Denpasar -

Kantor Imigrasi Denpasar kedatangan sejumlah delegasi Imigrasi Kamboja, Selasa (20/5/2025). Kunjungan para delegasi dari salah satu negara ASEAN itu sebagai bahan studi banding.

"Hari ini mereka (delegasi Imigrasi Kamboja) ke sini sedang melakukan kegiatan studi banding dengan kantor imigrasi di Denpasar," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, seusai kunjungan di kantor Imigrasi di Denpasar, Selasa (20/5/2025).

Pantauan detikBali, rombongan dijadwalkan hadir pukul 09.00 Wita. Namun, mereka baru datang di kantor Imigrasi Denpasar pukul 11.11 Wita. Sebanyak empat delegasi Imigrasi dari Kamboja yang datang di kantor Imigrasi Denpasar.

Meski terlambat dua jam, rombongan delegasi Imigrasi pegawai kantor Imigrasi asal Kamboja itu tetap disambut. Dua penari Bali nampak menyambut mereka dengan tarian khas Bali saat akan masuk ke pintu di sisi barat.

Setelah menikmati sambutan berupa tarian Bali, para delegasi dari Kamboja itu masuk ke lobi utama melalui pintu masuk sisi barat. Di sana, mereka melihat aktivitas pengurusan dokumen keimigrasian di sejumlah konter. Mereka juga diajak masuk ke lantai dua kantor Imigrasi Denpasar.

Di sisi lain, Agus mengatakan ada permohonan pembangunan gedung kantor baru dari Kepala Imigrasi Denpasar, R Haryo Sakti. Agus mengatakan permohonan itu akan dibahas dahulu di kementeriannya.

"Pak kepala kantor (Imigrasi Denpasar) mengatakan untuk bisa (dilakukan) pembangunan kantor. Kami akan bahas di tingkat kementerian. Mudah-mudahan, harapan pak kepala kantor bisa memiliki kantor baru dan bisa kami wujudkan," kata Agus.

Agus mengatakan selama berada di Indonesia, banyak hal yang dibicarakan dengan para delegasi Imigrasi asal Kamboja itu. Mulai dari isu soal kejahatan trans nasional, permasalahan kewarganegaraan, hingga keamanan perbatasan.

Ada juga sejumlah isu keimigrasian yang dapat dikembangkan, yang dibahas dengan para delegasi itu. "Khususnya dalam bidang keamanan di perbatasan dan lain sebagainya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, semua hasil pembicaraan dengan para delegasi asal Kamboja itu akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman. MoU itu rencana akan dibawa ke ranah kementerian kedua negara.

"Kemungkinan Kementerian Dalam Negeri Kamboja akan membuat MoU dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nanti diatur apa yang dikerjasamakan. Sudah dibahas di level teknis," tandas Agus.

(hsa/hsa)

St Petersburg -

Diaspora RI di Rusia, Teguh Imannullah berharap ada kolaborasi riset dan proyek industri antara Indonesia dan Rusia. Kerja sama ini menurutnya memungkinkan para mahasiswa bisa pulang dan mengabdi di Tanah Air usai lulus sesuai bidang keahliannya.

"Dengan kerja sama tersebut, mahasiswa Indonesia bisa kembali dan terserap dengan baik sesuai bidang spesialisasinya," kata Teguh pada dialog Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas dengan diaspora RI di Saint Petersburg, Rusia, Jum'at (16/5/2025), dikutip dari keterangan yang diterima detikEdu, ditulis Senin (19/5/2025).

Alumnus MAN Insan Cendekia Jambi ini sendiri kuliah di jurusan langka di Indonesia. Teguh semula kuliah S1 Nanomaterials di Belgorod State National Research University.

Kini, di usia 26 tahun, ia tengah menempuh pendidikan S3 Composite Materials di Peter The Great St. Petersburg Polytechnic University. Di jenjang doktoral, ia belajar composite materials roket antariksa.

Menkum Supratman mengatakan pemerintah berharap diaspora di Rusia membawa misi positif bagi bangsa dan negara. Terkait diaspora RI dan kepulangannya ke Tanah Air, Supratman menyatakan "Pemerintah mendukung adik-adik semua untuk menuntut ilmu, belajar serta sungguh-sungguh, dan kembali untuk membangun bangsa."

Dialog Supratman dengan diaspora di St Petersburg dilakukan di sela kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) RI-Rusia tentang kerja sama regulasi hukum aktivitas organisasi nirlaba. Sebanyak 30 diaspora RI di Rusia hadir pada dialog tersebut.

