Aparat TNI terlibat kontak tembak dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Aparat TNI dan Komnas HAM Perwakilan Papua memiliki data berbeda terkait jumlah anggota OPM yang tewas dalam baku tembak tersebut.

Kontak tembak antara satuan tugas (Satgas) Habema TNI dengan OPM terjadi di Distrik Hitadipa dan Distrik Sugapa, Intan Jaya. Kontak tembak itu berlangsung selama dua hari yakni Selasa (13/5) pagi dan Rabu (14/5) sekitar pukul 04.00 WIT.

"Kontak tembak antara aparat keamanan dari satuan tugas (Satgas) TNI dengan gerombolan OPM berlangsung sejak Selasa pagi terjadi di beberapa kampung di Distrik Sugapa," kata Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono dalam keterangannya, Kamis (15/5/2025).

Iwan menuturkan peristiwa itu terjadi saat TNI memasuki Distrik Sugapa, tepatnya Kampung Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Kelompok OPM tersebut dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker

"TNI berhasil mensterilkan wilayah Kampung Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari aktivitas kelompok bersenjata yang dipimpin oleh tokoh separatis Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker," bebernya.

"Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota kelompok bersenjata tewas, dan sejumlah barang bukti berhasil diamankan," lanjutnya.

Barang bukti yang diamankan aparat TNI di antaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber. Kemudian busur dan anak panah, bendera bintang kejora, serta alat komunikasi.

Iwan menuturkan operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Pihaknya juga memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan.

"Seluruh personel TNI yang terlibat dilaporkan dalam kondisi aman dan lengkap. Saat ini pasukan masih bersiaga di beberapa sektor guna mengantisipasi kemungkinan pergerakan kelompok yang tersisa," bebernya.

Iwan mengungkapkan aparat TNI menjalankan misi damai dengan memasuk sejumlah kampung di Distrik Sugapa. Misi itu terkait pelayanan kesehatan, edukasi dan pengamanan rencana pembangunan jalan ke Hitadipa.

"Namun, kedatangan mereka justru dimanipulasi oleh kelompok bersenjata OPM dengan menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup, dan menyebarkan informasi bahwa kedatangan TNI akan mengancam nyawa masyarakat," ungkap Iwan.

Komnas HAM Sebut 4 Anggota OPM Tewas

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey menanggapi kontak tembak antara Satgas Habema TNI dan OPM di Intan Jaya. Komnas HAM mengatakan data yang dirilis TNI belum tervalidasi.

"Begini, kami sendiri belum dapat validasi korban yang jelas karena kalau kita lihat data yang dirilis oleh TNI Satgas Habema ada 18 OPM yang meninggal. Tapi kemudian oleh tim yang dibentuk Pemda yang dipimpin oleh Joakim itu datanya 6 yang meninggal," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Jumat (16/5).

Frits mengungkapkan berdasarkan data dari Pemda Intan Jaya anggota OPM yang tewas hanya 4 orang dan dua orang lainnya merupakan warga sipil. Selain korban tewas, ada pula korban luka.

"Berdasarkan data 3 orang dari OPM juga mengalami luka. Selain itu juga ada 1 anggota TNI terluka di tangan saat kontak tembak terjadi. Sehingga kita belum bisa memvalidasi jumlah korban," bebernya.

Di sisi lain, Frits mengingatkan potensi serangan balasan dari OPM pascakontak tembak tersebut. Menurutnya, OPM akan menyerang aparat TNI/Polri dan warga sipil yang merupakan pendatang.

"Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh kami itu pasti ada respons balasan cepat atau lambat yang dilakukan oleh OPM. Sasarannya balasan adalah aparat keamanan TNI-Polri atau warga non-pribumi," katanya.

Frits mengatakan wilayah Intan Jaya memang masuk wilayah rawan konflik. Menurutnya, perlu pendekatan khusus dalam meredam konflik di sejumlah wilayah di Papua.

