maupun otoritarianisme akan hidup kembali di Indonesia.

"Salah satu wujud nyata menghadirkan iklim demokrasi dan HAM bangsa ini adalah menghadirkan Kementerian HAM. Indonesia adalah satu dari empat negara di dunia yang punya Kementerian Hak Asasi Manusia," katanya menambahkan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa isu kembalinya Orde Baru hanya sebatas imajinasi dan merupakan sebuah tuduhan yang kejam.

"Berlebihan, tidak beralasan, dan insinuatif, terkait militerisasi dan kembalinya otoritarianisme Orde Baru," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Selain itu, menurut Pigai, pemikiran tersebut merupakan imajinasi karena dilatarbelakangi memoria passionis atau ingatan penderitaan terhadap peristiwa masa lalu.

"Sehingga hari ini pemberitaan secara masif dan opini-opini yang dikembangkan adalah akan terjadi militerisasi, akan terjadi otoritarianisme Orde Baru, akan terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, akan menihilkan kebebasan sipil dan kebebasan warga," ujarnya.

Pigai menjelaskan bahwa pemikiran tersebut tidak beralasan karena terjadi pada masa pemerintahan yang jaraknya jauh dari pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Ia menambahkan bahwa saat ini Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo mengalami fenomena yang disebut surplus demokrasi. Sejumlah faktor pendukung fenomena tersebut adalah banyaknya oposisi pemerintahan yang menang pada Pilkada 2024, seperti di DKI Jakarta.

Selain itu, pemerintah menemui massa aksi demonstrasi Indonesia Gelap, Kementerian HAM turun tangan terhadap kasus grup musik Sukatani, kebebasan berpendapat di media sosial, hingga tidak ada jurnalis yang ditangkap.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa isu kembalinya Orde Baru hanya sebatas imajinasi dan merupakan sebuah tuduhan yang kejam.

"Berlebihan, tidak beralasan, dan insinuatif, terkait militerisasi dan kembalinya otoritarianisme Orde Baru," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Selain itu, menurut Pigai, pemikiran tersebut merupakan imajinasi karena dilatarbelakangi memoria passionis atau ingatan penderitaan terhadap peristiwa masa lalu.

"Sehingga hari ini pemberitaan secara masif dan opini-opini yang dikembangkan adalah akan terjadi militerisasi, akan terjadi otoritarianisme Orde Baru, akan terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, akan menihilkan kebebasan sipil dan kebebasan warga," ujarnya.

Pigai menjelaskan bahwa pemikiran tersebut tidak beralasan karena terjadi pada masa pemerintahan yang jaraknya jauh dari pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Ia menambahkan bahwa saat ini Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo mengalami fenomena yang disebut surplus demokrasi. Sejumlah faktor pendukung fenomena tersebut adalah banyaknya oposisi pemerintahan yang menang pada Pilkada 2024, seperti di DKI Jakarta.

Selain itu, pemerintah menemui massa aksi demonstrasi Indonesia Gelap, Kementerian HAM turun tangan terhadap kasus grup musik Sukatani, kebebasan berpendapat di media sosial, hingga tidak ada jurnalis yang ditangkap.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

"Hanya ada dua opsi bagi kader yang terbukti terlibat kasus korupsi, yakni mengundurkan diri atau diberhentikan dari partai." Bukan, kalimat tersebut bukan meluncur dari mulut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, melainkan Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengucapkannya dalam jumpa pers di Kantor Nasdem pada 15 Oktober 2015.

Surya Paloh - Megawati (Foto: Dok. detikcom)

Ia menyikapi status tersangka terhadap Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella oleh KPK. Kala itu Rio disangka menerima gratifikasi Rp 200 juta dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo dan istrinya, Evy Susanti. Dia kemudian divonis 1 tahun 6 bulan.

Sikap dan penegasan senada disampaikan Paloh ketika Sekjen Partai Nasdem Jhonny G Plate menjadi tersangka korupsi 8 tahun kemudian. Tepatnya pada 17 Mei 2023. Ia tidak marah, mengamuk. Setidaknya di hadapan publik. Tidak mencaci KPK maupun Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum.

"Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami tetap di garda terdepan demi menegakkan prinsip hukum yang berkeadilan dari waktu ke waktu," tegas Paloh.

Sikap kestaria juga diperlihatkan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham saat ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi, 24 Agustus 2018. KPK menudingnya menerima suap Rp 2,250 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo melalui mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih.

Idrus langsung menyatakan berhenti sebagai Menteri Sosial. Dia juga mundur sebagai Sekjen Partai Golkar yang telah 8 tahun diembannya. "Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan organisasi," kata lelaki kelahiran Patampanua, Pinrang, 1962 itu.