Sementara itu, Ketua Diaspora Rusia Andre Septiyanto menyatakan harapannya agar pemerintah mendukung diaspora RI.

"Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan kemudahan bagi WNI yang berada di luar negeri dalam bentuk peraturan atau dukungan kebijakan," ucapnya.

(nwk/nwk)

Jakarta -

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mempercepat proses pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Salah satunya melalui Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Hukum.

Melalui penandatanganan ini, Kemenkop mendapatkan jalur khusus untuk mempercepat legalitas Kopdes Merah Putih. Bahkan pendaftaran 1.000 koperasi secara bersamaan dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 jam.

"Dengan inovasi yang dikembangkan di Kementerian Hukum, dibuat line khusus untuk pembentukan Kopdes Merah Putih yang dilakukan pendaftaran 1000 koperasi secara bersamaan dalam satu jam," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam keterangannya, dikutip Kamis (15/5/2025).

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan MoU ini dapat mempercepat target pembentukan Kopdes Merah Putih. Tak hanya proses lebih cepat, Budi Arie juga meyakini bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih di tengah masyarakat desa bakal lebih akuntabel, transparan, dan lebih kredibel.

"Melalui MoU ini, saya optimis dan yakin bahwa proses legalitas pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih bisa lebih dipercepat lagi. Kita perkuat payung-payung hukum berserta rambu-rambu, agar Kopdes/Kel Merah Putih berjalan di atas jalan yang benar," ujar Budi Arie.

Budi Arie menekankan bahwa dengan MoU tersebut, perjalanan Kopdes/Kel Merah Putih ke depan bisa terlindungi secara hukum dan jauh dari segala celah penyimpangan. Dia juga mendorong agar pembentukan Kopdes Merah Putih diperkuat dengan kolaborasi lintas kementerian/lembaga.

"Program Kopdes/Kel Merah Putih harus kita sukseskan, dengan cara perkuat kolaborasi antar kementerian dan lembaga," kata Menkop Budi Arie.

(kil/kil)

Penandatanganan MoU antara Kemendag dan Kemenkum merupakan suatu langkah strategis yang menandai komitmen kita untuk bersinergi dan berkolaborasi menghadapi dinamika serta tantangan di sektor hukum dan perdagangan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Hukum (Kemenkum) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Perdagangan sebagai langkah strategis meningkatkan sinergi dalam menangani isu-isu hukum dan perdagangan yang kompleks.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, Kemendag dan Kemenkum bekerja sama untuk memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Penandatanganan MoU antara Kemendag dan Kemenkum merupakan suatu langkah strategis yang menandai komitmen kita untuk bersinergi dan berkolaborasi menghadapi dinamika serta tantangan di sektor hukum dan perdagangan," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ruang lingkup MoU Kemendag dan Kemenkum meliputi lima hal. Kelimanya meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan, koordinasi penegakan hukum di bidang perdagangan, peningkatan
dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta fasilitasi kekayaan intelektual bagi
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kesepakatan ini berlaku lima tahun sejak tanggal
ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

"MoU ini merupakan manifestasi visi bersama kita untuk membangun ekosistem perdagangan yang didukung regulasi yang efektif dan implementasi hukum yang konsisten," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan, hukum dan perdagangan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sistem hukum yang kuat, jelas, dan adil merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya iklim perdagangan yang kondusif, transparan, dan berdaya saing.

Kepastian hukum akan memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha, baik di tingkat domestik maupun internasional untuk berinvestasi, berinovasi, dan mengembangkan usahanya.

Sebaliknya, aktivitas perdagangan yang sehat dan berkembang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mendag berharap, pelaksanaan MoU ini dapat berdampak signifikan terhadap regulasi dan kinerja perdagangan. Beberapa di antaranya, yakni meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, memperkuat mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di sektor perdagangan, serta mendukung peningkatan kinerja perdagangan nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Universitas Pancasila (UP) melakukan penandatanganan naskah Tridarma Perguruan tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perguruan Tinggi dalam mengoptimalkan sumber daya pendukung pembangunan dan kemajuan Kota Jakarta.

Kerja sama ini ditekankan pada bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Kepala Biro Kerja Sama Daerah DKI Jakarta, Marulina Dewi membacakan Pokok-Pokok Naskah Kerja Sama, meliputi Pelaksanaan Riset yang kuat sesuai kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi, Penyediaan Praktik Kerja Lapangan untuk magang mahasiswa, serta pengabdian kepada Masyarakat.