"Wilayah Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Yahukimo, Lanin Jaya, Pegunungan Bintang, dan Paniai, itu daerah-daerah rawan konflik. Karena itu butuh pendekatan untuk meredam," katanya.

Dia menegaskan konflik di wilayah tersebut tidak bisa dibiarkan dengan penyelesaian menggunakan senjata. Dia ingin negara hadir untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak jatuh korban jiwa.

"Kelompok OPM itu punya jaringan dengan masyarakat sipil, dia punya keluarga dengan masyarakat sipil. Mereka membaur dengan masyarakat sipil ketika terjadi insiden, dalam situasi itu pasti kelompok rentan menjadi korban," bebernya.

Frits mengatakan kelompok-kelompok rentan itu adalah lansia, perempuan, dan anak-anak. Dia berharap dilakukan dialog kemanusian untuk menghentikan konflik kekerasan yang terjadi di Papua.

"Negara sudah hadir. Tetapi kemudian kehadiran negara itu harus bisa menyelesaikan dan kalau kita lihat anatomi kekerasan, terutama yang terdiri dari kelompok OPM, itu akan berkelanjutan di wilayah-wilayah lain," imbuhnya.

Video Kronologi 18 Anggota OPM Tewas Ditembak TNI di Intan Jaya

Video Kronologi 18 Anggota OPM Tewas Ditembak TNI di Intan Jaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan diminta memindahkan tenaga kesehatan dari Yayasan Serafim Care yang menjadi korban kekerasan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di distrik Anggruk, Yahukimo, pada Maret 2025.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menginginkan agar Menkes Budi Gunadi memberikan jalur pengabdian bagi para tenaga kesehatan yang tak berani kembali ke daerah konflik tersebut.

"Menteri Kesehatan RI (diminta) membantu untuk menyalurkan tenaga kesehatan Yayasan Serafim Care agar dapat mengabdi di fasilitas kesehatan lainnya," kata Anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).

Selain itu, Menkes juga diminta agar memastikan layanan kesehatan di distrik Anggruk tidak terbengkalai karena aksi kekerasan bersenjata oleh OPM.

Kemenkes diminta agar hak kesehatan masyarakat bisa tetap terpenuhi melalui strategi dan pendekatan yang lebih baik.

"Dengan strategi melalui pendekatan sosial-budaya masyarakat setempat dan berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan setempat," imbuh Uli.

Rekomendasi Komnas HAM ini merupakan kesatuan dari hasil penyelidikan dan pemantauan terhadap kasus pembunuhan 16 warga sipil oleh OPM di distrik Anggruk, Yahukimo pada 21-22 Maret 2025.

Dalam temuannya, Komnas HAM memastikan tuduhan OPM yang menyerang warga sipil, termasuk guru dan perawat di daerah tersebut karena dianggap intel militer Indonesia adalah tidak benar.

Uli mengatakan, para korban adalah sipil yang sebagian besar adalah pendulang emas tambang ilegal.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan enam guru dan tenaga kesehatan serta sejumlah pendulang emas di Distrik Anggruk.

"Kami bertanggung jawab atas penyerangan ini dan kami telah membunuh enam guru dan tenaga medis serta membakar rumah-rumah agen intelijen," ujar Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan rekomendasi agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menampung guru yang menjadi korban kekerasan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Yahukimo.

Kemendikdasmen kemudian diminta menyalurkan para guru korban kekerasan tersebut agar bisa mengajar kembali di tempat yang lebih aman, karena mereka tidak ingin kembali ke Yahukimo.

"Membantu untuk menyalurkan guru Yayasan Serafim Care agar dapat mengajar di sekolah lain, apabila di antaranya memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan pelaksanaan kontrak karena khawatir atas keamanan dan keselamatannya apabila tetap mengabdi di distrik terpencil pada Kabupaten Yahukimo," kata komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Kantor Komnas HAM, Jumat (16/5/2025).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta agar Kemendikdasmen bisa menjamin seluruh guru yang menjadi korban kekerasan OPM pada 21-22 Maret 2025 di Yahukimo bisa terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan.