Tak berlebihan kiranya kita, atau setidaknya penulis, berharap sikap dan pernyataan serupa diperlihatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Sayang, yang diperlihatkan kepada publik justru sikap sebaliknya. Angkuh. Terus bermain drama seolah korban kesewenang-wenangan penguasa.

Alih-alih menunjukkan sikap kesatria, dia malah membawa-bawa nama Sukarno. Padahal Bapak Bangsa Republik itu ditangkap dan dikirim ke Penjara Banceuy bukan karena tuduhan menyuap aparat. Bung Karno dipenjarakan rezim kolonial karena secara otentik menyuarakan kemerdekaan. Memperjuangkan cita-citanya itu secara marathon sejak dia remaja. Si Bung menyuarakan kemerdekaan dan demokrasi secara otentik, bukan manipulasi dendam pribadi dan kelompok karena kepentingan dan ambisinya tak terpenuhi.

Begitu yang terungkap dalam buku "Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat" karya Cindy Adams, khususnya Bab 9 halaman 109 - 114. Dari buku setebal 415 halaman itu juga kita secara gamblang mengetahui bila Bung Karno itu otentik membela rakyat. Bukan semata membela sahabat dan kerabat dengan mengintimidasi para pihak yang bukan sekutunya. Si Bung adalah kesatria sejati.

Bagaimana dengan Megawati yang notabene politisi dan negarawan paling senior? Tentu kita sepakat bahwa dia merupakan aktivis pejuang demokrasi. Simbol keberanian untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat. Rekam jejaknya di era Orde Baru menorehkan hal tersebut. Ketika Soeharto begitu berkuasa melalui aparat penegak hukum sebagai kaki tangannya, dia kukuh melawan. Meski lebih sering dalam diam.

Kenegarawanan beliau sangat mencolok ketika dalam sebuah pidato di awal reformasi, 1998. Ketika banyak tokoh dan elit politik ramai-ramai menghujat Soeharto yang sudah lengser, Megawati dengan lantang menyerukan: "Stop Hujat Pak Harto". Imbauan tegas itu segera menjadi headline surat-surat kabar kala itu.

Sikap jiwa besar seperti itu tentu patut mendapat apresiasi dan diteladani semua pihak. Kita rindukan untuk bersama-sama meneladaninya. Bahwa dalam politik perbedaan pandangan, visi, dan taktik dalam perjuangan tidak lantas menjadi dendam pribadi. Bahwa kritik dan saling koreksi adalah sebuah keniscayaan dalam demokrasi. Namun semua tetap harus disampaikan secara terukur dan tanpa kebencian.

Kembali ke kasus Hasto, dalam sidang praperadilan yang berlangsung sejak 5 Februari penyidik KPK dengan gamblang membeberkan peran dan kiprahnya dalam kasus suap Harun Masiku kepada pimpinan KPU Wahyu Setiawan. Dia ikut menyediakan uang, merintangi proses penyidikan sehingga Harun Masiku gagal ditangkap dan menghilang hingga saat ini. Dia juga menyuruh menghapus bukti-bukti, dan meminta para saksi untuk berbohong.

Secara garis besar keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku ini pernah diulas Majalah Tempo lima tahun lalu. Tepatnya dalam edisi 11 Januari 2020 bertajuk "Di Bawah Lindungan Tirtayasa". Karena itu suka-tidak suka seharusnya penetapan tersangka dan penahanan diterima dengan lapang dada. Bukan sikap jemawa atau seolah menjadi pihak paling teraniaya. Apalagi mengkambinghitamkan pihak lain.

Sudrajat. Wartawan detikcom. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi, tidak mewakili sikap redaksi.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis), Ilham Nurhidayatullah, menilai Polri harus tetap di bawah Presiden. Hal tersebut disampaikan Ilham saat menanggapi isu yang berkembang terkait usul agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usul itu dikemukakan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus.

"Tetap di bawah presiden, sesuai dengan konstitusi yang ada dan semangat reformasi. Polri tetap on the track seperti ini, sudah banyak prestasi yg dibuat, kalaupun ada yang kurang menjadi evaluasi penyempurnaan dalam setiap prosesnya," kata Ilham di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Ilham mengatakan pernyataannya didasari sejarah perjalanan Indonesia, di mana posisi Polri di Bawah Presiden langsung merupakan bagian dari semangat reformasi.

