"Tuntutan 12 tahun penjara itu maksimal dalam ancaman pidananya. Kami sangat menyayangkan hal itu,"

Mataram (ANTARA) - Penasihat Hukum penyandang tunadaksa I Wayan Agus Suartana (IWAS) alias Agus Buntung dalam perkara pelecehan seksual menyayangkan keputusan jaksa menuntut agar hakim menjatuhkan pidana hukuman 12 tahun penjara.

"Tuntutan 12 tahun penjara itu maksimal dalam ancaman pidananya. Kami sangat menyayangkan hal itu," kata M. Alfian Wibawa, perwakilan tim penasihat hukum Agus Buntung usai sidang tuntutan yang digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

Menurut dia, jaksa seharusnya mempertimbangkan kondisi Agus Buntung sebagai seorang penyandang tunadaksa. Hal tersebut dipandang sebagai suatu hal yang sepatutnya menjadi pertimbangan jaksa dalam menyusun materi tuntutan.

Oleh karena itu, Alfian menyatakan dalam sidang lanjutan dengan agenda penyampaian nota pembelaan atau pledoi akan memaksimalkan bantahan terhadap tuntutan jaksa.

Salah satunya berkaitan dengan hal memberatkan Agus Buntung yakni, jumlah korban lebih dari satu orang sesuai yang disebutkan dalam dakwaan berjumlah tiga orang.

"Namun, yang dihadirkan JPU di persidangan hanya satu orang. Artinya, berdasarkan fakta persidangan tidak relevan dengan dakwaannya," ucap dia.

Atas fakta sidang tersebut, pihaknya sudah meminta dua saksi lain untuk hadir dalam persidangan. Tetapi, hingga agenda sidang masuk dalam tuntutan tidak juga ada penambahan saksi korban yang dihadirkan jaksa dalam sidang.

"Makanya, nanti kami akan urai unsur dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS sesuai tuntutan jaksa itu dan kami akan sesuaikan dengan fakta di persidangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Alfian mengatakan dalam agenda pembacaan nota pembelaan pada Rabu pekan depan (14/5), Agus Buntung akan turut serta menyusun dan membacakan nota pembelaan ke hadapan hakim.

"Agus sendiri yang nanti akan membacakan nota pembelaannya di hadapan majelis hakim," kata Alfian.

Jaksa penuntut umum menuntut agar hakim menjatuhkan pidana hukuman 12 tahun penjara terhadap Agus Buntung.

Ricky Febriandi mewakili tim jaksa penuntut umum dari Kejati NTB usai sidang tuntutan Agus Buntung yang digelar secara tertutup mengatakan, permintaan pidana hukuman 12 tahun penjara tersebut sesuai dengan ancaman paling berat dalam dakwaan yang diterapkan jaksa dalam tuntutan.

"Iya, tuntutan 12 tahun penjara ini ancaman maksimal sesuai dakwaan yang kami terapkan dalam tuntutan, Pasal 6 huruf C Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Ricky.

Selain menuntut agar hakim menjatuhkan pidana hukuman 12 tahun penjara. Jaksa turut meminta agar hakim menjatuhkan pidana denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan pengganti.

Adapun pertimbangan jaksa menuntut demikian merujuk pada fakta persidangan bahwa jumlah korban dari perbuatan terdakwa lebih dari satu orang dengan melakukannya secara berulang.

Selama persidangan, Agus Buntung juga dianggap tidak ada menunjukkan sikap menyesali dan mengaku perbuatannya.

"Itu masuk pertimbangan yang memberatkan. Yang meringankan hanya terdakwa belum pernah dipidana," ujar Ricky.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Yoo Ah-in resmi dibebaskan dari tahanan pada Selasa (18/2). Ia menerima hukuman percobaan akibat penyalahgunaan narkoba jenis obat bius propofol secara ilegal.

Aktor bernama asli Uhn Hong-sik tersebut sebelumnya didakwa menggunakan propofol sebanyak 181 kali antara 2020 dan 2022. Obat tersebut diberikan di klinik profesional dengan kedok prosedur kosmetika.

Ia kemudian dinyatakan bersalah pada September 2024 oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara dengan denda sebesar dua juta won atau setara Rp22,6 juta (1 won = Rp11,3).

Pengadilan Distrik Pusat Seoul kala itu menyebut Yoo telah melakukan pelanggaran "dengan mengabaikan peraturan yang relevan" dan menunjukkan "kurangnya kehati-hatian terhadap zat-zat obat".