Uli juga mengatakan, Kemendikdasmen harus memastikan agar hak atas pendidikan untuk masyarakat di distrik-distrik terpencil di Yahukimo bisa terlaksana.

"Dengan strategi melalui pendekatan sosial budaya masyarakat, salah satunya dengan mendirikan sekolah berbasis asrama untuk menampung anak-anak yang tumbuh dalam daerah konflik," kata dia.

Rekomendasi Komnas HAM ini merupakan kesatuan dari hasil penyelidikan dan pemantauan terhadap kasus pembunuhan 16 warga sipil oleh OPM di distrik Anggruk, Yahukimo pada 21-22 Maret 2025.

Dalam temuannya, Komnas HAM memastikan tuduhan OPM yang menyerang warga sipil, termasuk guru dan perawat di daerah tersebut karena dianggap intel militer Indonesia adalah tidak benar.

Uli mengatakan, para korban adalah sipil yang sebagian besar adalah pendulang emas tambang ilegal.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan enam guru dan tenaga kesehatan serta sejumlah pendulang emas di Distrik Anggruk.

"Kami bertanggung jawab atas penyerangan ini dan kami telah membunuh enam guru dan tenaga medis serta membakar rumah-rumah agen intelijen," kata Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sembom.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menghentikan intimidasi dan kekerasan yang ditujukan kepada masyarakat sipil.

"Kami merekomendasikan berhenti melakukan intimidasi dan kekerasan dalam bentuk apa pun yang ditujukan secara langsung dan terorganisasi kepada masyarakat sipil," kata anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Uli Parulian Sihombing saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat.

Rekomendasi tersebut disampaikan Komnas HAM berdasarkan hasil pendalaman terhadap dua peristiwa yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yakni kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan pada 21–22 Maret 2025 serta penyerangan terhadap pendulang emas pada 6–9 April 2025.

Uli menjelaskan Komnas HAM telah melakukan pemantauan lapangan pada 27 April hingga 2 Mei 2025 di Kabupaten Yahukimo. Pemantauan itu meliputi permintaan keterangan dari berbagai pihak untuk memperoleh informasi akurat dan menyeluruh.

Dari pemantauan dimaksud, Komnas HAM mendapati penyerangan terhadap guru, tenaga kesehatan, dan pendulang emas dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan motif tuduhan agen intelijen pemerintah maupun militer Indonesia. Padahal, seluruh korban murni warga sipil.

Khusus terkait kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Komnas HAM menemukan bahwa para korban mendapatkan perlakuan kekerasan fisik dan verbal.

Sementara itu, terkait pendulang emas, Komnas HAM mendapati KKB melakukan penyerangan berulang kali.

Untuk itu, Komnas HAM juga merekomendasikan pimpinan TPNPB dan OPM untuk tidak lagi melakukan kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas di seluruh wilayah Papua.

"Hormati instrumen-instrumen serta prinsip-prinsip HAM dengan mengutamakan pendekatan dialog kemanusiaan dan dialog damai untuk memperjuangkan aspirasi politiknya," imbuh Uli.

Di sisi lain, Komnas HAM meminta Panglima TNI untuk menyampaikan secara terbuka bahwa guru dan tenaga kesehatan di Kabupaten Yahukimo merupakan masyarakat sipil yang netral dan tidak terafiliasi dengan militer. Hal ini demi mencegah kesalahpahaman yang dapat membahayakan guru dan tenaga kesehatan.

Selain itu, Komnas HAM meminta Panglima TNI agar memperhatikan setiap kebijakan dan komunikasi yang berkaitan dengan penanganan KKB selalu mengedepankan prinsip perlindungan terhadap masyarakat sipil.

"Guna menghindari dampak negatif di lapangan," tutur Uli.

