Perubahan zaman menuntut inovasi dalam setiap lini, termasuk di dunia penegakan hukum. Tak hanya mengandalkan ketegasan dan presisi, kini jaksa juga dituntut untuk mampu berinovasi demi sistem hukum yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap terobosan tersebut, Adhyaksa Awards kembali menghadirkan nominasi Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum. Penghargaan ini diberikan kepada jaksa-jaksa yang mampu menciptakan inovasi dalam menangani perkara pidana maupun perdata.

Tahun lalu, nominasi ini diraih oleh Jaksa Saepul Uyun Sujati. Ia menciptakan terobosan berupa penerapan QR Code pada setiap barang bukti yang menjadi tanggung jawabnya. Lewat inovasi itu, informasi barang bukti bisa diakses secara digital hanya dengan satu kali pemindaian.

"Kalau sebelum ada (digitalisasi) kita masih konvensional. Memang ada aplikasi Kejaksaan, akan tetapi kan tidak bisa di-scan melalui handphone. Kalau ada barcode kita bisa scan dari mana pun. Jadi informasi soal identitas dari barang bukti, jadwal sidang, putusan, nama terdakwa, jenis barbuk, foto barang bukti ada semua," ucap Saepul kepada wartawan pada malam penghargaan Adhyaksa Awards 2024 Jumat, (5/7/2024).

Yang menarik, Saepul mengaku tak memiliki latar belakang teknologi informasi. Ia murni membuat inovasi tersebut karena ingin mempermudah pekerjaannya sebagai jaksa.

"Saya juga sarjana hukum, saya juga bukan ahli IT, sebisa saya saya membuat inovasi untuk mempermudah kerja saya dan membantu teman-teman lain," tucapnya.

Kreasi Saepul menjadi bukti bahwa inovasi bisa lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, bahkan tanpa harus menunggu datangnya ahli teknologi.

Adhyaksa Awards 2025 membuka kesempatan bagi jaksa-jaksa berprestasi lainnya di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat ikut serta mengusulkan nama jaksa yang dianggap layak mendapatkan penghargaan, dengan menyampaikan data pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum, Adhyaksa Awards 2025 juga menghadirkan total tujuh nominasi. Berikut nominasinya:

1. Jaksa Penegak Keadilan Restoratif

Penghargaan untuk sosok jaksa yang berhasil mengimplementasikan gagasan jaksa Agung tentang keadilan restoratif dengan baik dan tepat dalam menangani perkara hukum.

2. Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai kinerja dan rekam jejak yang luar biasa dalam bidang pemberantasan korupsi.

3. Jaksa Teladan dalam Integritas

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai integritas tinggi, jujur, profesional, selalu menjaga moral, etika, serta harkat-martabat diri berikut lembaga.

4. Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat

Penghargaan untuk jaksa-jaksa yang berbuat lebih dari sekedar tupoksinya. Jaksa yang memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum

Penghargaan untuk sosok jaksa yang menciptakan inovasi untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Jaksa yang menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata

6. Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum

Nominasi ini ditujukan kepada jaksa yang gencar dalam memberi edukasi hukum kepada masyarakat baik karena tugasnya maupun karena kesadaran sendiri melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia.

7. Jaksa Pengawal Daerah Tertinggal

Nominasi ini spesifik ditujukan kepada jaksa yang bertugas di daerah 3T (daerah tertinggal, terluar, dan terdepan). Jaksa yang bertugas di daerah tersebut memiliki tantangan tidak hanya secara geografis namun juga psikologis karena diharuskan berpisah dengan keluarga.

Masyarakat dapat mengisi form di sini.

Adhyaksa Awards 2025

Usulkan jaksa teladan di sekitarmu

USULKAN DI SINI

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan jajaran direksi dan komisaris BUMN tetap bisa dijerat hukum. Dia menegaskan penegakan hukum pada BUMN dijamin tidak akan melemah.

Kekhawatiran melemahnya penegakan hukum ke BUMN muncul usai adanya UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menyatakan petinggi BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Sebuah kasus korupsi bisa diperkarakan apabila kasus tersebut melibatkan penyelenggara negara.