Prosesi penandatanganan naskah MoU dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali dan UP diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni, Arissetyanto Nugroho serta disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

Rano menyampaikan harapan terhadap penandatangan MoU ini, agar menjadi langkah konkret yang melibatkan PT dalam membangun DKI Jakarta ke depan. Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan banyak kerja sama riset dan inovasi yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada pembangunan Jakarta sebagai kota global.

Ini sekaligus menyongsong 5 abad Kota Jakarta, yang akan diperingati pada Juni 2027 mendatang. Penandatanganan MoU ini menjadi kickoff menuju 500 tahun kota Jakarta.

“Dengan keterlibatan perguruan tinggi ini tentunya akan sangat membantu kita semua dalam menciptakan SDM yang unggul dan memiliki daya saing agar kita bisa menghadapi tantangan global, dimana saat ini peluang untuk berkiprah didunia kerja bukan hanya ditingkat dalam negeri saja," kata Rano

Kerja sama ini diharapkan menjadi awal dari berbagai program kolaboratif antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk mewujudkan visi pembangunan Jakarta yang berkelanjutan dan inovatif.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Kementerian Hukum (Kemenkum) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan 29 kementerian/lembaga. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan MoU yang diteken memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

"Ini menandakan bahwa apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan semua sinergisitas di antara seluruh lembaga/kementerian negara yang ujung-ujungnya adalah memberi pelayanan yang terbaik yang output-nya bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Supratman di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Supratman mengatakan nota kesepahaman ini merupakan komitmen bersama Kemenkum dan 29 kementerian/lembaga lainnya. Dia gembira menteri hingga pimpinan lembaga dan mitra Kemenkum hadir langsung dalam acara tersebut.

"Komitmen bersama ini tentu menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dari antara seluruh penyelenggara negara," ujarnya.

Selain itu, dia mengaku bergetar saat menandatangani nota kesepahaman dengan tiga lembaga. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Tapi di sisi yang lain, di antara semua kementerian/lembaga, waktu saya menandatangani nota kesepahaman, ada tiga lembaga di mana saya bergetar, yang pertama dengan Ketua KPK, yang kedua dengan Pak Jaksa Agung, dan yang ketiga yang mewakili PPATK," ujar Supratman.

"Ketiga lembaga penegak hukum yang kita miliki ini, ini tentu dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kemudian kita menciptakan sinergisitas," tambahnya.

Menkum berharap program pembangunan Kemenkum dengan kementerian dan lembaga dapat terlaksana usai penandatanganan MoU. Dia mengatakan pelaksanaan kerja sama dengan Kemenkum nantinya dapat dilakukan secara online.

"Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan sekali lagi, saya memberi apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak-Ibu semua. Dan saya berharap, mudah-mudahan, dalam pelaksanaan penandatanganan kerja sama yang akan datang, tidak perlu kita lakukan secara offline, kita akan lakukan mungkin nanti secara by digital, online, Insyaallah," kata Supratman.

"Karena kami lagi merencanakan sebuah transformasi digital. Doakan Kementerian Hukum bisa memberikan semua layanannya di tahun 2025, kami start, mudah-mudahan tim yang dipimpin oleh Sekjen, saya sampaikan kepada Bapak-Ibu semua supaya bisa kita saling mengingatkan bahwa mudah-mudahan di tahun 2026 paling lambat seluruh layanan kepada masyarakat di Kementerian Hukum, semua bisa diakses by digital," tambahnya.

Ditemui seusai acara, Supratman juga menyampaikan harapannya agar sinergisitas Kementerian Hukum dan 29 kementerian/lembaga semakin terjalin kuat setelah penandatanganan nota kesepahaman ini. Dia mengatakan pihaknya akan memberikan layanan terbaik yang diperlukan para instansi tersebut.

"Nah, karena itu, kami berharap mudah-mudahan, dengan penandatanganan kesepahaman kali ini, itu bisa meningkatkan sinergisitas di antara kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Hukum. Kementerian Hukum akan memberikan layanan yang terbaik terutama yang berkaitan dengan baik itu informasi, data atau apa pun yang dibutuhkan," ujar Supratman usai acara.

Adapun pejabat yang hadir langsung dalam acara di antaranya Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Omar Edward Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), Jaksa Agung ST Burhanuddin. Lalu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono.

Kemudian, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Sementara Kementerian lainnya diwakili.