Sementara itu, kepada Kapolri, Komnas HAM merekomendasikan agar melakukan asistensi terkait penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Yahukimo, supaya penegakan hukum dapat transparan, profesional, dan menghormati prinsip-prinsip HAM.

Komnas HAM juga meminta Kapolri untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dengan mendirikan kepolisian sektor (polsek) khususnya di distrik yang masuk dalam daerah rawan keamanan, sekaligus melakukan pendekatan sosial dan budaya kepada warga.

"Lakukan sosialisasi larangan pendulangan emas yang berkoordinasi dengan gubernur serta melakukan mitigasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) rutin, patrol rutin dan patrol daring," imbuh Uli.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 16 warga sipil yang merupakan pendulang emas menjadi korban penyerangan Organisasi Papua Merdeka di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 21-22 Maret 2025.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut, para pendulang emas tersebut merupakan warga sipil yang berasal dari luar Papua.

"Para korban merupakan pendulang emas yang diketahui berasal dari berbagai daerah di luar Papua," ujar Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam konferensi pers, Jumat (16/5/2025).

Temuan Komnas HAM tersebut membantah klaim OPM yang menyebut ke-16 korban meninggal dunia tersebut merupakan intelijen militer Indonesia.

Di samping itu, Komnas HAM juga menemukan bahwa penyerangan terhadap pendulang emas oleh OPM bukan kali pertama terjadi.

Karenanya, Komnas HAM merekomendasikan agar OPM tak lagi melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap warga sipil di Papua.

Mereka juga meminta OPM untuk menghormati prinsip HAM dengan mengutamakan pendekatan dialog untuk memperjuangkan aspirasinya.

"Tidak melakukan kekerasan (lagi) terhadap guru dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas di seluruh wilayah Papua, sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional serta instrumen hukum dan HAM lainnya," ujar Uli.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan enam guru dan tenaga kesehatan dan sejumlah pendulang emas di Distrik Anggruk.

"Kami bertanggung jawab atas penyerangan ini dan kami telah membunuh enam guru dan tenaga medis serta membakar rumah-rumah agen intelijen," ujar Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/3/2025).

Komnas HAM mengingatkan potensi serangan balasan usai aparat TNI menembak mati 18 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Intan Jaya, Papua Tengah. OPM disebut akan menyerang aparat TNI/Polri hingga warga sipil yang merupakan pendatang.

"Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh kami itu pasti ada respons balasan cepat atau lambat yang dilakukan oleh OPM. Sasarannya balasan adalah aparat keamanan TNI-Polri atau warga non-pribumi," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Jumat (16/5/2025).

Frits mengatakan wilayah Intan Jaya memang masuk wilayah rawan konflik. Menurutnya, perlu pendekatan khusus dalam meredam konflik di sejumlah wilayah di Papua.

"Wilayah Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Yahukimo, Lanin Jaya, Pegunungan Bintang, dan Paniai, itu daerah-daerah rawan konflik. Karena itu butuh pendekatan untuk meredam," katanya.

Dia menegaskan konflik di wilayah tersebut tidak bisa dibiarkan dengan penyelasaian menggunakan senjata. Dia ingin negara hadir untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak jatuh korban jiwa.

"Kelompok OPM itu punya jaringan dengan masyarakat sipil, dia punya keluarga dengan masyarakat sipil. Mereka membaur dengan masyarakat sipil ketika terjadi insiden, dalam situasi itu pasti kelompok rentan menjadi korban," bebernya.

Frits mengatakan kelompok-kelompok rentan itu adalah lansia, perempuan, dan anak-anak. Dia ingin dilakukan dialog kemanusian untuk menghentikan konflik kekerasan yang terjadi di Papua.

"Negara sudah hadir. Tetapi kemudian kehadiran negara itu harus bisa menyelesaikan dan kalau kita lihat anatomi kekerasan, terutama yang terdiri dari kelompok OPM, itu akan berkelanjutan di wilayah-wilayah lain," imbuhnya.