Dia menegaskan semua tindak pidana yang dilakukan petinggi BUMN, utamanya korupsi akan tetap bisa diproses oleh aparat penegak hukum (APH). Hal itu dilakukan sepanjang ada bukti yang kuat untuk menjerat petinggi BUMN. Dia menegaskan tidak ada pembatasan sama sekali untuk penegakkan hukum ke direksi dan komisaris BUMN.

"Sekarang kan UU BUMN sudah disahkan, yang kedua setiap pelanggaran hukum terkait tindak pidana apalagi korupsi semua aparat penegak hukum tetap boleh. Tetapi memang yang dilakukan sepanjang dilakukan proven, proven terhadap sebuah kebijakan yang diambil, jadi APH sama sekali tidak dibatasi untuk melakukan itu. Kalau yang namanya korupsi ya siapapun yang terlibat ya pasti dilakukan. Apalagi kalau dilakukan atas etikat buruk," beber Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) kemarin.

Supratman melanjutkan soal jeratan hukum karena praktik yang menimbulkan kerugian negara juga akan bisa dilakukan. Bentuknya adalah melihat proses pengambilan keputusan dari petinggi BUMN-nya. Apabila dalam proses bisnisnya ada praktik yang memicu kerugian negara itu bisa menjadi pertimbangan perkara aparat penegak hukum.

"Bahwa bisnis itu ada untung ruginya, tergantung situasi dalam proses pengambilan keputusan. Sepanjang itu dilakukan sesuai dengan perencanaan yang baik, kemudian ternyata menimbulkan kerugian usaha. Itu akan menjadi pertimbangan dari aparat penegak hukum," pungkas Supratman.

Produsen otomotif asal China, BYD, mengakui posisinya di pasar global, termasuk Indonesia sangat rentan terhadap potensi konflik hukum, khususnya berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

Hal ini menyikapi kasus sengketa nama Denza, merek dagang yang kini digunakan BYD untuk bisnis mobil premium di Tanah Air. BYD kalah di pengadilan setelah menggugatPT Worcas Nusantara Abadi (WNA) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait nama Denza.

Namun, ini bukan satu-satunya persoalan hukum terkait merek dagang yang dihadapi BYD. Perusahaan juga sedang berkonflik hukum dengan produsen otomotif asal Jerman, BMW lantaran mereka menggunakan nama M6 untuk MPV listrik BYD di Tanah Air.

Luther Panjaitan, Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, menjelaskanpada dasarnya perusahaan telah berbuat banyak sebagai persiapan kala memulai ekspansi ke pasar global termasuk Indonesia.

Pihaknya juga tak lupa mengajukan hak paten terkait apapun yang menyangkut bisnis mereka di suatu negara. Namun begitu, Luther mengakui masing-masing negara memiliki aturan tersendiri bila berbicara soal hak kekayaan intelektual.

"Sebenarnya tidak ada yang mau terkena kasus seperti ini, sebelum masuk pasar Global. Tentunya kami sudah mempersiapkan hak patent dan international registered right yang diakui secara global," kata Luther melalui pesan singkat, Senin (5/5).

"Namun kami memahami di masing-masing negara ada banyak pendaftaran merek dengan undang-undang tersendiri," sambung Luther.

Ia pun mengakui usia perusahaan yang masih sangat dini kala melakukan ekspansi ke pasar global, menjadi akar terjadinya konflik dengan pihak lain terkait merek dagang.

"Dan bila dibandingkan merek lain, BYD terbilang sangat baru masuk ke pasar-pasar dunia, sehingga memiliki potensi sangat besar terjadi konflik," kata dia.

Lebih lanjut, Luther mengatakan BYD dan seluruh anak perusahaannya menghormati proses hukum di Indonesia.

Ia menambahkan proses hukum ini merupakan bagian dari perjuangan BYD untuk mempertahankan hak kekayaan intelektual yang telah diakui global.

"Jadi saya bisa bilang ini adalah bagian dari memperjuangkan kekayaan intelektual yang sudah kami miliki dan diakui di global, dan yang mungkin saja pada akhirnya memberikan skala nilai tambah yang lebih besar ke industry dan pasar. Jadi kami lalui saja proses nya dengan percaya diri," kata Luther.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025) pukul 09.50. Jokowi turun langsung melaporkan tuduhan ijazah palsu, didampingi beberapa pengacaranya.