Namun kini pejabat Pengadilan Tinggi Seoul mengatakan kepada AFP bahwa keputusan untuk membebaskan Yoo Ah-in mempertimbangkan berbagai faktor hukuman.

"Ia dijatuhi hukuman penjara satu tahun, ditangguhkan selama dua tahun dan denda dua juta won," kata seorang pejabat di pengadilan tersebut kepada AFP.

"Dengan mempertimbangkan berbagai faktor hukuman seperti motif, metode, dan konsekuensi kejahatan, serta keadaan setelah pelanggaran, pengadilan menganggap putusan awal berat dan tidak adil," kata hakim, menurut laporan pengadilan.

Jaksa pada tahun lalu sempat meminta hukuman penjara untuk Yoo sekama empat tahun. Kemudian seorang dokter yang memberikan propofol kepada Yoo didenda 40 juta won pada tahun lalu.

Propofol sebagian besar digunakan sebagai anestesi bedah. Namun obat ini kadang disalahgunakan sebgaai rekreasi, yang kerap kali melibatkan oknum tenaga kesehatan.

Overdosis obat tersebut disebut-sebut sebagai penyebab kematian bintang pop Michael Jackson pada 2009.

Dalam kasus ini, Yoo bukan hanya didakwa menggunakan propofol secara ilegal, tetapi juga memakai resep ilegal lebih dari 1.100 pil tidur dengan menggunakan nama orang lain.

Selain itu, ia dituduh menghisap mariyuana tiga kali di AS bersama seorang kenalan, yang diidentifikasi hanya sebagai Choi, pada Januari 2024, dan diduga mendorong orang lain untuk ikut menghisap.

Dalam sidang sebelumnya, Yoo Ah-in mengaku menggunakan ganja. Ia membantah memakai obat-obatan lain karena obat tersebut memang diresepkan untuk depresi dan gangguan panik sesuai pengawasan medis.

Masalah internal pengurus organisasi OI sudah terjadi sejak 4 tahun lalu. Semula, istri Iwan Fals, Rosanna Listanto, melaporkan KS ke Polda Metro Jaya pada 4 November 2021 dengan dugaan melakukan pencemaran nama baik

KS adalah kuasa hukum salah satu pendiri OI, Indra Bonaparte. KS disebut mengatakan Iwan Fals dan istrinya memalsukan surat dan merombak keanggotaan OI.

KS dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang Undang ITE dan atau Pasal 310 dan 311 KUHP.

Laporan Iwan Fals dan istrinya teregister dalam STTLP/B/5511/11//II/2021/SPKT/Polda Metro Jaya. Pada 6 November 2021, kasus itu dilimpahkan ke Polres Depok.

Pada Januari 2022, Indra Bonaparte melalui kuasa hukumnya, Kamarudin Simanjuntak, melaporkan soal dugaan pemalsuan akta komunitas Orang Indonesia (OI), perkumpulan penggemar Iwan Fals. Indra Bonaparte membuat laporan tersebut di Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan.

Kamarudin Simanjuntak pada 5 November 2021 menegaskan tidak ada kisruh dalam ormas OI. Sebelum melaporkan, Kamarudin Simanjuntak mengatakan sudah lebih dulu mensomasi pihak Iwan Fals, tapi tak digubris.

"Jadi tahun 2017 ada akta dikeluarkan oleh Kemenkumham yang menyatakan IB adalah ketua Tim Pengawas OI dan Iwan Fals adalah sebagai Ketua Badan Pengurus OI," kata Kamarudin Simanjuntak.

"Tetapi di sisi lain ada yang mengaku ketua badan pengurus OI, namanya Rosana Listanto. Maka pertanyaannya siapa yang jadi ketua dan ketua pengawas?" sambungnya.

Pada 4 Februari 2025, Iwan Fals dan istri terlihat datang ke Polres Jakarta Selatan. Kedatangan Iwan Fals dan istri disebut mempunyai tujuan untuk beriktikad baik memberikan klarifikasi untuk penyelidikan yang dibutuhkan.

"Jadi Om Iwan dan tante Yos, beriktikad baik memberikan klarifikasi yang dibutuhkan untuk penyelidikan perkara yang sebelumnya dari tahun 2021 kalau nggak salah. Ya alhamdulillah, semua sudah diberikan dari keterangan yang diperlukan sisanya tinggal kita tunggu saja dari penyidik," kata kuasa hukum Iwan Fals, Andhika.