Di sisi lain, Frits mengungkapkan jumlah korban OPM yang ditembak mati TNI hingga kini belum tervalidasi. Sebab terdapat juga warga sipil yang menjadi korban akibat kontak tembak tersebut.

"Begini, kami sendiri belum dapat validasi korban yang jelas karena kalau kita lihat data yang dirilis oleh TNI Satgas Habema ada 18 OPM yang meninggal. Tapi kemudian oleh tim yang dibentuk Pemda yang dipimpin oleh Joakim itu datanya 6 yang meninggal," jelas Frits.

Ia mengatakan, korban yang meninggal dunia 4 dari OPM dan 2 dari warga sipil. Data tersebut diperoleh dari tim yang dibentuk oleh Pemda Intan Jaya.

"Berdasarkan data 3 orang dari OPM juga mengalami luka. Selain itu juga ada 1 anggota TNI terluka di tangan saat kontak tembak terjadi. Sehingga kita belum bisa memvalidasi jumlah korban," katanya.

Diberitakan sebelumnya, TNI menembak mati 18 anggota OPM di Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu (14/5) sekitar pukul 04.00 WIT. Mereka ditembak karena berusaha menghalangi aparat TNI melakukan pelayanan kesehatan ke masyarakat.

"Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas," ujar Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono kepada wartawan, Kamis (15/5).

Video Kronologi 18 Anggota OPM Tewas Ditembak TNI di Intan Jaya

Video Kronologi 18 Anggota OPM Tewas Ditembak TNI di Intan Jaya

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI bersama dengan kantor perwakilan di Papua proaktif untuk mendalami insiden bersenjata di Distrik Sugapa dan Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang diduga mengakibatkan korban tewas dari kalangan warga sipil.

"Kalau ke Komnas HAM belum ada laporan, tapi kami proaktif melakukan pengecekan di lapangan, di Kabupaten Intan Jaya, khususnya di dua distrik," ucap Anggota Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat.

Menurut Uli, pihaknya tengah mengumpulkan informasi untuk memastikan ada atau tidaknya korban sipil serta pengungsi akibat insiden tersebut. "Kantor perwakilan kami di Papua sedang berkoordinasi dengan kami juga dengan berbagai pihak di Intan Jaya," katanya.

Komnas HAM, imbuh Uli, mendorong dialog yang bermakna dalam penanganan konflik kemanusiaan di Papua secara umum. Di samping itu, perlindungan terhadap masyarakat sipil juga perlu dikedepankan.

"Komnas HAM concern (menaruh perhatian) terhadap perlindungan masyarakat sipil yang ada di wilayah konflik," ucap Uli.

Sebelumnya, Satuan Tugas Habema TNI dilaporkan telah mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, setelah melakukan operasi penindakan terhadap kelompok bersenjata di Distrik Sugapa, Rabu (14/5).

Dansatgas Media Koops Habema, Letnan Kolonel Inf. Iwan Dwi Prihartono, dalam keterangannya pada Kamis (15/5) menjelaskan, operasi berlangsung sejak pukul 04.00 hingga 05.00 WIT dengan menyasar Kampung Titigi, Ndugu Siga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.

Menurut Iwan, kehadiran TNI bertujuan memberikan pelayanan kesehatan, edukasi, dan pengamanan pembangunan jalan ke Hitadipa. Namun, hal itu justru dimanipulasi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan menjadikan warga sebagai tameng dan menyebarkan narasi ancaman.

Iwan menyebut operasi gabungan dilaksanakan secara profesional dan terukur, serta berhasil mensterilkan wilayah Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari kelompok OPM yang dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker.

Dari operasi tersebut, total 18 anggota OPM dilaporkan tewas. TNI juga mengamankan barang bukti seperti satu pucuk senjata organik AK-47, satu senjata rakitan, puluhan butir amunisi, busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi.