Dilansir detikNews, Jokowi langsung masuk ke dalam setibanya di Polda Metro. Proses pelaporan itu berlangsung kurang lebih 30 menit. Jokowi menilai tuduhan terhadap dirinya itu persoalan yang ringan. Namun baginya perlu dibawa ke ranah hukum agar menjadi jelas.

"Iya, ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang," kata Jokowi kepada wartawan usai membuat laporan.

Jokowi mengatakan sebelumnya dirinya masih menjabat presiden, sehingga tak membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Alih-alih berhenti, justru kasus ini makin berlarut bahkan hingga saat ini.

"Ya dulu kan masih menjabat, tak pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga di bawah ke ranah hukum lebih baik sekali lagi biar menjadi jelas dan gamblang," ujarnya.

Jokowi menjelaskan alasan dirinya turun langsung melaporkan persoalan itu. Ia menilai persoalan ini merupakan delik aduan yang memang harus dilaporkan secara langsung oleh korban.

"Ya delik aduan kan, memang harus saya sendiri harus datang," ujarnya.

Dia mengaku membawa sejumlah bukti termasuk ijazah ke Polda Metro. Jokowi tak masalah keaslian jika ijazah itu diperiksa ke digital forensik.

"Kalau diperlukan, ya, silakan, yang jelas sudah kita bawa ke hukum," ucapnya.

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengungkap Jokowi melaporkan 24 video dan objek ke Polda Metro. Jokowi melaporkan 5 orang yakni RS, ES, RS, T, dan K.

"Ada 24 video, 24 objek yang sudah Pak Jokowi laporkan juga. Yaitu diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau boleh disampaikan ada RS, RS, ES, T dan inisial K," kata Yakub di Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).

Yakub mengatakan pihaknya telah menyerahkan nama-nama tersebut ke penyidik. Dia menyerahkan penjelasan terkait pokok perkaranya ke polisi.

"Kami sudah menyerahkan ini kepada penyelidik. Dan penyelidikan masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati, dan kami menyerahkannya kepada pihak kepolisiannya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya," lanjutnya.

Kuasa hukum Jokowi lainnya, Rivai Kusumanegara, menambahkan bahwa lima nama inisial tersebut diduga terlibat dalam kasus tudingan ijazah palsu ini. Oleh karena itu, pihaknya melaporkannya.

"Dalam lidik dari 24 objek itu memang ada lima yang kita duga, paling tidak ikut terlibat dalam tidak pidana yang kami laporkan," ujarnya.

Rivai menjelaskan para pelaku dilaporkan atas Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di UU ITE, antara lain Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan," kata Yakup.

Artikel ini dapat dibaca selengkapnya di sini.

Video: Jokowi Bakal Laporkan 4 Orang Terkait Tuduhan Ijazah Palsu

Video: Jokowi Bakal Laporkan 4 Orang Terkait Tuduhan Ijazah Palsu

Zaenal Mustofa dikabarkan mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Muhammad Taufiq yang menggugat keaslian ijazah Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.

Zaenal mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen untuk mengikuti kuliah di Universitas Surakarta (Unsa).

"Betul, Pak Zaenal Mustofa mengundurkan diri," kata Taufiq saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Jumat (25/4).

Taufiq menegaskan perkara yang menjerat Zaenal adalah sengketa pribadi antara Zaenal dengan salah satu pengacara di Sukoharjo, Asri Purwanti.

"Tapi 100 persen itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara ini (gugatan ijazah Jokowi)," kata Taufiq.

Taufiq menegaskan pihaknya tidak berniat memberhentikan Zaenal dari tim kuasa hukumnya. Namun, Zaenal mengambil keputusan tersebut secara sepihak tanpa memberitahu klien maupun rekan-rekannya.

"Sebenarnya Zaenal Mustofa pun masih saya dudukkan sebagai pengacara," kata Taufiq.

"Tapi tanpa sepengetahuan kami, Zaenal Mustofa kemudian jumpa pers dan menyatakan mengundurkan diri. Saya kaget juga," kata dia.