Musisi senior berusia 63 tahun itu, berharap masalah ini bisa cepat selesai. Terlebih sudah berjalan selama 4 tahun.

Penjelasan Polisi dan Status Hukum Iwan Fals serta Istri

Kasi Humas Polres Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi, Rabu (5/2/2025) mengatakan masalah ini bermula ketika Rosana menjabat sebagai Ketua Umum OI periode 2013-2021. Namun, ada salah satu dokumen penting menyoal status badan hukum OI tidak ditemukan.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, Rosana disebut meminta bantuan RE untuk membuat ulang dokumen yang hilang.

Persoalan muncul ketika Indra Bonaparte mendapati namanya tertera sebagai Ketua Pengawas OI dalam SK tersebut, meskipun ia mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan atau diminta persetujuan sebelumnya.

"Jadi, karena memang di situ tercantum nama dari IB sebagai pengurus. Dia lihat salinan SK Menkumham. Dia merasa tidak dihubungi, tidak dikonfirmasi, atau tidak dibicarakan ada namanya di situ," lanjut Nurma.

Polisi menyebut dalam kasus yang dilaporkan oleh Indra Bonaparte ini, polisi sudah memeriksa 7 saksi, termasuk Iwan Fals dan istri.

"Untuk saat ini, IF masih berstatus saksi. Kami telah memeriksa tujuh saksi terkait kasus ini," tegas Kompol Nurma Dewi.

Bernostalgia di Konser Iwan Fals

Bernostalgia di Konser Iwan Fals

PT Bukalapak.com buka suara terkait gugatan di Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat atas penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh PT Harmas Jalesveva. Gugatan ini didaftarkan pada 7 Januari 2025 lalu dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Ps.

"Pertama-tama perlu kami jelaskan bahwa yang diajukan oleh PT Harmas Jalasveva (Harmas) adalah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Permohonan PKPU), bukan gugatan pailit," kata Sekretaris Perusahaan Bukalapak Cut Fika Lutfi dalam penjelasannya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (21/1/2025).

Cut Fika menjelaskan permohonan PKPU ini diajukan oleh Harmas, yang mengklaim bahwa Bukalapak memiliki utang berdasarkan Putusan Kasasi No. 2461 K/PDT/2024. Saat ini Bukalapak disebut telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung atas putusan tersebut.

"Perseroan berpendapat bahwa permohonan PKPU tidak tepat, mengingat permohonan PKPU yang diajukan didasarkan pada permasalahan sengketa perdata murni yang merupakan ranah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Hukum Acara Perdata Umum, sementara Pengajuan permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," jelasnya.

Cut Fika menyebut kedudukan perseroan tidak tepat jika dikatakan sebagai Debitor yang memiliki utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan dalil yang mendasarkan pada sengketa perdata murni yang masih dalam proses PK. Perseroan juga mengklaim tidak memiliki kewajiban yang belum terselesaikan baik kepada Harmas selaku pemohon PKPU, maupun kewajiban yang belum terselesaikan lainnya terhadap kreditor lain.

"Sehingga tidak tepat jika perseroan dikualifikasikan sebagai Debitor," ucapnya.

Seperti yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Bukalapak, persoalan ini berawal dari kesepakatan penyewaan 12 lantai Gedung One Belpark antara perseroan dan Harmas, seperti tertuang dalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada Desember 2017. Dalam proses selanjutnya, Harmas mengabarkan kepada Bukalapak tidak dapat melanjutkan operasinya karena pada Juni 2018 Harmas telah digugat PKPU oleh para krediturnya.

"Atas kegagalan Harmas menyerahkan ruang Gedung One Belpark yang semula akan disewakan, perseroan mengajukan somasi kepada Harmas untuk pengembalian booking deposit base rent dan booking deposit service charge. Namun, Harmas tidak memenuhinya, bahkan mengajukan gugatan terhadap Perseroan. Penyelesaian hukum atas kasus ini hingga kini masih dalam proses PK di Mahkamah Agung. Lantas, pada 10 Januari 2025, Harmas mengajukan Permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," bebernya.

Cut Fika menyebut Bukalapak sedang mempersiapkan jawaban keberatan atas permohonan PKPU tersebut. Pihaknya optimis bahwa proses hukum ini akan berjalan secara adil dan objektif sesuai peraturan yang berlaku.