"Saya pikir pemisahan TNI-Polri ini telah melalui mekanisme dan pembahasan yang panjang oleh para tokoh bangsa ya di republik kita. Dari dikeluarkannya instruksi Presiden Habibie nomor 2 tahun 1999, lanjut ke TAP MPR Nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI-Polri. Karena dirasa belum tegas, lahir lagi Keputusan Presiden Gusdur Nomor 89 Tahun 2000 dan kemudian selanjutnya disahkan pula UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,"

Ilham selanjutnya berpendapat usul memposisikan Polri di Bawah Kemendagri adalah suatu kemunduran. Ilham merasa tak ada urgensi Polri diposisikan di Bawah Kemendagri.

"Kalau kita melihat perjalanan panjang semangat reformasi terkait institusi kepolisian, usulan tersebut terkesan mundur ke belakang kembali pada era orde baru. Saya melihat tidak adanya alasan kuat bagi bangsa kita untuk mundur ke belakang ya," sebutnya.

Ilham menuturkan adanya oknum-oknum di kepolisian perlu menjadi perhatian dan evaluasi di internal. "Tidak pula dengan (oknum) itu kita melihat seakan karena nila setitik rusak susu seberang," lanjut Ilham.

Saat ini menurutnya kinerja kepolisian di bawah Kapolri saat ini semakin mendapat nilai positif dan disenangi oleh masyarakat. Dia juga mengapresiasi kinerja Jenderal Sigit dan jajaran dalam mengamankan pilkada.

"Kalau kita melihat hari ini ya, kinerja kepolisian di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit semakin baik. Mulai dari reformasi birokrasi di tubuh Polri, pengungkapan kasus-kasus besar narkotika, judi online dan lainnya. Begitu pula kinerja Polri dalam menjaga kamtibmas hari ini. Pilpres dan pileg serta pilkada serentak tahun ini alhamdulillah berjalan tertib, aman, damai dan tentram," tutupnya.

"Kami melihat peran penting Pak Kapolri bersama jajarannya dalam mengawal mulai dari masa kampanye, masa tenang, distribusi kertas suara, pengawasan di TPS, sampai penghitungan surat suara terlihat sangat signifikan dan berdampak," ujarnya.

SEPERTINYA terjadi kesepakatan tentang mulainya era yang disebut Reformasi, yaitu ketika tahun 1998, tahun tumbangnya kekuatan Orde Baru. Dimulailah era Reformasi.

Reformasi diambil dari bahasa Inggris, reformation, berarti perombakan dan pembaharuan dalam ranah politik dan sosial.

Tepatnya, pembatasan kekuasaan, pembagian kewenangan, kontrol warga negara terhadap elite, dan transparansi proses politik. Tak kalah pentingnya, reformasi juga menegaskan penegakan hukum dan kebebasan pers.

Reformasi sudah dikenal dalam sejarah Eropa pada abad 15 dan 16, yakni gerakan reformasi gereja yang melahirkan gereja baru bernama Protestan.

Sesuai dengan namanya, pembentukan gereja itu adalah kritik dan protes pada dominasi Katolik.

Sepertinya, gerakan reformasi Indonesia mengambil inspirasi dari sejarah Eropa, reformasi sosial, politik, dan ekonomi.

Era Reformasi Indonesia sudah berjalan 26 tahun. Kita sudah mengalami 6 kali Pemilu: 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024.

Sudah lima presiden menjabat sejak lengsernya Suharto: BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Selanjutnya, Prabowo Subianto.

Bupati, wali kota dan gubernur sejak tahun 2008 dipilih langsung di laga Pilkada.

Orde Lama berlangsung 25 tahun, Orde Baru 30 tahun, sedangkan Reformasi sudah 26 tahun.
Apakah sudah ada tanda-tanda era reformasi berakhir? Sudahkah layak era reformasi diakhiri saja? Lalu sebutan era setelah reformasi apa?

Sejarah mencatat, tidak semua tampuk kekuasaan diberi nama sesuai dengan keinginan penguasanya.

Sebutan Orde Lama tidak berasal dari Sukarno dan sekelilingnya. Sukarno akan setuju jika kepemimpinannya disebut zaman kemerdekaan, revolusi, perjuangan, dan peletakan fondasi bangsa dan negara.

Orde Lama adalah sebutan dari era selanjutnya, yaitu Orde Baru sebagai bukti dan penanda masa kekuasaan selanjutnya.

Istilah Orde Baru memang berasal dari pemerintah waktu itu, yang menegaskan misinya sebagi tatanan dunia baru.

Orde Baru tentu juga berakar dari bahasa Inggris, the New Order, yang sering disebut banyak pemimpin dunia waktu itu, sebagai tatanan pasca-kolonialisme. Orde Baru di Tanah Air ditandai era pembangunan dan peranan militer yang signifikan.