Taufiq menambahkan, ia telah mengadakan seleksi tim kuasa hukum sebelum menggugat ijazah Jokowi di PN Surakarta. Nama Zaenal awalnya tidak lolos seleksi.

"Ada dua yang saya tolak. Tapi Zaenal Mustofa dalam proses banding di lingkungan advokat penerima kuasa itu diterima, satu lagi tidak diterima," kata dia.

Terkait penetapan tersangka, Muhammad Taufiq juga menduga ada upaya sabotase. Ia menduga penetapan Zaenal sebagai tersangka sebagai upaya untuk melemahkan upaya gugatannya terkait ijazah Jokowi di PN Surakarta.

Ia mempertanyakan alasan Polres Sukoharjo baru menetapkan Zaenal sebagai tersangka setelah lebih dari satu tahun. Zaenal ditetapkan tersangka berdasarkan laporan salah satu advokat di Sukoharjo, Asri Purwanti pada 16 Oktober 2023.

"Ya sepertinya ini sabotase," kata Taufiq saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/4).

"Jadi ini semacam mendelegitimasi persidangan saya. Mau mengubah, memframing dari isu menggugat ijazah (Jokowi) jadi kasus Zaenal Mustofa," kata Taufiq.

Hal itu disampaikan setelah KapolresSukoharjoAKBPAnggaitoHadiPrabowo mengatakanZaenal ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh AsriPurwanti atas dugaan pemalsuan dokumen akademik.

Zaenal menggunakan transkrip nilai Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dengan nomor induk mahasiswa (NIM) C100010099 untuk transfer kuliah ke Fakultas Hukum UNSA.

"Setelah ditelusuri, pelapor (Asri) mendapatkan bahwa NIM dengan nomor C100010099 bukan milik Zaenal Mustofa melainkan Anton Widjanarko," kata Anggaito.

"Dari hasil gelar perkara, didapatkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan ahli yang menguatkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP," ucapnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berbicara peluang perombakan (reshuffle) di Kabinet Merah Putih. Prasetyo memastikan belum ada rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

"Nggak ada reshuffle," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo kemudian mengungkit ucapan Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia yang membicarakan rencana reshuffle di internal partai. Menurutnya, reshuffle yang disinggung Bahlil tidak ada kaitannya dengan kabinet.

"Itu ini tuh, reshuffle, Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu, he-he-he..., bukan (reshuffle kabinet), nggak ada, nggak ada. Sama sekali nggak ada," katanya.

Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. (Shafira/detikcom)

Bahlil sebelumnya menyinggung akan ada reshuffle kepengurusan partainya. Bahlil menyebut sistem pergantian pengurus di Golkar hampir sama dengan kabinet menteri, yang tak perlu menunggu satu atau dua tahun.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara halalbihalal Partai Golkar, Rabu (16/4) malam. Bahlil mulanya membahas terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menaikkan tarif untuk produk Indonesia sebesar 32 persen.

Bahlil kemudian menyinggung menteri yang bersinggungan langsung dengan kebijakan itu, seperti Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita dan Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Bahlil juga menyebut nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang tidak hadir.

"Pak Misbakhunnya mana, Misbakhun-nya? Lagi lari? Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari," kata Bahlil disertai gelak tawa kader yang lain.

Ia menyebut mesti ada agenda yang perlu diprioritaskan. Bahlil mengatakan mesti ada rasa adil di antara internal partai.

"Tapi, kalau masih ingin berlari, tanyakan, mana prioritas? Lari atau penugasan di komisi? Karena banyak anggota Komisi XI juga yang tunggu barang ini, kira-kira begitu ya, kita fair-fair saja, nggak apa-apa," kata dia.

Ia menyebut jabatan itu bukan sebuah warisan. Bahlil mengatakan di Golkar kesempatan terbuka bagi setiap pihak.

Simak juga Video: Kata Prabowo soal Peluang Reshuffle Menteri di 100 Hari Kerja

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kardinal Ignatius Suharyo akan mengunjungi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, di Rutan KPK. Hakim telah mengeluarkan penetapan izin kunjungan yang akan dilakukan pekan depan.