"Seluruh personel TNI dalam kondisi aman dan lengkap. Saat ini pasukan masih disiagakan di sejumlah sektor strategis guna mengantisipasi kemungkinan pergerakan kelompok sisa," kata Iwan.

Di sisi lain, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyebut operasi militer di kampung-kampung yang terletak di antara Distrik Sugapa dan Hitadipa, Intan Jaya, mengakibatkan korban luka tembak pada ibu dan anak.

Selain itu, PGI juga menyebut tiga warga sipil tewas akibat peristiwa itu, sementara 950 masyarakat sipil dari 13 gereja asal Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) dan Katolik yang melayani di daerah Intan Jaya dilaporkan mengungsi.

"Gereja-gereja di Indonesia memiliki sikap tegas bahwa penembakan terhadap masyarakat sipil tidak bersenjata sangatlah tidak bisa ditolerir. Karenanya, harus segera dihentikan. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah," kata Kepala Biro Papua PGI Ronald Tapilatu dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (15/5), sebagaimana keterangan tertulisnya.

“Kalau ke Komnas HAM belum ada laporan, tapi kami proaktif melakukan pengecekan di lapangan, di Kabupaten Intan Jaya, khususnya di dua distrik,”

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI bersama dengan kantor perwakilan di Papua proaktif untuk mendalami insiden bersenjata di Distrik Sugapa dan Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang diduga mengakibatkan korban dari kalangan warga sipil.

“Kalau ke Komnas HAM belum ada laporan, tapi kami proaktif melakukan pengecekan di lapangan, di Kabupaten Intan Jaya, khususnya di dua distrik,” ucap Anggota Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat.

Menurut Uli, pihaknya tengah mengumpulkan informasi untuk memastikan ada atau tidaknya korban sipil serta pengungsi akibat insiden tersebut. “Kantor perwakilan kami di Papua sedang berkoordinasi dengan kami juga dengan berbagai pihak di Intan Jaya,” katanya.

Komnas HAM, imbuh Uli, mendorong dialog yang bermakna dalam penanganan konflik kemanusiaan di Papua secara umum. Di samping itu, perlindungan terhadap masyarakat sipil juga perlu dikedepankan.

“Komnas HAM concern (menaruh perhatian) terhadap perlindungan masyarakat sipil yang ada di wilayah konflik,” ucap Uli.

Sebelumnya, Satuan Tugas Habema TNI dilaporkan telah mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, setelah melakukan operasi penindakan terhadap kelompok bersenjata di Distrik Sugapa, Rabu (14/5).

Dansatgas Media Koops Habema, Letnan Kolonel Inf. Iwan Dwi Prihartono, dalam keterangannya pada Kamis (15/5) menjelaskan, operasi berlangsung sejak pukul 04.00 hingga 05.00 WIT dengan menyasar Kampung Titigi, Ndugu Siga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.

Menurut Iwan, kehadiran TNI bertujuan memberikan pelayanan kesehatan, edukasi, dan pengamanan pembangunan jalan ke Hitadipa. Namun, hal itu justru dimanipulasi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan menjadikan warga sebagai tameng dan menyebarkan narasi ancaman.

Iwan menyebut operasi gabungan dilaksanakan secara profesional dan terukur, serta berhasil mensterilkan wilayah Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari kelompok OPM yang dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker.

Dari operasi tersebut, total 18 anggota OPM dilaporkan tewas. TNI juga mengamankan barang bukti seperti satu pucuk senjata organik AK-47, satu senjata rakitan, puluhan butir amunisi, busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi.

“Seluruh personel TNI dalam kondisi aman dan lengkap. Saat ini pasukan masih disiagakan di sejumlah sektor strategis guna mengantisipasi kemungkinan pergerakan kelompok sisa,” kata Iwan.

Di sisi lain, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyebut operasi militer di kampung-kampung yang terletak di antara Distrik Sugapa dan Hitadipa, Intan Jaya, mengakibatkan korban luka tembak pada ibu dan anak.