"Perseroan telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani perkara ini dan memastikan hak-hak perseroan dilindungi dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Perseroan juga tengah mempersiapkan langkah-langkah hukum lanjutan untuk menyelesaikan persoalan ini secara professional," tegasnya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat 1 POJK 17 tahun 2024 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, gugatan PKPU Harmas disebut memiliki nilai di bawah 20% dari ekuitas Bukalapak sehingga permohonan PKPU disebut bukan merupakan suatu transaksi material.

"Permohonan PKPU tersebut tidak mempengaruhi operasional perseroan. Perseroan tetap menjalankan kegiatan bisnis seperti biasa, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mitra usaha dan pemangku kepentingan lainnya," imbuhnya.

Bukalapak juga mengklaim memiliki kondisi keuangan yang sehat dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Klaim dalam Permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas disebut tidak mencerminkan kondisi keuangan perseroan secara keseluruhan.

"Dengan demikian, tidak ada dampak material yang dirasakan secara langsung terhadap kinerja operasional dan keuangan perseroan atas kasus hukum tersebut," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-PHasto Kristiyanto sudah menyiapkan pleidoi atau pembelaan diri di persidangan dalam tujuh bahasa agar proses penegakan hukum di Indonesia bisa disorot dunia internasional.

Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menyatakan, hal itu disiapkan Hasto jika kondisi terburuk bakal menimpanya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mas Hasto sampaikan ke saya, nanti pledoinya akan disampaikan dalam tujuh bahasa agar bisa disaksikan dunia," kata Ronny, dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Ronny bahkan menyebut keterangan pers dari tim hukum Hasto ke depan juga bakal disampaikan dalam tujuh bahasa.

Hal ini dilakukan agar dunia internasional memahami apa yang sebenarnya terjadi.

"Kami persiapkan segala sesuatunya terhadap kasus ini. Kami akan sampaikan perkembangan dalam tujuh bahasa agar diketahui dunia internasional," ujar Ronny.

Dia juga menilai, proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Hasto penuh drama.

Semisal, penyidik lembaga antirasuah membawa koper untuk menyita sebuah flashdisk.

Diketahui, KPK melakukan penggeledahan ke kediaman pribadi dan rumah singgah Hasto pada Selasa (7/1/2025).

Sebuah flashdisk disita dari langkah hukum itu.

"Logika akal sehat publik tidak dapat menerima alasan mengapa penyidik perlu sebuah koper untuk sekadar menyimpan/mengamankan sebuah USB, flashdisk, dan sebuah buku catatan kecil. Kami melihat ini bagian dari rangkaian penggiringan opini yang terus terjadi sejak pemanggilan pertama dan kedua Sekjen yang disertai dengan penyitaan handphone," ucap Ronny.

"Penggeledahan ini mengonfirmasi bahwa KPK tidak memiliki bukti yang cukup ketika mentersangkakan Hasto Kristiyanto," kata dia.

Pada kesempatan ini, ia juga menilai proses KPK terhadap Hasto tidak berlatar hukum, karena bocornya surat perintah penyidikan atau sprindik.

"Kebocoran sprindik yang bahkan juru bicara KPK sendiri sampaikan ke publik tidak tahu, kami menduga salah satu bukti KPK diremote oleh pihak-pihak di luar KPK," ujar Ronny.

Selain itu, kata dia, proses yang tidak berlandaskan hukum bisa dilihat saat KPK baru memanggil saksi-saksi setelah menetapkan Hasto tersangka.

Hal demikian bisa dibaca lembaga antirasuah tidak punya bukti ketika menetapkan alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu sebagai tersangka.

"Mas Hasto ditetapkan tersangka terlebih dahulu, baru membangun konstruksi hukum, karena dari keterangan saksi-saksi yang dipanggil menyampaikan di media tidak ada hal yang baru, sehingga kami menduga tetapkan tersangka baru mencari-cari keterangan saksi dan alat bukti," beber Ronny.

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan dirinya telah memberikan sejumlah arahan kepada Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjen Pas) untuk menyikapi video pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel), dan protes petugas lapas tersebut yang dimutasi usai menyebarkan video itu ke media sosial (medsos). Agus meminta Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) dinonaktifkan dalam rangka diperiksa.