"Kami sudah mendaftarkan di e-berpadu terkait dengan kunjungan Yang Mulia, dan sudah diterima dan izin diberikan. Sudah ada melalui, dan perlu kita sampaikan Yang Mulia di persidangan ini bahwa yang diberikan izin adalah, yang pertama adalah Romo Kardinal Ignasius Suharyo," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025).

Ronny mengatakan izin kunjungan juga diberikan untuk dua orang lainnya. Mereka ialah kakak Hasto yakni Anastasia Rukmi Sapto Hastuti dan Eddy Kristiyanto.

"Kemudian yang kedua adalah Anastasia Rukmi Sapto Hastuti, yang merupakan kakak dari klien kami, yang ketiga adalah Eddy Kristiyanto merupakan kakak kandung. Jadi tiga yang diberikan izin oleh e-berpadu dan tanggalnya adalah 14 April 2025 berkunjungnya," ujarnya.

Dalam sidang hari ini, hakim telah menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Hasto. Sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan itu dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Hakim menyatakan eksepsi Hasto masuk materi pokok perkara. Hakim memerintahkan jaksa menghadirkan saksi dalam sidang selanjutnya.

"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hasto Kristiyanto berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas," kata Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polemik pengesahan Rancangan Undan-undang (RI) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai masuk sorotan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pelapor khusus PBB sekaligus aktivis pembela HAM, Mary Lawlor, menyatakan dalam akun X kekhawatirannya soal pengesahan RUU TNI yang dinilainya mengembalikan dwifungsi TNI di Indonesia seperti era Orde Baru.

"Mengetahui kabar yang mengganggu tentang laporan pelecehan terhadap LSM Kontras terkait advokasi menentang reformasi legislasi yang memperluas peran militer ke urusan domestik," demikian tulis Lawlor dalam akun X.

"Indonesia harus menjamin bahwa masyarakat sipil dan perlindungan HAM bisa menyuarakan kekhawatiran mereka tanpa larangan," Lawlor melanjutkan.

CNN Indonesia telah meminta izin untuk mengutip pernyataan Lawlor di media sosial.

Pengesahan RUU TNI memicu pertentangan keras di kalangan sipil di Indonesia. Keputusan DPR RI mengesahkan RUU tersebut memicu demonstrasi mahasiswa di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia.

Aksi demonstrasi tersebut juga menjadi sorotan sejumlah media asing.

Media Malaysia Bernama, dalam artikel berjudul "Indonesia Passes Military Law Revisions Amid Protest" menyebut pengunjuk rasa berkumpul di sekitar kompleks parlemen Jakarta menjelang pengesahan revisi UU itu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Media Australia, ABC Net, juga mengabarkan demonstrasi mahasiswa ini dalam artikel berjudul "Legislative amendments spark fears of a return to military supremacy in Indonesia as hundreds of protesters descend on parliament".

Media Arab Saudi, Arab News, juga melaporkan aksi ini dalam artikel bertajuk "Indonesian students lead nationwide protests against controversial military law".

Arab News menekankan protes ratusan mahasiswa ini karena revisi UU TNI dinilai mengancam demokrasi.

Sementara itu, demonstrasi menolak UU TNI kembali digelar hari ini di sekitar Gedung DPR RI, Jakarta.

Pantauan CNNIndonesia.com, massa aksi di lokasi berjumlah sekitar puluhan orang per pukul 16.00 WIB. Mereka berdiri melingkar di depan Kompleks MPR, secara silih berganti mereka berorasi menyampaikan pandangannya.

Demonstrasi berlangsung secara damai, para massa aksi menggelar mimbar bebas di depan Kompleks MPR, mereka juga datang tanpa mobil komando.

[Gambas:Twitter]

Presiden Prabowo Subianto mencari kehadiran Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam pertemuan rektor. Prabowo berkelakar ST Burhanuddin tak hadir karena tengah mengejar orang.

Hal itu disampaikan Prabowo pada awal sambutannya dalam pertemuan dengan para rektor yang digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Prabowo mulanya menyapa satu per satu jajaran Kabinet Merah Putih yang hadir.

"Yang saya hormati para menteri koordinator, para menteri-menteri, para wakil menteri seluruh anggota kabinet yang hadir," kata Prabowo.