Selain itu, PGI juga menyebut tiga orang meninggal dunia akibat peristiwa itu, sementara 950 masyarakat sipil dari 13 gereja asal Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) dan Katolik yang melayani di daerah Intan Jaya dilaporkan mengungsi.

“Gereja-gereja di Indonesia memiliki sikap tegas bahwa penembakan terhadap masyarakat sipil tidak bersenjata sangatlah tidak bisa ditolerir. Karenanya, harus segera dihentikan. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah,” kata Kepala Biro Papua PGI Ronald Tapilatu dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (15/5), sebagaimana keterangan tertulisnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan temuan peristiwa penyerangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 21-22 Maret 2025.

Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, 16 korban tewas dalam peristiwa penyerangan OPM tersebut adalah warga sipil.

"Para korban merupakan pendulang emas yang diketahui berasal dari berbagai daerah di luar Papua," kata Uli dalam konferensi pers, Jumat (16/5/2025).

Temuan ini jelas berbeda dari motif tuduhan OPM yang menuduh para korban sebagai agen intelijen militer Indonesia.

Selain itu, Komnas HAM juga menemukan fakta peristiwa penyerangan yang dilakukan OPM terhadap para pendulang emas sudah berulang kali.

Oleh karena itu, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada pihak OPM agar berhenti melakukan intimidasi dan kekerasan dalam bentuk apapun yang ditujukan secara langsung dan terorganisir kepada masyarakat sipil.

"Tidak melakukan kekerasan (lagi) terhadap guru dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas di seluruh wilayah Papua, sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional serta instrumen hukum dan HAM lainnya," imbuhnya.

Komnas HAM juga meminta agar OPM menghormati prinsip HAM dengan mengutamakan pendekatan dialog damai untuk perjuangan aspirasi politiknya.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan enam guru dan tenaga kesehatan dan sejumlah pendulang emas di Distrik Anggruk.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom, menyatakan, "Kami bertanggung jawab atas penyerangan ini dan kami telah membunuh enam guru dan tenaga medis serta membakar rumah-rumah agen intelijen," dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/3/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, PAPUA -- Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey menjelaskan peristiwa penembakan dirinya bersama rombongan ditembaki ketika cari Iptu Tomi Marbun di Teluk Bintuni, Papua barat, Ahad (27/4/2025). Penembakan tersebut diduga Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Komnas HAM punya kepentingan hadir pastikan proses pencarian penuhi standar serta berikan kepastian hilangnya Tomi Marbun,” katanya seperti dinukil dari Antara, Selasa (29/5/2025).

Frits beserta rombongan di lokasi sejak Jumat (25/4/2024) lakukan rekonstruksi olah TKP hingga Sabtu (26/4) dan Ahad (27/4/2024). Lalu, Ahad pagi, Frits bersama empat anggota polisi turun ke bibir sungai untuk MCK karena hendak beribadah. Namun, tiba-tiba tembakan datang ke arah mereka.

“Ketika kami turun pukul 06.00 WIT, kami MCK sampai pukul 07.10, kemudian kami diberondong kelompok sipil bersenjata,” tutur Frits.

Frits bersama empat anggota polisi tak bawa senjata itu langsung refleks mendengar tembakan mereka berlindung, merayap, dan menyelamatkan diri berlari ke arah hutan. “Begitu tembakan pertama, kedua, langsung Brimob lakukan tembakan balasan untuk perlindungan di lokasi jaraknya hampir 150 meter, Kapolda Irjen Pol. Jhonny Edison Isir ada di lokasi,” imbuh dia.