Selain Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas, Agus menambahkan, petugas Lapas berinisial RB yang menyebarkan video tersebut juga diperiksa. Agus menekankan pemeriksaan harus adil.

"Sudah saya tekankan harus clear dan adil. Kalapas dan KPLP serta yang bersangkutan (RB) diperiksa secara adil. Dan (Dirjen Pas) tunjuk Plt pada dua jabatan (Kalapas dan KPLP) tersebut," tegas Agus kepada detikcom, Selasa (19/11/2024).

Agus kemudian menyampaikan para narapidana yang melakukan pesta sabu tidak akan mendapat remisi atau potongan masa tahanan. Agus memerintahkan Dirjen Pas menginvestigasi dalang dan penyelenggara pesta sabu tersebut.

"Ini penegasan juga, bahwa penghuni yang melakukan pesta sabu tidak mendapat remisi. Dan akan dicek juga yang menyelenggarakan pesta baik otak maupun donaturnya," kata Agus.

Agus meminta para napi pelaku pesta sabu yang masih lama hukumannya untuk segera dipindah ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). "Cek hukumannya apa, kalau masih lama, pindahkan ke Nusakambangan," pungkas Agus.

Sebelumnya Kadivpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Sumsel Mulyadi menjelaskan video viral yang terjadi di dalam sel tahanan Lapas Tanjung Raja. Menurutnya, saat itu ada warga binaan yang membawa handphone dan menghidupkan musik remix begitu keras, lalu direkam. Petugas yang menjaga lapas saat itu bernama Robby.

"Robby menyita handphone napi tersebut dan mengancam kepada napi akan memberitahukan ke Kalapas dan KPLP. Karena Robby merupakan pecandu narkoba, sehingga ia memanfaatkan situasi tersebut dengan meminta sejumlah uang kepada napi tadi, dan handphone-nya dikembalikan ke napi," ujarnya.

Dia menegaskan yang merekam video itu bukan petugas lapas, tetapi warga binaan yang membawa handphone.

"Jadi kelemahan kami ada warga binaan yang membawa handphone ke dalam sel. Dia menghidupkan musik remix dengan volume cukup besar sehingga seolah-olah sedang ada yang berpesta narkoba," ujarnya.

Lihat juga Video: Caleg PAN di Lombok Tengah Ditangkap Seusai Pesta Sabu Bareng Rekannya

[Gambas:Video 20detik]

Oknum petugas Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel), berinisial RB diperiksa terkait penyebaran video viral warga binaan pemasyarakatan (WBP) diduga pesta sabu. Sanksi pemecatan menanti RB.

"Saksi tegas berupa pemecatan," tegas Kadivpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Sumsel Mulyadi, dilansir detikSumbagsel, Jumat (15/11/2024).

Mulyadi membantah adanya pesta narkoba di Lapas Tanjung Raja. Dalam video itu, menurut dia, hanya suara remix yang dihidupkan.

"Hanya musik remix saja yang dihidupkan dan tidak ada pesta narkoba. Untuk napi yang merekam sudah kami beri sanksi berupa dicabut remisi dan bebas bersyaratnya, sementara untuk petugas yang menyebar video tersebut sudah dimutasi ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) OKU," jelasnya.

Mulyadi menjelaskan, kejadian dugaan adanya pesta narkoba di dalam sela tahanan itu terjadi pada 2024 ini. Saat itu ada warga binaan yang membawa handphone dan menghidupkan musik remix begitu keras lalu direkam, dan yang menjaga saat itu petugas lapas atas nama Robby.

"Robby menyita handphone napi tersebut dan mengancam kepada napi akan memberi tahu ke kalapas dan KPLP. Karena Robby merupakan pecandu narkoba sehingga ia memanfaatkan situasi tersebut dengan meminta sejumlah uang kepada napi tadi dan handphone-nya dikembalikan ke napi," ujarnya.

Dia mengatakan yang merekam video itu bukanlah petugas lapas, tapi warga binaan yang membawa handphone.

"Jadi kelemahan kami ada warga binaan yang membawa handphone ke dalam sel. Dia menghidupkan musik remix dengan volume cukup besar sehingga seolah-olah sedang ada yang berpesta narkoba," ujarnya.

Simak juga video: Melihat Proses Pemindahan 88 Napi Berbahaya ke Lapas Nusakambangan

[Gambas:Video 20detik]

Baca selengkapnya di sini.