Prabowo menyapa para menko yang hadir, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno. Prabowo juga menyapa Mendiktisaintek Brian Yuliarto hingga Menag Nazaruddin Umar.

"Menko Perekonomian Saudara Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Doktor Pratikno yang pernah menjabat Rektor UGM tahun 2012-2014. Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Pangan Saudara Zulkifli Hasan, Menteri Agama Prof KH Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Prof Brian Yuliarto, Ini Brian atau Brayen? Nama agak kebarat-baratan," ujarnya.

"Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Setkab Saudara Teddy Indra Wijaya. Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Prof Haji Muhadjir Effendi, Menko PMK 2019-2024, Menteri Pendidikan 2016-2019. Kalau nggak salah pernah Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini banyak orang pinter nih," ujarnya.

Prabowo lalu menyapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin. Saat tahu, ST Burhanuddin tidak hadir, Prabowo berkelakar kalau ST Burhanuddin tengah mengejar orang.

"Yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf Angkatan. Jaksa Agung nggak ada? Lagi ngejar-ngejar orang ini," ujar Prabowo yang disambut tawa para rektor.

Prabowo kemudian melanjutkan sambutannya dengan menyapa para rektor yang hadir. Prabowo berterima kasih kepada para rektor di lokasi.

"Kita bersyukur masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Istana Merdeka sore hari ini melaksanakan suatu tatap muka dan diskusi tukar-menukar pandangan," ujarnya.

Prabowo menjelaskan tujuan dirinya mengumpulkan rektor untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan pemerintah. Baik kebijakan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan mendatang.

"Saudara-saudara sekalian, saya mengundang Saudara-saudara sore hari ini untuk memberi penjelasan. Tentang apa yang sudah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan dalam waktu yang akan datang, dan tentang keadaan, keadaan yang berlaku, di bangsa kita," ujarnya.

"Dan keadaan yang berlaku di tingkat global di dunia. Karena apa yang terjadi di dunia akan memengaruhi kita sehingga kita patut untuk memahami apa yang sedang terjadi," lanjut Prabowo.

Simak Video 'Hore! Hari Ini Prabowo Bakal Umumkan Tunjangan Guru ASN-PPPK Daerah':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah dalam rangka menjalankan ibadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini, 7 Maret 2025.

Disadur dari NU Online, kalender Hijriah didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian hari. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Waktu pergantian hari yang berbeda antara kalender Hijriah dan Masehi ini kadang kala mengecoh. Alasan inilah yang melatarbelakangi pentingnya pengetahuan seputar kalender Hijriah hari ini. Langsung saja, simak kalender Hijriah 7 Maret 2025 menurut NU-Muhammadiyah via uraian berikut!

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 Maret 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 Maret 2025 Menurut NU

Dirujuk dari laman NU Jombang, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan awal Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu Pahing, 1 Maret 2025 berdasar hasil rukyatul hilal bil fi'li. Dengan demikian, maka 7 Maret 2025 bertepatan dengan 7 Ramadhan 1446 H.

"Atas dasar rukyatul hilal tersebut dan sesuai madzahibul arbaah maka dengan ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengikhbarkan/memberi tahu bahwa awal Ramadhan 1446 H jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025," bunyi keterangan dalam Surat LF PBNU Nomor 3722/PB.01/A.I.1.47/99/2/2025.

Kendati begitu, perlu dicatat bahwasanya 7 Ramadhan 1446 H sejatinya telah dimulai sejak Kamis, 6 Maret 2025 malam. Hal ini dikarenakan pergantian hari kalender Hijriah yang terjadi saat Matahari terbenam, bukan tengah malam layaknya kalender Masehi.

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 Maret 2025 Menurut Muhammadiyah

Dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1446 Hijriah, Muhammadiyah menetapkan 1 Maret 2025 sebagai permulaan Ramadhan alias 1 Ramadhan 1446 Hijriah.

Tanggalan senada juga bisa ditemukan dalam Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) 1446 Hijriah yang dipedomani Muhammadiyah. Dalam kalender tersebut, tertera dengan jelas bahwasanya Sabtu, 1 Maret 2025, bertepatan dengan 1 Ramadhan 1446 Hijriah.