Frits mengakui, tak ada korban tewas insiden namun ada lukai bagian lutut, kaki, dan tangan akibat terjatuh saat menyelamatkan diri. “Puji Tuhan, kami, saya terutama sudah dievakuasi ke Mayado dan dapat pengobatan dokter; dan dievakuasi kemarin dan hari ini,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, PAPUA -- Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengaku bertanggungjawab atas penembakan jajaran Komnas HAM di Sungai Rawara, Teluk Bintuni, Papua Barat. Jubir TPNPB OPM, Sebby Sambom menyatakan pihaknya sudah menerima laporan resmi dari Deni Moos, Panglima TPNPB Kodap IV Sorong Raya tentang kasus tersebut.

"Seluruh pasukan dari TPNPB Kodap IV Sorong Raya dari sembilan batalion telah terbagi di beberapa titik dalam medan perang di wilayah Moskona dan siap eksekusi aparat militer pemerintah Indonesia yang sedang mencari jenazah Iptu Tomi Samuel Marbun, mantan reskrim Teluk Bintuni yang dibunuh oleh militer Indonesia sendiri lalu mereka membuang jazadnya ke kali Rawara menjadi makanan buaya," yang diterima Republika, Senin (28/4/2025) malam.

Dia berkata, Manfret Fatem, Komandan Operasi TPNPB Kodap IV Sorong Raya melaporkan penyerangan terjadi sejak 27 April 2025 terhadap pasukan militer Indonesia di Sungai Rawara sebagai peringatan penting. Tujuannya agar seluruh warga sipil yang terlibat dengan militer Indonesia di Sungai Rawara untuk segera keluar dari wilayah operasi TPNPB.

"Dan khususnya Fritz Ramandey, Kepala Komnas HAM Papua jika tertembak itu adalah wajar karena tidak mematuhi undang-undang. Dalam hal ini telah mengambil alih tugas BPBD yang semestinya turun ke lapangan untuk mencari Jazad Samuel Marbun yang dibunuh oleh rekan-rekannya sendiri sejak tahun 2024," kata dia.

Menurut dia, Operasi Militer Pemerintah Indonesia di wilayah Moskona adalah upaya Indonesia mencari nama baik institusi militer meski harus mengorbankan warga sipil lainnya di wilayah operasi TPNPB Kodap IV Sorong Raya. "Dan juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera membuka ruang Negosiasi dengan TPNPB yang dimediasi oleh pihak ketiga yang yang netral sebagai sebagai difasilitator dan mediator untuk menyelesaikan persoalan politik antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua untuk menghentikan perang di tanah Papua," ucap Sebby.

REPUBLIKA.CO.ID, PAPUA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menanggapi penembakan jajarannya di Teluk Bintuni, Papua barat, Ahad (27/4/2025). Penembakan tersebut diduga Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey yang menjadi korban dari insiden penembakan itu.

"Kami tentu menyayangkan peristiwa itu terjadi," ucap dia seperti dinukil dari Antara, Senin (28/4/2025).

"Kemarin kami langsung melakukan koordinasi dengan Pak Frits dan Pak Frits sudah dievakuasi di tempat yang aman, kemudian juga akan melanjutkan evakuasi dan perjalanan kembali ke Jayapura," tambah Anis.

Anis mengatakan, Komnas HAM terus mendorong semua pihak untuk menggunakan pendekatan kekerasan dalam situasi apa pun, terutama dalam menanggapi situasi yang terjadi di Papua. Dia pun mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih efektif dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi di Papua.

"Karena kita semua menginginkan agar tanah yang damai itu terjadi di Papua, sebagaimana cita-cita kita bersama," kata Anis.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey menjeaskan, dia bersama rombongan ditembak OPM saat mencari Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun. Iptu Tomi dikabarkan hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat.

“Komnas HAM punya kepentingan hadir pastikan proses pencarian penuhi standar serta berikan kepastian hilangnya Tomi Marbun,” katanya.

Frits mengatakan, sebagai Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, dia dilibatkan dalam tim untuk mencari Iptu Tomi Marbun yang hilang selama empat bulan itu. Pascapenembakan, Frits dan tim langsung dievakuasi ke lokasi yang aman, yakni di Distrik Moskona.