Lalu, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih, Ketua LPSK, Brigjen Purn Achmadi. Kemudian, Kepala BSSN, Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian, Kepala BNN, Marthinus Hukom, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Kepala LKPP Hendrar Prihadi hingga Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.

(mib/rfs)

Kuala Lumpur (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dan Asosiasi Pengacara Malaysia (Badan Peguam Malaysia) menandatangani Nota Kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) sebuah skema perjanjian bantuan hukum bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia.

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Malaysia Hermono kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Kamis, mengatakan penandatanganan MoU tersebut penting karena persoalan utama yang dihadapi WNI di Malaysia adalah persoalan hukum.

“Dan saya melihat bahwa pendekatan hukum ini menjadi isu yang terpenting di Malaysia. Oleh sebab itu kita menggandeng Asosiasi Pengacara Malaysia atau Malaysian Bar Council untuk membantu kita memberikan bantuan hukum, memberikan ‘capacity building’ (peningkatan kapasitas) dan juga untuk kegiatan-kegiatan pelatihan juga,” katanya.

Menurut Hermono, hal itu juga sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian lebih besar terhadap pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Hal itu bisa dilihat dengan ditingkatkannya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Ia juga mengatakan dengan adanya kerja sama dengan Asosiasi Pengacara Malaysia itu tentu akan menjadi model bagaimana Perwakilan RI di Malaysia menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut di Malaysia.

Tentu, menurut dia, tidak hanya yang ada di Malaysia saja akan melihat bagaimana pelaksanaan bantuan hukum bagi WNI itu dijalankan, tetapi juga Jakarta dan Kantor Perwakilan RI di negara-negara berbeda juga akan melihat apa yang terjadi di Malaysia.

“Karena Malaysia selalu menjadi ‘benchmark’ bagaimana Perwakilan RI menyediakan perlindungan bagi para pekerja migran kami. Jadi ini penting,” kata Hermono.

Sementara itu, Presiden Badan Peguam Malaysia Mohamad Ezri Abdul Wahab mengatakan falsafah pendirian asosiasi mereka adalah untuk memastikan keterjaminan akses keadilan demi kepentingan semua orang, tanpa memandang ras, etnis dan status ekonomi.

Dengan adanya, I-Clas, kerja sama antara Asosiasi Pengacara Malaysia dengan KBRI Kuala Lumpur, ia mengatakan akses keadilan bagi WNI di Malaysia akan lebih terjamin.

“Insya-Allah program ‘I-Clas’ ini bisa meluas ke seluruh Semenanjung Malaysia. Saya sangat terharu dengan kepercayaan yang diberikan oleh Duta Besar karena hal ini melambangkan tingkat kepercayaan terhadap kualitas pelayanan hukum,” ujar dia.

Ezri mengatakan segala permasalahan hukum WNI yang membutuhkan bantuan hukum di pengadilan akan ditangani oleh pusat bantuan hukum mereka. Itu untuk membantu, supaya mereka tidak perlu mengeluarkan uang dan lain sebagainya, semua dibiayai oleh badan tersebut.

WNI, ujar dia, hanya perlu menghubungi Pusat Bantuan Hukum mereka, dan mereka akan melihat apakah memenuhi syarat untuk dapat diwakili di pengadilan.

Sejauh ini, menurut Ezri, bantuan hukum mereka berikan hanya kepada warga Malaysia secara pro bono. Terdapat 14 cabang Pusat Bantuan Hukum milik asosiasi di seluruh Semenanjung Malaysia yang memberikan layanan bantuan hukum, dengan pembiayaan dilakukan oleh para pengacara di sana.

“Jadi pengacara-pengacara di Malaysia berkontribusi terhadap pusat-pusat layanan bantuan hukum di sana,” ujar dia.

Dengan adanya MoU dengan KBRI Kuala Lumpur maka WNI kini juga bisa mendapatkan layanan bantuan hukum dari para pengacara di bawah Asosiasi Pengacara Malaysia. Dan untuk saat ini, sebagai "pilot project" maka layanan bantuan hukum bagi WNI dapat didapat di Perak, Kuala Lumpur dan Selangor.

“Kita lihat seperti apa suksesnya, mungkin kita akan kembangkan di negeri lain,” ujar dia.

Duta Besar Hermono dan Presiden Asosiasi Pengacara Malaysia Mohamad Ezra Abdul Wahab menandatangani MoU tersebut di Aula Hasanuddin KBRI Kuala Lumpur, disaksikan jajaran Atase di KBRI dan juga para pengacara dan pengurus Asosiasi Pengacara Malaysia yang hadir.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024