Alhasil, Jumat, 7 Maret 2025 bertepatan dengan 7 Ramadhan 1446 Hijriah.

Sebagai informasi, KHGT punya prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Contohnya, 1 Syawal akan terjadi pada hari yang sama. Berbeda dengan kalender lokal yang saat ini digunakan karena tanggal awal Syawalnya bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan lainnya.

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 Maret 2025 Menurut Pemerintah

Pada 28 Februari 2025 lalu, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menggelar sidang isbat Ramadhan 1446 H. Sidang menghasilkan keputusan bahwa 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.

"Sidang Isbat secara mufakat menetapkan 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025," ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers sidang isbat, dikutip dari situs resmi Kementerian Agama, Sabtu (1/3/2025).

Dengan demikian, maka, Jumat, 7 Maret 2025, bertepatan dengan 7 Ramadhan 1446 Hijriah. Tanggal yang sama juga bisa detikers temukan dalam Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 terbitan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama.

Artinya, baik hitungan penanggalan NU, Muhammadiyah, maupun Pemerintah, kesemuanya sama-sama mengonversi Jumat, 7 Maret 2025, menjadi 7 Ramadhan 1446 Hijriah.

Hukum Tidur Saat Puasa: Benarkah Berpahala?

Banyak orang menganggap bahwasanya tidur saat berpuasa akan diganjar pahala. Menurut keterangan dari buku Beberapa Salah Kaprah Seputar Puasa Ramadhan oleh Yulian Purnama, anggapan tersebut dilandasi hadits:

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ ، وَصُمْتُهُ تَسْبيح ، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ ، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ

Artinya: "Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalannya pun akan dilipatgandakan pahalanya." (HR Imam al-Baihaqi 3/1437)

Pun juga hadits:

الصائم في عبادة و إن كان راقدا على فراشه

Artinya: "Orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah meskipun sedang tidur di atas ranjangnya." (HR Tammam 18/172)

Apa derajat kedua hadits di atas? Hadits pertama disebut lemah oleh Al-Hafidz al-Iraqi dan Syaikh al-Albani dalam kitabnya. Pun juga hadits kedua, hadits ini juga disebut dhaif. Wallahu a'lam bish-shawab.

Berdasar keterangan dari buku Panduan Lengkap Puasa Ramadhan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah oleh Abu Abdillah Syahrul Fatwa dan Abu Ubaidah Yusuf, tidur saat puasa memang bisa membuat seseorang mendapat pahala. Dengan catatan, tidur tersebut diniatkan agar setelah bangun, seorang muslim bisa beribadah maksimal.

Hadits yang menjadi landasan adalah:

أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقْوْمُ، وَأَرْجُوْ فِي نَوْمَتِيْ مَا أَرْجُوْ فِي قَوْمَتِي

Artinya: "Adapun saya, maka saya tidur dan bangun. Dan saya berharap dalam tidur saya (karena niat tidurnya adalah untuk semangat ibadah berikutnya) apa yang saya harapkan dalam bangun (sholat) saya." (HR Bukhari no 4086 dan Muslim no 1733)

Akhir kata, detikers boleh-boleh saja tidur saat sedang berpuasa. Namun, jika tidurnya seharian sampai melewatkan amal-amal wajib seperti sholat fardhu, yang demikian mesti dijauhi. Wallahu a'lam bish-shawab.

Nah, itulah informasi mengenai kalender Hijriah hari ini, Jumat, 7 Maret 2025, plus pembahasan ringkas seputar hukum tidur saat puasa yang perlu detikers ketahui. Semoga bermanfaat, Lur!

4 Fakta Unik dan Sejarah Kalender Hijriah

4 Fakta Unik dan Sejarah Kalender Hijriah

Warga disabilitas bernama Badru yang juga merupakan influencer di media sosial ikut aksi "Indonesia Gelap", Jumat (21/2). Badru sempat naik ke mobil komando di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).

Di atas mobil itu, Badru membacakan Pancasila. Massa demonstrasi pun bertepuk tangan dan meneriaki nama Badru.

Hingga berita ini ditulis, aksi masih terus berlangsung. Para peserta aksi bergantian naik mobil komando untuk membacakan tuntutan.

Beberapa tuntutan massa adalah ciptakan pendidikan gratis, ilmiah demokratis, tolak UU Minerba, evaluasi efisiensi anggaran, hingga evaluasi program makan bergizi gratis.

Dalam aksi kali ini, massa mahasiswa mayoritas tidak menggunakan almamater kampus. Mereka menggunakan pakaian serba hitam.

Polisi telah menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat atau ke arah Istana Negara.

Ruas jalan ditutup di sekitar Patung Kuda menggunakan barier beton ditambah dengan kawat berduri. Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi yang digelar beberapa hari belakangan.

Selebgram Isa Zega akhirnya dijebloskan ke Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Kota Malang, setelah resmi menjadi tahanan kejaksaan. Dengan senyum tersungging, ia melangkah ringan menuju balik jeruji besi, seolah tak terpengaruh oleh kasus hukum yang menjeratnya.

Penahanan Isa dilakukan setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang menerima pelimpahan berkas tahap dua dari penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Mantan manajer artis itu sebelumnya mendekam di rumah tahanan Polda Jatim sebelum dipindahkan ke Malang.

"Hari ini, kami menerima pelimpahan dari penyidik, tahap 2 untuk diberikan kepada jaksa. Dan hari ini kami lakukan penahanan kepada yang bersangkutan (Isa Zega)," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Malang, Deddy Agus Oktavianto, Selasa (11/2/2025) petang.

Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik

Isa Zega ditahan atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandy Purnamasari, istri dari pengusaha kosmetik Gilang Widya Pramana atau Juragan99. Sebelumnya, Isa sempat diperiksa secara intensif di Polda Jatim sebelum berkasnya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan.

"Setelah tahap 2 ini, kita siapkan dakwaan untuk bisa segera diajukan ke persidangan," kata Deddy.

Isa tiba di Kejari Kabupaten Malang sekitar pukul 17.30 WIB dengan mobil Toyota Kijang Innova berpelat L 1918 BBC, didampingi penyidik dari Kejaksaan Tinggi Surabaya. Tanpa menunjukkan kecemasan, ia justru terlihat santai.

"Alhamdulillah saya baik-baik saja. Sehat sayang," ucap Isa saat ditanya kondisinya.

Saat dipindahkan ke Lapas Wanita Malang, Isa mengenakan piyama putih yang dilapisi jaket biru. Ia tetap berusaha bersikap tenang dan menebarkan senyum kepada awak media.

"Malang dingin, adem. Makanya saya memakai jaket," ujar Isa sembari tersenyum.

Kasi Pidum Kejari Kabupaten Malang, Agus Eko Wahyudi, mengatakan bahwa Isa akan ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Wanita Kelas IIA Malang sambil menunggu jadwal sidang dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

"Namun jika sebelum 20 hari penahanan sudah ada penetapan jadwal sidang dari Pengadilan Negeri Kepanjen, maka akan kami serahkan. Selanjutnya, untuk penahanan tersangka menjadi kewenangan Majelis Hakim PN Kepanjen," jelas Agus.

Ditahan Usai Menolak Restorative Justice

Kasus yang menjerat Isa sebenarnya sempat ditawarkan untuk diselesaikan secara damai melalui Restorative Justice. Namun, ia memilih menolak opsi tersebut sehingga kasusnya tetap berlanjut hingga ke meja hijau.

Akibat perbuatannya, Isa dijerat dengan pasal 45 ayat 4 juncto 27 a, atau 45 ayat 10 huruf A juncto 27 b huruf a tentang pencemaran nama baik.

"Dalam waktu dekat akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Kepanjen, untuk menunggu jadwal sidang," pungkas Agus.

Kini, Isa Zega harus bersiap menjalani proses hukum yang akan menentukan nasibnya ke depan. Meski demikian, ia tampaknya tetap tenang menghadapi perkaranya, bahkan masih sempat melontarkan candaan di tengah penahanannya.

Video: Selebgram Isa Zega Dijebloskan ke Lapas Wanita Malang

Video: Selebgram Isa Zega Dijebloskan ke Lapas Wanita Malang